SHARE

Polantojaya, 2 Maret 2018—Agenda sidang 4 (empat) terdakwa petani Polantojaya terus berlanjut sampai dengan saat ini tanggal 1 Maret 2018. Sebelumnya, terdakwa atas nama Jufri alias Upong Bin Hj. Laujung, Suparto alias Baris bin Kateni, dan Sikusman sudah terlebih dahulu menjalani sidang pemeriksaan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dan dilanjutkan lagi besoknya hari rabu 14 Februari 2018. Sidang yang cukup alot dan penuh perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum mengarahkan Majelis Hakim sangat penuh dengan ketelitian dalam menilai persidangan 4 (empat) petani desa Polantojaya. Terhitung sampai dengan sekarang tanggal 27 Februari 2018 4 (empat) petani Desa Polantojaya sudah menjalani persidangan yang ke-23 kalinya.

Persidangan yang penuh dengan perdebatan, membuat agenda sidang pemeriksaan terdakwa terlampau lama. Sidang tanggal 13 Februari dan 14 Februari 2018 tidak cukup menyelesaikan 4 (pemeriksaan) petani Polantojaya. Sidang pemeriksaan terdakwa menyisakan Mulyadi yang diperiksa pada hari Selasa, 27 Februari 2018.

Pengadilan negeri Pasangkayu telah banyak memproses/mengadili para korban-korban kriminalisasi perusahaan. Konsekuensi dari ekspansi perusahaan perkebunan sawit sama sekali tidak memberikan ekses positif kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kemiskinan, yang ada malah sarat dengan penderitaan rakyat berupa represifitas, intimidasi, kriminalisasi, perampasan dan kerusakan ekologi. Salah satu korban kriminalisasi yang bertempat tinggal di desa Panca Mukti (Lalundu V), Kecamatan Rio Pakava yang diadili di pengadilan negeri Pasangkayu bernama Frans alias Hemsi. Pihak perusahaan, PT Mamuang (Anak Astra Agro Lestari) mengkriminalisasi Frans alias Hemsi dengan jeratan pasal pengrusakan, pengancaman dan penganiayaan. Frans Alias Hemsi adalah salah satu pemilik lahan di desa Panca mukti yang berbatasan langsung dengan perkebunan milik perusahaan. Perusahaan PT Mamuang telah melakukan aktivitas pemanenan di kebun milik Frans alias Hemsi, setelah mengetahui bahwa ada pihak perusahaan yang melakukan pemanenan di lahannya, Frans Alias Hemsi sangat marah dan mengajak Asisten PT Mamuang yang kebetulan berada di lokasi panen berbicara baik-baik mempertanyakan alasan Pihak perusahaan melakukan pemanenan di lahan Frans alias Hemsi, niat baik Frans alias Hemsi mengajak Asisten PT Mamuang berbicara baik-baik tidak mendapatkan respon positif dari Asisten PT Mamuang, akhirnya Frans alias Hemsi memukul motor yang dinaiki oleh Asisten PT Mamuang, karena tindakan pemukulan tersebut lah Frans alias Hemsi di jerat pasal pengancaman, pengrusakan dan penganiayaan.

ASTRA Tak Terpisahkan dari Sistem Kapitalisme yang Eksploitatif

Sebelumnya, anak perusahaan AAL lain, PT Agro Nusa Abadi (ANA) di Morowali Utara, diduga kuat menggunakan kekuatan militer untuk membungkam perlawanan para petani. ANA merampas tanah masyarakat 7.000 hektar di Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, tanpa ganti rugi. Keterlibatan Brimob juga terjadi. Di areal perusahaan, ada pos-pos dijaga kepolisian. Kasus lain, PT Cipta Agro Nusantara (CAN) juga anak perusahaan AAL, di Kecamatan Lembo, Morowali Utara melakukan hal serupa, CAN menggusur lahan pertanian milik warga yang ditanami kakao, karet, vanili, durian dan lain-lain. Padahal, lahan itu obyek pajak saat land clearing. Dilakukan secara sepihak tanpa perundingan dengan Suku Towatu, salah satu anak suku utama Tomori.

