SHARE

Neo-Liberalisme

  • Konsep Liberalisme: untuk kali pertama dipopulerkan oleh ahli filsafat etika dan ekonomi, Adam Smith, melalui bukunya yang terbit pada tahun 1776 dengan judul “The Wealth of Nations”. Melalui bukunya itu, Smith menganjurkan satu bentuk perekonomian liberal dimana, campur-tangan pemerintah dalam bidang ekonomi ditiadakan.

Tidak ada pembatasan produksi, tidak ada halangan dalam perdagangan nasional maupun internasional, dan tidak ada tarif cukai. Smith menyatakan, “Perdagangan bebas adalah cara terbaik untuk pertumbuhan ekonomi satu negeri.” Peran pemerintah sebaiknya hanya dibatasi pada perbaikan prasarana pekerjaan umum, hukum, pertahanan, pendidikan dan jasa-jasa publik lainnya.

  • Perekonomian liberal berjaya di Amerika Serikat sepanjang abad ke-18 dan awal abad ke-19.
  • Lalu tibalah Depresi Besar di dekade 1930-an, seperti yang telah diramalkan akan menjadi nasib abadi kapitalisme.

Sebab krisis:

  • Harga-harga di pasar bursa Wall Street jatuh dari 24 Oktober sampai 29 Oktober 1929.
  • Penguasaan capital oleh segelintir orang.
  • Di Indonesia, masa Depresi Hebat ini disebut zaman maleise atau zaman meleset

Akibatnya:

  • Penganguran (PHK Massal)
  • Pertanian dan industri koleps
  • Dalam keadaan sekarat seperti itu, datanglah John Maynard Keynes, seorang ekonom asal Inggris,  dengan teorinya yang meyatakan bahwa, liberalisme bukanlah cara yang terbaik bagi pertumbuhan kapitalisme.

Inti konsep: full-employment (keadaan tanpa pengangguran)

Syaratnya:

  1. Pemerintah dan bank sentral turut campur untuk menurunkan tingkat pengangguran.
  2. Pemerintah diharapkan menjaga ketertiban umum berdasarkan perangkat hukum.
  3. Menyediakan prasarana ekonomi (pembangunan infrastruktur berupa Jalan, jembatan,dll) dan sosial yang memadai.
  4. Melaksanakan program pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan sosial  seperti yang dikatakan oleh Adam Smith.
  5. Ikut secara langsung dalam investasi di bidang industri (semenpupuk, bahkan bidang perhotelan dan barang-barang konsumsi seperti tekstil, tepung terigu, dan minyak goreng).
  6. Metode untuk meredam perjuangan kelas buruh dilakukan dengan membuat konsesus dengan menaikkan upah dan meminimalisir pengangguran.

Fungsinya untuk: Mengatasi tingkat pengangguran sebagai dampak kemajuan tehnologi produksi dan tingkat pertumbuhan penduduk.

Dengan adanya campur tangan pemerintah ini, maka sirkulasi ekonomi kembali bergerak keluar dari jebakan krisis.

  • Ide ini amat mempengaruhi presiden AS, Franklin Delano (FD) Roosevelt, sehingga ia membuat program New Deal di tahun 1935 –program yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Kepercayaan bahwa pemerintah harus memajukan kesejahteraan bersama akhirnya diterima di mana-mana.
  • Teory Keynessian hanya semantara (1930 s/d 1970an) sebagai penghambat krisisà krisis tersebut oleh negara-negara maju dijawab dengan: perang dan neoliberalisme untuk akumulasi dan eksploitasi­­.

Konsep Keynessian tidak mampu menyembuhkan, hanya memberikan sedikit   waktu kepada kapitalisme untuk bernafas, pendekatan konsep ini hanya sanggup mengalirkan darah segar ke jantung kapitalisme yang saat itu sudah sekarat.

