SHARE
Gambar: Kelanadestin

Oleh Muhammad Nashirulhaq[1]

Hari-hari ini, kita menyaksikan penggusuran—baik yang sudah terjadi maupun yang masih berupa ancaman—dalam berbagai bentuknya terjadi di mana-mana dan dengan dalih apa saja. Atas nama normalisasi sungai dan penertiban pemukiman “liar” dan ilegal (seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Bukit Duri, dan sederet kampung lainnya di Jakarta, yang dengan sangat apik digambarkan oleh film Jakarta Unfair), untuk penertiban tata kota (sebagaimana dalam kasus penggusuran kawasan Tamansari, Bandung), guna pembangunan industri yang diklaim bisa menyejahterakan warga sekitar dan membuka lapangan pekerjaan (semisal kasus Kendeng), dan yang paling jamak nan mutakhir, demi pembangunan infrastruktur dan “fasilitas umum” (seperti bandara, dalam kasus penggusuran Kulonprogo dan Sukamulya, Majalengka).

Lalu, bagaimana respons kelompok Islam atas problem konkret umat ini?

Bisa dibilang: hampir tidak ada respons memadai dari berbagai kelompok Islam di Indonesia atas kasus-kasus ini. Sebagai contoh, tepat pada akhir tahun lalu, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh ribuan aparat kepolisian dan tentara yang diturunkan untuk mengawal proses pengukuran tanah guna “pembebasan lahan” yang rencananya menjadi lokasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Sukamulya, Majalengka. Di saat yang sama, perhatian bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, tersedot pada kasus penistaan agama yang kala itu dituduhkan pada Basuki Tjahaja Purnama. Terjadi aksi bela Islam berjilid-jilid secara masif, tapi hampir tak ada aksi bela muslim untuk warga Sukamulya dan korban gusuran lainnya.[2]

Saya kira, diskusi semacam ini yang diinisiasi kawan-kawan FNKSDA dan FMN Bandung serta Ruang Literasi patut diapresiasi. Karena [diskusi semacam ini, red.] mengingatkan kita akan satu hal, bahwa kita—utamanya umat Islam—masih punya pertanyaan besar yang menuntut untuk segera dijawab. Bagaimana Islam melihat persoalan penggusuran, dan bagaimana kita selaku umat Islam seharusnya bersikap, dengan berangkat dari pandangan Islam ini. Terlebih, diskusi ini dilaksanakan masih dalam suasana dan dalam rangka memperingati lahirnya nabi pembebas, nabinya kaum mustadh’afin: Nabi Muhammad SAW.

***

Penggusuran-penggusuran yang kita saksikan beberapa tahun belakangan, sebenarnya bukanlah fenomena baru. Beberapa dekade lalu, sekitar dasawarsa 1980-an hingga 1990-an, pembangunan-(isme) yang digalakkan oleh Rezim Orde Baru juga berakibat pada maraknya penggusuran yang dilakukan, dengan skala yang tidak nanggung-nanggung: Ribuan orang dari beberapa kecamatan bisa dikorbankan dalam pembangunan proyek-proyek raksasa, terkadang tanpa ganti rugi yang memadai atau bahkan tanpa ganti rugi sama sekali, dengan bermodalkan ancaman aparat, kekerasan fisik, kriminalisasi, atau yang jamak: tuduhan PKI atau komunis bagi rakyat yang menolak upaya pemerintah ini. Dalih yang dikeluarkan pemerintah hampir selalu sama: Demi kepentingan negara, untuk kemajuan, guna pembangunan, yang dengan dalih-dalih itu, pemerintah merasa berhak mengorbankan wong-wong cilik. “Karena ini toh demi kepentingan bangsa yang lebih besar dan kepentingan banyak orang,” begitu yang dinyatakan pemerintah. Selalu.

Hal-hal semacam ini menggelisahkan banyak pihak kala itu, tak terkecuali kalangan pemuda muslim. Anak-anak muda nahdliyyin yang tergabung dalam P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), misalnya, mengorganisir suatu halaqah yang secara khusus membicarakan masalah tanah, termasuk isu pengambilalihan tanah oleh negara untuk tujuan-tujuan pembangunan dan penggusuran para penghuninya, dengan proyek Kedung Ombo sebagai contoh kasus utamanya, pada Oktober 1993. Halaqah ini kemudian melahirkan rumusan dan kumpulan tulisan yang diberi judul “Teologi Tanah”[3] Sebelumnya, halaqah ini juga membicarakan “Agama dan Hak Rakyat”[4] pada Mei 1993. Tentu di bawah rezim otoritarian, langkah ini cukup luar biasa, apalagi dilakukan oleh sekumpulan agamawan atau aktivis ormas keagamaan.

