SHARE
Aksi Gepta di depan Uniera, Halmahera Utara, Maluku Utara, 21 Februari 2018.

Tobelo, 21 Februari 2018—Gerakan Peduli Tani (Gepta) melakukan aksi serentak daerah, mengampanyekan tuntutan petani Galela, “Cabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT KSO Capitol Casagro serta Berikan Lahan 2000 Hektar Kepada Petani Galela Tanpa Syarat”.

Gepta terdiri dari organisasi mahasiswa Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) dan Serikat Petani Galela (SPG).

Massa aksi yang berjumlah sekitar 110 orang, memulai aksi pada pukul 10.30 WIT, di depan Universitas Halmahera (Uniera), Tobelo, Halmahera Utara. Dalam aksi kampanye tersebut, Gepta menyerukan beberapa tuntutan. Di antaranya: cabut hak guna usaha (HGU) PT KSO Capitol Casagro dicabut; kembalikan 2.000 ha tanah kepada petani Galela tanpa syarat; stop perampasan tanah petani Galela dan kriminalisasi aparat keamanan terhadap petani; hentikan penangkapan, intimidasi, dan pemenjaraan oleh TNI-Polri terhadap Serikat Petani Galela.

Sebagai bentuk kecaman atas pelanggaran HAM, Gepta juga menyerukan agar: TNI-Polri ditarik dari kawasan lahan petani Galela; pelaku kriminalisasi terhadap petani ditangkap serta diadili; PT KSO Capitol Casagro ditutup dan berikan hak tanah kepada petani tanpa syarat; bupati dan DPRD harus segera berkonsultasi dengan Gubernur Maluku Utara agar secepatnya  mencabut izin Usaha Perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU); serta kembalikan lahan 2000 hektar kepada petani Galela. Gepta juga meminta agar kapolres segera menindak oknum kepolisian Kecamatan Galela yang melakukan penghinaan (caci maki) terhadap ibu-ibu petani Galela, serta menuntut agar Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis TapiTapi segera ditangkap dan diadili karena telah mengancam akan menembak petani kalau petani melakukan aksi lagi.

Gepta mulai memulai aksinya dengan orasi politik dan iringan lagu perjuangan “Darah Juang” di depan Universitas Halmahera. Sebelas orang mahasiswa dari massa aksi mengecat badan mereka dengan tulisan “Tanah Petani”, berlagak layaknya zombi, jalan di depan ratusan massa aksi lainnya.

Selama 28 tahun, petani Galela harus berhadapan dengan perampasan tanah, intimidasi, dan kekerasan aparat kepolisian. “Mulai dari tahun 1991, ketika PT Global Agronusa Indonesia beroperasi, lalu PT Buana Wira Lestari Mas hingga PT Yabes dan sekarang PT KSO Capitol Casagro, aparat tidak pernah berhenti dan terus mengancam petani dengan somasi agar petani segera menjual tanah mereka ke perusahaan dengan harga murah yang ditentukan perusahaan,” ungkap Adi Gipantara, koordinator lapangan aksi, saat membuka aksinya di depan Uniera.

“Tak ada kebahagiaan untuk petani Galela. Mereka selalu saja dihantui ketakutan, penggusuran tanah, kriminalisasi, penangkapan, bahkan pemenjaraan. Akhir-akhir ini perusahaan sudah dua kali memberikan somasi pada petani agar angkat kaki dari tanah mereka sendiri, dan itu pelanggaran hak atas tanah yang sudah didiami sebelum adanya setan tanah, PT KSO Capitol Casagro,” ujar salah seorang massa aksi dalam orasi politiknya.

Setelah menyampaikan pandangan politik di depan Uniera, massa aksi melanjutkan aksi ke rute selanjutnya, Pasar Impres Tobelo. Dalam perjalanan, massa aksi terus mengampanyekan tuntutan-tuntutan mereka. Massa aksi terus bergantian menyampaikan pandangan politiknya.

