SHARE

 

 

PEMBEBASAN—Bandung, 10-12-2015
Selepas siang, jam 13:00 WIB, sejumlah demonstran menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Mereka menamakan diri sebagai aliansi PERSATUAN RAKYAT yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti PEMBEBASAN Bandung, AMP Bandung, USM, BEM UNJANI, GMNI, Rumah DIALEKTIKA dan ILMISPI.

Mereka menyampaikan gagasan dan tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti 1965, kekerasan di Papua, penembakan petani.

 

“Indonesia dibangun di atas pembantaian rakyat, kasus pelanggaran HAM berat paska 1965 belum dituntaskan, bahkan pelaku-pelakunya masih bebas dan menikmati kekuasaan”, ujar Yoga Zara berorasi di depan barisan.

Lanjut Yoga, “Bahkan di pulau Bali yang indah itu, aliran darah mengalir, tumpah di tanah dewata”.

Tak lama berselang, demonstran menutup sebagian Jalan Diponegoro sambil melakukan orasi dan pembagian flyer. Aparat kepolisian mulai memblokade jalan sehingga sepanjang jalan kosong. Lalu demonstran yang berjumlah lebih dari 60 orang maju ke arah selatan agar bisa mencapai massa luas. Sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, lalu datanglah 3 truk pasukan Dalmas. Aksi masih terus berlangsung dalam situasi hujan deras.

Orasi dari masing-masing organisasi/komunitas berlangsung begitu penuh dengan semangat keberanian.

“Pembunuhan massal 65, penembakan di Papua, kekerasan terhadap petani, kemiskinan, pengangguran dan persoalan lainnya juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara yang menggunakan aparat militer sebagai alat kekerasan”, teriak orator dari PEMBEBASAN.

“Hingga hari ini, elit politik, parpol, bahkan koalisi bobrok KMP maupun KIH, tidak ada yang berani menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa silam. Unsur-unsur mereka terlibat, oleh karenanya mereka menjadi pecundang”, lanjut orator.

Secara politik, aliansi PERSATUAN RAKYAT menegaskan sikap bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Maka, jika elite politik borjuis yang sekarang berkuasa; yang bersumber dari koalisi bobrok KIH dan KMP tidak memberikan alternatif maka, persatuan rakyat adalah alternatifnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, membangun demokrasi.

Pada sore hari, sebelum ditutup, deklamasi puisi mewarnai aksi, hingga akhirnya ditutup dengan pembacaan sikap bersama.

Leave a Reply