SHARE

Oleh Wisnu Suseno

Pagi itu (09/11) suasana Jalan Diponegoro depan Gedung Sate masih seperti biasanya; ada yang  jogging, kendaraan lalu lalang, dan pedagang-pedagang asongan berkeliling menjajakan kopi dan rokok. Tak lama berselang, suasana berubah. Sebuah mobil komando tiba bersama puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. Beberapa di antaranya mengenakan kaos bertuliskan “Komite Rakyat Kebon Jeruk Melawan Setan Tanah” sembari membawa poster-poster yang bertuliskan “Tolak Rumah Deret”, “Tanah untuk Rakyat Bukan Korporat”, “Bukan Positivisme Hukum tapi Keberpihakan terhadap Rakyat”, “Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan”.

Bersamaan dengan itu, datang juga puluhan polisi berseragam dan tidak berseragam bersama mobil pengawal. Polisi yang baru saja tiba, ujug-ujug langsung melakukan negosiasi dengan pengacara Komite Rakyat Kebon Jeruk, Asri Vidya Dewi. Setelah negosiasi selesai, Asri, mengatakan kepada salah satu massa aksi, aksi massa kita akan dikawal oleh polisi.

“Kampanye kita dikawal oleh mobil tinut-tinut,” ujarnya.

Kemudian, seorang lelaki, berbadan kurus mengenakan kemeja kusam, berjenggot tebal, yang dikenal dengan nama Munawar dari Pembebasan Kolektif Kota Bandung menaiki mobil komando menyampaikan orasi politiknya. Ia menyampaikan bahwa penggusuran itu jahat. Bandung layak disebut sebagai kota ramah penggusuran. “Penggusuran adalah bentuk pelanggaran HAM berat. Kita dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran mengutuk keras segala macam bentuk penggusuran paksa dengan dalih apa pun.”

26 Juli 2016 lalu, rakyat Kebon Jeruk digusur paksa oleh PT. KAI oleh ribuan aparat gabungan; polisi, tentara, Polsuska, dan Satpol PP. Dalam perjuangannya, selain melakukan aksi massa, rakyat Kebon Jeruk juga melakukan gugatan kepada PT. KAI. Hingga pada tanggal 31 Mei 2017, hakim memutuskan PT. KAI terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggusur rumah rakyat Kebon Jeruk dan wajib membayar sebesar Rp. 15.000.000,- per KK.

Selain rakyat Kebon Jeruk, rakyat Tamansari RW 11 akan mengalami nasib serupa. Rakyat Tamansari terancam tergusur akibat pembangunan rumah deret yang merupakan bagian dari program “Kotaku” milik Pemerintah Kota Bandung. Rakyat Dago Elos pun sama, lewat para penggugat yang mengaku keluarga Muller, PT. Dago Inti Graha menggugat rakyat, dan surat eksekusi lahan telah dikeluarkan. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong terbangunnya Aliansi Rakyat Anti Penggusuran dan aksi kampanye lawan penggusuran.

Setelah Munawar berorasi, aksi massa kemudian berbaris dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berbaris di belakang mobil komando untuk selanjutnya melalukan konvoi menuju Pengadilan Tinggi, Bandung, di Jalan Cimuncang No. 210, Kota Bandung. Sepanjang perjalanan dari Jalan Ponorogo hingga ke Jalan Cimuncang, massa aksi terus menyerukan nyanyian perlawanan terhadap penggusuran, “Gusur… gusur… rakyat digusur… keji, keji sekali.”

Sesampainya di Pengadilan Tinggi

Sebagian barisan massa aksi yang menggunakan penutup wajah berwarna hitam membentuk lingkaran untuk melindungi massa aksi. Di depan gerbang gedung Pengadilan Tinggi, sebagian massa aksi lainnya membentangkan poster-poster lawan penggusuran.

