SHARE

 

Sebulan lebih pasca digusur dengan paksa tanpa pemberitahuan, warga Kebon Jeruk bersama Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menyuarakan kekecewaan dan tuntutannya kepada pemerintah Kota Bandung yang solusinya atas warga korban penggusuran tidak tepat.

Setelah hampir empat jam menunggu dan melakukan berbagai cara, aksi massa Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) dan warga RT 03 RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk di depan kantor DPRD Kota Bandung tidak sia-sia. Massa aksi berhasil memaksa keluar anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto, Camat Andir Nofidi Ekaputera, dan pihak Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya, untuk berdialog langsung dan menyepakati tuntutan warga di gerbang Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Senin (29/08/2016) siang.

Ada tiga tuntutan warga yang disepakati. Di antaranya: (1) rumah warga akan dikembalikan dengan cara mendapatkan rusunami yang layak, bukan rusunawa, walau mesti dicicil pembayarannya; (2) pemulihan kondisi sosial ekonomi warga dalam bentuk penyediaan kios dan penyediaan modal (awal bulan September ada MoU); dan (3) pagar yang dipasang PT KAI di Jalan Stasiun Barat akan dibongkar secepatnya karena ilegal. Selain oleh ketiga orang yang disebut di atas, disepakatinya tiga poin tuntutan itu disaksikan langsung oleh massa aksi, jurnalis, dan aparat kepolisian yang berjaga.

Massa aksi berangkat dari kawasan Stasiun Barat sekitar jam 9.30 pagi. Setengah jam kemudian mereka tiba di depan pagar Gedung DPRD Kota Bandung. Sempat terjadi kericuhan kecil ketika ada seorang anggota dewan—kemudian ia diketahui bernama Folmer Siswanto—marah-marah kepada massa aksi yang menurutnya tidak sopan dan tidak beretika. Ketika disuruh keluar pagar oleh warga, anggota dewan itu diam lalu kembali ke dalam gedung.

Pasca kejadian itu, aksi tetap berlangsung. Massa aksi silih ganti berorasi. Orasi politik diawali oleh korlap kemudian anggota SORAK, termasuk di dalamnya ialah Cheko, anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang turut bersolidaritas. Warga pun turut ambil bagian. Mereka mengeluhkan sikap pemerintah dan menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas nasib warga Kelurahan Kebon Jeruk yang digusur. Seorang di antaranya adalah Ani Chandra, 40 tahun, warga yang kiosnya turut digusur. Sembari meneteskan air mata, ia meratapi nasibnya yang tak jelas pasca digusur dan meminta anggota DPRD keluar untuk menemui warga.

Tidak hanya orasi politik, ada juga massa aksi yang membaca puisi. Seperti yang dilakukan Joni, salah satu koordinator warga. “Aku tidak merdeka di kala pemimpin bangsa ini hanya sebatas menonton,” demikian teriaknya, sambil memangku anaknya dan menatap orang-orang yang mengintip di jendela gedung DPRD.

Karena hingga lebih dari jam 11 siang tak ada anggota dewan yang keluar, massa aksi memblokade jalan dan menggedor-gedor gerbang keluar. Terjadi perbincangan alot antara koordinator dengan seorang staf DPRD. Staf itu memberitahu koordinator bahwa pihak dewan dan pemerintah (Kecamatan Andir dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya) bersedia berdialog di dalam gedung dengan 20 orang perwakilan warga.

Namun, massa aksi menolak dan tetap menuntut anggota dewan keluar dan berdialog menyepakati tuntutan warga di tempat massa aksi berkumpul. Yel-yel terus dinyanyikan dan semangat tetap digelorakan. Setelah dijemput koordinator aksi Djoko Prianto dan seorang wargasepuh korban penggusuran, akhirnya pihak-pihak yang disebut di atas mau menemui warga di gerbang kantor tersebut.

Usai tuntutan tersebut di atas diterima dan dicatat, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke posko penggusuran di Jalan Stasiun Barat. “Kita akan mengawal kesepakatan itu sampai benar-benar direalisasikan oleh pemerintah,” ujar massa aksi dari SORAK, Wisnu Tri, 21 tahun.

Sikap PT KAI

Tiga tuntutan warga dalam dialog di gerbang Gedung DPRD tersebut, menurut Nofidi dan Folmer, akan disampaikan kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil. “Jam lima sore ini (kemarin, 29/08), ada pertemuan walikota dengan Kepala Daop. Ini (tuntutan) akan disampaikan,” kata Folmer.

Sebagaimana dilansir dari Harian Umum Pikiran Rakyat (30/08/2016), pihak PT KAI bersiap menyediakan lahan untuk berjualan bagi 30 orang yang tergusur, selama dua tahun. “Pak Wali yang mengusulkan durasi waktu dua tahun tersebut. Kami mendukung kebijakan beliau. Asal ada komitmen yang jelas. Durasi berjualan dua tahun dan selama itu berlaku perjanjian sewa menyewa,” kata Manajer Humas PT KAI Daop II Franoto Wibowo. (Lilaj Lufeas)

Leave a Reply