Dalam bagian rumusan kesimpulan halaqah ini, dinyatakan bahwa:

“Dari segi teori, dapat disimpulkan bahwa ideologi developmentalism/pembangunanisme yang melatarbelakangi program-program pemerintah dalam kenyataannya sudah menggeser ideologi Pancasila. Penerapan ideologi developmentalism telah memunculkan berlapis-lapis masalah, yang kesemuanya memfokus pada terjadinya ketidakadilan sosial. Ideologi pembangunan telah mengakibatkan proses makin tersingkirnya orang-orang yang sudah di tepi (marginalisasi); semakin termiskinkannya orang-orang yang sudah miskin; dan semakin tak berdayanya orang-orang yang sudah kurang berdaya.”

Dari situ, kita tahu bahwa penggusuran yang marak terjadi adalah akibat ideologi developmentalism yang menganggap pembangunan sebagai segala-galanya dan sinonim dengan kemajuan serta “kemodernan” itu sendiri. Meskipun harus mengorbankan rakyat yang sudah berdiam turun temurun di satu kawasan yang digusur. Ideologi ini sebenarnya diam-diam menyimpan paradigma neoliberalisme yang hendak menghapuskan perlindungan dan jaminan sosial serta melepaskan manusia dalam gelanggang persaingan bebas seperti yang dikehendaki ideologi pasar. Karenanya, tak heran jika hari ini, lembaga keuangan utama dunia, seperti World Bank dan IMF mempromosikan program Kota Tanpa Kumuh, terutama di “negara-negara berkembang” termasuk Indonesia, yang alih-alih hendak mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup rakyat (dalam hal ini lingkungan tempat tinggal), justru hendak memberantas “orang-orang miskin dan kampung kumuh” itu sendiri.

Tetapi sebaiknya kita tak berhenti hanya sampai di sini. Kita perlu bertanya lebih lanjut, siapa yang diuntungkan oleh penggusuran dan pembangunan yang dilakukan [di] atas lahan-lahan gusuran tadi? Benarkah pembangunan yang dilakukan, sepenuhnya murni demi kepentingan umum, bangsa, negara? Hal ini tentu bisa diperdebatkan. Yang jelas, dalam setiap proses pembangunan, ada segelintir pihak yang jelas diuntungkan: pengusaha dan pemodal alias investor.

Di sinilah sebenarnya hukum akumulasi kapital menjadi penting sebagai pisau analisa. Kita mungkin pernah mempelajari rumusan matematis ini:

 

Dari rumusan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa “ruang” menjadi hal yang diperebutkan dalam model ekonomi kapitalisme. Sebab, seiring dengan proses akumulasi yang terus menerus, maka modal akan menumpuk dan membutuhkan proses ekspansi, yang berarti kebutuhan akan penaklukan dan penguasaan ruang-ruang baru. Proses inilah yang disebut akumulasi primitif atau accumulation by dispossession dalam istilah David Harvey.

Dalil tentang Penggusuran

Mungkin tidak banyak dalil yang berbicara tentang penggusuran secara spesifik, seperti yang kita pahami hari ini, di mana bangunan-bangunan diruntuhkan dan tanah-tanah dirampas untuk tujuan pembangunan. Tetapi Alquran mempunyai banyak penggambaran tentang suatu fenomena yang sebetulnya bisa ditafsirkan sebagai dalil tentang penggusuran. Yaitu ayat-ayat tentang orang-orang yang dipaksa keluar dan terusir dari rumah dan lingkungan mereka dengan berbagai sebab. Berdasarkan penelusuran penulis, sedikitnya ada 15 ayat yang secara eksplisit memuat permasalahan ini, ditandai dengan kata kunci kharaja min diyarihim yang berarti “keluar dari rumah-rumah mereka”, serta kata-kata turunannya seperti dikeluarkan, jangan kalian mengeluarkan, dst.