Selain kampanye melawan penggusuran, Aliansi Rakyat Anti Penggusuran juga melakukan aksi di depan Pengadilan Tinggi, Bandung, untuk mengawal keadilan. Rakyat Kebon Jeruk sebagai terbanding atas kasus penggusuran yang sebelumnya telah dimenangkan, dan rakyat Dago Elos sebagai Pembanding. Alkafitri, yang turut bersolidaritas menyatakan, “Sepanjang sejarah perjalanan peradilan di Indonesia, telah kita mengetahui banyak sekali praktik suap menyuap dan jual beli pasal,” ucapnya sambil menghembuskan rokok yang tengah diisapnya. Hukum yang ada di Indonesia, menurutnya, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Maka kami Aliansi Rakyat Anti Penggusuran melakukan aksi ini untuk mengawal keadilan,” jelas Alkafitri lebih lanjut.

Matahari nyaris tepat di atas kepala, cuaca makin panas. Hingga akhirnya, Ridwan Ramli, Kepala Bagian Humas Pengadilan Tinggi keluar menemui massa aksi. Dalam pernyataannya ia berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus Kebon Jeruk dan Dago Elos secara adil dan jujur. “Dari dalam saya telah melihat poster-poster dari bapak ibu sekalian dan saya juga telah mendengarkan orasi bapak ibu sekalian. Saya berjanji akan melakukan pemeriksaan ulang atas kasus ini dan bersikap secara adil sesuai hukum,” ujarnya.

Setelah itu, Aliansi Rakyat Anti Penggusuran meninggalkan Pengadilan Tinggi kembali melanjutkan aksi kampanye; melakukan konvoi mengelilingi Kota Bandung dan mimbar bebas di depan Gedung Sate.

Lawan Penggusuran, Hancurkan Rezim Anti Rakyat

Aksi dilanjutkan dengan mimbar bebas di depan Gedung Sate. Elemen-elemen dari mahasiswa, pemuda, perempuan dan jurnalis yang bersolidaritas terus berdatangan. Hingga massa aksi pun membludak menutupi sebagian Jalan Diponegoro.

Nanang Kosim, juga dari Pembebasan Kolektif Kota Bandung, dalam orasi politiknya menyatakan, “Pertama-pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada elemen-elemen yang bersolidaritas.” Ia lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap elite-elite politik dan partai politik borjuis yang pasca 1965 hingga sekarang tidak pernah berpihak kepada rakyat. “Sejak tahun 1965 hingga sekarang kita tidak pernah melihat ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada rakyat.”

Selanjutnya giliran Barra Pravda dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran, yang menyampaikan orasi politik. Namun sebelum memulai berorasi Barra mengajak massa Aksi untuk beryel-yel. “Ridwan Kamil, Rezim Anti Rakyat, lawan… lawan… lawan… dan hancurkan. Penggusuran… lawan… lawan… lawan dan hancurkan.”

Barra mengatakan, karena ini bulan-bulan Pilkada maka Aliansi Rakyat Anti Penggusuran menyatakan bahwa tidak berafiliasi dengan partai politik dan elite politik mana pun. “Kami adalah kekuatan rakyat yang idependen malahan kami anti terhadap elite politik mana pun.”

“Sejarah telah mencatat, bagaimana elite-elite politik yang busuk telah mengkhianati pergerakan rakyat. Amien Rais, Megawati, Adnan Buyung Nasution telah menjadi pengkhianat dalam perjuangan rakyat di tahun 1998” ujar Barra dengan tegas.

Barra juga berpendapat bahwa penggusuran-penggusuran yang terjadi di kota Bandung telah menunjukkan bagaimana elite politik sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. “Kota Bandung ikut menandatangani program ‘Kota Tanpa Kumuh’ yang mana program tersebut dibiayai oleh dana utang dari IMF, World Bank, Islamic Development Bank dan AIB. Utang makin menumpuk hanya untuk menggusur Rakyat.”

Barra menegaskan bahwa dengan membangun persatuan rakyat, rezim-rezim penindas akan hancur. “Sejarah telah mengajarkan kita dengan persatuan rakyatlah kita bisa menghancurkan rezim yang busuk. Bahkan rezim orde baru yang selalu menggunakan senjata dalam menjalankan politiknya pun bisa hancur dengan persatuan rakyat,” pungkasnya.

 

(Ed.)

Leave a Reply