SHARE
andai saya orang indonesia papua rasisme pembangunan jokowi

Ditulis oleh: Martinus Dipantara, Aktivis Pro-Demokrasi Semarang

Tahun 2020 merupakan tahun di mana istana kepresidenan Indonesia yang baru akan mulai dibangun di Papua. Pembangunan itu merupakan hasil dari suatu pertemuan antara 61 “tokoh” palsu Papua (baca: pengkhianat dan penjilat) dengan Presiden Indonesia, Jokowi, di istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Oktober 2019[2] lalu. Pertemuan ini dilangsungkan tak berselang lama setelah adanya gelombang perlawanan besar rakyat bangsa Papua terhadap kolonialisme Indonesia di pertengahan hingga akhir bulan Agustus, pasca penghinaan martabat bangsa Papua oleh aparatur Indonesia dengan menyebut rakyat Papua sebagai “monyet”.

Penghinaan dibalas dengan “pembangunan” istana kepresidenan.

Bukankah Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Andrianan Elisabeth mengatakan bahwa pembangunan istana itu “bukan hal yang urjen”[3]? Kami paham, maksud pemerintah Indonesia ini untuk “menjaga” kami, agar tidak terus-menerus bergejolak melakukan aksi demonstrasi menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS).

Kami, “monyet-monyet” ini sudah bosan dengan pembangunan yang terus kalian lakukan sejak masa pemerintahan Orba-Suharto demi keuntungan para korporat dan para elit-elit Indonesia di Jakarta sana, serta sogokan bagi para elit-elit atau tokoh palsu Papua, boneka kalian. “Pembangunan” adalah kata yang sudah begitu klise bagi kami, karena kata tersebut bagi kami berarti: hanya untuk memuluskan modal internasional (imperialisme) yang terus mengeruk sumber daya alam kami sejak tahun 1967.

Ya, kami pahami apa yang kalian lakukan, karena kalian, pemerintah Indonesia, sudah sejak jauh-jauh hari pernah berkata begini terhadap kami di tahun 1966:

Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati disana.”[4]

(Pernyataan Ali Murtopo pada tahun 1966, dituliskan oleh Socratez Sofyan Yoman dalam bukunya “Pemusnahan Etnis Melanesia, tahun 2007 diterbitkan oleh Galang Press.)

Ya, kami pahami bahwa pemerintah Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam kami hingga sekarang. Bagi pemerintah Indonesia kami hanyalah “monyet” yang tidak kalian butuhkan tuan-tuan kolonial sekalian!

Andai saya seorang Indonesia, alangkah baiknya pembangunan istana itu dananya digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia, apalagi dana cadangannya saja sudah mencapai Rp 300 Milyar[5]. Bukankah rakyat Indonesia sudah sedemikian menderita hari ini akibat kenaikan iuran BPJS yang naiknya hingga dua kali lipat (100%)? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya pemerintah Indonesia ini sibuk mengurus pembangunan istana dan terus merambok sumber daya alam dari tanah yang dihuni oleh penduduk yang mereka teriaki sebagai “monyet”.

Apalagi wacana pembangunan istana itu muncul sebulan setelah peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa yang gagah berani melawan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang; setelah kami diteriaki “monyet”, di situ juga terdapat ormas-ormas yang kurang ajar dan militer-militer yang telah beberapa hari mengikuti upacara peringatan kemerdekaan!

Tidakkah tuan-tuan dan nyonya-nyonya kita ini malu, bahwa mereka sebenarnya telah membohongi diri sendiri tentang hakikat sejati dari kemerdekaan itu sendiri? Bukankah kemerdekaan itu ketika tak ada lagi eksploitasi terhadap diri kita, baik secara ekonomi, politik, atau pun budaya? Juga berlaku sebaliknya, bahwa tak mungkin ada kemerdekaan, bila hati dan pikiran kita selalu merendahkan orang lain, apalagi mengata-ngatai orang dengan sebutan “monyet”. Manusia yang merdeka jiwanya (bebas dari prasangka etnis, suku, agama, ras)—tentu tak akan melakukan perbuatan kebinatangan semacam itu—hatinya teriris ketika melihat perbuatan rasisme.

Tetapi, adakah hati pemerintah Indonesia teriris melihat rasisme terhadap kami? Iya, hati pak Jokowi “teriris” setelah meminta maaf kepada kami dan setelahnya mengirim “bantuan” berupa beribu-ribu personil polisi dan tentaranya kepada kami untuk “menjaga” kami, bangsa “monyet”, berontak terhadap manusia-manusia penjajah. Dalam ukuran kemanusiaan, bisakah dibenarkan “permintaan maaf” dengan pengiriman pasukan gabungan beserta persenjataan lengkapnya untuk melawan rakyat yang melakukan aksi damai? Hanya Bapa di Sorga yang tahu.

Bila dahulu kala bangsa Indonesia pernah dikatai ‘inlander’ oleh orang-orang Belanda, maka hal itu mereka ulangi lagi kebodohan itu dengan mengatai kami ini sebagai “monyet”. Kami sudah bosan dikatai “monyet” oleh orang-orang Indonesia yang rasis dan tidak punya hati. Peristiwa rasisme di Surabaya hanyalah riak kecil di tengah samudera[6]. Mengapa? Karena kami sudah sedemikian menderitanya dibunuh oleh tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, lebih dari 500a-n ribu kami kalian bunuh, setidaknya begitulah laporan Human Rights Watch.

