SHARE
www.pembebasan.org
Foto: SORAK, Bandung.

Bandung, 29/9/2016—Sekitar jam setengah empat sore hari, para peserta diskusi berdatangan, tersebar di beberapa sudut halaman sekretariat PMKRI Kota Bandung. Nampak di antaranya mahasiswa Papua dan non-Papua berkumpul, tak sabar ingin meramaikan dan melepas rasa penasarannya pada diskusi yang akan dilaksanakan pukul 16:00 bertema “Sejarah Penindasan Rakyat Papua”, dengan Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi (SORAK) sebagai penyelenggaranya.

Diskusi ini hadir sebagai respon terhadap maraknya penindasan-penindasan rakyat Papua yang tak pernah kunjung usai, dan pemerintah Indonesia menutup pemberitaan. Media-media tak diperbolehkan meliput berlangsungnya proses kolonisasi Indonesia terhadap bangsa Papua yang mengambil bentuk pembunuhan, diberangusnya demokrasi, dan kemiskinan. Atas kemuakan itu, Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi (SORAK) Kota Bandung menginisiasi diskusi tersebut, dan tak tanggung-tanggung narasumber yang dihadirkannya ialah seorang tahanan politik (tapol) Papua, juga sebagai tokoh perjuangan pembebasan bangsa Papua yaitu, Filep Karma. Pembicara kedua adalah aktivis pro-demokrasi, juru bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) yaitu Surya Anta, yang aktif dalam memperjuangkan demokrasi, termasuk untuk Rakyat Papua.

Diskusi ini sebagai ajang mengungkap fakta bagaimana sebenarnya situasi di Papua, terutama Papua Barat. Penindasan terhadap Rakyat Papua yang tak pernah terpublis di media massa Indonesia ialah akibat dari aparatur negara serta korporasi-korporasi yang terlibat di dalamnya, tujuannya agar proses penindasan di Papua tertutup rapat. Pemerintah Indonesia menutupi fakta betapa bengisnya mereka dalam mengeruk keuntungan di tanah Papua dengan menghantam siapa saja yang ingin melawannya. Dan saat ini, Papua menjadi korban keserakahan pemodal. Di dalamnya termasuk pembunuhan secara brutal oleh tentara dan polisi.

Di awal diskusi, Filep Karma menyatakan bahwa penjara tak bisa membuatnya jadi patuh dan bungkam. Penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi pun tak pernah melemahkan kehendak memerdekakan Papua. “Saya banyak belajar dari kegagalan demi kegagalan Indonesia dalam bernegara, sehingga, kelak ketika Papua menjadi merdeka, kami tidak akan menggunakan kegagalan itu untuk membangun bangsa Papua”, tutur Filep Karma.

Meskipun Filep divonis 15 tahun penjara, ia tak menyesali perbuatannya, karena apa yang ia perbuat bukanlah kriminal melainkan karena politik dan perjuangan terhadap kemerdekaan Papua, sehingga ia memaknai keberadaannya di penjara sebagai upaya memperteguh tekad dan tujuannya.

Kemudian, Filep Karma memaparkan Sejarah Penindasan Rakyat Papua, Filep menyatakan bahwa persoalan dan jenis kesengsaraan yang menimpa orang Papua, merupakan bentuk dari kolonialisme Indonesia. Dengan begitu, cara pandang kita menjadi jelas bahwa semua ketimpangan ekonomi, sosial dan politik di Papua merupakan bentuk kolonisasi Indonesia terhadap bangsa Papua. Indonesia menggunakan metode yang kurang lebih serupa dengan pengalaman yang dialaminya selama menjadi korban penjajahan Belanda dan Jepang.

“Pada proses perjalanan sejarah penindasan rakyat Papua, Belanda, pada waktu itu, datang ke tanah Papua penuh dengan unsur-unsur penginjilan membuat rakyat Papua menerimanya, pada proses yang panjang, Belanda mempersiapkan kemerdekaan untuk Papua, dengan mengadakan pemilihan umum yang akan dipersiapkan Belanda. Namun hal itu tak pernah terjadi, Belanda yang mengulur-ulur waktu untuk kemerdekaan Papua akhirnya diambil-alih oleh Indonesia”, ucap, Filep.

