SHARE

Kamis (22/9/2016), Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Farmasi melakukan pendudukan di gedung rektorat Unima. Aliansi ini terdiri dari mahasiswa Farmasi, PEMBEBASAN Minahasa, LMND Minahasa dan PMKRI Minahasa. Mereka melakukan pendudukan gedung rektorat setelah mengawali aksi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Jurusan Kimia. Sekitar pukul 11.00 mereka tiba di gedung rektorat dan langsung melakukan orasi dan penjelasan soal aksi lanjutan untuk menindak lanjuti aksi yang pernah dilakukan tanggal 13 September lalu.

Tuntutan mereka masih sama seperti aksi pada 13 September lalu, yaitu Unima harus segera mengurus izin pendirian program studi farmasi.

 

Iss, perwakilan dari PEMBEBASAN Minahasa yang membuka orasi saat tiba di gedung rektorat menjelaskan bahwa mereka kembali turun aksi karena keputusan yang dikeluarkan pihak kampus Unima masih merugikan mahasiswa Farmasi. dia menjelaskan bahwa pihak kampus telah melakukan pembiaran soal kasus farmasi karena ketika aksi 13 September lalu, rektor meminta waktu untuk mengkaji, namun bukannya mengkaji, keputusan yang keluar tetap tak berubah, Unima tetap mau memindahkan mahasiswa farmasi ke Ilmu Kimia atau kampus lain. “Unima sudah melakukan penipuan jangka panjang, karena kalau kita kaji lagi surat edaran yang ditanda tangani pembantu rektor satu dengan nomor surat 9271/UN41/PS/2016, disitu dijelaskan bahwa sesuai arahan kemenristek dikti perguruan tinggi tidak melaksanakan perkuliahan konsentrasi di bawah program studi. Nah, mana mungkin Unima tidak tahu soal aturan itu, jadi, selama lebih dari 5 tahun, Unima telah melakukan penipuan kepada mahasiwa farmasi karena selama ini perkuliahan konsentrasi itu tidak memiliki landasan hukum“, pungkas Iss.

Sedangkan, Septian Paath dari LMND Minahasa mengatakan: “Unima sekrang mengajarkan mahasiswa untuk melakukan penipuan, mana mungkin sebuah instansi pendidikan mengajarkan hal-hal yang salah seperti itu.”

 

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa mahasiswa sudah ditipu karena Unima mau mengkonversi mahasiswa farmasi ke ilmu kimia, yang mana jelas-jelas dua program studi yang berbeda. “Nilai mereka akan ditransfer, tapi apa mungkin? Sedangkan banyak mata-kuliah yang berbeda jauh antara Farmasi dan Ilmu Kimia“.

Kemudian, sekitar pukul 13.30 WITA, massa aksi ditemui oleh pembantu rektor I karena rektor sedang berada tidak ada di tempat. Dia juga menjelaskan bahwa Unima sudah beberapa kali mengajukan izin farmasi tapi masih ditolak karena berkas belum lengkap. “Jadi, sekarang, karena belum disetujui oleh kemenristek dikti, mahasiswa farmasi akan dipindahkan“, ungkap PR I Unima.

Pernyataan itu langsung disanggah oleh Iss karena dengan solusi itu pihak Unima terkesan melakukan pembiaran. Dia mempertanyakan, kenapa sudah jelas perkuliahan konsentrasi itu tidak memiliki landasan hukum, masih saja Unima melakukan penerimaan mahasiswa baru sampai 6 angkatan. Dan kalau memang Unima mau berusaha mengurus izin farmasi, dia meminta rektor Unima memfasilitasi massa aksi untuk bertemu Menristekdikti. “Jadi, kalau memang ada rasa tanggung jawab dari Unima, dan jika memang yang menyebabkan tidak keluarnya izin farmasi itu adalah kemnristekdikti Unima seharusnya memfasilitasi kami untuk bertemu menristekdikti, jangan hanya mengeluarkan solusi yang tidak adil bagi mahasiswa“.

 

Sedangkan, korlap aksi, Jendris menyatakan, kalau memang Unima selalu berdalih bahwa farmasi itu hanya konsentrasi, berarti Unima telah melanggar hukum, karena melakukan perkuliahan yang tdak ada landasan hukum. “Kami ini sudah rugi puluhan juta, karena setiap semester 7 kami magang di Universitas Sanatha Dharma selama satu bulan lebih dan biaya yang keluar itu lebih dari 10 Juta“, paparnya.

Lebih lanjut dia menambahkan kalau dulu rektor Unima yang lama, Prof. Tuerah pernah mengatakan bahwa pembayaran yang sah itu hanya melalui slip ke rekening Unima, dan untuk uang yang 10 juta, tidak dibayarkan melalu slip maupun rekening Unima, jadi itu jelas-jelas pungli.

Sampai berita ini ditulis, Aliansi Mahasiwa Peduli Farmasi sudah membuat pernyataan lewat jalur legal lainnya, di antaranya menggunakan jaringan organisasi ekstra mahasiwa yang terlibat dan meminta bantuan dari LBH. (Iss)

Leave a Reply