SHARE

[ Gonzalo Villanueva ]*

Pada malam peringatan ke-35 peristiwa 11 September 1973, yakni kudeta militer yang disokong CIA menggulingkan pemerintahan sosial demokrat Chile terpilih, Presiden Salvador Allende, Washington kembali mendalangi upaya kudeta melawan pemerintahan sayap kiri di Amerika Selatan. Target kali ini adalah Presiden Bolivia Evo Morales, presiden pribumi pertama di sana.

Seruan referendum pada 10 Agustus menunjukkan dukungan meluas terhadap Morales di Bolivia. Presiden dan wakil presiden (Bolivia) disahkan oleh 67,4% dukungan suara. Morales mengumumkan bahwa pengesahan terhadap dirinya merupakan juga sebuah indikasi dukungan terhadap Konstitusi Politik Negara (CPE) yang baru, yang, menurut pemerintahannya, akan mengukuhkan apa yang sejauh ini sudah dicapai, yakni: “revolusi demokratik dan budaya“.

Pada 28 Agustus, Morales menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember referendum akan memutuskan proposal CPE yang telah diusulkannya. Pada saat yang sama, para pemilih juga harus memutuskan banyaknya tanah tidak produktif yang (boleh) dimiliki pribadi—5000 atau 10.000 hektar. Kemudian, Pengadilan Pemilu Nasional (CNE) memutuskan pernyataan tersebut tidak konstitusional dan menolak rencana referendum.

Referendum itu segera akan didiskusikan dan diputuskan oleh parlemen nasional. Namun demikian, meloloskan Undang-undang hanya satu langkah saja. Morales masih menghadapi suatu oposisi yang telah mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan mengizinkan referendum konstitusional berjalan di daerah kekuasaan mereka.

Oposisi Oligarkis

Santa Cruz—pusat oposisi oligarkis terhadap agenda reformasi Morales yang hendak menggunakan sumber daya gas alam negara yang besar untuk mengangkat mayoritas penduduk Amerika-Indian (Amerindian) keluar dari kemelaratan—muncul semasa tahun 1950-an, sebagai sebuah kota yang kaya dan padat. Para oligarki penguasa Bolivia berasal dari pemilik tanah yang sangat berkuasa, yang kemudian berinventasi dalam industri dan ekspor, namun masih mengakar kuat dalam agro-industri.

Dari basis mereka di Santa Cruz, mereka menduduki posisi-posisi kunci dalam mesin negara, mendalangi kediktatoran militer yang menjamin perlindungan dan kemajuan kepentingan mereka. Saat ini, Provinsi Santa Cruz yang kaya gas menyumbang 30% dari GDP Bolivia. Oligarki—yang disingkirkan dari pemerintahan dalam pemilu Desember 2005 oleh Gerakan Menuju Sosialisme (MAS), partai yang dipimpin Morales—secara langsung terancam dengan “proses perubahan” yang di sedang dipimpin Morales, termasuk proposal konstitusi yang diajukannya.

Pemerintahan propinsi wilayah “bulan sabit” bagian timur yang dikontrol posisi—Santa Cruz, Beni, Pando, dan Tarija—dengan gigih melalukan protes melawan proposal CPE, menuntut “pengembalian” pajak hidrokarbon yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan transnasional kepada pemerintah pusat, dan penerapan “otonomi wilayah”—sebuah taktik untuk menghindari kontrol pemerintah pusat. Status otonomi, yang disahkan di wilayah “bulan sabit” tersebut awal tahun 2008 dengan jumlah suara abstain yang tinggi, akan menyerahkan diantaranya: manajemen perekonomian propinsi, hak untuk menandatangani perjanjian internasional dan kontrol atas akta-akta tanah, pada pemerintah propinsi tersebut.

