SHARE

50 massa aksi “Zombie Awak Mobil Tangki” (AMT) Pertamina melakukan long march Bandung – Jakarta dengan tujuan Istana Negara. Aksi dilakukan akibat dari pemutusan hubungan kerja 1.059 awak tangki yang tersebar di 9 Depo Pertamina. Massa aksi Zombie tiba di Jakarta tepatnya di LBH Jakarta pada Selasa (19/102017) setelah melakukan perjalanan selama 7 hari serta menghadapi represi aparat kepolisian di Bekasi yang sempat melarang massa aksi melanjutkan perjalanan.

Massa aksi mendesak negara melakukan perbaikan tata kelola BUMN, hal tersebut tersirat dalam tema long march yakni “Gugat Negara, Selamatkan BUMN”. PHK massal 1.059 buruh AMT dilakukan oleh PT. Patra Niaga dan PT Petrofin Elnusa, keduanya adalah anak perusahaan PT. Pertamina. PHK berawal dari aksi mogok kerja buruh AMT dalam menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan pemberian jaminan keselamatan pada November 2016 dan Juni 2017.

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) mendukung tuntutan perjuangan buruh AMT yaitu : 1) Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing; 2) Batalkan PHK dan angkat buruh AMT menjadi karyawan tetap; 3) Berlakukan 8 jam kerja, hapus sistem performase dan terapkan upah lembur; 4) Bayarkan iuran BPJS kru AMT, CS, dan petugas krani; 5) Bayarkan pesangon dan upah proses ke semua pensiunan kru AMT, CS dan petugas krani; 6) Berikan hak cuti tahunan pada seluruh kru AMT.

Perjuangan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing tidak saja perjuangan buruh semata, mahasiswa sebagai “calon-calon buruh” cepat atau lambat akan merasakan imbas dari ketidakadilan sistem kerja tersebut. Buruh dan mahasiswa memiliki keterhubungan yang erat dalam ekonomi-politik. Pertama, mayoritas mahasiswa ketika menyandang gelar sarjana akan menjadi buruh upahan dan mengalami kenyataan-kenyataan dalam dunia perburuhan. Bahkan sejak dalam kampus dengan program link and match, mahasiswa sudah diarahkan menjadi buruh yang taat kepada kaidah-kaidah sirkulasi keuntungan klas kapitalis. Kedua, biaya pendidikan yang tinggi akan menyulitkan anak-anak buruh mendapatkan pendidikan berkualitas karena upahnya yang terhitung rendah untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ketiga, lulusan sarjana kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara, buruh dibayang-bayangi ancaman PHK, termasuk sistem kerja outsourcing sehingga mahasiswa dan buruh sama-sama terancam menjadi pengganguran.

Apalagi kenyataan saat ini, kemenangan-kemenangan kecil di sektor perburuhan sedang dilucuti oleh berbagai kebijakan anti demokrasi. Sudah saatnya tuntutan ekonomis dipadukan dengan tuntutan darurat politik, yakni memperluas nafas perjuangan rakyat: Demokrasi. Karena semakin mustahil kesejahteraan dimenangkan apabil demokrasi dipukul mundur.

Jakarta, 21 Oktober 2017

Kolektif Nasional
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan)

Rahman Ladanu
(Ketua Umum)

Sam Mahmud, S.IP
(Sekjend)

Leave a Reply