SHARE

[Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H]

Perburuhan dalam masyarakat kapitalis

Konsepsi umum tentang produksi dan buruh:  Salah satu karakteristik dari kapitalisme adalah kerja-upahan. Kerja upahan kali berlangsung ketika ada buruh yang mengolah barang hingga barang tersebut memiliki kemampuan tukar (menghasilkan nilai). Barang atau komoditas agar memilki kemampuan tukar harus melewati proses produksi yang tidak bisa dilakukan tanpa kerja dari manusia (pekerja). Dengan itulah upah dimaknai sebagai pengganti tenaga buruh yang dikeluarkan dalam proses produksi barang, konsekuensinya adalah upah tidak menjangkau kebutuhan fundamental buruh berupa kebutuhan sosial (pendidikan, kesehatan, refreshing, dll). Dari kondisi di atas, pantas saja pergolakan buruh terus terjadi sejak munculnya hubungan social-produksi di dalam masyarakat industri. Sejarah telah mencatat bahwa perjuangan untuk memperpendek jam kerja bukanlah perjuangan yang biasa-biasa saja akan tetapi, merupakan perjuangan yang berlangsung keras dan berdarah. Sebelum tanggal 1 Mei 1886, jam kerja buruh sehari bisa mencapai 18 s/d 20 jam. Berkat perlawanan buruh tersebut maka, pada tanggal 1 Mei 1886 jam kerja buruh bisa berkurang menjadi 8 jam sehari. Meski perjuangan menuntut pengurangan jam kerja bisa sukses, bukan berarti tidak ada lagi yang harus diperjuangkan dengan serius, sampai detik ini, perjuangan buruh menuntut upah masih terus berlangsung, di tiap pabrik dan kawasan industri.

Point tulisan di atas adalah bahwa perjuangan menuntut kepentingan normatif saja harus mati-matian diperjuangkan. Permasalahan di atas merupakan pertentangan yang tak terdamaikan antara dua subjek hukum yaitu pengusaha (borjuis)—yang memenuhi tujuan hidupnya dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya—dan buruh—yang diambil tenaganya untuk melipat-gandakan keuntungan kapitalis. Dua kepentingan dari masing-masing kelompok tersebut  sebenarnya bersifat tarik-menarik. Borjuis harus menghancurkan kepentingan buruh yang selalu menuntut upah sangat tinggi, kondisi kerja yang sangat baik dan biaya-biaya sosial untuk kelangsungan hidupnya.

Maka saat ini, perkembangan tuntutan buruh sudah makin mengarah pada perombakan total penentuan komponen upah, selain perjuangan menuntut agar pengusaha mematuhi UU (meski UU tersebut juga harus dikritisi, atau bahkan diganti total).

Dalam tulisan ini, oerasional Undang-Undang terhadap kepentingan buruh, lebih spesifik lagi akan dibagi dalam dua hal; pertama, praktik ketentuan pidana dalam UU Ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat; kedua, adanya tumpang-tindih penyidikan antara PPNS dengan Kepolisian.

Dalam praktik hukum di Indonesia, banyak sekali kendala yang masih belum bisa teratasi karena banyak pula permasalahannya seperti, kendala struktural (administrasi yang berbelit-belit), kekuasaan, kepentingan, dan terutama adalah sumber daya manusianya.

Dalam point pertama (1); Pelanggaran hak normatif pekerja (upah) yang dilakukan pengusaha berbuntut pada di-PHK-nya pekerja sehingga yang menjadi gugatan dalam PHI adalah perihal PHK-nya, bukan pada substansinya yakni, pelanggaran hak normatif.  Selain itu, terdapat juga unsur union busting (pemberangusan serikat) yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu apa kaitan antara buruh yang menuntut hak normatif berbuntut pada union busting yang dilakukan buruh? Penjelasannya adalah:

