Home / Analisa Situasi / Apa yang Diajarkan Marxisme kepada Kita tentang Protes di Venezuela (Bagian II, Tamat)

Apa yang Diajarkan Marxisme kepada Kita tentang Protes di Venezuela (Bagian II, Tamat)

[ Ramiro S. Fúnez ]

Tidak Setiap Protes Bersifat Revolusioner, Tidak Setiap Pemerintah Bersifat Reaksioner

Negara adalah alat kekuasaan suatu kelas, alat untuk menindas satu kelas oleh kelas lainnya.” -Vladimir Lenin.

Masalah lain yang melanda media arus utama, terkait dengan pemberitaan demonstrasi di Venezuela, adalah karakterisasi palsu mereka tentang demonstran dan pemerintah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya (Baca: Apa yang Diajarkan Marxisme kepada Kita tentang Protes di Venezuela, bagian I), gerai berita korporat melukiskan demonstran penentang pemerintah sebagai kelompok yang lemah, demokrat cinta damai, seraya menggambarkan pejabat pemerintah sebagai pihak kuat atau otoriter yang bengis.

Saat memberitakan demonstrasi-demonstrasi anti-pemerintah, sering kali mereka mengesankan demonstran oposisi sebagai kelompok yang progresif dengan berbagai slogan seperti “No More Dictatorship” dan “Justice for Political Prisoners.” Media-media itu juga menampilkan demonstran yang menyerahkan bunga pada aparat kepolisian, menangis, dan memohon agar aparat “menghentikan tindak kekerasan.”

Sebaliknya, ketika menampilkan aparat kepolisian dan Garda Nasional Bolivarian di televisi, mereka hanya menayangkan aparat yang sedang menembakkan meriam air dan mendorong demonstran dengan tameng. Selain itu, media-media arus utama juga hampir tidak pernah menampilkan gambar ribuan kelompok kiri, kubu pro-pemerintah, yang hampir setiap hari melakukan demonstrasi mendukung Revolusi Bolivarian secara damai.

Kekacauan di Venezuela yang digambarkan secara dangkal oleh media arus utama, telah menyesatkan pembaca: bahwa demonstran sayap kanan bersifat revolusioner dan pemerintah sayap kiri berwatak reaksioner. Akibatnya, secara keliru pemirsa mengasosiasikan gerakan yang disebut pertama dengan gerakan seperti Occupy Wallstreet atau Black Lives Matter, dan yang terakhir dengan rezim apartheid Afrika Selatan.

Marxisme, bagaimanapun, berpendapat bahwa dikotomi semacam itu memutarbalikkan fakta. Marxisme berpendapat bahwa Pemerintah Bolivarian, pada kenyataannya, adalah kelompok yang revolusioner dan kubu oposisi sebagai kelompok yang reaksioner.

Kesimpulan ini didasarkan pada teori Marxis tentang negara, yang telah diuraikan oleh seorang revolusioner dari Rusia, Vladimir Lenin. Teori Marxis tentang negara berpendapat bahwa pemerintah adalah instrumen dominasi satu kelas ekonomi terhadap kelas lainnya.

Dalam masyarakat kapitalis, seperti di Amerika Serikat, negara tempat orang-orang kaya mewakili kelas penguasa, elit-elit kaya itu menggunakan negara untuk memerintah orang-orang miskin. Hal ini dicontohkan dengan bagaimana perusahaan dapat menggunakan polisi untuk menekan kaum pekerja dan masyarakat tertindas lainnya yang menuntut standar hidup yang lebih baik.

Dalam masyarakat yang tengah bergerak menuju sosialisme, seperti Venezuela, pemerintah yang mewakili orang miskin, pekerja, dan kaum tertindas lainnya, masih berjuang melawan elit-elit kaya dan lebih mampu mengendalikannya. Pada bulan Maret, misalnya, Presiden Maduro memerintahkan penyitaan toko roti milik sayap kanan yang sengaja menimbun tepung, kemudian menyerahkan kontrol bisnisnya kepada kolektif pekerja.

Marxisme juga membantah klaim bahwa semua negara memiliki karakter borjuis—sebuah argumen yang banyak digunakan oleh kaum anarkis. Sebaliknya, Marxisme menganggap negara adalah cerminan kelas ekonomi yang berkuasa di atasnya.
Dan walaupun kaum Marxis menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ada lagi dalam tahap-tahap lanjutan komunisme, mereka menegaskan bahwa negara diperlukan pada tahap transisi awal dari kapitalisme ke sosialisme. Hal itu disebut sebagai proses pelenyapan negara.

