SHARE

[ Barra ]

Kriminalisasi adalah alat pengontrol keberanian rakyat

PEMBEBASAN (8/4/2016)—Ada sebuah penggalan puisi yang begitu dahsyat dilantangkan Wiji Thukul: ‘…penjara sekalipun tak bakal mampu mendidikku menjadi patuh’. Pada zaman Wiji Thukul hidup, level keberanian rakyat secara mutlak diuji dengan tiga hal: penjara, siksa dan mati. Kita semua paham betul bahwa kekuasaan orde baru memiliki tingkat kekejaman yang luar biasa. Setelah Soeharto tumbang, karakter kekuasaan masih terus mengadopsi praktik-praktik kekerasan, sampai sekarang. Selain kekerasan fisik, kriminalisasi yang berakhir dengan pemenjaraan adalah metode yang begitu setia menemani praktik kekuasaan dalam mengendalikan perlawanan rakyat. Dalihnya bisa bermacam-macam, pasal-pasal yang digunakan bisa dicari-cari. Itulah gunanya mayoritas ahli hukum kita mempertahankan aliran positivisme hukum karena hampir senada dengan kebutuhan kekuasaan untuk ‘menegakkan hukum’. ‘Hukum’ yang hendak ‘ditegakkan’ oleh kekuasaan inilah dalam praksisnya tidak pernah bertemu jika diperhadapkan dengan persoalan kesejahteraan rakyat, juga kebebasan politik. Akhirnya, penegakan hukum adalah eufimisme dari kontrol atas keberanian rakyat, pengendali perlawanan rakyat. Mirip dengan cara kerja Avatar, pengendali air-api-udara-tanah, mungkin ini jenis Avatar baru, pengendali keberanian rakyat. Orang-orang pintar sering bilang, boleh menuntut, asal sesuai ‘koridor hukum’. Tapi, sayang sekali, hukum tidak bekerja dengan cara demikian.

Konsistensi pemerintah dalam upaya kriminalisasi memang sangat teruji, skenarionya mengarah pada aktor-aktor pejuang rakyat. Maraknya kriminalisasi tentu tidak bisa dibiarkan ada, apalagi menyangkut nasib perjuangan rakyat. Dari fakta itulah, para aktivis pergerakan membuat sebuah konsolidasi yang diberi nama Konferensi Rakyat Melawan Kriminalisasi. Kami dari pembebasan.org mendapat keterangan dari Surya Anta, salah satu penyelenggara. Menurutnya, ‘Konferensi Gerakan Rakyat Lawan Kriminalisasi – Rebut Demokrasi’ tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 April 2016 bertempat di Gedung LBH Jakarta Lt. 1. Acara akan dimulai pada jam 1 siang sampai jam 7 malam. Ini undangan terbuka untuk siapapun yang peduli terhadap demokrasi, dan bersama melawan kriminalisasi terhadap rakyat.

Menurut Surya Anta, “grafik kriminalisasi ini meningkat, dan menjadi pola yang digunakan guna membungkam kebebasan berpendapat, ekspresi, kebebasan beragama-berkeyakinan, dan perjuangan untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial”. Selanjutnya, Surya Anta menyodorkan beberapa kasus kriminalisasi yang sedang berjalan: “kriminalisasi terhadap masyarakat adat dalam sengketa tanah adat dengan perusahaan tambang terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan terhadap Pak Bachtiar bin Sabang.”

Ada juga “23 buruh, 3 pengacara LBH Jakarta dan 1 mahasiswa yang dikriminalisasi pada 30 Oktober 2015 saat menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan”. Termasuk beberapa kasus seperti petani di Wongsorejo, buruh PT. Nambu Bekasi bernama Saiful Anam dan Eko, sastrawan Saut situmorang, Adlun Fiqri di Ternate, guru Mashudi asal Brebes yang dilaporkan oleh menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi hanya karena mengirim SMS kritik dan protes karena status guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi guru tetap.