Hingga saat ini, empat orang petani desa Polantojaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah masih harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju Utara Sulawesi Barat, atas tuduhan pencurian tandan buah sawit PT. Mamuang, anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL). Padahal warga transmigran tersebut sudah lebih dulu memperoleh lahan dan mengelolanya sejak 1990, dengan bukti atas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Penguasaan tanah (SKPT). Sedangkan PT Mamuang baru masuk mengelola dengan HGU yang terbit di Desa Martajaya Tahun 1997. Perlu diketahui bahwa jarak desa Martajaya ke desa Polantojaya kurang lebih sekitar 30 kilometer, itu artinya PT Mamuang sudah cukup luas menyerobot tanah-tanah warga yang ada di desa sebelum menyerobot lagi sampai ke desa Polantojaya Kecamatan Rio Pakava, Sulawesi Tengah. Astra Agro Lestari saat ini menduduki posisi teratas yang menguasai industri perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat dengan luasan HGU dan IUP mencapai 111.304 hektar dari total luas perkebunan sawit mencapai 713.217 hektar, disusul SMART dan Kencana Agri.

Kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh PT. Mamuang terhadap petani Desa Polantojaya dan konflik Agraria lainnya patut dipertanyakan, mengingat PT. Mamuang dan anak perusahaan AAL lainnya telah mengantongi sertifikat ISPO, yang konon memiliki ikatan yang bersifat lagally binding, pada faktanya di lapangan, berbagai konflik dan kasus lingkungan hidup, ISPO tidak mampu menjawab konflik struktural Agraria, maka sudah sepatutnya ISPO harus turut bertanggung jawab atas kasus kriminalisasi dan berbagai konflik agraria yang terjadi di konsesi Astra Agro Lestari.

Astra Agro Lestari sedikitnya memiliki 413.138 hektar kebun sawit di Indonesia. Pada tahun 2013, AAL memiliki aset lebih kurang 15 Triliun, ini didapatkan sebagian dananya dari beberapa Bank antara lain OCBC, Mizuho Financial Group, Sumitomo Group, Mitsubishi UFJ-Financial Group, Bank Pan Indonesia, DBS, Standard Chartered, HSBC, Commonwealth Bank of Australia dan Bank Mandiri.

Di sektor perkebunan Sawit PT Astra Agro Lestari memilki anak perusahaan yang bercokol di daratan Sulawesi Tengah, diantaranya PT Lestari Tani Teladan, PT Agro Nusa Abadi, PT Sawit Jaya Abadi, PT Cipta Agro Nusantara, PT Rimbunan Alam Sentosa. Secara keseluruhan merupakan anak dari perusahaan Astra International. Sulawesi tengah adalah bumi yang memiliki kekaayaan alam yang sangat berlimpah, tentunya dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki daya pikat tersendiri bagi investasi untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai sasaran Ekspansi kapital. Tercatat perusahaan perkebunan maupun perusahaan Ekstraktif menguasai 63 ℅ Hutan yang ada di Sulawesi Tengah dari total luas hutan 4. 274.687 Hektar. Untuk perkebunan menguasai 713.217 Hektar dan Perusahaan Ekstraktif menguasai 2.000.000 Hektar. Dari total Jumlah penduduk Sulawesi Tengah 2,876,689 jiwa, ada 208.470 Jiwa hidupnya terancam dari penggusuran atas jargon-jargon ‘Melestarikan Hutan Konservasi’. Anehnya, Korporasi-korporasi yang menguasai jutaan dan mengeksploitasi hutan jauh dari jangkauan Balai Konservasi, malah biasanya dan sudah menjadi sesuatu yang lumrah Konservasi hutan hanya sebagai pra syarat dari terbitnya izin-izin baru dari korporasi.

