SHARE

Serikat Petani Galela (SPG), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Kolektif Wilayah Maluku Utara dan Gerakan Bintang Utara

Hidup Persatuan Rakyat!

Hidup petani Berlawan!

Latar Belakang Perampasan Tanah yang Terjadi di Galela

28 tahun perjuangan Petani Galela yang terdiri dari sepuluh desa: Barataku, Toweka, Simau, Ngidiho, Gotalamo, Duma, Kira, Dokulamo, Limau, dan Laloga dengan upaya memperoleh hak tanah yang dirampas oleh perusahan PT. KSO Kapidol casagro yang beroperasi pada bidang perkebunan tapioka merupakan peralihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Buana Wira Lestari Mas (PT. BWLM) dan PT. Global Agronusa tanpa melibatkan Petani Galela dalam operasi dan ekspolitasi hak tanah, yang sebenarnya sebelum adanya perusahan tersebut lahan itu menjadi sumber hidup petani dengan hasil tanaman kelapa. Manipulasi, pembodohan, intimidasi, bahkan pemenjaraan terhadap petani Galela terus terjadi dari tukar-guling kepentingan beberapa perusahan dan pemerintah Kab.Kota terus terjadi mulai dari tahun 1991 hingga sekarang.

Secara historis, pada tahun 1980-an Petani Galela memiliki hak proyek kebun kelapa yang disepekati oleh beberapa pihak instansi, (Pemerintah Daerah, Departemen Pertanian, Dan BRI Kota Tobelo) atas kuasa surat permohonan bantuan hukum dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) tahun 1999 untuk pengelolaan tanah dan pemberdayaan bibit kelapa, begitupun dengan pinjaman/kredit Bank BRI Tobelo dengan konsesi apabila kredit sudah dilunasi, maka Petani Galela yang terdiri dari 10 Desa punya hak mendapatkan sertifikat tanah. Setelah berjalan sekian lama pada tahun 1991 hasil tanaman sudah dipanen, namun masukknya PT. GAI (Global Agronusa Indonesia) sejak 1991 dengan tujuan membebaskan tanah petani setempat dengan alasan akan di jadikan perkebunan pisang.

Pada faktanya petani tak menerima tawaran itu, melepaskan, juga menjualkan tanahnya, seperti kelapa, namun perusahan dan pemerintah justru melakukan pemaksaan dengan jalan intimidasi menggunakan aparat kekerasan MILITERISME yang akhirnya petani dengan ketakutan menyerahkan tanahnya dengan terpaksa. PT. GAI melakukan pemalsuan dan membodohi petani dengan janji menganti lahan petani, tetapi tidak sesuai dengan biaya standar SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara 1991 tanpa memperhitungkan tanaman yang sudah ada. Dalam perampasan tanah oleh PT. GAI tidak saja nasib petani dibuat sekarat, tetapi perusahan tersebut bergandengan tangan dengan TNI-Polri dan menyebarkan propaganda menggunakan pola lama yaitu; cara legal formal (formal administrasi), tanah yang dimiliki petani umumnya tidak memiliki sertifikat, sehingga tanah tersebut gampang di anggap sebagai tanah negara; menggunakan tokoh masyarakat; politik pecah-belah; manipulasi dan pemalsuan sertifikat; isolasi wilayah; dan terakhir stigma buruk berupa PKI, anti-Pancasila, anti pembangunan dan anti negara.

Kemudian babak pengincaran, intimidasi, bahkan penangakapan justru terjadi. Satu hal yang perlu dicatat bahwa terjadi pelanggaran HAM ketika petani menyurakan agar pemerintah komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan sesuai dengan kesepakatan adalah menyediakan lahan cadangan seluas 2000 hektar. Hal ini berdasarkan dengan rekomendasi Komnas HAM nomor 1.376/SKPMT/III/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Malut melalui surat instruksi nomor 180/884 yang bertujuan kepada kepala daerah TK II Maluku agar dapat menyelesaiakan sengketa tanah antara Petani Galela dengan PT. GAI namun hasilnya tetap sama; manipulasi, kriminalisasi dan pembodohan terhadap petani.