Sejalan dengan pemahamannya tentang negara, kaum Marxis berpendapat bahwa tidak semua demonstrasi anti-pemerintah bersifat revolusioner, sesuatu yang gagal disadari oleh kebanyakan kaum liberal dan anarkis.

Segera setelah tahun 1917, misalnya, ketika kaum Bolshevik melancarkan revolusi sosialis di Rusia, AS dan Inggris mulai mendukung kelompok-kelompok seperti Tentara Putih dan Tentara Pemberontakan Revolusioner Ukraina. Kelompok yang pertama terdiri dari kaum nasionalis kanan dan yang kedua terdiri dari anarkis ultra-kiri—keduanya, sekalipun bertentangan secara ideologi, berjuang mati-matian untuk menggulingkan Pemerintah Bolshevik dalam suatu aliansi yang tidak kudus.

Menyusul kebangkitan revolusi sosialis di negeri-negeri Eropa Timur sepanjang abad ke-20, AS dan Inggris mulai mendukung demonstrasi “pro-demokrasi” di beberapa negara seperti Republik Sosialis Cekoslowakia. Didukung oleh elit-elit kaya multinasional, demonstran “pro-demokrasi” ini mengklaim bahwa pemerintah yang didukung oleh Uni Soviet telah melakukan “pelanggaran HAM” dan salah mengelola ekonomi, sebagaimana yang kini dituduhkan oleh oposisi Venezuela.

Menjelang abad ke-20, kaum “demokrat” yang didukung Barat ini mulai memimpin revolusi warna-warni, yang menyebabkan penggulingan pemerintahan sosialis dan menerapkan program penghematan ala neoliberal. Sekarang, negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin revolusi warna-warni—Georgia, Ukraina, Republik Ceko, dan Slovakia, misalnya—memiliki tingkat pengangguran, kejahatan, pelacuran, dan kerawanan pangan tertinggi.

Marxisme, yang menempatkan ekonomi—dan bukan estetika—sebagai basis analisisnya, menunjukkan bahwa tidak semua demonstrasi bersifat revolusioner dan bahwa tidak semua pemerintah bersifat reaksioner.

Kapitalisme Menemui Jalan Buntu, Begitu juga Oposisi

“Mereka bicara tentang kegagalan sosialisme. Tapi mana keberhasilan kapitalisme di Afrika, Asia, dan Amerika Latin?” -Fidel Castro.

Pemimpin oposisi sayap kanan Venezuela sering mengklaim, bahwa model ekonomi sosialis Bolivarian adalah penyebab berbagai permasalahan di negeri tersebut.

Dengan memilah-milah pandangan ekonomi yang disuapi think tank-nya Wall Street secara tidak kritis, mereka mengklaim bahwa kapitalisme pasar bebas akan menyelesaikan semua permasalahan Venezuela.

“Sosialisme menciptakan birokrasi,” kata mereka, yang dalam perkataan lain menganjurkan bahwa perusahaan swasta harus mengambil alih sistem kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan negara tersebut.

Pimpinan oposisi sepeti Leopoldo Lopez, sosok yang koneksinya dengan raksasa minyak seperti ExxonMobil patut dipertanyakan, bahkan mengusulkan untuk memprivatisasi Petroleum of Venezuela—salah satu sumber kekayaan utama negeri tersebut—yang selama ini dikelola negara.

Mereka juga mengusulkan agar institusi pemerintah yang penting seperti Kementrian Masyarakat Adat, Perempuan, dan Urusan Gender, dihilangkan, sebagai upaya untuk “memulihkan stabilitas ekonomi.”

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa Venezuela sedang mengalami masalah ekonomi yang serius, oposisi secara keliru mengaitkan akar penyebab masalah ini dengan sosialisme. Mereka gagal memperhitungkan bahwa upaya untuk memperkuat komando ekonomi yang stabil, telah disabotase sejak tahun 1999. Secara konsisten, mulut mereka “asal bunyi” tentang “kegagalan sosialisme” sambil menyerangnya secara bersamaan, untuk memastikan agar sosialisme tidak berhasil.