Dalam logika Kapitalisme sudah menjadi keharusan bahwa penguasaan hutan oleh Perusahaan perkebunan maupun perusahaan ekstraktif, bukanlah semata menjadi kebutuhan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara maupun pemerataan, tapi secara fundamental menjadi kepentingan dan kebutuhan akumulasi kapital bagi pemilik modal ataupun penguasa saham dalam sebuah investasi. Secara analitis, memang watak dari sistem kapitalisme adalah melihat potensi-potensi ekspansi sebagai syarat untuk menumpuk dan melipatgandakan kekayaan. Tuhan memberikan kekayaan alam secara gratis, tapi karena Eksploitasi Kapitalisme lah yang menjadikan alam sebagai komoditi yang sangat konsekuen atas kerusakan alam sangat kontradiktif dengan Fitrah Alam itu sendiri, yang merupakan bagian dari bumi yang menjadi sumber kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia mengolah alam dengan alat kerjanya sehingga dapat berproduksi untuk bertahan hidup. Dengan bertambahnya kemampuan produksi, bertambah pula kemampuan manusia menaklukkan alam. Begitu besar pengaruh manusia terhadap alam sehingga kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari alam. Untuk itulah dibutuhkan keseimbangan agar alam dapat terus bereproduksi demi kelestarian dirinya, sekaligus menenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Di dalam masyarakat dunia yang hubungan sosialnya ditentukan oleh kepemilikan terhadap alat produksi, produksi barang (dan jasa) tak akan ada kontrol sosialnya. Kelimpahan produksi hasil kerja manusia mengelola alam tak diabdikan untuk kemakmuran dan kemajuan mayoritas manusia serta melestarikan daya topang alam, melainkan untuk keberlangsungan akumulasi keuntungan belaka. Sehingga tak heran, di dalam sistem semacam itu, seberapapun majunya pengetahuan dan alat kerja manusia tidak ada sangkut pautnya dengan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup bumi.

Itulah bencana besar kemanusiaan di dalam sebuah sistem masyarakat kapitalisme saat ini. Segelintir manusia yang bermodal besar, pemilik pabrik-pabrik dan perusahaan raksasa, memiliki kepentingan lebih hebat dalam mengeksploitasi sumber daya alam, sekadar demi akumulasi keuntungan dan perluasan modalnya. Mereka tidak memperdulikan syarat keseimbangan lingkungan, karena yang paling penting bagi mereka adalah sebanyak-banyaknya produksi, tak perduli sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan daya jangkau mayoritas rakyat, atau merusak masa depan lingkungan alam. Itulah konsekuensi fundamental sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, penyebab utama kerusakan alam.

 

Tuntutan JPU: Bentuk keberpihakkan terhadap penindasan petani.

Kamis, 1 Maret 2018 merupakan agenda sidang yang di nanti-nanti oleh Masyarakat desa Polantojaya. Agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diikuti dengan iring-iringan solidaritas dari Masyarakat Desa Polantojaya, Desa Minti Makmur, Desa Panca Mukti dan Desa Rio Mukti. Gegap gempita dalam bentuk solidaritas membuat Empat terdakwa merasa kuat menghadapi Majelis Hakim dan JPU di Pengadilan Negeri Pasangkayu, Mamuju Utara. Sekitar 70 warga yang ikut bersolidaritas dalam persidangan empat petani Polantojaya. Pada awalnya Warga Desa Polantojaya berkumpul di rumah salah satu warga desa Polantojaya dan kemudian mengendarai satu buah bus dan dua mobil Avanza. Sementara dalam perjalanan, mobil bus yang ditumpangi oleh warga desa Polantojaya mengalami masalah Bocor ban, kemudian secara kolektif warga mengganti ban dan melanjutkan perjalanan ke pengadilan dengan penuh semangat melawan kriminalisasi. Perjalanan ke pengadilan menjadi tidak terasa jauhnya karena sorak-sorai semangat solidaritas warga desa Polantojaya di dalam Bus yang di iring-iringi pemutaran musik dangdut dengan volume penuh.