Ayat-ayat tentang ini biasanya berkisah tentang umat-umat terdahulu yang terusir dari tanah asalnya karena menghadapi persekusi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa zalim (seperti dalam kisah Bani Israil di bawah komando Nabi Musa yang terusir dari tanah Mesir). Dan mengejutkannya, kalau kita teliti lagi kisah sirah nabawi, maka Nabi Muhammad termasuk orang yang tergusur dalam kategori ini—mulai dari masa pengucilan sampai ketika Nabi betul-betul terpaksa hijrah untuk kemudian “merebut lagi” tanah asalnya dalam peristiwa Fathu Makkah.

Tentu saja, penggusuran yang dialami umat-umat terdahulu dan Nabi Muhammad SAW tidak seperti penggusuran hari ini: bangunan-bangunan diratakan, pemukiman “ditertibkan”, dan sederet penggambaran lainnya. Kita mungkin tak mendapati adanya penghancuran secara fisik dalam kisah-kisah yang diceritakan Alquran. Tetapi, yang dialami umat-umat terdahulu, pada dasarnya, tetaplah penggusuran; rumah-rumah mereka mungkin tidak roboh dan masih tegak berdiri, tetapi, sejatinya mereka telah tercerabut dari lingkungan hidupnya, terusir dari tanah asalnya, dan jika tidak ada penolong, mereka niscaya akan hidup tunawisma tanpa naungan dan perlindungan.

Karena betapa berat bobot dosa mengusir seseorang dari tempat tinggalnya dalam pandangan Islam, maka dalam beberapa ayat, Alquran bahkan menyandingkan pengusiran ini dengan pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghilangan nyawa (seperti dalam QS Al-Baqarah 84-85, An-Nisa’ 66, Al-Mumtahanah 8-9). Tidak ada alasan apapun yang membenarkan seseorang dapat terusir dan kehilangan tempat tinggal sehingga menjadi tunawisma. Bahkan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai “musuh” sehingga diperangi, apabila menjadi tawanan perang, maka Islam mengatur agar kebutuhan mendasarnya sebagai manusia, seperti pangan dan tempat berteduh yang layak, haruslah dipenuhi. Dalam rangka memberi tempat tinggal sebagai tempat berteduh dan berlindung, Islam bahkan memerintahkan, apabila ada orang tak dikenal sekalipun, yang berada dalam perjalanan jauh (sebagai musafir) dan membutuhkan tempat tinggal sementara, sekadar untuk beristirahat dengan aman, maka seorang muslim diperintahkan memberikan penginapan kepadanya. Bahkan kalau mampu, juga memenuhi perbekalan dan kebutuhan pangannya[5]

Selain itu, pandangan Islam tentang penggusuran yang digali dari Alquran, juga bisa dicari dalam ayat-ayat yang melarang tindakan perusakan. Tentang QS Al-A’raf yang berbicara soal ifsad, misalnya, seorang ulama tafsir menulis:

وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها نَهَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَمِنْهُ قَتْلُ النَّاسِ، وَتَخْرِيبُ مَنَازِلِهِمْ، وَقَطْعُ أَشْجَارِهِمْ وَتَغْوِيرُ أَنْهَارِهِمْ

“Dalam ayat tersebut (Al-A’raf 56), Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di atas bumi dalam bentuk apapun, baik sedikit atau banyak. Termasuk tindakan perusakan adalah membunuh manusia, merobohkan rumah-rumah mereka, merusak tanaman-tanaman mereka dan mencemari sungai-sungai mereka.”[6]

Pandangan Islam tentang penggusuran juga bisa digali dari prinsip-prinsip dalam ushul fiqh dan qawa’id fiqh. Dalam dua bidang ini, misalnya, dikenal konsep kunci maqashid as-syari’ah (tujuan syariat), di mana semua hukum syariat bermuara pada satu tujuan, yaitu jalbul mashalih wa dar’ul mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah). Mengenai hal ini, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang ulama klasik paling otoritatif dalam bidang ushul fiqh, dalam salah satu magnum opus-nya, I’lam al-Muwaqqi’in, tepatnya pada bab as-syari’atu mabniyyatun ‘ala mashalihil ‘ibad (syariat dibangun atas kemaslahatan manusia) menyatakan:

“Bab ini mempunyai manfaat yang sangat besar, yang apabila seseorang tidak mengetahui hal ini, niscaya akan jatuh pada kesalahpahaman yang fatal terhadap syariat. […] Sesungguhnya dasar dan fondasi dari syariat Islam adalah hikmat dan kemaslahatan bagi manusia. Maka yang disebut syariat secara keseluruhan seharusnya berdasar dari nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Jadi, setiap hukum yang berpaling dari keadilan menuju ketidakadilan, dari rahmat menuju lawannya, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmat menuju kesia-siaan, maka bukanlah termasuk syariat, meskipun dihasilkan dari penafsiran terhadap nash (Alquran & Hadis). Syariat adalah keadilan Allah kepada hamba-hambanya; rahmat Allah kepada makhluk-makhluk-Nya; naungan-Nya di dunia; dan hikmah yang menunjukkan kebenaran-Nya dan Rasul-Nya secara sempurna.”[7]

Lebih lanjut, Ibn Qayyim juga menyatakan,

Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya agar manusia bisa bertindak adil (dalam segala laku hidupnya). Maka, jika tanda-tanda keadilan telah menampakkan diri dengan jalan manapun, maka di sana syariat Allah dan agama-Nya berlaku. Dengan jalan mana saja keadilan dapat ditegakkan, maka di sana ada kesesuaian dengan agama, bukan bersebrangan; Tidak dapat dikatakan pemerintahan yang berkeadilan bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengannya; sejalan dengannya.”[8]

Dalam Islam juga dikenal prinsip-prinsip universal yang harus dijaga dan dilindungi oleh segenap umat. Prinsip-prinsip tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Hujjahal Islam Imam Abu Hamid Al Ghozali sebagai al-Kulliyatu al-Khoms, yakni (1) Hifdzu al-Din (menjaga agama), (2) Hifdzu al-Aql (menjaga akal), (3 dan 4) Hifdzu al-‘Irdli wa al-Nasl (menjaga harga diri dan keturunan) dan (5) Hifdzu al-Mal (menjaga harta). Kelima prinsip universal Islam tersebut menurut Abed Al-Jabiri berlaku di mana pun dan kapan pun, karena prinsip-prinsip tersebut inti dari  hak-hak kemanusiaan dan HAM tidak memandang batas ruang dan waktu.[9]

Gus Dur memberi tafsir terhadap prinsip-prinsip tersebut dengan tafsir dengan sangat moderat dan akurat.[10] Dalam tafsir konvensional, Hifdzu al-Din dimaknai sebagai menjaga agama dengan kewajiban jihad. Jihad menurut Gus Dur bukanlah jihad berperang melainkan menjunjung tinggi anti kekerasan dan kebebasan beragama. Hifdzu al-Nafs diinterpretasikan justru menentang hukuman qishas. Hifdzu al-Aqli diartikan yang secara konvensional merupakan larangan meminum khamr. Sedangkan Gus Dur menerjemahkannya sebagai kebebasan berpendapat, berpikir, berekspresi dan hak berkumpul dan sebagainya. Hifdzu al-‘Irdli wa al-Nasl merupakan dasar perlindungan atas hak seksualitas dan hak reproduksi. Adapun Hifdzu al-Mal diartikan sebagai hak atas jaminan sosial, terhindar dari kelaparan dan, upah serta tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan interpretasi tersebut, jelas bahwa masalah penggusuran dan pelanggaran HAM melanggar prinsip-prinsip universal dalam Islam tersebut. Konflik dan kejahatan kemanusiaan, dalam proses penggusuran jelas melanggar prinsip Hifdzu al-Nafs. Pemiskinan struktural, perampasan lahan, dan penghancuran pemukiman merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hifdzu al-Mal. Sedangkan UU yang tidak memberi akses demokratis terhadap aspirasi rakyat untuk menentukan hidupnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip Hifdzu al-Aql. Dengan demikian kasus-kasus yang menjadi dampak dari penggusuran yang tidak bertanggung jawab oleh investor dan pemerintah itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam, bahkan menurut akal sehat dan hati nurani manusia secara umum.

Persoalan semacam itu dalam konteks fikih dikatakan sebagai persoalan yang mengandung mafsadat (kerusakan). Tujuan pokok hukum Islam (fiqih) sendiri adalah menarik mashlahat (kebaikan) dan menghindari atau menghilangkan mafsadat (kerusakan) baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau umum. Di antara kaidah-kaidah itu yang layak untuk diterapkan dalam memandang penggusuran adalah sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  atau “bahaya (kerusakan) harus dihilangkan”.