Sebab kebangkrutan Konsep Negara Kesejahteraan a-la JM Keyness (menurut para ekonom liberal sendiri waktu itu) adalah:

  1. Adanya jaminan sosial / ”peran kapital-sosial” seperti: tunjangan kesehatan, pendidikan, jaminan pekerjaan dan jaminan hari tua à tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi-berkesinambungan dan juga hal itu tidak boleh sedikitpun menggerogoti keuntungan kaum kaya, (artinya, jaminan sosial seperti itu harus dihapuskan).
  1. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkesinambungan hanya bisa terjadi, jika ada: Kebebasan berekspansi, kebebasan pasar, upah buruh murah.

Sedangkan dari ketiga syarat di atas hanya mungkin terjadi jika intervensi pemerintah semakin minimal terhadap pasar. Sebab, menurut kepercayaan ekonomi pasar, intervensi pemerintah menjadi penyebab utama distorsi dan  inkonsistensi  dalam pasar. Di sinilah letak kegagalan dari teori Keynes itu.

  • Perjalanan Konsep Keynessian:

Makro Ekonomi-Politik

Teori ini mendapatkan ”momentumnya” ketika persaingan antara negeri-negeri imperialis membuahkan Perang Dunia II—persaingan bebas menghasilkan bencana kemanusiaan yang luar biasa.

Akibat dari PD II membuat pemerintah  dari negeri-negeri kapitalis maju mencoba mendesain persaingan diantara sesamanya tanpa harus diakhiri dengan perang. Dengan dipelopori oleh AS dan Inggris negeri-negeri imperialis membuat pertemuan di Bretton Woods. Konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II yang kemudian dikenal dengan Konferensi  Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang.

Tujuan: mencari mencari jalan untuk menyelesaikan persaingan dengan kompromi-kompromi.

Hasil Bretton Woods:

  1. Untuk kestabilan pertumbuhan ekonomi kebijakan mata uang yang dipakai adalah kebijakan kurs tetap (menggunakan standar dollar             terhadap harga emas internasional)
  2. Membentuk IMF sebagai instrumennya.
  3. Untuk segera merestorasi Eropa dan Jepang  segera dibentuk IBRD
  4. Instrumen untuk penyelesaian kompetisi dibentuk GATT—perkembangan selanjutnya menjadi WTO.

Selama hampir dua dekade pendekatan Keynesian ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di Eropa dan Jepang. Bahkan negara yang kalah dalam PD II, yaitu, Fasisme Jerman dan Jepang perekonomiannya yang hancur akibat PD II, mengalami pertumbuhan dengan cepat—bahkan melebihi keadaan sebelum Perang Dunia II.  Mulai pertengahan dekade 1950-an perekonomian Jepang dan Eropa—terutama Jerman— menjadi raksasa-raksasa ekonomi baru, dan mulai menjadi saingan utama AS dalam perdagangan internasional. Untuk Jepang, terutama industri mobilnya, mulai menggeser dominasi AS—tidak hanya di pasar internasional, bahkan di AS sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diantara negeri-negeri imperialis menimbulkan kontradiksi baru antara lain:

  1. Surplus kapital di negeri imperialis membutuhkan liberalisasi perdagangan untuk mencari lahan investasi kapital, baik di tingkat internasional maupun domestik.
  2. Kebutuhan untuk perluasan pasar mulai mendapat hambatan dari persaingan di antara sesama negeri imperialis, kuatnya pemerintahan nasionalis di negara-negara dunia ketiga—oil boom–dan perang dingin dengan blok negeri-negeri sosialis.

Pada akhir dekade 1960-an puncak keemasan  dari pendekatan Keynesian mengakhiri kejayaannya (Krisis Over Produksi) dan pada tahun ’70-an  Oil Shock di AS;

Indikasi:

  1. Produksi massif tidak bisa diimbangi oleh tingkat konsumsi yang justru     semakin menurun.
  2. Intervensi negara dalam perekonomian mulai menghambat modal—yang memang karakternya progresif.
  3. Kebijakan proteksionis untuk melindungi ekonomi domestik justru              mengganggu ekspansi modal dalam perdagangan internasional.

Untuk keluar dari krisis ini—over produksi dan over kapital—AS mulai mengingkari kesepakatan dari perjanjian Brettonwoods tentang kebijakan kurs tetap (fixed rate). Pada tahun 1972, Bank Sentral AS, mengambil kebijakan devaluasi dollar tujuannya adalah agar produk-produk AS menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.