“Petani tidak pernah salah, tanah itu adalah milik mereka. Yang numpang hanya perusahaan. Sehingga yang harus angkat kaki dari lahan adalah perusahaan, bukan petani. Karena sesuai ketentuan perundang-undangan, tanah itu bukan lagi milik PT KSO Capitol Casagro, tapi milik petani. Karena (lahan itu) sudah menjadi tanah terlantar yang ditinggalkan oleh PT Global Agronusa Indonesia sejak tahun 1999-2000, ketika terjadi perang horizontal. Maka salah kalau PT KSO Capitol Casagro mengklaim melanjutkan izin dari PT GAI, dan secara hukum salah. Oleh karena itu, lahan petani 2000 hektar harus dikembalikan kepada petani tanpa syarat dan dalih apa pun,”seru Suwarjono, salah satu massa aksi, dalam orasi politiknya di depan Pasar Impres.

Konflik lahan seluas 2000 ha itu memang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari pemenjaraan sekitar 12 orang petani tahun 2014, penggusuran paksa tanpa diketahui pemilik lahan, petani diancam dan diteror harus segera menjual tanah dengan harga murah. Perusahaan juga memecah belah masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian dan militer menakut-nakuti petani dengan ancaman penjara dan bahkan akan ditembak.

Setelah bergantian orasi di depan Pasar Impres, massa aksi dikerahkan berjalan menuju kantor DPRD. Di depan kantor DPRD, massa menuntut dan mengutuk tindakan wakil bupati, Muchlis TapiTapi, yang telah mengancam akan menembak petani kalau petani kembali melakukan perlawanan. Menurut aparat keamanan, ketua DPRD tidak ada dan sedang keluar. Massa aksi petani dan mahasiswa marah dan kecewa sehingga hendak merobohkan pagar.

Massa aksi berteriak-teriak mengecam DPRD. “DPRD penakut dan bukan wakil dari rakyat, DPRD hanya menjadi pelayan kepentingan golongan penguasa. Mereka seharusnya ada, karena kami telah memasukkan surat sebelum kami aksi dan seharusnya DPRD ada. Tapi kalau DPRD lari dari kantor, berarti DPRD tidak serius melayani kepentingan rakyatnya,” demikian orasi penuh kemarahan salah seorang massa aksi.

Massa aksi Gepta marah, ibu-ibu petani mengecam dan melemparkan sampah yang dibawa dari Galela ke dalam lingkungan kantor DPRD. Mulai dari bibit kelapa, pisang, dan sampah-sampah air minum kemasan. Aksi terus kemudian terus berlanjut menuju tempat terakhir, Kantor Bupati Halmahera Utara.

Di kantor bupati, massa aksi menyampaikan bahwa mereka tidak ada niat untuk datang bertemu dengan bupati. Mereka hanya menyampaikan bahwa aksi tetap dilanjutkan selama tanah petani seluas 2000 hektar belum dikembalikan kepada petani. Dan mereka meminta, agar Muchlis TapiTapi segera meminta maaf kepada petani karena telah mengancam akan menembak petani Galela yang melakukan aksi dan mempertahankan tanahnya.

“Aksi kami hari ini hanya sekedar mengampanyekan bahwa kami, petani, akan terus melakukan aksi selama izin palsu HGU dan IUP belum dicabut oleh pemerintah daerah, serta selama lahan petani seluas 2000 hektar belum dikembalikan kepada petani Galela. Kami juga tidak lupa bahwa kepolisian harus menangkap dan mengadili Wakil Bupati Halmahera Utara, karena telah mengancam akan menembak petani Galela kalau petani terus melawan. Serta pihak kepolisian harus tunduk dan menjalankan hukum yang berlaku, sehingga polisi terlihat bermartabat,” ujar Rudhy Pravda, juga massa aksi, di depan kantor bupati.

Sebelum massa aksi membubarkan diri dengan tertib jam 04.30, mereka beristirahat di lapangan depan kantor bupati. Mereka menyantap makanan yang telah disediakan para petani Galela.

 

(Ajun/Nang)

Leave a Reply