Belakangan ini upaya untuk menerapkan otonomi daerah meningkat menjadi tindakan-tindakan kekerasan yang terkoordinasi, termasuk pemblokiran jalan-jalan utama, penahanan terhadap persediaan makanan bagi propinsi-propinsi bagian barat, serta sabotase ekonomi. Pertempuran dijalan melawan militer dan polisi oleh kelompok-kelompok pemuda ultra-kanan yang diorganisir oligarki di ibukota wilayah “bulan sabit” berujung pada penjarahan, pencurian dan pengrusakan institusi-institusi pemerintahan; termasuk jaringan telekomunikasi Entel yang baru-baru ini dinasionalisasi; Channel 7 yang dikuasai pemerintah; serta kantor-kantor akta tanah di ibukota wilayah “bulan sabit”. Jalur pipa, yang dipakai untuk mengekspor gas alam ke negara-negara tetangga, juga di sabotase. Kerugian yang dialami pemerintah pusat karena sabotase ini diperkirakan mencapai US$ 100 juta. Amukan gerombolan massa yang melakukan tindakan-tindakan vandalisme (perusakan) dan sabotase dipimpin oleh kelompok ultra-kanan yang di dalamnya termasuk Union Juvenil Crucenista (Persatuan Pemuda Santa Cruz). Kelompok-kelompok ini dibiayai dan diarahkan oleh “Komite–komite Sipil” propinsi, yakni badan yang secara politik menggabungkan wilayah oligarki “bulan sabit”.

“Tanpa gentar pada imperium (AS), saya mengumumkan Mr. [Philip] Goldberg, Duta Besar AS sebagai persona non grata”, Morales mengumumkannya pada 11 September, dan menambahkan bahwa: “Dia berkonspirasi melawan demokrasi dan berusaha memecah belah Bolivia.”

Di propinsi “bulan sabit” Pando puncak kekerasan terjadi pada 11 September, ketika 1000 petani tak bersenjata, yang melakukan pawai dalam protes melawan tindakan-tindakan sabotase, dihadang oleh kelompok bersenjata dipimpin oleh anggota-anggota Komite Sipil Pando dan sayap pemuda ultra-kanan mereka. Setidaknya 30 orang petani dibantai. “Mereka muncul entah darimana dan langsung menembak dengan senapan. Mereka bahkan tidak perduli ada kaum perempuan dan anak-anak bersama kami”, seorang petani dikutip Majalah Time, pada 17 September.

Keesokan hari Morales mendeklarasikan situasi darurat di Pando, dengan mengirim tentara untuk menegakkan peraturan. Gubernur Pando, Leopoldo Fernando, ditangkap empat hari kemudian dan akan didakwa melakukan genosida. Morales menunjuk seorang pejabat militer menggantikannya posisinya.

Intervensi Imperialis

Imperialisme AS dengan aktif berupaya mendestabilisasi, memecah-belah dan memprovokasi kekerasan di Bolivia. “Tanpa gentar pada imperium (AS), saya mengumumkan Mr. [Philip] Goldberg, Duta Besar AS sebagai persona non grata”, Morales mengumumkannya pada 11 September, dan menambahkan bahwa: “Dia berkonspirasi melawan demokrasi dan berusaha memecah belah Bolivia.” Goldberg acap kali melaksanakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan para gubernur “bulan sabit”, para pimpinan bisnis dan mantan-mantan pejabat militer, untuk sekongkol melawan pemerintahan Morales.

Presiden Venezuela, Hugo Chavez, mengusir Duta Besar AS untuk Venezuela sebagai solidaritas terhadap Bolivia. Kedua pemerintahan tersebut telah menyatakan bahwa mereka akan meneruskan hubungan diplomatik hanya setelah pemilu presiden AS bulan November nanti.

Sebuah pertemuan darurat Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan (UNASUR), yang digalang oleh Presiden Chile, Michelle Bachelet, bersidang pada 15 September di istana kepresidenan di Santiago, Chile, untuk mendiskusikan krisis yang tak terbendung di Bolivia. Pertemuan luar biasa tersebut secara bulat mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pemerintahan Evo Morales. Poin ketiga dalam deklarasi yang diputuskan oleh pertemuan tersebut menyatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan UNASUR “mengutuk penyerangan terhadap instalasi pemerintahan dan layanan publik, oleh kelompok-kelompok yang ingin mendestabilisasi demokrasi Bolivia, dan menuntut dikembalikannya instalasi-instalasi tersebut dalam kondisi semula sebagai syarat untuk memulai proses dialog“. Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga mengutuk pembantaian para petani, dan mengumumkan bahwa UNASUR tidak akan mentoleransi sebuah konsolidasi “kudeta-sipil”.

