SHARE
©BBC.com

Oleh Abdy Molly’s

 

Seorang environmentalis telah menjelaskan bahwa bencana yang akan datang tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Penulis memandang datangnya bencana alam dapat dipengaruhi karena terjadinya kemerosotan daya dukung lingkungan yang disebabkan eksploitasi alam besar-besaran.

Pasca bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 melanda Palu, Donggala, Sigi, segala bentuk traumatik dan kerugian dirasakan oleh keseluruhan warga Kota Palu dan sekitarnya. Entah itu kerugian karena kehilangan saudara yang menjadi korban ataupun kehilangan rumah dan mata pencaharian. Gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala richter dengan episentrum dekat Kota Palu dan diiringi dengan hantaman tsunami, membuat kota yang dilalui garis khatulistiwa tersebut luluh lantak.

Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi bencana yang dianggap sebagai fenomena baru oleh sebagian besar masyarakat Kota Palu, yakni likuifaksi, juga ikut menambah deretan jumlah korban jiwa. Ada beberapa daerah yang menjadi titik terparah dari bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Di antaranya adalah daerah Pantai Barat Sirenja (pusat gempa bumi),  pesisir Teluk Palu yang menjadi area terparah dari hantaman tsunami, dan Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroa di Kota Palu, Desa Jono Oge, Desa Sibalaya di Kabupaten Sigi, yang menjadi area paling parah terdampak likuifaksi.

Beberapa sumber menyatakan, bencana ekologi yang terjadi dua bulan lalu itu adalah dampak dari aktivitas gerakan Sesar Palu-Koro. Dalam sejarahnya, gempa bumi dan Tsunami pernah terjadi pada 1927, 1938, 1968, 1978, dan terulang lagi pada tahun 2018, dengan fenomena baru: likuifaksi. Fenomena baru tersebut rupanya sudah sejak tahun 2012 mendapatkan sorotan dari beberapa peneliti. Misalnya, data Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Badan Geologi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, melalui Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Likuifaksi Daerah Palu (Provinsi Sulawesi Tengah), menyatakan dalam pendahuluan hasil penyelidikannya bahwa:

“Palu merupakan salah satu daerah yang sering terjadi gempa dan mempunyai seismisitas tinggi. Geologi regional Palu dan sekitarnya didominasi oleh endapan kuarter yang terdiri atas endapan fluviatil dan alluvium. Kondisi alam tersebut memiliki beberapa potensi yang merugikan di antaranya adalah potensi likuifaksi. Likuifaksi merupakan gejala peluluhan pasir lepas dengan bercampur air akibat goncangan gempa di mana gaya pemicu melebihi gaya yang dimiliki litologi setempat dalam menahan guncangan. Hal ini bisa menyebabkan beberapa kejadian seperti penurunan cepat (quick settlement), pondasi bangunan menjadi miring (tilting) atau penurunan sebagian (differential settlement), dan mengeringnya air sumur yang tergantikan oleh material non kohesif. Likuifaksi merupakan bencana yang bisa merusak kondisi infrastruktur sehingga pengetahuan terhadap potensi kerawanan likuifaksi sangatlah penting terutama dalam merencanakan tata ruang khususnya di daerah Palu dan sekitarnya.”

Hal di atas menunjukkan konsekuensi dari minimnya distribusi pengetahuan kebencanaan oleh pemerintah kepada masyarakat membuat korban jiwa dari likuifaksi tidak bisa diminimalisir. Alih-alih memberikan pengetahuan, pemerintah hanya sibuk menggenjot pembangunan infrastruktur, menggelar “karpet merah” bagi investasi dan mengadakan kegiatan festival-festival yang memboroskan anggaran. Dan parahnya lagi, pasca bencana terjadi, pemerintah hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan pengusiran Relawan Banggai dan mengecam masyarakat Kota Palu yang eksodus.

Anehnya, kenapa Pemerintahan Sulteng berperilaku Arogan hanya kepada rakyatnya saja? Bagaimana bila berhadapan dengan investasi? Sangat ramah tentunya. Keramahan tersebut tercermin dengan eksploitasi alam besar-besaran di Sulawesi Tengah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui datangnya bencana secara pasti, tapi semua orang tahu bahwa mengeksploitasi alam akan memberikan ekses kerusakan lingkungan dan penghidupan umat manusia.

Eksploitasi Alam di Sulawesi Tengah

Pasca bencana yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, penulis tidak mendapatkan satu pun literatur yang secara eksplisit menjelaskan bahwa eksploitasi alam secara brutal dapat memberikan ekses buruk dan bisa mempercepat datangnya bencana ekologi.

Sebelum masuk ke inti persoalan, perlu diketahui bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi sarang investasi paling masif di bagian timur Indonesia. Sejumlah korporasi pertambangan ekstraktif, korporasi perkebunan sawit, proyek reklamasi (yang telah mendapat penolakan dari masyarakat sipil dan pada akhirnya dimoratorium), PLTU, dsb, telah lama bercokol di Kota Palu dan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah.