Persoalan yang tak bisa ditolak lagi dari apa yang telah dijelaskan diatas bukanlah satu fenomena aneh, dimana kepentingan perusahan juga adalah bagian dari kebijakan pemerintah, campur tangan, juga membagi-bagi jatah modal yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan UU bahkan sejatinya konsep reforma agraria yang tak diwujudkan. Bahkan PT. GAI justru mengambil langkah Hak Guna Usaha semenjak konflik Horizontal pada dekade 1999-2000 dalam kurun waktu konflik berjalan terhitung sejak 2002 sampai 2010 PT. GAI tak lagi beroperasi atau diterlantarkan bahkan sudah sejak awal tidak memiliki hak kuasa atas tanah yang jelas, sehingga dapat dibuktikan bahwa Hak Guna Usaha PT. GAI sesuai dengan ketentuan PP Nomor 40 tahun 1996 (f) dan pasal 34 poin (e) UUPA nomor 5 tahun 1960. Namun pemaksaan ini tak pernah di berentikan tanpa tunduk pada ketentuan hukum, dan hak azasi manusia, sehingga dalam mempertahankan tanah bagi Petani Galela dari 10 desa tahun ke tahun terus saja di laksanakan dengan jalan melawan.

Pada februari 2006, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diatas (PP No 40/1996 dan UUPA No 5/1960) bahwa tanah sengketa tersebut sudah berkategori tanah terlantar maka dibuat pernyataan sikap oleh 10 kepala desa, ketua kelompok tani dan kordinator agar tanah itu di kembalikan kepada petani dan melangsungkan aktifitas perkebunan yang menjadi hak kepemilikan petani sejak awal.

Pada tahun 2012 ketika Petani Galela menuntut agar pihak perusahan dan pemerintah mewujudkan janji serta komitmen bersama petani yang menjadi kebutuhan mendesak petani, hasilnya omong kosong, tak ada. Setelah kejadian-kejadian pelanggaram Ham tersebut, di tahun 2014 ketika petani sontak untuk melakukan tanam raya dan panen raya juga berniat mengundang Gubernur Maluku Utara, tapi Gubernur menghianati dan tak menghadiri undangan dari petani. Petani kemudian marah, karena menganggap diremehkan hasil dan panen raya petani oleh gubernur dan mulailah petani meluapkan kemarahan itu dengan melakukan pembakaran alat produksi perusahaan, alhasil terjadi penangkapan dan pemenjaraan sekitar 12 orang.

Tahun 2015, 9 orang tahanan dibebaskan dan tersisa 3 orang masih mendekam dalam penjara, padahal kronologis perlawanan tersebut akibat ulah perusahan dan pemerintah yang membohongi dan membodohi petani, hingga luapan amarah tak bisa dibendung lagi.Alhasil petani (SPG) berhasil membakar alat berat perusahan yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 2 triliyun. Beberapa minggu ini, tepatnya pada 2-4 Desember 2017, terjadi lagi penggusuran paksa terhadap lahan petani oleh PT. Kapidol Kasagro (PT. KSO) dan intimidasi – yang menimpah Ibu Juara, Asiani, serta kriminalisasi terhadap anak pak Imam saat berada dilokasi penggusuran karena kedapatan mengambil gambar sontak aparat keamanan kepolisian menangkapnya.

Kemarahan petani meluap, aksi-aksi terus dilakukan. Pada tanggal 19 Desember 2017 Serikat Petani Galela melakukan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara dan DPRD Halmahera Utara sebagai bukti tertulis dan memiliki legalitas hukum bahwa “ tanah yang sudah digarap petani saat ini adalah hak milik petani dan tidak bisa di ganggu-gugat oleh perusahaan maupun instansi-instansi terkait di kabupaten maupun Provinsi Maluku Utara” dan di dalam nota kesepakatan dengan nomor. 12/B/SPG/XII/2017 antara lain;

