SHARE
Massa dari HPI dan KASBI menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di halaman Gedung Sate Bandung.

Bandung, 9 Maret 2018—Pelataran utara Gedung Sate menjadi pusat aksi peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) di Bandung, Kamis, 8 Maret 2018. Massa aksi terdiri dari dua komponen utama: Komite Aksi Hari Perempuan Internasional (HPI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Barat.

Dalam aksi yang dimulai sekitar jam sebelas siang itu, masing-masing kelompok mengangkat tema yang berbeda. Kendati demikian, mereka sama-sama menyerukan persatuan gerakan rakyat serta menuntut jaminan dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan—misalnya, hak cuti haid, hak pemeliharaan kandungan, cuti melahirkan, dan hak menyusui.

“Perempuan Bersatu, Bangkit, Berjuang, Melakukan Perubahan Bersama Gerakan Rakyat!” menjadi tema yang diusung Komite Aksi HPI. Sedangkan KASBI menyerukan tema “Hancurkan Penjajahan Gaya Baru dan Patriarki, Rebut Demokrasi, Kesejahteraan, dan Kesetaraan”.

Dalam siaran persnya, Komite Aksi HPI mengajukan delapan belas tuntutan untuk beberapa sektor. Sesuai dengan momen, tuntutan yang mereka usung dominan di sektor perburuhan dan perempuan. Di sektor perburuhan, mereka menuntut upah yang layak bagi buruh perempuan; penghapusan sistem alih daya (outsourcing); pemberian hak cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan bagi buruh perempuan; serta perlindungan hukum dan jaminan kesehatan pada buruh migran.

Terkait perbaikan kondisi kaum perempuan, mereka menyerukan tersedianya ruang publik yang ramah untuk perempuan dan anak; dihentikannya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak; dihentikannya eksploitasi dan praktik perkawinan anak di bawah umur; dihentikannya perdagangan manusia (human trafficking); serta diberikannya kuota 50 % bagi perempuan di parlemen dan instansi publik.

Selain mengajukan tuntutan pemenuhan hak-hak kaum buruh dan perempuan, Komite Aksi HPI juga mengajukan tuntutan di sektor-sektor lain. Seperti di sektor agraria, pendidikan, dan demokrasi secara umum.

Di sektor agraria, mereka menuntut pelaksanaan reforma agraria yang sejati dan dihentikannya penggusuran yang merugikan rakyat. Di sektor pendidikan, mereka menolak liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan.

Untuk perbaikan kondisi demokrasi secara umum, setidaknya Komite Aksi HPI menyerukan lima hal. Pertama, menuntut agar ruang demokrasi bagi perempuan dan rakyat Papua dibuka. Kedua, menuntut agar UU MD3 dan UU Ormas dicabut serta RUU KUHP dibatalkan. Ketiga, menuntut dicabutnya kewenangan TNI dalam mengurusi kamtibmas. Keempat dan kelima, hentikan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Di sisi lain, KASBI mengajukan tuntutan yang secara umum fokus pada perbaikan nasib kaum buruh. Mereka menyerukan kepada kaum buruh perempuan dan semua buruh untuk menuntut sepuluh hal.

Di antaranya: cabut Peraturan Pemerintah tentang Penangguhan Upah (Inpres No. 9/2014) karena menjadi sumber diskriminasi upah perempuan; perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan (cuti haid, melahirkan, menyusui, dan hak pemeliharaan kandungan); stop PHK terhadap buruh perempuan hamil; berikan hak menyusui di tempat kerja; dan stop diskriminasi terhadap buruh perempuan.

Selanjutnya, mereka juga menyerukan agar buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya, kerja kontrak, dan magang; diberikannya jaminan keamanan terhadap buruh perempuan di tempat kerja dan tempat umum; perlindungan terhadap buruh migran; penyesuaian tempat kerja untuk buruh perempuan yang hamil; dan tolak RUU KUHP.

Rilis yang dibagikan KASBI ditutup dengan seruan, agar seluruh kaum buruh “bergerak bersama dengan seluruh rakyat yang dihisap penjajahan gaya baru, melawan segala bentuk kebijakan yang menyengsarakan rakyat.”

 

Berikan Buruh Perempuan Hak Cuti Merawat Kandungan

Dalam momen yang dirayakan di banyak tempat di seluruh dunia tersebut, KASBI juga menggelar aksi drama. Ceritanya tentang seorang buruh perempuan yang tengah hamil tua. Bukannya mendapat hak cuti merawat kandungan dan cuti melahirkan, kepala personalia pabrik tempat buruh itu bekerja malah memecatnya karena dianggap tidak produktif. Bersama suami, buruh perempuan itu kemudian mengadu kepada pengurus dan kawan-kawannya di serikat buruh.

Bersama kawan-kawannya di serikat itu, buruh perempuan tersebut akhirnya menuntut haknya pada personalia. Pimpinan personalia yang dikawal tukang pukul atau bodyguard itu enggan memenuhi tuntutan buruh. Akhirnya buruh-buruh itu cekcok dan menyirami pimpinan personalia dan premannya dengan air hingga mereka berdua basah kuyup seperti tikus yang baru keluar dari selokan. (Nang/Naf)

Leave a Reply