Kaidah yang dimaksud merupakan kaidah yang bersifat universal yang mencakup berbagai persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan kebaikan dan kerusakan. Segala persoalan yang mengandung dlarar (bahaya) harus sebisa mungkin dihilangkan bila sudah terlanjur ada. Adapun jika bahaya itu belum nampak, namun diindikasikan akan timbul, maka wajib untuk dicegah. Mengenai pencegahan bahaya yang belum timbul dikuatkan oleh kaidah yang menjadi turunan atau cabang dari kaidah di atas:

الضرر يزال بقدر الامكان atau “kerusakan harus ditolak atau dicegah semampu mungkin”.

Kaidah tersebut jelas menangkis alasan dan tujuan pemerintah melakukan penggusuran dengan dalih penertiban dan pembangunan. Lagi pula paradigma pembangunan untuk selalu mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut tidak pernah menunjukkan hasil yang positif dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan. Sampai detik ini kemiskinan masih menjadi masalah utama negara Indonesia. Bahkan, (rasio gini) kesenjangan antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar. Dengan kata lain, paradigma tersebut telah membuktikan kegagalannya dalam menarik mashalih  bagi rakyat dan justru menimbulkan mafasid yang diderita rakyat.

Dari dua kaidah ini, dapat diambil pengertian bahwa kasus-kasus yang terjadi dalam proses penggusuran berupa perusakan dan penghancuran ruang hidup serta pelanggaran HAM, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang remeh. Hal itu karena keduanya merupakan isu yang sangat dikecam oleh Islam.

Bahkan meskipun, misalnya, pemerintah berdalih bahwa “pembangunan” yang mereka lakukan akan mendatangkan manfaat, berupa bertambahnya pemasukan negara dan terbukanya lapangan kerja. Tetapi di saat yang sama juga mengorbankan rakyat yang digusur dari pemukiman dan lahan persawahannya (seperti dalam kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo, rencana pembangunan pabrik semen di Rembang, atau rencana pembangunan bandara di Majalengka, Jawa Barat), yang berarti mendatangkan mafsadat/kerusakan. Maka dalam pandangan agama, hal ini tetap dilarang, seperti tercermin dalam kaidah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak/menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik/mendatangkan kemanfaatan).[11]

Kebijakan pemerintah yang membiarkan praktik ini, bahkan memberi izin atasnya, misalnya, jelas-jelas bertentangan dengan kaidah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ  (kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan).[12]

Selain itu, kasus semacam ini juga bisa dilihat dengan sudut pandang lain. Bahwa meskipun mengadakan pembangunan merupakan sesuatu yang ja’iz (boleh) dan dihalalkan, tetapi ketika itu disertai perbuatan yang menyengsarakan rakyat, seperti pemaksaan pindah dan perampasan lahan, yang merupakan tindakan dzalim dan jelas-jelas haram, maka hal ini juga dicegah oleh agama, sebagaimana tergambar dalam kaidah إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ atau “apabila terjadi percampuran antara yang halal dan haram, maka yang menang adalah haram (artinya hal tersebut dihukumi haram)”.[13]

Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Bukan justru dengan jargon-jargon “pembangunan”, malah mengorbankan dan semakin menyengsarakan rakyatnya. Bahkan, kalau perlu, pemerintah harus melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan harta (baca: pemodal besar) untuk mengemban tugas ini, sebagai bagian dari mekanisme distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Dalam satu kitab fikih yang menjadi rujukan pengikut Syafi’iyyah, termasuk di Indonesia, dijelaskan:

“Termasuk kewajiban yang ditetapkan oleh syara’ bagi orang yang kaya dan memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya selama satu tahun adalah menutupi ‘auratnya orang yang telanjang (karena tidak mampu membeli pakaian yang layak, dengan membelikannya pakaian), memberi makan orang yang kelaparan, membebaskan tawanan dari kalangan muslim dan kafir dzimmi dengan cara menebusnya, memakmurkan warga negara, mencukupi kebutuhan mereka, dan membantu apabila ada hal-hal (buruk) yang menimpa umat Islam, dll. Apabila semua ini tak terpenuhi dari dana zakat, nazar, dan kafarat, wakaf, wasiat, serta dana baitul mal. Apabila para orang kaya enggan memenuhi hal-hal tadi, maka pemerintah diperbolehkan untuk mengambil paksa sebagian harta mereka dan membelanjakannya untuk keperluan di atas.”[14]

Dalam kitab lain juga dinyatakan:

“Pemerintah boleh mewajibkan orang-orang kaya (untuk mengeluarkan hartanya), terutama dalam keadaan darurat dan ketidakmampuan baitul mal untuk mengatasi persoalan negara dan rakyat, seperti menggaji pasukan dan membeli persenjataan. Juga untuk memenuhi hajat hidup dasar bagi rakyat yang membutuhkannya serta contoh-contoh lain.”[15]

Selain itu, untuk memperkaya khazanah Islam tentang penggusuran, kita juga perlu merujuk beberapa keputusan yang sudah dibuat kelompok Islam—terutama dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama—terkait persoalan ini, terutama yang dihasilkan dalam forum-forum bahtsul masail.[16] Pertama, keputusan Batshul Masail al-Diniyah al-Maudlu’iyyah NU XXX, di PP Lirboyo Kediri, Jawa Timur, 21-27 November 1999, yang menetapkan bahwa:

  1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan Hak Tanam kepada petani yang kekurangan atau tak memiliki lahan pada tanah negara dalam jangka panjang, supaya mereka bisa mengambil manfaat darinya.
  2. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor agraria diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi nasional di masa mendatang.
  3. Untuk membangun ekonomi rakyat, hal mendasar yang harus diperhatikan adalah kecilnya lahan yang dimiliki rata-rata petani, yaitu kurang dari 0,5 hektar. Untuk itu, kita perlu mengatur kembali penggunaan aset tanah melalui mekanisme Reforma Agraria untuk menjamin hak petani dalam menggunakan lahan.
  4. Pembangunan demokrasi dalam ruang politik merupakan fondasi dari kebijakan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi harusnya didasarkan pada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya manusia. Kekuatan sumber daya NU yang berasal dari massa petani harus disadari, diperhatikan, dan diperkuat.
  5. Untuk mencapai tujuan di atas, pemerintah harus memberdayakan dan melindungi hak rakyat miskin (baik secara fisik, sosial, ekonomi, politik, maupun kultural) dari eksploitasi dan agresi kelompok yang lebih kuat. Negara/pemerintah yang tidak menunjukkan komitmen pada keadilan dan perlindungan kelompok lemah, dalam perspektif Islam, tidaklah diakui.
  6. Menjadi tanggung jawab setiap orang, terutama melalui wakil yang mereka pilih, untuk menjalankan fungsi kontrol sosial (amar ma’ruf nahi munkar) secara terus menerus di semua tingkat, mulai dari desa sampai pusat negara, sehingga tidak ada sepeser rupiah pun uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa atau disalahgunakan untuk hal yang justru merugikan rakyat dan menghalangi keadilan dan kesejahteraan bersama.[17]

Kedua, Keputusan Batshul Masail al-Diniyah al-Qanuniyyah Muktamar NU Ke-33 di Jombang, 1-5 Agustus 2015, yang menetapkan bahwa NU menuntut pemerintah untuk:

  1. Melakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir, serta meninjau ulang semua kebijakan dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang SDA.
  2. Menghentikan segala bentuk penanganan konflik yang disebabkan oleh persoalan pengelolaan sumber daya alam dengan cara kekerasan dan mengutamakan proses dan cara-cara dialogis.
  3. Membentuk lembaga khusus yang berfungsi menyelesaikan konflik agraria yang memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi untuk dilaksanakan oleh pemerintah.
  4. Mengembalikan tanah dan sumber daya air milik rakyat yang dikuasai oleh perusahaan ataupun pemerintah kepada pemiliknya semula.[18]

Ketiga, Keputusan Batshul Masail PWNU Jawa Timur di PP Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, 25-27 Februari 2014, yang menetapkan bahwa:

  1. Sumber daya alam dalam bentuk air sungai, air laut, mata air, hasil hutan, dan garam yang terkandung dalam tanah mubahah (tanah yang tidak dimiliki oleh individu, tetapi dikuasai oleh negara tidak boleh dimonopoli oleh segelintir individu. Tindakan pemerintah yang memberikan hak kepemilikan dan pengaturan sumber daya alam ini kepada pihak swasta tidaklah dibenarkan.
  2. Terhadap sumber daya air, baik yang berada di tanah yang mati (mawat), tanah yang dimiliki negara, atau tanah yang dimiliki individu, pengaturannya harus memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.
  3. Penambangan emas, perak, gas, batubara, bijih besi, timah, nikel, bauksit, dan semacamnya yang terkandung dalam tanah yang dikuasai negara, harus diatur dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan kerusakan lingkungan. Tindakan pemerintah yang lebih memberi perhatian pada kepentingan investor dalam hal ini tidaklah dibenarkan.
  4. Apabila dalam kasus semacam itu, terdapat kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, maka menjadi tanggung jawab investor untuk mengusahakan perbaikannya.

