SHARE

[ Lilaj Lufaes ]

 

PEMBEBASAN—15/7/2016/Bandung; Sekitar enam puluh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua melangsungkan aksi damai di depan Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis 14 Juli 2016. Dalam unjuk rasa itu, selain menuntut agar Pemerintah Indonesia memberi hak menentukan nasib sendiri (self-determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga bermaksud menyuarakan kepada publik bahwa Pepera tahun 1969 tidak demokratis.

“Aksi ini juga dilakukan untuk memperingati Pepera tahun 1969 yang ilegal dan amoral, karena tidak sesuai dengan Roma Agreement atau Kesepakatan Roma tahun 1962,” ujar Kristian Matlama, selaku Korlap Aksi Wilayah Jawa Barat yang terdiri dari AMP KK Bandung, KK Bogor, dan KK Jakarta. Menurut Kristian, pada intinya Roma Agreement berisi kesepakatan bahwa Indonesia harus mendorong pembangunan dan mempersiapkan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) bagi rakyat Papua pada tahun 1969. Namun, dalam prakteknya, Indonesia malah memobilisasi militer secara besar-besaran dan melakukan berbagai operasi agar Pepera menghasilkan keputusan bahwa Papua Barat mengintegrasikan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Operasi-operasi militer itu sarat akan pelanggaran HAM. “Selama Operasi Khusus yang dipimpin Ali Moertopo,” tutur Kristian, “kemudian operasi lainnya seperti Operasi Sadar, Operasi Bharatayudha, Operasi Wibawa, dan Operasi Pamungkas, banyak terjadi penangkapan, pelecehan seksual, pembunuhan, dan manipulasi hak politik rakyat Papua. Termasuk juga pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu enam tahun itu.”

Pelaksanaan Pepera tahun 1969 pun sangat tidak demokratis dan berlangsung dalam suasana penuh teror. Rakyat Papua yang punya hak pilih ketika itu berjumlah 809.337 orang. Suara mereka diwakilkan pada 1025 orang yang sebelumnya telah dikarantina dan hanya 175 orang yang memberikan suaranya. (Lihat dokumen PBB Annex I, A/7723)

Sebelum beberapa massa aksi berorasi di Gedung Merdeka, gedung yang punya sejarah dan spirit anti-kolonialisme, mereka melakukan long march dari Universitas Langlangbuana sejak jam 9 pagi dengan penjagaan kooperatif dari aparat kepolisian. Setibanya di Gedung Merdeka sekitar jam 10.30, mereka langsung berorasi dan membagi-bagi selebaran kepada pengendara serta masyarakat yang berlalu-lalang di sekitar Jalan Asia-Afrika. Selebaran itu berisi ringkasan sejarah kelam Pepera serta tuntutan-tuntutan kepada Rezim Jokowi-JK dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Terdapat empat poin utama dalam tuntutan tersebut. Di antaranya: 1) Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri, atau right to self-determination, sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua; 2) Menutup dan menghentikan aktivitas eksploitatif atas sumber daya alam Papua yang dilakukan oleh korporasi multi-nasional, seperti Freeport, Medco, LNG, dan semacamnya; 3) Menarik militer Indonesia, TNI maupun Polri, organik dan non-organik, dari seluruh Tanah Papua, serta menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua; dan 4) Mendukung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam artikelnya di situs GeoTimes, penulis buku Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme, Amiruddin Al-Rahab, mengutarakan bahwa seiring meningkatnya kekuatan politik internal negara-negara kepulauan di Pasifik—seperti Vanuatu, Fiji, dan Solomon—sejak tahun 2007, MSG diakui di fora internasional dengan prinsip Melanesia Brotherhood. Isu utama mereka adalah dekolonisasi, dan Papua termasuk dalam isu dekolonisasi itu. “Tentu dalam wacana dekolonisasi,” tulis Amiruddin, “isu pelanggaran hak asasi manusia adalah isu paling inti. Dalam percaturan seperti itu slogan ‘kesejahteraan’ untuk Papua tentu tidak mempan.” Ia juga menambahkan bahwa “sepertinya Jakarta tidak bisa lagi main petak-umpet dengan pendekatan ‘kesejahteraan yang sarat pertimbangan keamanan.’” Sebab yang mereka hadapi sekarang bukan lagi LSM-LSM seperti dulu, melainkan kekuatan geopolitk suatu kawasan.

Dalam MSG tahun ini, ULMWP sudah resmi diterima sebagai anggota peninjau, sementara Indonesia sudah sejak tahun 2011. ULMWP berharap diterima sebagai anggota resmi agar dukungan internasional atas kemerdekaannya dari cengkeraman Republik Indonesia semakin kuat dan legal. Rencananya, pembahasan pedoman keanggotaan MSG akan diselesaikan dalam KTT Khusus MSG pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu.

Unjuk rasa AMP kemarin berlangsung lancar. Walaupun, aparat kepolisian sempat membujuk Korlap dan Ketua AMP KK Bandung untuk menghentikan aksinya dengan alasan memacetkan jalan; dan sekitar satu peleton Brimob tampak bersiaga dengan senjata lengkap di teras timur Gedung Merdeka. Namun, unjuk rasa berhasil lanjut sampai waktu yang direncanakan AMP, yakni jam 12.00 WIB. Usai aksi, mereka kembali long march menuju asrama di daerah Tegalega, Kota Bandung.

Kondisi berbeda terjadi di beberapa daerah lainnya. Di Yogyakarta dan Surabaya, misalnya, aksi damai mahasiswa Papua mengalami pembubaran, represi, dan intimidasi dari aparat kepolisian dan ormas reaksioner. Bahkan, di Yogyakarta, sampai berita ini ditulis (Sabtu siang, 16/07), aparat kepolisian masih mengisolasi asrama mahasiswa Papua.(LL)

Leave a Reply