Gerakan Perlawanannya

Sebagai dampak dari pendekatan Keynesian, gerakan rakyat seperti ; serikat buruh, serikat tani, kaum perempuan, gerakan lingkungan dan mahasiswa semakin menguat. Ini mengakibatkan munculnya perlawanan-perlawanan rakyat terhadap eksploitasi kapitalisme tersebut. Tercatat, dalam waktu kurang dari 30 tahun, lingkaran kerja internasional dari buruh, perempuan, mahasiswa, petani dan pro-lingkungan memberontak pada tahun 1960-an dan 1970-an mengakhiri pendekatan Keynesian.

Buruh; Gerakan buruh yang kuat yang menuntut kenaikan upah akhirnya memperlambat pertumbuhan produktivitas dan keuntungan, sehingga hal ini menyebabkan terputusnya kerja yang semata-mata mengejar  produktivitas dan keuntungan pada akhir perang dunia ke II.

Perempuan; berjalan ke depan menjadi mortir bagi perjuangan menolak kekuasaan patriarky di dalam rumah dan berjuang untuk mendapatkan akses publik dan pendapatan serta hak menentukan nasib sendiri.

Mahasiswa; mengubah kewenangan di sekolah dan di pemerintah dengan menuntut hak-hak untuk menyokong kepentingan mereka sendiri dan menolak untuk dikirimkan ke kancah perang imperialis.

Petani; berjuang untuk menjaga dan meng-klaim kembali kepemilikan tanah mereka dan menolak dipekerjakan paksa dengan upah rendah dan resiko kerja yang tinggi di kota yang terasing.

Kelompok pecinta lingkungan; mengubah definisi kapitalisme mengenai eksploitasi alam sebagai obyek semata-mata dan mendesakkan terciptanya hubungan yang lebih harmonis dengan semua elemen di seluruh dunia yang memiliki kewajaran dan secara tetap dibangun kembali.

Inilah basis dari pertentangan yang selalu ada (inheren) dalam kapitalisme: produksi memiliki watak sosial, sementara alat-alat produksi dimiliki secara pribadi.

Pertentangan tersebut makin meruncing seiring dengan perkembangan pesat kapitalisme (perkembangan sosialisasi kerja dan perkembangan sentralisasi dan konsentrasi modal) yang bermuara pada krisis kelebihan produksi. Seperti pernah terjadi pada pertengahan akhir abad 19, awal-awal abad 20,  1974-1975, 1980-1983, 1990-1993. Krisis tersebut terjadi karena over produksi komoditi. Penyebabnya dari watak kapitalisme itu sendiri, yang karena didorong motivasi mengeruk laba sebanyak mungkin, ia berproduksi terus menerus tanpa perencanaan, yang pada gilirannya menurunkan tingkat keuntungan karena komoditi tak terbeli.

Selamat Datang Neo-Liberalisme

  • Adalah Hayek dan Milton Friedman seorang ekonom dari Universitas Chicago, yang kembali memulai argument klasik Adam Smith yaitu teori Neoliberalisme. Pada intinya, teori ini digunakan untuk membalik secara radikal pendekatan Keynesian. Alhasil:

Intervensi negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi diputus secara radikal, antara lain dengan:

  1. Dikuranginya kontrol dan pengetatan perdagangan internasional.
  2. Penyesuaian tingkat pertukaran.
  3. Dihapuskannya peran negara terhadap pasar domestik.
  4. Liberalisasi pasar finansial.
  • Kebijakan ini menjadi populer  di Amerika Latin, sejak tahun 1970-an, lebih populer lagi sejak tahun 1980-an secara kongkrit mendorong kebijakan penyesuaian diseluruh negara-negara Amerika Latin.

Awal Kebangkitan Neo-Liberalisme

Oil Shock

  • Dunia dilanda krisis minyak, penyebabnya:

Perang Yom Kippur*, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutunya akibat reaksi terhadap dukungan AS terhadap Israel dan harga minyak dilipatgandakan oleh negeri-negeri arab.

