SHARE

[ Vidya ]

 

 “Jangan marah, kita bukan melempar agama kita, kita cuma menyerahkan agama kembali ke tangan rakyat, lepas dari urusan negara supaya agama dapat menjadi subur” (Ghazi Mustafa Kemal Pasha, Presiden Turki, 1923-1938)

Negara bisa disebut sebagai organisasi besar yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan dimana dalam menjalankan fungsi kekuasaan memiliki sifat mengatur dan memaksa warganya melalui Undang-undang berdasarkan yurisdiksinya. Di dalam Negara pun terdapat nilai, norma dan tata aturan yang berlaku di masyarakatnya dimana, Negara harus bisa mengelola kebaragaman yang tumbuh secara adil, berkemanusiaan tinggi, menyayangi rakyatnya.

Lalu, bisakah Negara menjaga moral rakyatnya tanpa agama?

Sebelum menjawab itu, akan saya ungkap selubung Otoritas Politik dalam Agama, pun sebaliknya. Yang menjadi catatan kritis saya adalah, Pertama: Agama, atau metode lain dalam mencari spiritualitas itu dilembagakan/diinstitusikan oleh Negara dan dimanfaatkan sebagai alat intervensi keputusan politik-kekuasaan. Kedua, yang membahayakan lagi adalah, jika otoritas Negara diselundupkan dalam ajaran keagamaan yang telah diinstitusikan, begitupun sebaliknya, gagasan keyakinan agama diselundupkan agar hidup dalam otoritas Negara, maka yang terjadi adalah chaos, karena, seharusnya Negara tidak boleh mengakomodir ajaran agama yang dominan hingga melembagakannya dalam struktur Negara missal: keberadaan Departemen Agama, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, bahkan muncul peraturan formal satu ajaran agama (Perda-perda khusus), yang kesemuanya hanya memberikan porsi sangat dominan pada satu kepentingan agama dan menanggalkan kebebasan manusia lain.

Maka sangat bisa Negara menjaga moral rakyatnya tanpa agama jika, agama adalah pengalaman manusia mencari bentuk spiritualitas dalam makna ketenangan jiwa, kedamaian hati, sebagai kontemplasi kasih sayang terhadap alam dan sesama manusia yang dicerminkan dalam perilaku keseharian, maka segala sesuatu metode pencapaian spiritualitas bisa menjadi upaya positif manusia dalam meninggikan moralitasnya. Meskipun, pencarian manusia untuk mencapai spiritualitas (ketenangan jiwa, kedamaian hati, dll) akan semakin kecil relevansinya jika rakyat dapat dengan mudah mengakses kesejahteraan yang difasilitasi oleh Negara karena, landasan utama manusia mencari spiritualitas adalah faktor-faktor ekonomi-politik (kesejahteraan dan demokrasi) yang tidak bisa dipenuhi Negara dalam sistem kapitalisme ini.

[Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Bhineka, Edisi Mei 2012]

 

 

Leave a Reply