Selain itu, menurut FNKSDA, Batshul Masail NU juga sudah mengatur tentang land reform atau Reforma Agraria. Dalam Batshul Masail di Jakarta pada 11-13 Oktober 1961, NU tidak melarang land reform. Penolakan NU, bagi FNKSDA, hanya ditujukan pada aksi sepihak yang kala itu dilakukan BTI (Barisan Tani Indonesia) di berbagai daerah. Karenanya, muncul kesan bahwa implementasi program land reform justru berubah menjadi land grabbing alias perampasan tanah.[19]

Sebagaimana diketahui, di masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi menjadi program prioritas pemerintah, yang mempunyai efek turunan berupa penggusuran tanah rakyat atas nama pembangunan. Hal ini memantik respons NU yang pada Batshul Masail Muktamar NU Ke-29, di PP Cipasung, Tasikmalaya, 4 Desember 1994, menetapkan bahwa:

  1. Penggusuran tanah rakyat oleh pemerintah hanya diperbolehkan jika memang benar-benar demi kepentingan umum (al-maslahah al-‘ammah) yang dibenarkan oleh syara’, di mana kemaslahatannya harus lebih besar daripada mudaratnya. Dan harus dengan ganti rugi yang memadai.
  2. Cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.[20]

Bahkan setelah keluarnya keputusan ini, mengingat ”pembebasan” dan penggusuran tanah secara paksa masih terus terjadi, bahkan semakin meningkat. NU dalam Bahtsul Masail Munas Alim Ulama di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, 7-10 November 1997 memperkuat kembali sikap di atas dengan mengeluarkan putusan bahwa:

  1. Pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan dua belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena termasuk bai’ al-mukrah (jual-beli yang dipaksakan) dan hukumnya haram serta TIDAK SAH.
  2. Yang bertanggung jawab adalah semua pejabat instansi pemerintahan yang terkait. Keuntungan yang diperoleh dari proses ini hukumnya HARAM. Meskipun digunakan untuk membangun sarana ibadah juga tetap haram.[21]

Mengadakan Perlawanan atas Penggusuran

Pertanyaan lanjutannya mungkin cukup sensitif, tetapi penting untuk dijawab oleh kalangan muslim. Bagaimana hukumnya mempertahankan hak dan membela diri ketika seseorang terancam mengalami penggusuran, terlebih jika hal ini dilakukan oleh pemerintah? Jawaban atasnya menjadi perlu. Karena sepengamatan penulis, sering kali umat Islam masih terjebak dalam ketaatan penuh terhadap pemerintah yang berlaku dan cenderung sulit bersikap kritis, apalagi sampai melawan, karena menganggap pemerintah sebagai ulil amri yang mesti dipatuhi dalam keadaan apapun, dengan justifikasi QS An-Nisa’ 57.

Seorang tokoh purifikasi Islam dari abad pertengahan, Ibn Taimiyyah, dalam karyanya tentang fikih politik bahkan menyatakan bahwa “60 tahun di bawah penguasa yang zalim, jauh lebih baik dibanding satu malam tanpa pemimpin.”[22]

Uniknya, dalam karya lain, ia justru menyatakan, “Allah akan menolong negara yang berkeadilan meskipun (diisi oleh) non-muslim, dan tidak akan menolong negara yang zalim meskipun (diisi oleh) muslim.”[23]

Apakah dengan demikian, berarti seorang muslim harus pasrah saja jika menerima perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintah—dalam hal ini penggusuran—dan tidak boleh menolak atau melawan kebijakannya? Jika kita tilik dari nash primer Islam, yang kita temukan justru sebaliknya. Dalam QS Al-Hajj 39-40, misalnya, Allah menyatakan:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Tuhan kami hanyalah Allah’.”

Dalam ayat lain, Allah menyatakan:

“Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS Ali ‘imran 195).