Jika dianalisa, kriminalisasi yang marak terjadi adalah bayaran yang diperoleh dari sebuah perlawanan rakyat menuntut 2 hal: kesejahteraan dan demokrasi (kebebasan politik). Sekaligus ini membuka lebar mata kita bahwa konsolidasi demokrasi membentur tembok alat-alat represi kekuasaan.

Kita seperti mengalami de-javu ketika praktik kekerasan yang dilakonkan kekuasaan hari ini berkarakter senada dengan pemerintahan orde baru sejak berkuasanya, 50 tahun silam. Di balik slogan-slogan stabilitas politik dan ketertiban sosial, sesungguhnya kita sudah memahami ada narasi besar untuk mengamankan proses investasi. Itulah kenapa stabilitas politik selalu menjadi hal paling wingit untuk dijaga pemerintahan orde baru, juga pemerintahan sekarang. Siapapun yang merusak stabilitas politik, bisa mengganggu stabilitas investasi, dan harus ditindak tegas demi hukum, sesuai ‘koridor hukum’. Karena mengganggu investasi sama dengan merusak pembangunan.

Selamat dan sukses untuk konferensi rakyat-nya. Rebut demokrasi sejati!

Tabel dari release Konferensi Gerakan Rakyat Lawan Kriminalisasi:

No Korban Kriminalisasi Keterangan Dijerat dengan pasal

 

1 Bachtiar bin Sabang Dikriminalisasi karena mempertahankan tanah adat dalam sengketanya melawan Dinas Kehutanan. Terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan.

 

Pasal 78 UU Hutan dan kemudian UU Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.
2 Saut Situmorang Menolak terbitnya buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh, dimana buku itu dibiayai oleh Denny JA yang bukan siapa-siapa dalam dunia sastra tapi bisa masuk dalam salah satu tokoh sastra. Saut kemudian melancarkan kritiknya dengan melakukan mimbar akademik di 3 kampus. Meski  akhirnya pihak pembuat buku tidak pernah hadir.

 

UU ITE Pasal 27 Ayat 3
3 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 Mahasiswa Melakukan demonstrasi menyuarakan penolakan terhadap Peratuan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan. Berakhir dengan dibubarkan oleh polisi secara paksa dan represif.

 

Pasal 216 juncto Pasal 218 KUHP.

 

4 Saiful Anam Dilaporkan ke polisi oleh Direktur perusahaan tempat mereka bekerja, PT. Nambu Bekasi, setelah membuat status facebook yang mengungkapkan praktek buruh kontrak yang terjadi di perusahaan tersebut. Saiful dan Eko, sebagai pengurus serikat, memang sedang mengadvokasi diskriminasi terhadap buruh kontrak.

 

UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik.
5 Eko
6 Petani di Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.

 

Dikriminalisasi karena melaporkan ancaman, intimidasi dan represifitas yang dilakukan oleh TNI AL dan Preman PT. Wongsorejo yang menuduh para petani tersebut merusak gardu yang baru saja dibangun. Meski mendapatkan represifitas, polisi malah bertindak sebaliknya, mengkriminalisasi mereka dengan tuduhan pengeroyokan terhadap orang/pekerja PT. Wongsorejo.

 

Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan.
7 Adlun fiqri Dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal tersebut terjadi setelah Adlun yang ditilang oleh Polantas dari Polres Ternate.

 

Praktik yang ganjil yang melanggar UU Lalulintas tersebut kemudian direkam oleh Adlun dalam bentuk video lalu disebarluaskan ke YouTube dan Facebook.

 

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pencemaran Nama Baik.
8 Mashudi Mengirimkan SMS kritik dan protes kepada Yuddy Chrisnandi (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) karena status guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi guru tetap. Pasal 29 dan atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 335 dan atau Pasal 336 dan atau Pasal 310/311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.

 

9 Ust. Tajul Muluk Pemimpin komunitas Syiah Sampang, Madura.

 

Pasal 156 a KUHP.
10 Abdul Hakam Memperjuangkan ribuan buruh outsourcing di PT. Petrokimia Gresik dan seluruh anak cabangnya agar menjadi buruh tetap

 

KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan.
11 Agus Budiono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here