 

A. Pertambangan

Untuk konteks Kota Palu, saat ini PT Citra Palu Mineral (PT CPM), perusahaan pertambangan emas underground, anak dari PT Bumi Resources Tbk, adalah salah satu perusahaan yang hingga detik ini beroperasi di Kota Palu. Melalui kontrak karya tahun 1997, PT CPM telah mendapat izin dari Gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 422.K/30/DJB/2017 tentang  Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT CPM, yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono, 14 November 2017.

Perlu diketahui bahwa lokasi pengelolaan pertambangan emas tersebut tersebut—dengan luas 27.132,89 ha—berada dalam kawasan hutan. Masing-masing berada pada fungsi Konservasi Tahura seluas 4.907,11 ha, Hutan Lindung seluas 11.075,26 ha, HPT seluas 5.504,62 ha, Area Peruntukan Lain (APL) seluas 5.645,89 ha. Sampai sekarang, perusahaan ini terus mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil. Karena bila perusahaan tersebut beroperasi, bagaimana dengan aktivitas eksploitasinya, apakah dapat mempengaruhi sesar? Apalagi sifatnya pertambangan bawah tanah, dan terlebih lagi Kota Palu yang dilintasi oleh sesar paling aktif, Sesar Palu-Koro. Walaupun belum mendapat perhatian serius oleh peneliti, kenyataan ini tetap patut diwaspadai. Ditambah lagi aktivitas pertambangan tersebut akan memperburuk kesehatan lingkungan dengan penemuan bahan-bahan beracun merkuri oleh Polda Sulteng.

Apa yang terjadi di atas belum terhitung dengan aktivitas pertambangan emas, batu bara, nikel, migas, galian C, dsb, di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Banggai, dan Donggala.

Kabupaten Donggala merupakan daerah yang paling banyak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP): 25 IUP dalam bentuk izin eksplorasi dan 58 IUP dalam bentuk operasi produksi. Kabupaten Donggala adalah Kabupaten terdekat dengan Kota Palu dan kabupaten yang ikut diterjang gelombang tsunami. Sebelum diguncang gempa bumi dan tsunami, bila kita melewati jalan sepanjang pesisir Donggala, yang menjadi titik konsentrasi eksploitasi batuan (galian C), seketika para pengendara langsung disambut dengan debu-debu yang bertebaran di udara. Tidak hanya itu saja, dengan beroperasinya pertambangan batuan di pesisir Donggala, membuat jalur evakuasi dari hantaman tsunami putus akibat adanya reruntuhan batu-batuan, pasir, dan ban-ban truk besar yang berserak di jalanan. Tidak jarang, sebelum terjadi gempa bumi dan tsunami, aktivitas pertambangan batuan di sepanjang pesisir Donggala juga banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat, NGO, ormas, dsb.

Sumber: Jatam Sulawesi Tengah

 

B. Perkebunan Sawit

Di sektor perkebunan sawit, menurut laporan Palm Oil Analytics tahun 2016, sekitar 59% atau setara dengan 34,5 juta ton produksi CPO dunia disumbang dari Indonesia. Tidak heran jika grup perusahaan swasta besar yang menguasai ladang sawit di Indonesia—sekelas Sime Darby Plantation, Golden Agri Resources Ltd, PT Astra Agro Lestari Tbk, dan Wilmar Group—merajai lima besar produksi sawit dunia bersama dengan perusahaan asal Malaysia, Felda Global Ventures (Felda juga memiliki konsesi di Indonesia).

Di Sulawesi Tengah ekspansi perkebunan sawit dimulai sejak 1987, melalui pemberian izin lokasi kepada PT Tamaco Graha Krida (TGK) di Kabupaten Poso (sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali). PT TGK mengelola perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 10.000 ha (4.266 ha kebun inti dan 6.000 ha sisanya kebun plasma) di Kecamatan Petasia, Witaponda, dan Bungku Barat. Perusahaan ini juga memiliki sebuah pabrik CPO di Desa Ungkaya.

Hanya dalam tujuh tahun sejak pemberian izin kepada PT TGK, perkebunan sawit telah mengepung sebagian daratan Sulawesi Tengah. Pada 2017, konsesi perkebunan sawit telah menguasai 693.699 ha lahan dari 101 izin perusahaan perkebunan sawit yang diterbitkan oleh kepala daerah di Sulteng. Dari luas sebanyak itu, tiga grup perusahaan besar sekelas Sinarmas Group, Astra Agro Lestari, dan Kencana Agri, menguasai porsi lebih banyak, yakni 31,02% atau seluas 214.953,75 ha.

Luas konsesi sawit yang berada di atas kawasan hutan seluas 103.860. Sedangkan luas daratan  Provinsi Sulawesi Tengah mencapai ± 61.841,29 m² dan luas kawasan hutannya mencapai 4.274.687 ha. Rezim pertambangan sekitar 2.000.000 ha, wilayah yang mengakibatkan luas kawasan hutan kita di Provinsi Sulawesi Tengah tersisa kurang lebih 2.689.424.91 ha dari total awal sebesar 4.274.687 ha.