Kami tahu semua itu tuan-tuan dan nyonya-nyonya lakukan agar kami punah dan tak ada lagi “monyet-monyet” yang membela dan memperjuangkan kemerdekaannya setiap perayaan 1 Desember; tak ada lagi yang protes terhadap PT. Freeport di tanah Grassberg yang paling banyak mengambil kehidupan kami itu.

Jika terus menerus seperti ini, sungguh, tak ada kebahagiaan orang-orang Papua bersama kalian. Kami muak! Pembangunan istana di tanah kami hanyalah kamuflase kalian dan itu hanya menguatkan penjajahan terhadap kami dan rasisme berdiri mengikutinya; pembangunan istana hanyalah penegasan “kebesaran” kalian di tanah jajahan! Dan bukanlah agar kami, bangsa “monyet” ini mencintai kalian.

Andai saya seorang Indonesia, saya tidak akan sanggup melakukan pembangunan istana di negeri orang yang sudah kita rampok. Itu namanya tidak tahu malu, tidak senonoh, apabila kita—saya masih seorang Indonesia umpamanya—memaksa orang-orang yang kita teriaki monyet berpura-pura mengikuti kemauan kita.

Setidaknya kaka Boaz Solossa mengingatkan kami di waktu yang lalu, “terhormat mana ‘monyet’ yang belajar di rumah manusia atau manusia yang makan di rumah monyet? Andai saya seorang Indonesia, saya akan malu—setidaknya pada diri sendiri (apalagi pada bangsa sendiri) yang telah merayakan kemerdekaan—bila mendengar nama-nama seperti Multatuli[7], Snevlieet dan orang-orang Belanda yang mempunyai martabat dengan tidak ikut-ikutan menjadi goblok melanggengkan dan meneruskan otak-otak rasisme, otak-otak penjajahan. Tetapi penjajahan di mana pun memang sepertinya tidak mempunyai rasa malu, kehormatan, martabat dan saya yakin bahwa elit-elit pemerintah Indonesia tidak mengenal orang-orang seperti Multatuli dan yang lainnya itu.

Namun, setidaknya ada banyak pula orang Indonesia yang masih waras. Andai saya seorang Indonesia, tentu saya akan mengikuti kata hati dengan berjuang melawan kejahatan HAM dan penjajahan seperti kaka-kaka Surya Anta, Veronika Koman, Dandhy Dwi Laksono dan orang-orang Indonesia lainnya. Hanya dengan menentang penjajahanlah orang-orang Indonesia bisa merdeka dan bersih jiwanya. Bagi saya, mereka-mereka itulah Multatuli-Multatuli di abad 21 ini bagi bangsa kami, bangsa Papua.

Catatan Akhir:

  1. Judul diambil dari judul tulisan seorang nasionalis sekaligus bapak pendidikan bangsa Indonesia, Soewardi Soerjaningrat yang Berjudul ‘Andai Saya Seorang Belanda’, yang biasa dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Tulisan tersebut pernah dimuat dalam surat kabar De Express pada 13 Juni, 1913, isiannya mengeritik dengan nada menyindir pemerintahan kolonial Belanda yang mengadakan pesta besar dalam rangka memperingati terbebasnya Belanda dari penjajahan Perancis.
  2. https://www.cncbcindonesia.com/news/20190910204217-4-98493/bangun-istana-presiden-di-papua-anggarannya-sudah-tersedia
  3. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190911100506-32-429376/pengamat-pertanyakan-urgensi-pembangunan-istana-di-papua?
  4. https://www.tabloid-wani.com/2016/11/ali-murtopo-indonesia-membutuhkan-kekayaan-papua-tidak-termasuk-manusiaya.html?m=1
  5. https://m.cnnindonesia.com/ekonomi20190911181559-92429586/pupr-siapkan-dana-cadangan-rp300-m-bangun-istana-di-papua
  6. Meminjam istilah presiden pertama bangsa Indonesia, Sukarno, ketika menyebut peristiwa G30S yang terjadi pada 1965.
  7. Merupakan nama pena dan nama samaran dari Eduard Douwes Dekker. Douwes Dekker lahir di Amsterdam, Belanda, 2 Maret 1820-meninggal di Ingelheim am Rhein, Jerman, 19 Februari 1887—12 tahun sesudah Ernest Douwes Dekker lahir. Multatuli—(yang diambil dari bahasa latin multa tuli’, artinya “banyak yang sudah aku derita”) adalah penulis Belanda yang terkenal dengan karya Max Havelaar (1860), sebuah novel yang berisi kritikan terhadap perlakuan buruk penjajah kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi di Hindia Belanda di masa Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Melalui Max Havelaar, sebagian politisi di negeri Belanda menjadi terbuka matanya tentang kebobrokan yang terjadi di negeri Hindia—sebagian dari politisi inilah yang kemudian mengubah kebijakan Sistem Tanam Paksa Karya (1830-1870) menjadi Politik Etis atau Politik Balas Budi (1870). Max Havelaar-lah yang meginspirasi nenek moyang bangsa Indonesia menjadi bangkit. Pramoedya Ananta Toer, salah satu sastrawan terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan pengagum Multatuli, pernah mengatakan dalam sebuah wawancara mengenai Multatuli: “…seorang politikus tidak mengenal Multatuli..praktis tidak mengenal humanisme, humanitet, humanitas secara modern.”

Tulisan ini pertama kali tayang di arusbalik.com (22 November 2019).

Leave a Reply