Sedangkan ulama kenamaan kontemporer, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan hal serupa:

“Para ulama Syafi’iyyah berpendapat: bagi orang yang berhak atas suatu harta, boleh mengusahakan kembalinya hartanya (apabila itu dicerabut darinya) dengan jalan apapun, berdasarkan firman Allah Ta’ala pada QS As-Syura 40 dan QS An-Nahl 126, serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa seseorang yang mendapati hartanya ada pada orang lain (yang merebutnya) lebih berhak atas harta tersebut (dengan cara mengambilnya kembali). Dan pandangan ulama Hanafiyyah sesuai dengan pendapat ulama Syafi’iyyah di atas, seperti yang dicontohkan oleh Ibn ‘Abidin (salah seorang ulama Hanafiyyah, pen.).”[24]

 

_________

Islam dan Soal Penggusuran: Sebuah Refleksi Awal disampaikan dalam diskusi “Peran serta Pandangan Islam tentang Penggusuran” yang diinisiasi oleh Ruang Literasi, FMN Cabang Bandung & FNKSDA Bandung, bertempat di Gedung Sasana Krida UNJANI Cimahi, 27 Desember 2017.

[1] Editor Islam Bergerak dan anggota Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

[2] Saya sempat menulis kritik atas hal ini dalam “Menuju Bela Islam Yang Hakiki”, dimuat dalam kumpulan tulisan Bela Islam atau Bela Oligarki: Pertautan Islam, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia (Jakarta: IndoProgress dan Islam Bergerak, 2016).

[3]  Masdar F. Mas’udi (ed), Teologi Tanah (Jakarta: P3M, 1994)

[4]  Masdar F. Mas’udi (ed), Agama dan Hak Rakyat (Jakarta: P3M, 1993)

[5] Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram (Semarang: Karya Toha Putra, t.th), hlm 332.

[6] Muhammad bin Ali as-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir (al-Maktabah as-Syamilah digital), juz 3 hlm 47.

[7]  Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’ien ‘an Rabb al-‘Alamin, (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun),  juz 3 hlm 149.

[8]  Ibn Qayyim al-Jauziyyah, op. cit, hal 27.

[9] Mulai bagian ini, untuk bagian prinsip-prinsip ushul fiqh dan qawa’id fiqh serta rujukan terhadap kitab klasik, saya banyak menyitir draft dokumen yang rencananya menjadi salah satu pedoman FNKSDA, berjudul “Fiqh Sumber Daya Alam”. Namun, penerjemahan atas teks-teks ini menjadi tanggung jawab penulis pribadi. Penulis berterimakasih pada Fuad Faizi, Biro Pengkaderan FNKSDA, yang sudah memberikan dokumen ini.

[10] Aceng Abdul Aziz, dkk, Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Ma’arif NU, 2007), hal. 169.

[11] Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadza’ir fi al-Furu’ (Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyyah, t.th), hlm 62. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam bidang kajian qawa’id fiqh,

[12] Ibid, hlm 83.

[13] Ibid, hlm 74.

[14] Abd ar-Rahman bin Muhammad, Bughyat al-Mustarsyidin (al-Maktabah as-Syamilah digital), hlm 322.

[15] Abdullah Ibn Umar Ibn Sulaiman ad-Damiji, al-Imamat al-‘udzma ‘inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah (al-Maktabah as-Syamilah digital), hlm 325.

[16] Bahtsul masail adalah forum untuk menetapkan hukum suatu kasus secara kolektif. Dalam tradisi Muhammadiyah, forum semacam ini biasanya disebut Majelis Tarjih.

[17] Lajnah Ta’lif wa al-Nasyr PBNU, Ahkam al-Fuqaha’: fi Muqarrarati Jam’iyyati Nahdhatil Ulama (Solusi Problematika Aktual Hukm Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010) (Surabaya: Khalista, 2011), hlm 576.

[18] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU (Jakarta: LTN NU, 2015) hlm 241.

[19] Gita Anggraini, Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2016), hlm 61-65.

[20] Lajnah Ta’lif wa al-Nasyr PBNU, Ahkam al-Fuqaha’, hlm 507.

[21] Ibid, hlm 548.

[22] Ibn Taimiyyah, as-Siyasah as-Syar’iyyah, (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun), hlm 168.

[23] Ibn Taimiyyah, “Majmu’ Fatawa li Ibn Taimiyyah”, (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun), vol 6 hal 322. 

[24] Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (al-Maktabah as-Syamilah digital),, juz 5 hlm 480.

Leave a Reply