  1. Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara dan DPRD Halmahera Utara mengusulkan Hak Guna usaha (HGU) di lahan petani yang sudah digarap saat ini
  2. bahwa tanah yang sudah digarap oleh petani adalah hak milik petani, tidak boleh di ganggu-gugat oleh perusahaan manapun
  3. pemerintah daerah Halmahera utara harus secepatnya menyediakan lahan cadangan 2000 hektare sesuai dengan apa yang dicantukan pada izin prinsip Gubernur Maluku. Nomor 503/149/, di ambon pada tanggal 9 november 1991 dan sesuai dengan izin prinsip. Nomor 570/56. Di ambon 23 mei 1991.
  4. petani yang telah menduduki lahan 10 desa yakni; Desa Soa Sio, Barataku, Toweka, Simau, Ngidiho, Gotalamo, Duma, Dokulamo, Lalonga, Limau, dan Mateke yang menjadi petani pelepas lahan 2000 hektar.
  5. untuk sementara waktu aktifitas perusahaan PT. KSO Kapidol Casagro di non-aktifkan sebelum ada ketetapan yang pasti.

Dengan adanya nota kesepakatan itu, tak membuat PT. KSO Kapidol Casagro patuh terhadap hukum inidonesia. Sampai saat ini petani galela masih tak bahagia ditanah mereka sendiri, terus menerus di hantui dengan ancaman penggusuran dan intimidasi dan dipaksa menjual tanah mereka dengan harga murah lalu di imingi dengan pekerjaan, jabatan dan upah tinggi. Termasuk petani Galela yang tanahnya sebentara di gunakan sebagai penghidupan lagi-lagi mendapatkan kecaman dengan pola terror, intimidasi, somasi, pidana, hingga hari ini (baca sekarang) tahun 2018 ini masih di ganggu oleh keberadaan PT.KSO (Capidol Cosagro) dengan kombinasi aparat kepolisian dan juga di amini oleh pemda Halmahera Utara. Fakta menunjukan baru-baru ini, seperti halnya pernyataan sikap yang di lakukan oleh media sosial (Radar Halmahera) yang secara langsung di sampaikan oleh wakil bupati Muchlis TapiTapi bahwa apabila petani melakukan pemboikotan lagi maka petani harus di tembak di tempat, juga berupaya melakukan hal-hal yang mel;anggar hak azasi manusia, hak demokrasi, juga kebebasan berekspresi/berorganisasi – singkatnya: petani galela dalam hari ini tidak merasa nyaman dan di hantui ketakutan terus-mnerus.

 

Apa yang terjadi di 10 desa kecamatan Galela ini adalah persoalan yang sudah terjadi cukup lama dan panjang. 28 tahun petani galela harus menghadapi perampasan hak milik tanahnya. Maka sebagai solusi dari persoalan ini, kami menganggap penting untuk menuntut;

 

  1. Cabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT. KSO (Kapidol Casagro) serta kembalikan 2000 hektare lahan petani tanpa syarat
  2. Tarik TNI-Polri dari lahan Petani Galela serta tangkap dan adili pelaku kriminalisasi terhadap Petani
  3. Stop perampasan Tanah Petani Galela dan kriminalisasi aparat keamanan terhadap Petani galela
  4. Tutup PT. KSO Kapidol Casagro tanpa pertimbangan Apapun
  5. Kapolres Segera Menindak Oknum Kepolisian Kecamatan Galela yang Melakukan Penghinaan (caci maki) terhadap ibu-ibu Petani Galela
  6. Bupati dan DPRD agar segera berkonsultasi dengan Gubernur Maluku Utara agar secepatnya mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) serta kembalikan lahan 2000 hektare kepada petani galela
  7. Tangkap dan adili wakil Bupati Halmahera Utara ( Muchlis tapitapi) karena mengancam akan memerintahkan satuan bersenjata agar menembaki petani kalapun masih saja melawan mempertahankan tanah

 

Hidup Petani!

Hidup Persatuan Rakyat!

Salam Pembebasan Nasional!

 

Suwarjono Buturu – Kuasa Hukum Serikat Petani Galela

Rudhy Pravda – Ketua Wilayah Pembebasan Maluku Utara

Galela, 26 Februari 2018

Leave a Reply