_________

*Catatan:

Perang Yom Kippur/Perang Ramadhan/Perang Oktober berlangsung dari tanggal 6 s/d 26 Oktober 1973.

Perang terjadi antara pasukan Israel VS koalisi negara-negara arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang enam (enam) hari yang terjadi pada tahun 1967 antara Israel VS tiga negara Arab (Mesir, Yordania, dan Suriah)—di mana ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan dan Aljazair.

Penyebab Perang: Ketidakpuasan orang Arab atas kekalahannya dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan 1957. Mereka tetap tidak bersedia mengakui keberadaan negara Israel dan menyerukan penghancuran negara Yahudi tersebut dan mengusir penduduknya ke laut. Selama bertahun-tahun, terjadi perang kecil-kecilan di perbatasan antara pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dengan Israel. Selain itu, negara-negara Arab juga mendorong gerilyawan Palestina menyerang sasaran-sasaran Israel.

Dan perang tersebut belum berakhir hingga kini bahkan meluas pada perang Iraq (yang sudah berhasil diduduki AS) dan Afghanistan.

Akibatnya:

Membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan: angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.

Kemudianà (para pelopor konsep klasik A.Smith)

Pada 1975, di AS, Robert Nozick yang kemudian populer dengan istilah “Reaganomics”

Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika liberalisasi pasar.

Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”, yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith.

Kesimpulan dari keduanya adalah: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”.

Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

  • Penyebaran Konsep dan Praktik Neoliberalisme:

Dalam penyebarannya, neoliberalisme bersama instrumennya memakai strategi: Perang dan Hutang

Inggris menjadi pelopor bagi dimulainya liberalisasi pasar. Untuk pertama kalinya privatisasi BUMN secara besar-besaran dilakukan oleh Inggris. Krisis moneter yang dialami beberapa negara di Amerika Latin tahun 1980an membuat penyebaran neoliberalisme menemukan momentumnya untuk menawarkan konsep tersebut. Akhirnya Dep.Keuangan AS, World Bank dan IMF bersepakat untuk membuat kebijakan Washington Concensus. Washington Concensus merupakan menu dasar dari paket kebijakan IMF yang berupa Program Penyesuaian Struktur/Structural Adjusment Programms (SAP). Programnya meliputi:

  1. Pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi    negara dalam berbagai bentuknya.
  2. Pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan.
  3. Pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan.
  4. Pelaksanaan privatisasi BUMN.

Neo-Liberalisme Di Indonesia (1997)

  • Konsep Neo-Liberalisme di Indonesia adalah

Prinsip dasar logika kapitalisme (dalam penerapannya): Liberalisasi, Privatisasi, Deregulasi

  • Krisis Indonesia (juga melanda Asia Timur)

Apa yang terjadi pada akhir tahun 1997 sungguhlah mencengangkan, banyak negeri di Asia tiba-tiba saja diguncang badai krisis. Pertumbuhan 7-8 % per tahun, Asian Miracle dan sebagainya yang selama puluhan tahun dipuji-puji oleh banyak pejabat, IMF, dan  ekonom-ekonom liberal lenyap dalam sekejap.

Di Asia, crisis pertama kali menghantam Thailand. Setelah mata uang Bath (Thailand) jatuh terhadap dólar, krisis menjalar ke Indonesia, mengakibatkan:

  1. Nilai rupiah merosot drastis sebesar 85 % (antara Juli dan Februari 1998, bahkan pernah nilai rupiah menyentuh angka Rp.16.000 per 1 US dollar).
  2. Industri, terutama yang berbahan baku impor dan modalnya diperoleh dari hutang luar negeri, gulung tikar.
  3. Puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK.
  4. Harga-harga barang melambung lebih dari 100 %.
  5. Inflasi  terjadi hingga 77,6 % dari satu tahun sebelumnya.
  6. Pendapatan per kapita merosot dari 1.200 US dollar menjadi 500 US dollar.
  7. Dampak sosial paling mencolok adalah jumlah penduduk miskin yang berlipat menjadi hampir 80 juta orang.

