SHARE

Tobelo, 9 Maret 2018—Komite Perjuangan Perempuan (KPP) 8 Maret  yang terdiri dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan), Serikat Petani Galela (SPG), dan Kompartemen Pembebasan Perempuan (KPP), memperingati International Women’s Day (IWD) 2018 dengan melakukan long march dari Universitas Halmahera (Uniera) ke kantor Bupati Halmahera Utara, Kamis, 8 Maret 2018. Aksi memperingati IWD kali ini mengangkat tema “Ayo Perempuan Berorganisasi dan Bangun Persatuan Rakyat, Rebut Demokrasi untuk Keadilan dan Kesejahteraan”.

Sekitar lima puluhan massa aksi yang tergabung dalam KPP 8 Maret menyerukan delapan tuntutan. Di antaranya: 1) Negara harus segera mencabut berbagai bentuk kebijakan dan peraturan yang diskriminatif, baik terhadap perempuan, kelompok rentan dan warga negara secara keseluruhan; 2) Stop pembahasan RUU KUHP; 3) Cabut UU MD3; 4) Hapus PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan; 5) Segera wujudkan UU yang menghapus kekerasan seksual, yang berpihak pada korban; 6) Segera sahkan RUU tentang keadilan dan kesetaraan Gender; 7) Wujudkan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat dan; 8) Stop diskriminasi terhadap perempuan dengan dalih apa pun.

Dalam aksi itu, KPP 8 Maret juga membawa kepentingan para petani Galela yang tanahnya dirampas. Mereka menyerukan agar: 1) Cabut Izin Usaha Perkebunan(IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT KSO Kapitol Casagro serta kembalikan 2000 ha lahan petani tanpa syarat; 2) Stop perampasan tanah petani Galela dan stop kriminalisasi aparat keamanan terhadap petani Galela; 3) Serta laksanakan reforma agraria sejati.

Sebagai bentuk konsistensi perjuangan demokrasi, KPP juga menyerukan agar kapolres segera menindak oknum kepolisian Kecamatan Galela yang melakukan penghinaan (caci maki) terhadap ibu-ibu petani Galela; Bupati dan DPRD harus segera berkonsultasi dengan Gubernur Maluku Utara agar secepatnya mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT KSO dan mengembalikan tanah seluas 2000 ha petani Galela; Tangkap dan adili wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis TapiTapi karena mengancam akan memerintahkan satuan bersenjata untuk menembaki petani jika masih melawan dan mempertahankan tanah; Tarik TNI-Polri dari lahan petani Galela serta tangkap dan adili pelaku kriminalisasi terhadap petani.

 

Dari Uniera ke Kantor Bupati

Aksi mulai digemakan di depan Universitas Halmahera (Uniera), Tobelo, Halmahera Utara. Sempat diadang dan dihalang-halangi satpam universitas, aksi tetap berlangsung setelah dilakukan negosiasi.

“Hari Perempuan Internasional ini lahir dari gerakan protes buruh perempuan di New  York,  Amerika  Serikat,  8  Maret  1857.  Saat  itu  buruh perempuan dari pabrik garmen melakukan unjuk rasa turun ke jalan untuk memprotes kondisi kerja yang buruk. Mulai dari diskriminasi hingga tingkat gaji yang tidak setara dengan buruh laki-laki. Hari Perempuan Internasional tidak saja berbicara tentang perempuan, tapi lebih jauh adalah berbicara soal tuntutan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk persoalan petani,” ujar Wahyudi yang menjadi koordinator lapangan aksi.

Menurut data dari Komnas Perempuan tahun 2018, terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017.  Kekerasan terhadap anak perempuan  meningkat dan cukup besar, sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama, 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak, 1.873kasus.

“Ini membuktikan bahwa praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat, dan perempuan-perempuan harus melawan itu dengan alatnya. Alatnya adalah perempuan harus berorganisasi dan membangun persatuan rakyat,” ungkap seorang orator lainnya.

Tidak hanya persoalan perempuan, mereka juga menyampaikan konflik agraria yang sampai sekarang tidak pernah terselesaikan. Satu di antaranya, konflik agraria di Kecamatan Galela. Konflik itu bermula sejak kedatangan PT Global Agronusa Indonesia, tahun 1991, sampai peralihan hak guna usaha kepada korporasi lainnya, PT KSO Kapitol Casagro, yang menjadi biang keladi penindasan terhadap petani Galela saat ini.

Beroperasinya PT KSO Kapitol Casagro saat ini sarat dengan kekerasan, diskriminasi, penggusuran paksa, pembodohan, manipulasi, dan penuh ketidakadilan.

“Akhir-akhir ini, petani Galela selalu mendapat ancaman teror, diberikan somasi, diintimidasi, dan setiap aksi selalu direpsesi. Saat aksi pemboikotan di depan PT KSO Kapitol Casagro, 2 Maret kemarin, petani dan massa aksi direpsesi, ditembaki gas air mata, dipukul sampai babak belur, bahkan sampai ada yang pingsan karena dikeroyok oleh aparat kekerasan negara, polres Halmahera Utara,” ungkap orator saat massa aksi tiba di depan Pasar Galaxi, Tobelo.

Di depan kantor DPRD Halmahera Utara, massa aksi menuntut agar DPRD menyelesaikan konflik agraria di Kecamatan Galela. Tuntutan itu mereka sampaikan karena sudah 28 tahun kasus di Galela tidak pernah terselesaikan. Pemerintah selalu abai terkait sengketa lahan di sepuluh desa (Toweka, Simau, Ngidiho, Gotalamo, Duma, Kira, Dokulamo, Limau, Barataku, dan Lalonga) di Galela.

“DPRD harusnya menjadi pelayan rakyat, harusnya belajar menghargai orang miskin, harusnya menjadi wakil rakyat dan menyelesaikan konflik tanah di Galela. Tapi kalau DPRD selalu abai, berarti DPRD adalah pelayan korporat, pelayan kapitalis dan kantor ini adalah sekedar rumah hantu, tempat berkumpulnya setan-setan negara,” ungkap Adi Gipantara, salah seorang massa aksi.

Massa aksi kemudian dihampiri oleh seorang anggota DPRD dan menyampaikan bahwa saat ini Ketua DPRD dan sebagian anggota DPRD sedang reses. Sehingga massa aksi tidak bisa bertemu dengan DPRD. Kendati anggota dewan itu bilang akan menyampaikan tuntutan ke pimpinannya, massa aksi marah karena hal itu terjadi berulang kali setiap massa aksi ke kantor DPRD.

Setelah dari DPRD, massa aksi kemudian menuju ke kantor Bupati Halmahera Utara. Di titik aksi terakhir itu, korlap menyampaikan, “Di Hari Perempuan Internasional ini, kami lebih memfokuskan pada persoalan petani Galela, memanfaatkan momentum untuk menyampaikan persoalan mendesak rakyat, tapi kami juga menyerukan tuntutan terkait persoalan yang dialami perempuan.”

Di kantor bupati, KPP 8 Maret langsung membacakan pernyataan sikap. Sebelumnya, Ajun, salah seorang massa aksi menyampaikan, “Dengan berlangsungnya aksi hari ini, hanya sekedar menyampaikan bahwa pemerintah daerah secepatnya harus menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan Galela dan stop kekerasan terhadap perempuan.”

Setelah membacakan penyataan sikap, massa aksi KPP 8 Maret membubarkan diri  dan beristirahat di lapangan depan kantor bupati. (Ajun/Nang)

Leave a Reply