Sesampainya di pengadilan negeri Pasangkayu, secara seragam Warga desa Polantojaya mengenakan Kaos yang bertuliskan di bagian depan ‘BEBASKAN PETANI’ dan bagian belakang ‘HENTIKAN KRIMINALISASI PETANI oleh ASTRA’. Atmosfir pengadilan terasa seperti tidak biasanya ketika ada massa yang secara bersamaan beramai-ramai memberikan sokongan solidaritas kepada empat terdakwa dengan memakai kaos. Pegawai pengadilan beserta para tahanan dan Polisi sibuk memperhatikan kumpulan warga yang lagi melakukan foto bersama di depan Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Pukul 14.45 sidang pembacaan tuntutan oleh JPU dimulai dengan diawali ketukan palu dari Ketua Majelis Hakim Agus Setiawan. Hakim ketua secara langsung memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan Tuntutan kepada Terdakwa Mulyadi. JPU yang diwakili oleh Junaedi segera membacakan tuntutan untuk Mulyadi, Jufri, Suparto dan Sikusman di depan Persidangan dihadiri oleh Ketua Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, Majelis Hakim, Penasehat Hukum dan Warga desa. Pintu ruang sidang yang dijaga oleh Aparat kepolisian membuat makin meningkatnya ketegangan di pihak terdakwa dan pihak partisipan sidang dari pihak masyarakat.

“Empat terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana pencurian. Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana dimaksud telah terpenuhi, oleh karenanya kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Mulyadi Alias Papa Odang Bin Salo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dengan sendirinya dakwaan subsidiair tidak perlu kami buktikan lagi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mulyadi Alias Papa Odang Bin Salo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan.” ucap Junaedi dalam membacakan Tuntutan.

Setelah JPU membacakan tuntutan kepada Mulyadi, JPU meminta persidangan untuk diskors sebelum melanjutkan pembacaan tuntutan kepada Jufri, Sikusman dan Suparto. Sekitar 20 menit persidangan di skors, kemudian persidangan dilanjutkan kembali. JPU memanggil Jufri, Sikusman dan Suparto untuk duduk di depan kursi pesakitan. Setelah membaca panjang lebar tuntutan, akhirnya pada lembar terakhir surat tuntutan, JPU membacakan tuntutan kepada Jufri Alias Upong Bin Hi Laujung dihukum 1 tahun penjara, Suparto 1 tahun penjara dan Sikusman 1 tahun penjara.

Setelah persidangan selesai sekitar pukul 17.00, Melihat Tuntutan yang dibacakan oleh JPU, pihak Penasehat Hukum setelah dimintai keterangan “Tuntutan hukuman penjara yang dibacakan kepada empat petani tersebut adalah sebuah tindakan yang sangat berlebihan. Petani yang secara jelas mempunyai alas hak atas lahan tersebut dan pihak PT Mamuang tidak memiliki HGU di desa Polantojaya, tapi malah petani yang mau di penjarakan. Selebihnya, argumentasi kami akan tuangkan dalam bentuk pembelaan yang akan kami sampaikan secara terbukabdi depan majelis hakim dan JPU di persidangan pembacaan pembelaan Hari kamis 8 Maret 2018” Ungkap Ronald M. Siahaan.

Ungkapan-ungkapan kekecewaan terhadap JPU sangat terlihat di wajah masyarakat yang datang bersolidaritas, terlebih lagi empat terdakwa petani desa Polantojaya. Setelah persidangan kemudian kumpulan masyarakat kembali menyampaikan teriakan yel-yel ‘HENTIKAN BISNIS KRIMINALISASI ASTRA’, ‘LAWAN KRIMINALISASI ASTRA’.

Masyarakat yang datang bersolidaritas berjanji akan melipatgandakan kekuatan untuk melawan kriminalisasi pada saat persidangan pembacaan pembelaan pada tanggal 8 Maret 2018 dan pembacaan putusan yang akan ditetapkan waktunya pada saat setelah selesai sidang pembacaan pembelaan. (Abd/Nad)

 

Leave a Reply