SHARE

 

Semarang-01/05/2015; Aliansi Mahasiswa papua (AMP) Komite Semarang dan Salatiga menggelar aksi damai dalam rangka hari Aneksasi bagi Bangsa Papua.
Tanggal 1 Mei 1963 merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua.

Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berawal ketika Papua di aneksasi oleh Soekarno dan jajarannya ke dalam NKRI melalui Penentuan Pendapatan Rakyat (PEPERA) digelar pada tahun 1969. Proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera 1969) di Papua sebagai akar persoalan yang hingga saat ini menimbulkan gejolak politik yang tidak pernah pudar di Papua.

Dengan melihat berbagai persoalan yang terjadi di bumi Cenderawasih, aliansi mahasiswa papua (AMP) komite Semarang dan Salatiga menggelar aksi damai dengan tujuan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di bumi Cenderawasih kepada pemerintah Jokowi-JK, TNI/PORLI dan warga kota Semarang.

Aksi damai tersebut dipimpin oleh koordinator umum Yanuarius Adii dan beberapa senioritas yang berdomisili di kota Semarang dan Salatiga. Aksi damai ini dihadiri berbagai mahasiswa Papua Semarang dan Salatiga dengan jumlah masa aksinya 30-an lebih mahasiswa Papua. Aksi ini, dapat start dari depan Kampus II Universitas Diponegoro Semarang kemudian seluruh mahasiswa Papua yang ikut berpartisipasi dalam aksi hari aneksasi bagi bangsa Papua tersebut menuju bundaran simpang lima sambil orasi hingga titik akhir di depan Kampus dua Universitas Diponegoro Semarang. Dalam aksi tersebut yang menjadi juru bicara adalah Bernardo Boma yang saat ini sedang menimba ilmu di Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Semarang.

Saat sela-sela aksi yang sedang berlangsung, Koordinator Umum mengajak terhadap seluruh Aliansi Mahasiswa Papua Semarang dan Salatiga yang ikut berpartisipasi dalam aksi damai dan hari Aneksasi bagi Bangsa Papua ini bahwa kita jangan terlena dan berdiam diri dengan masalah-masalah yang terjadi di Papua tetapi kita harus bangkit dan lawan terhadap kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme yang diterapkan di atas Bumi Cenderawasih dan juga kita harus menjadi anti militerisme. Jalan satu-satunya untuk mensejahterakan dan mendamaikan rakyat Papua yakni menentukan nasib sendiri merupakan solusi demokrasi bagi rakyat Papua. Dengan demikian melalui berbagai penyuaraan yang selalu dilaksanakan di seluruh Indonesia dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan bangsa Melanesia atau bangsa Papua dapat menentukan nasib sendiri di atas tanah leluhurnya.

Aksi damai ini berakhir di depan kampus dua Universitas Diponegoro (UNDIP), setibanya di titik finisnya berbagai orator-orator dapat berorasi tentang segala pelanggaran HAM yang terjadi di Bumi Cenderawasih salah satunya adalah Peristiwa Ironis yang terjadi di Paniai pada tanggal 08 Desember 2014 yang silam. Yang telah menewaskan empat siswa SMA 1 Paniai dan beberapa diantaranya luka-luka hingga saat ini masalah tersebut belum menyelesaikan titik finalnya.

Yohanes Waine dalam orasinya menyampaikan terhadap pemerintahan JOKOWI-JK dan jajarannya bahwa NKRI harus mengadari bahwa dalam pembukaan undang-undang 1945 berbunyi “kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadialan”. Dengan penyampaian UUD 1945 pada alinea pertama ini agar harapannya mereka mengadari bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan tidak di batasi oleh pihak siapa pun. Maka itu pemerintah NKRI stop berbagai penangkapan, pembunuhan, pemerkosaan dan berbagai intimidasi terhadap aktivis Papua Merdeka. Dan juga Pemerintah NKRI segera membuka ruang bagi jurnalis Asing di Papua. Kami Aliansi Mahasiswa Papua dan pergerakan yang lain sangat mendukung penuh dengan langkah-langkah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di MSG serta membuka ruang demokrasi di seluruh Bumi Cenderawasih.

Setelah semua orasinya berakhir, Yanuarius Adii sebagai Koordinator aksi damai dan hari aneksasi bagi bangsa Papua kemudian membacakan pernyataan sikap sebagai tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) terhadap NKRI. Poin-poin pernyataan sikapnya sebagai berikut:

1. Bubarkan Kodam, Kodim, Korem, Babinsa; Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Eksploitasi dan Tutup seluruh perusahaan milik Kaum Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dll.

3. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua sebagai solusi Demokratis.
———

* Kontributor liputan: Nikolaus Wakei. Kuliah di Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang

Leave a Reply