Pada tahun 2017, empat petani Desa Polantojaya yang melakukan panen di kebunnya sendiri dikriminalisasi oleh korporasi perkebunan sawit, PT Mamuang (Astra Agro Lestari). Empat petani itu dituduh mencuri di areal HGU dan diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu. Di tahun 2018, kriminalisasi dilakukan lagi oleh korporasi yang sama kepada petani Desa Panca Mukti. Ini hanya kasus yang sedang up to date. Belum terhitung dengan kasus kriminalisasi di kabupaten lainnya di Sulteng ataupun di Indonesia secara keseluruhan.

Artinya ekspansi perkebunan sawit tidak saja hanya merusak hutan akibat konversi, merusak kandungan unsur hara/air, pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah, hilangnya keanekaragaman hayati yang memicu kerentanan kondisi alam, dan rusaknya ekosistem hutan. Tapi juga potensi terjadinya konflik agraria perampasan lahan dan kriminalisasi sangat besar sekali.

Sumber: Database Walhi Sulawesi Tengah

C. PLTU Panau dI Kota Palu

Pada tahun 2004 pihak, PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) melakukan pembebasan lahan masyarakat yang kemudian disertai pembangunan infrastruktur. Dalam prosesnya masyarakat di sekitar Kelurahan Panau mendapatkan sosialisasi dari pihak PT PJPP, dengan ungkapan bahwa areal pembebasan lahan tersebut akan dibangun taman wisata. Ternyata belakangan ketahuan, lahan tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berkapasitas 2 x 15 Megawatt dan pada tahun 2007 diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sepuluh tahun kemudian, PLTU beroperasi. Terjadi berbagai macam masalah, khususnya terkait pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Fly Ash Bottom Ash. Bayangkan saja volume limbah tiap tahunnya terus bertambah dan sekarang sudah mencapai 70 ton/tahun. Pembuangan limbah di sungai yang berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman warga berimplikasi terhadap kondisi kesehatan lingkungan. Misalnya, rumah keseluruhan warga menjadi sasaran tebaran debu hitam yang sangat berkonsekuensi terhadap gangguan kesehatan.

Menurut data lembar fakta masyarakat Kelurahan Panau, dari 23 koresponden yang dimintai keterangannya, semuanya mengeluhkan penyakit sesak nafas serta Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Pada tahun 2015 sampai tahun 2018, jumlah korban jiwa sudah mencapai 8 orang.

Bagian pesisir Kelurahan Panau juga menjadi salah satu titik terparah akibat hantaman gelombang tsunami 28 September 2018 silam. PLTU Panau juga tidak luput dari terjangan gelombang yang berimplikasi terhadap rusaknya infrastruktur PLTU dan membuat limbah B# berserakan masuk ke pemukiman-pemukiman warga. Hal tersebut bila tidak segera diatasi akan menambah jumlah korban jiwa pasca bencana.

Sumber: SultengNews.com. “Tuntut PLTU Ditutup, Warga Tawaeli Blokir Jalan Trans Sulawesi”

D. Reklamasi Teluk Palu

Tanggal 10 Desember 2012 Walikota Palu mengeluarkan SK 650/2288/DPRP/2012 tentang penetapan lokasi pembangunan sarana wisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Palu. Proyek reklamasi merupakan investasi dari PT Yauri Properti Investama. Luas proyek reklamasi mencapai 38,33 ha dengan panjang menjorok ke laut mencapai 1.670 meter. Perusahaan itu akan menimbun bibir pantai untuk pembangunan pusat perbelanjaan modern. Proyek ini memberi dampak negatif bagi 32.782 jiwa masyarakat pesisir di dua kelurahan, Besusu Barat dan Talise. Termasuk kurang lebih 1.800 nelayan yang menggantungkan penghidupan di teluk tersebut.

Proyek reklamasi pantai hanyalah cara untuk memuluskan investor property perumahan, pergudangan swasta, dan kawasan elite. Reklamasi juga dapat mengakibatkan terjadinya penggusuran, kerusakan ekosistem pesisir laut, serta dapat berimplikasi negatif karena dapat mengubah bentang alam dan aliran air, menurunkan daya dukung lingkungan hidup yang ditandai dengan penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut. Tidak ada keuntungan buat rakyat dari aktivitas reklamasi pantai selain keuntungan bagi investasi.

Perjuangan masyarakat sipil yang terus menggelorakan penolakan dari aktivitas reklamasi pantai tersebut membuahkan hasil minimal. Tanggal 28 Juli 2015, reklamasi pantai Teluk Palu dimoratorium. Seharusnya, pasca terjadi gempa bumi dan tsunami yang menghantam pantai Teluk Palu, Pemerintah Kota Palu mengakui kesalahannya atas penimbunan pantai yang sudah berjalan, dan berterima kasih atas perjuangan penolakan proyek tersebut. Sebab tidak bisa diperkirakan seberapa besar jumlah kerugian pemerintah Kota Palu, investor dan jumlah korban jiwa, bila pembangunan mall, hotel, perumahan, dsb, sudah terbangun.**

 

Lanjut baca “Bencana 28 September dan Bahaya Kepungan Investasi di Sulawesi Tengah (Bagian II-Selesai)”

Leave a Reply