SHARE
Komite Aksi UIN Bandung melakukan aksi di depan Mapolda Jabar, Bandung, 22 Maret 2018. Mereka memprotes kriminalisasi aktivis pejuang lingkungan di Sukoharjo yang memprotes keberadaan PT RUM.

Pernyataan Sikap

Komite Aksi Mahasiswa UIN SGD Bandung

HENTIKAN KRIMINALISASI PEJUANG LINGKUNGAN DAN CABUT IZIN USAHA PT RUM!

Keberadaan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, membawa bencana bagi warga sekitar. Pabrik PT RUM memproduksi serat rayon atau kapas sintetis. Bau yang dikeluarkan dari proses produksi di pabrik tersebut telah mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan puluhan warga sekitar pabrik yang terkena infeksi saluran penafasan akut (ISPA). Bahkan sudah ada satu bayi meninggal akibat gangguan pernafasan.

Serat rayon yang diproduksi ini bertujuan untuk dipasok ke pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk. Sritex sendiri merupakan perusahaan tekstil besar yang memproduksi seragam militer untuk TNI dan tentara di 30 negara lain, termasuk Amerika Serikat dan NATO. Selain seragam tentara, Sritex juga menghasilkan produk fashion untuk merek terkenal seperti Zara, Uniqlo, dan H&M.

Pendirian pabrik RUM sendiri bertujuan untuk mengamankan pasokan bahan baku dan melipatgandakan keuntungan Sritex. Sritex juga telah mendapatkan konsesi hutan tanaman industri serat rayon seluas 100 ribu ha di Kalimantan. Dengan ekspansi yang begitu besar, keuntungan dari Sritex hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Sedangkan nasib rakyat Sukoharjo semakin menderita dengan racun dan bau busuk yang disebarkan oleh limbah hasil produksi PT RUM. Warga sekitar yang terdampak ISPA tercatat ada 32 orang dan yang terkena ISPA ringan 72 orang. Warga lain yang menghirup bau busuk yang dikeluarkan PT RUM akan merasakan mual-mual. Tanggal 1 Maret 2018, seorang bayi berusia sepuluh bulan yang memiliki kelainan paru-paru harus meninggal karena diperparah bau busuk yang dikeluarkan PT RUM. Limbah RUM juga mencemari air di sekitaran rumah-rumah warga. Sepanjang aliran Sungai Gupit, ratusan ikan mati karena terkena air limbah, di dasar sungai juga terlihat endapan dari limbah. Bahkan parahnya, ada dua sumur milik warga yang sudah tidak dapat dipergunakan karena airnya berubah warna menjadi keruh.

Pencemaran dari PT RUM juga diperjelas oleh pengambilan sampel limbah yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 31 Januari-5 Februari 2018. Dari sana diketahui bahwa limbah cair yang dihasilkan PT RUM tidak memenuhi ambang baku mutu. Tim independen UMS juga menemukan hal yang membahayakan pada pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah H2S PT RUM belum dapat mereduksi kandungan H2S, sehingga masih ada gas H2S yang tersisa diudara. Gas H2S tersebut bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, kerongkongan, gangguan sistem pernafasan, sesak, mual, pusing. Dan jika gas ini terhirup dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan penyakit yang lebih serius bahkan kematian.

Aktivitas produksi PT RUM sempat diberi peringatan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menghilangkan dampak bau yang dihasilkan dari proses produksi. Peringatan itu memuat tenggang penghentian dari 19 Januari-19 Februari 2018. Hal itu diputuskan setelah warga melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. Namun hingga tanggal yang telah disepakati, bau yang dihasilkan proses produksi PT RUM tak kunjung hilang.

Tanggal 22 Februari 2018, warga kembali melakukan aksi di depan kantor Pemkab Sukoharjo dan mengajukan draft SK pencabutan dan pembekuan izin lingkungan PT RUM. Di depan massa aksi, bupati berjanji untuk menandatangani SK pada pukul 10.00 keesokan harinya. Keesokan harinya, 23 Februari 2018, massa aksi kembali memprotes dan memblokade PT RUM. Hingga jam 10.00 WIB, bupati tidak menemui massa aksi. Hal tersebut membuat warga marah. Diperparah oleh tindakan represif aparat yang melakukan penyekapan, penyiksaan, dan pemukulan terhadap tiga massa aksi. Emosi warga memuncak, terjadi pembakaran pos satpam.

Alih-alih mengusut pencemaran lingkungan yang dilakukan PT RUM, polisi malah mengkriminalisasi pejuang-pejuang lingkungan yang tengah berjuang untuk kelestarian lingkungan dan udara yang bersih. Kepolisian jelas-jelas menggunakan insiden pembakaran tersebut untuk mengaburkan masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan PT RUM.

Selain itu, pengamanan di sekitar PT RUM tidak hanya melibatkan polisi. Dengan gagah, serdadu-serdadu TNI ikut berjaga di sana. Jelas sesuai UU No. 34/2004 tentang TNI, keberadaan TNI yang ada di sana bukalah hal yang semestinya.  Pelibatan TNI dalam bisnis pengamanan seperti ini, selain bertentangan dengan UU, juga membuat lambatnya reformasi dalam internal TNI itu sendiri.

Kami Komite Aksi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menilai bahwa berdirinya PT RUM berdampak buruk terhadap warga sekitar dan telah mencemari lingkungan sekitar Sukoharjo. Dan kami menuntut:

  1. Hentikan kriminalisasi rakyat dan pejuang lingkungan penolak PT RUM
  2. Bebaskan pejuang lingkungan yang ditahan di Polda Jateng dan Mabes Polri
  3. Usut tuntas pelanggaran dan pencemaran yang dilakukan PT RUM
  4. Cabut dan bekukan izin lingkungan hidup PT RUM
  5. Tarik aparat dari kegiatan pengamanan PT RUM

Pada kesempatan ini, kami pun mengecam eksekusi lahan 20 ha secara paksa dan kriminalisasi terhadap lima orang warga Tanjung Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang menolak digusur. Kami menuntut agar Polres Banggai segera membebaskan lima orang yang kemarin resmi dijadikan tersangka.

Kepada gerakan rakyat, kabarkan bahwa rakyat harus sadar, menggalang persatuan, dan melawan terhadap segala bentuk penindasan. Kabarkan kepada generasi kita dan generasi setelah kita, bahwa slogan polisi “melayani dan melindungi masyarakat” adalah palsu. Di banyak tempat mereka hanya melayani dan melindungi birokrat serta korporat!

 

Bandung, 22 Maret 2018

Narahubung lapangan: Jajang (085659246980)

Leave a Reply