Retorika mereka itu serupa dengan menyalahkan seorang arsitek karena tidak membangun rumah dengan cukup cepat, tanpa menimbang bahwa sejak awal, area konstruksi telah dijarah dan dirusak terus-menerus. Walau demikian, Revolusi Bolivarian telah mencapai kemajuan sosial yang luar biasa, meski selama tenggang 18 tahun, tidak pernah barang sehari pun ekonomi mereka terhindar dari sabotase sayap kanan.

Namun begitu, kubu oposisi, media arus utama, dan Wall Street, tetap mengklaim bahwa Venezuela akan lebih baik jika mengadopsi kapitalisme sebagai sistem ekonominya.

Bila ada yang ingin tahu apa yang akan terjadi jika oposisi berhasil menyingkirkan pemerintah Bolivarian dan memaksakan kapitalisme, mereka cukup melihat bencana neoliberal yang terjadi di Brasil dan Argentina.

Sejak Presiden Argentina Mauricio Macri menjabat pada tahun 2015, dia telah membalikkan semua pencapaian progresif yang dibuat oleh mantan presiden kiri Cristina Fernandez. Pemimpin sayap kanan, orang yang vokal mengkritik Pemerintah Venezuela, telah menerapkan program penghematan di berbagai sektor ekonomi negara tersebut.

Harga gas dan listrik naik. Lapangan kerja dipangkas. Instansi pemerintah melakukan perampingan, sementara perusahaan swasta yang berkongsi dengan pemerintah penguasa mendapatkan potongan pajak. Semua kebijakan ini telah mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, ketidakstabilan, dan kerusuhan di Argentina.

Hal yang sama berlaku di Brasil. Sejak Presiden Brasil Michel Temer secara de facto mulai menjabat pada 2016, dia juga memutar balik semua kemajuan sosial yang dibuat mantan presiden progresif Dilma Rousseff.

Akibatnya, jutaan orang Brasil terjerumus dalam kemiskinan, represi polisi terhadap kelompok Afro-Masyarakat Adat semakin intensif, dan hak-hak buruh di pedesaan secara esensial telah berakhir, sehingga memungkinkan terjadinya praktik yang dianggap oleh hukum pidana Brasil sebagai perbudakan.

Temer, salah satu pengkritik Revolusi Bolivarian, juga menghadapi perlawanan yang terus meningkat dari orang-orang Brasil yang menderita di bawah program penghematan ala neoliberal. Bahkan jika oposisi Venezuela berhasil mengambil alih kekuasaan negara, seperti Macri dan Temer, masalah negara akan jauh dari penyelesaian. Hal ini karena kapitalisme tercinta, sistem yang sepenuhnya kendalikan oleh profit, pada dasarnya berwatak tidak stabil—dan seperti yang dikatakan Karl Marx, kapitalisme bersifat memakan dirinya sendiri (self-cannibalism, autocannibalism)

Marx mengemukakan bahwa kapitalisme menciptakan krisis yang konstan di dalam masyarakat, karena kecenderungan tingkat keuntungan (profit) terus menurun. Profit didefinisikan sebagai keuntungan finansial yang terkumpul dari selisih antara pemasukan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli, mengoperasikan, atau memproduksi sesuatu.

Karena para pekerja di seluruh dunia mendapatkan uang yang lebih sedikit akibat penghematan neoliberal, sebagai konsumen, para pekerja itu tidak dapat membeli produk yang telah mereka hasilkan. Kondisi itu menciptakan situasi ketika perusahaan swasta tidak dapat menjual produk mereka, karena tidak ada yang punya cukup uang untuk membelinya. Itulah yang menghalangi perusahaan mendapatkan keuntungan.
Situasi itu kini sedang berlangsung dalam skala global, yang kemudian memfasilitasi kemerosotan pasar dan membuka jalan bagi krisis keuangan internasional yang menjulang. Dan kapitalisme terus mengalami kemerosotan yang tidak dapat diatasi—karena mencapai jalan buntu, seiring berjalannya waktu, kredibilitasnya semakin dipertanyakan.

Seperti kapitalisme, kubu oposisi di Venezuela tidak punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke negeri di Amerika Selatan itu. Keduanya telah mencapai jalan buntu.

Baca bagian I

_________
*Dialihbahasakan dari “What Marxism Teaches Us About Protests in Venezuela” (http://www.telesurtv.net/english/analysis/What-Marxism-Teaches-Us-About-Protests-in-Venezuela-20170522-0004.html) oleh Nanang Kosim, staf DPP Pembebasan KK Bandung.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top