SHARE

Pernyataan Sikap Pembebasan Kolektif Kota Solo

Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Jawa Tengah menjadi satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang akan turut menggelar yang katanya adalah pesta demokrasi ini. Berkali – kali pilkada telah dijalankan tetapi tak pernah menghasilkan pemimpin yang pro – Rakyat. Rakyat Jawa Tengah akan kembali dihadapkan dengan pilihan yang tak ada bedanya dengan tahun tahun sebelumnya. Partai-partai Borjuis dimana-mana mencoba untuk menggalang dukungan. Memampangkan wajah para calon kepala daerah jagoannya di setiap sudut jalan lengkap dengan slogan-slogan kosong, seperti “Tetep!”, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, “Mbangun Jateng, Mukdi Bareng”, dsb. Tetapi kami tahu, dan rakyat sebenarnya tahu, tidak ada satu pun calon dan partai yang akan menjawab persoalan rakyat.

Kegagalan elite-elite politik dalam merealisasikan janji dan program kesejahteraan pada pilkada sebelumnya bukan dijawab dengan memperjelas program dan mempertegas kontrol rakyat dalam mengawal program berikut calon-calon terpilih nantinya, tetapi justru terjebak dalam politik penokohan semata, sembari didukungboleh alat propaganda bernama media massa. Namun kita rakyat Indonesia tidak bodoh!

Tidak bisa dinafikan bahwa dibalik bersliwerannya wajah calon kepala daerah Jawa Tengah beserta janji-janjinya yang terpampang di setiap sudut jalan, terdapat penderitaan-penderitaan rakyat yang terlupakan. Penggusuran di Tambangkrejo dan Tanggulrejo, Pmbangunan Pabrik Semen Semen yang mengancam kelangsungan hidup para petani Kendeng, Pembangunan PLTPB Baturraden di Gunung Slamet, serta yang terbaru pencemaran lingkungan di Sukoharjo oleh PT. RUM yang berujung kriminalisasi kepada para aktivis yang menolaknya merupakan deretan konflik nyata yang terjadi dan berdampak buruk terhadap kehidupan rakyat Jawa Tengah. Konflik-konflik itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ada niat sedikitpun untuk berpihak kepada rakyat.

Kalaupun ada calon kepala daerah menjanjikan ini dan itu, tidak lebih dari sekedar “jualan” karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Tidak berkapasitasnya para kepala daerah tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan. Hal ini juga diperparah dengan partai pengusungnya, yang sama-sama bermental bandit dan penipu, meletakkan keberpihakannya bukan kepada rakyat, melainkan pada pihak yang menguntungkannya secara pribadi, siapa lagi kalau bukan pemodal? Maka siapapun yang akan memenangkan pilkada tidak akan membebaskan rakyat dari penindasan. Mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang menindas rakyat. Oleh karenanya kami mengajak seluruh rakyat Jawa Tengah (pelajar, mahasiswa, petani, buruh, nelayan dan kaum miskin kota) untuk bersama-sama memboikot Pilkada dan membangun persatuan rakyat untuk melipatgandakan kekuatan demi merebut demokrasi sejati, memperluas dan mempertahankannya.

Selama ini demokrasi didistorsi maknanya oleh elit-elit politik borjuis. Demokrasi hanya dirasakan rakyat ketika pemilu saja, namun setelahnya rakyat tidak punya kuasa bila orang-orang yang dipilih gagal dalam memperjuangkan nasibnya. Padahal Demokrasi berarti akses seluas -luasnya rakyat terhadap segala bidang, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Maka tidak ada demokrasi jika kemajuannya dihambat oleh kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Persatuan rakyat yang dibangun harus berani menarik garis demarkasi yang tepat dengan unsur-unsur/kelompok anti demokrasi, serta mengkritiknya secara terbuka dihadapan massa luas agar rakyat menjadikan demokrasi sebagai landasan untuk berjuang. Demi kesejahteraan massa rakyat, dengan ini kami menyerukan:

1. Boikot Pemilu
2. Bangun Demokrasi berbasi kerakyatan
3. Bangun persatuan rakyat miskin
4. Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor
5. Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.
6. Tolak MoU TNI/Polri
7. Tolak RKUHP Ngawur!
8. Usut pelanggaran HAM
9. Hapuskan Program Bela Negara di Kampus
10. Cabut UU Ormas
11. Hapuskan status kawasan industri sebagai obyek vital nasional
12. Hapus pasal Makar
13. Bubarkan struktur komando teritorial
14. Tarik TNI/Polri organik dan non-organik dari tanah Papua
15. Moratorium izin dan stop perluasan ekspansi pertambangan
16. Bebaskan dan Stop Kriminalisasi aktivis
17. Hentikan perampasan tanah
18. Hentikan penggusuran

Narahubung; Blowor +6281259982371

Leave a Reply