Secara lebih massif, neoliberalisme di Indonesia kembali menemukan momentumnya pada saat krisis moneter tahun 1997. Walaupun sebenarnya praktik ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokatisasi lewat kediktatoran Orde Baru (dengan dibuatnya produk UU yang memiliki kepentingan untuk melancarkan mekanisme pasar).

  • Program Penyesuaian Struktural diajarkan di Indonesia oleh IMF berupa Letter of Intens (LoI). Mengacu pada Konsensus Washington, SAP (LoI) di Indonesia mempunyai garis besar kebijakan berupa:

Liberalisasi perdagangan.

Bertujuan membuka pasar Indonesia lebih luas lagi bagi barang-barang dari luar negeri (Regulasi dan Birokrasi yang menghambat harus segera dihapuskan).

Menghapus proteksi bagi barang-barang domestik dan membuka liberalisasi      investasi.

IMF merekomendasikan kepada pemerintah untuk: menghapus batasan   kepemilikan saham 49 % bagi investor asing kecuali perbankan.

Pengurangan tarif produk kimia, besi/baja, impor kapal, produk kulit, aluminium, dan semen adalah sektor-sektor perdagangan yang juga harus diliberalkan.

Menghapus tarif bea masuk beras dan gula impor hingga 0 % dan komitmen dalam jangka panjang penghapusan secara keseluruhan bea masuk produk agroindustri (Pemerintahan Gus Dur, hanya sedikit merevisi kebijakan tersebut, bea masuk beras impor sebesar 30 % dan bea masuk gula impor sebesar 25 % per 1 Januari 2000. Tetap saja, perubahan kebijakan ini merugikan petani karena harga beras dan gula impor lebih rendah, sementara kualitasnya lebih bagus dibandingkan produk lokal. Menghapuskan larangan investasi pada sektor perkebunan dan mencabut larangan investasi asing dalam perdagangan eceran (supermarket, mall, waralaba, dan sebagainya).

Privatisasi/swastanisasi BUMN.

Mengakibatkan:

Mayoritas rakyat akan kehilangan jaminan untuk membeli komoditi dan jasa vital dengan harga murah karena harus dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, yang jatuhnya pasti lebih mahal.

Pengelola swasta melakukan kebijakan merasionalisasi (mem-PHK) buruh guna mencapai efisiensi biaya produksi, dan atau melakukan mekanisasi alat-alat produksi yang berujung juga pada pengurangan buruh, tujuannya jelas, agar pencapaian profit bisa lebih maksimal.

Puluhan BUMN dijual, atau sedang dalam proses penjualan. Antara  lain: PT Pupuk Kaltim, PTP Nusantara IV, PTP VI, PT Tambang batubara Bukit Asam, PT. Indofarma, PT. Kimia Farma, PT Angkasa Pura II, PT. Aneka Tambang TBK, PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik (sudah terjual), PT. Pelindo II Tanjung Priok,      PT. Pelindo III Surabaya, PT Jasa Marga, PT. Krakatau Steel, dan PT. Indosat dari keseluruhan BUMN yang dimiliki pemerintah, yang berjumlah sekitar 160 BUMN. Tidak terhitung lagi perusahaan yang semula bukan BUMN, tetapi karena tersangkut kredit macet dan BLBI, akhirnya disita dan dikelola oleh BPPN, dan kemudian dijual lagi kepada swasta seperti: PT. Astra, Bank BCA, dll.

Agar lebih objektif, mari kita lihat alasan para instrumen kapitalisme dalam membuat ”anjuran”—yang lebih bersifat tekanan—kebijakan ekonominya:

Pertama, (Ekspansi) à modal internasional berkepentingan untuk meluaskan lahan bertanam bagi investasi modal mereka. Apalagi, konsumen  produk komoditi dan jasa  dari BUMN-BUMN adalah mayoritas rakyat Indonesia –Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia–. Bukankah ini potensi pasar yang sangat besar, dan jaminan bagi investor dalam mengejar profit? Swastanisasi ini juga akan merangsang investasi  bagi surplus kapital di negeri-negeri induk imperialisme, yang selama ini terkonsentrasi di surga stock exchange (bursa saham), yang proses pelipatgandaan kapital-nya tidaklah riil, sangat spekulatif tapi guncangan-guncangan yang diakibatkannya sangat  membahayakan investasi di sektor riil, dan mengganggu konstruksi modal internasional yang telah mapan. Dengan menekan negeri-negeri dunia ketiga untuk melakukan swastanisasi diharapkan mampu menarik minat investor di negeri dunia pertama untuk memindahkan investasinya ke sektor yang produktif.