Ekspansi kekuasan Indonesia yang dilakukan Soekarno melalui Trikora (Tri Komando Rakyat) terhadap wilayah kedaulatan Papua, yang dimulai pada 1 Mei 1961 (atau 19 hari setelah deklarasi Manifesto Kemerdekaan Papua) menjadi awal dari penjajahan tersebut. Aksi ekspansif Indonesia ke tanah Papua, dengan berbagai alasan pembenarannya, justru menjadi pembuktian mental militerisme dan hasrat kolonialisme penguasa Indonesia saat itu, yang akhirnya terus berlangsung hingga sekarang. Praktis, hal tersebut menjadikan Papua sebaga wilayah protektorat dari kolonial Indonesia. Kolonialisme yang represif ini mensyaratkan penutupan ruang-ruang kebebasan bereskpresi dan penghancuran yang simultan serta kontinyu. Dari itulah upaya-upaya kemerdekaan muncul sebagai aspirasi sosial-politik rakyat Papua.

Sekolah-sekolah Indonesia di Papua kemudian mengajarkan bahwa menuntut kemerdekaan adalah sesuatu yang illegal, dan yang dilakukan Indonesia bukanlah penjajahan. Jika ada kelompok yang telah mencapai kesadaran politik dalam dirinya untuk menuntut hak sebagai manusia merdeka, mereka akan berhadapan dengan senjata. Penyiksaan, penangkapan semena-mena, hingga eksekusi kemudian dianggap lumrah. Menebar teror ke tengah bangsa Papua agar mereka menutup mulut dan tidak bicara soal kemerdekaan. Hal itupun yang dialami oleh Filep Karma sebagai tahanan politik (tapol).

“New York Agreement 1962 muncul sebagai keberhasilan Indonesia dalam merebut Papua. Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat “kembali” ke Indonesia. Kedudukan Papua menjadi bagian dari Indonesia dinyatakan melalui referendum tidak demokratis bernama Penentuan Pendapat Rakyat Papua Barat (PEPERA-PB) tahun 1969. Rekayasa referendum tersebut membuat Indonesia “memenangkan” (dengan intimidasi) jajak pendapat, namun hal itu tidak menyelesaikan penindasan terhadap Rakyat Papua berhenti. Semangat nasionalisme Indonesia yang dibentuk sebagai semangat anti penjajahan, seharusnya tidak digunakan untuk membenarkan praktik penjajahan itu sendiri”, Ucap Filep.

Kemudian, Surya Anta mengatakan bahwa dia, beserta gerakan pro-demokrasi, sebagai orang Indonesia ingin membersihkan dirinya dari kata penjajah dengan cara bersolidaritas, berjuang bersama Rakyat Papua untuk kemerdekaan Papua. Menurutnya, pembebasan Papua ialah pembebasan dari kolonialisme Indonesia, tujuannya adalah membebaskan diri dari penjajahan manusia atas manusia itu sendiri. Surya mengatakan, “bahwa seharusnya Rakyat Indonesia turut bersolidaritas untuk kemerdekaan Rakyat Papua agar bebas dari penjajahan.

Di akhir diskusi Filep Karma mengatakan, “bangsa Papua adalah siapapun dia, yang mencintai Rakyat Papua, yang membela Rakyat Papua, dan yang berjuang untuk rakyat Papua.

Dikusi publik yang dipandu oleh moderator kawakan, Joel Lufaes, berjalan begitu dinamis. Alur pendiskusian dan tanya-jawab terlihat sistematis, tidak menjemukan. Terbukti hingga akhir acara, antusiasme partisipan diskusi masih hangat. Jumlah partisipan pun cukup banyak.

Konklusi dari diskusi adalah rakyat Indonesia harus membangun konsolidasi demokratik, konsolidasi itu akan menguntungkan perjuangan pembebasan Rakyat Papua, juga agar kejahatan kolonialisme Indonesia terhadap Rakyat bangsa Papua bisa dihapuskan. Cita-cita itupun konsisten dengan frasa “…penjajahan di atas dunia harus dihapuskan” dalam pembukaan UUD 1945. (Ges)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here