Realita lapangannya, seringkali serikat-serikat buruh (baik itu anggota maupun pimpinan serikatnya) yang menuntut hak normatif diancam oleh pengusaha dengan skorsing, intimidasi (kekerasan fisik), SP bahkan langsung diPHK bagi yang masih aktif bekerja. Upaya-upaya tekanan yang dilakukan pengusaha terhadap buruh dilakukan secara sistematis melalui provokasi dan ancaman kepada buruh lain yang belum berserikat dilarang menjadi anggota serikat tersebut, bahkan seringkali adanya ancaman pelarangan pendirian serikat terutama serikat-serikat yang tidak mau “berkompromi” dengan pengusaha berkenaan dengan upah rendah dan hak-hak yang  menjadi kewajiban pengusaha.  Dalam hal lain, pemogokan dan demonstrasi buruh juga seringkali dilarang oleh pengusaha meskipun demonstrasi dan mogok kerja adalah hak buruh yang sudah diatur dalam UU (UU Nomor 21 tahun 2000).

Bahwa pelanggaran hak normatif yang dilakukan pengusaha merupakan pelanggaran pidana maupun perdata yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003. Artinya, jika pengusaha melakukan pelanggaran atas hak dasar pekerja ini (yang termasuk dalam delik biasa), maka sudah menjadi keharusan siapapun untuk dapat mempidanakannya, dalam prakteknya, buruh sebagai korban (juga saksi) sulit mendapatkan keadilan dan kepastian hukum  atas kerja yang telah dilakukannya yang tidak dibayarkan oleh pengusaha sebagai kerugian  yang diderita pihak buruh.

Lalu, mengapa sangat jarang para pengusaha nakal tersebut bisa dipidanakan? Dan apa problem-problem yang muncul dalam hukum acaranya? Akan kita bahas dalam point kedua (2) berikut:

Untuk menjawab pertanyaan pertama di atas, hal itu sangat terkait dengan aspek gerakan sosial-politik. Adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha versus buruh berpengaruh pada intervensi yang kuat dari Negara (dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan) terhadap keberadaan serikat buruh dimana seringkali Negara lebih berpihak pada pengusaha ketimbang buruh, inilah salah satu penyebab menguatnya tindakan union busting yang mengakibatkan lemahnya pengaruh kekuatan buruh untuk menuntut upahnya yang dilanggar. Lemahnya ekistensi buruh (atau serikat) dipengaruhi oleh ancaman-ancaman yang dilakukan pengusaha (skorsing, SP dan PHK tanpa pesangon), selain juga ancaman-ancaman fisik (mendatangi rumah-rumah, dll).

Untuk menjawab pertanyaan kedua (2), kita akan mengulas tentang point: Adanya tumpang-tindih penyidikan antara PPNS dengan Kepolisian.

Pasal 183 s/d 189 UU Nomor 13 Tahun 2003, belum mampu menyeret pengusaha nakal yang melanggar hak-hak normatif buruh.

Terjadi kesimpangsiuran pelimpahan kewenangan dalam menyidik perkara apabila ada pelaporan tindak pidana kejahatan terhadap hak-hak normatif ini, antara Kepolisian dengan PPNS Dinas Tenaga Kerja. Sementara, PPNS menganggap tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, menahan pelaku, sedangkan Kepolisian berpendapat bahwa PPNS-lah yang berwenang.

Kewenangan PPNS hanya sebatas apa yang diatur dalam Pasal 182 UU No. 13/2003.

Apabila PPNS merasa perlu untuk melakukan tindakan hokum, missal penggeledahan, penangkapan atau penahanan, maka PPNS meminta bantuan kepada penyidik Polri melalui Korwas PPNS, ini tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 20 tahun 2010.

Kesimpangsiuran, ketidak-tersediaan SDM yang paham tindak pidana ketenagakerjaan, dan suprastruktur yang memadai ini tentu merugikan buruh. Maka, ke depannya, tidak mungkin hanya merombak pasal-pasal, tetapi sekaligus merombak/mengaji ulang UU bahkan dasar-dasar UU juga harus dirubah (UUD 45, bahkan mengaji ulang Pancasila sebagai ground norm-nya) agar lebih konkret keberpihakannya kepada kaum miskin (proletar).

Selesai.

———

Leave a Reply