Kedua,  (Eksploitasi/Penjualan Asset) à dalam  kondisi  kebutuhan dana  yang mendesak,  tentu nilai jual dari BUMN-BUMN tersebut sangatlah rendah, di tengah limpahan modal  di negeri-negeri kapitalisme maju dan merosotnya borjuasi domestik. Dalam waktu yang singkat, PT. Astra Internasional, dan PT. Bentoel berpindah milik ke tangan George Soros. Karena,  yang  paling siap  untuk membeli BUMN adalah modal internasional. Argumentasi-argumentasi tersebut  bukan membela borjuasi domestik yang sedang terpuruk, tapi sekadar menggambarkan kenyataan ekonomi politik yang sedang berkembang, serta dampaknya bagi mayoritas rakyat (buruh, kaum miskin kota dan petani, dan mahasiswa).

Dengan penjelasan diatas, maka tingkat keuntungan (profit) yang dihasilkan dari pengelolaan BUMN yang berpindah milik ke tangan swasta akan mengalir ke kantong perusahaan-perusahaan internasional–Multi National Coorporation (MNC)–di negeri-negeri kapitalis maju.

Penghapusan subsidi (BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, telepon, dan lain- lain).

Subsidi publik, bagi pengusung teori neoliberalisme, dianggap hanya pemborosan modal. Akan lebih baik modal tersebut dialokasikan ke sektor yang lebih produksif–tentu saja kepada pengusaha besar agar bisa melakukan ekspansi usaha–Mereka tidak berkepentingan terhadap kebutuhan rakyat, dan menyerahkan nasib rakyat ke tengah kompetisi pasar, dimana berlaku hukum ‘siapa yang kuat,  dia akan memenangkan persaingan dan memegang monopoli harga’. Propagandanya adalah, jika sektor-sektor pelayanan publik diserahkan kepada mekanisme pasar,  justru  biaya yang akan ditanggung konsumen (rakyat) akan lebih murah. Benarkah demikian? Justru sebaliknyalah yang terjadi.

Restrukturisasi keuangan.

Restrukturisasi keuangan ini menyangkut dua hal, yaitu, rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian hutang (hutang luar negeri pemerintah dan swasta, penyelesaian kredit-kredit macet domestik oleh BUMN-BUMN maupun oleh swasta). Biaya untuk rekapitalisasi perbankan menelan dana yang luar biasa besar, hingga ratusan trilliun rupiah. Keseluruhan dana tersebut (baca: BLBI)–yang seharusnya menjadi hak mayoritas rakyat– dipergunakan untuk menutupi dampak kredit macet dari segelintir orang. Ironisnya lagi, kucuran dana BLBI ini, bukannya segera digunakan untuk  menyehatkan bank-nya yang collaps,  tetapi justru menjadi lahan  subur korupsi bagi bankir ataupun pejabat BI dan birokrasi. Bahkan, pengusutan secara hukum debitur-debitur yang tersangkut kredit macet dan pengusutan dana BLBI yang dikorup selama hampir tiga tahun tidak membuahkan hasil memuaskan. Penyebabnya,  debitur-debitur, ataupun juga birokrat yang tersangkut korupsi dana BLBI tersebut masih bercokol kuat dalam pemerintahan baru ini –baik di parlemen, birokrasi, militer, ataupun sebagai pimpinan-pimpinan BUMN– sehingga proses hukumnya menjadi sulit. Ini adalah bukti  belum  lenyapnya kekuatan-kekuatan Orde baru (Golkar, militer, dan birokrat korup), mereka terus berproses, berkonsolidasi menjadi lebih kuat lagi.

(bp)

Leave a Reply