Melanjutkan dukungan terbuka dari presiden-presiden Amerika Selatan, gerakan sosial dan serikat-serikat buruh yang membentuk MAS mulai melakukan rangkaian mobilisasi menentang propinsi-propinsi “bulan sabit”. Satu dari momen-momen penting dalam pertempuran di jalanan kota Santa Cruz adalah di daerah Plan 3000, yakni daerah ‘di bawah kekuasaan’ MAS tempat 200.000 penduduk. Di luar kawasan “bulan sabit”, 20.000 petani melakukan mobilisasi memblokir jalan utama menuju propinsi Santa Cruz.

Pada 17 September, Bolivian Workers Central (COB), organisasi buruh utama, dan Komite Nasional untuk Perubahan (Conalcam), sebuah badan yang menyatukan kelompok-kelompok penduduk pribumi, petani, gerakan sosial dan perkotaan, menandatangani sebuah kesepakatan “untuk mempertahankan demokrasi, persatuan dan integritas negara”.

Dukungan dari UNASUR, tekanan dari mobilisasi-mobilisasi kerakyatan dan berbagai ekspresi solidaritas internasional, telah memberi pukulan politik yang telak bagi oposisi oligarki. Melalui para oposisi di Dewan Demokrasi Nasional (Condale), diketuai oleh Mario Cossio, gubernur dari Tarija, sebuah kesepakatan untuk negosiasi dicapai antara para gubernur “bulan sabit” dan pemerintahan Morales dengan tiga isu—pajak untuk sektor hidrokarbon, otonomi daerah, dan CPE. Negosiasi dimulai pada 18 September di Cochabamba, di Bolivia tengah. Mereka difasilitasi antara lain oleh PBB dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). Konfrontasi-konfrontasi kekerasan, untuk sementara waktu, telah mereda namun kedua belah pihak tetap siaga.

Dengan suara bulat, mayoritas baru saja mengukuhkan kembali mandat Morales, dan tampaknya pemerintahannya tidak akan dengan mudah berkompromi dengan oposisi.

Sangat sulit menemukan solusi konflik dengan hanya berdasarkan pada putaran terakhir negosiasi, setelah seluruh pertemuan sebelumnya gagal. Kedua belah pihak memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang saling bertolak-belakang, dan sekalipun hanya kesepakatan minimal akan terbukti sulit tercapai. Kaum oposisi telah mengisyaratkan bahwa mereka akan menempuh cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

Berbagai upaya de-stabilisasi ekonomi dan politik bertujuan untuk mengganggu implementasi perubahan sosial yang dicanangkan pemerintahan Morales berdasarkan mandat mayoritas pemilih dalam pemilu. Upaya ini serupa seperti yang terjadi di Chile hingga menciptakan landasan bagi kudeta militer tahun 1973.

“Otonomi penuh untuk satu daerah manapun merupakan kemerdekaan secara de-facto”, ujar Morales

Namun demikian, kejadian-kejadian terakhir di Bolivia yang bersumber dari suatu proses perjuangan panjang rakyat, telah menunjukkan dukungan yang meluas yang diperoleh pemerintahan Morales. Sebaliknya, pemerintahan Allende tidak pernah merasakan dukungan suara mayoritas rakyat Chile. Dengan suara bulat, mayoritas baru saja mengukuhkan kembali mandat Morales, dan tampaknya pemerintahannya tidak akan dengan mudah berkompromi dengan oposisi.

Pada 25 September, Morales menolak proposal dari para gubernur oposisi untuk memberi otonomi penuh bagi propinsi mereka selama berjalannya perundingan yang bertujuan untuk mengakhiri krisis politik. Morales menuduh oposannya mencoba mendapatkan kemerdekaan de-facto. “Otonomi penuh untuk satu daerah manapun merupakan kemerdekaan secara de-facto”, ujar Morales pada wartawan di Cochabamba. “Mereka orang-orang yang pro-kudeta”, katanya, “tidak akan mendapatkan dukungan nasional ataupun internasional” untuk gerakan semacam itu. Cassio, berbicara mewakili rekannya dari Beni, Santa Cruz dan Chuquisaca, mengatakan perundingan telah “mencapai satu langkah maju”, namun lebih banyak waktu dibutuhkan untuk mengatasi “persoalan sebenarnya” menyangkut pajak daerah.***

_________

*Diterjemahkan oleh Risna Mathilda dari Direct Action Edisi Oktober. Pernah dimuat di www.pembebasan-pusat.blogspot.com

Leave a Reply