SHARE

Oleh: Ben Anpian*

“Peradaban akan berhenti ketika pembaca terakhir berhenti membaca”—

Oliver Wendell Holmes (Mantan Hakim Agung Amerika Serikat) 

Dalam alam demokrasi liberal yang menghendaki kebebasan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai landasan utama tegaknya negara hukum. Maka, sudah seharusnya Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat yang meletakan hukum sebagai instrumen mencapai tujuan bernegara  memberikan  tempat bagi  HAM dan demokrasi sebagai pilar penyangga yang paling mungkin untuk mewujudkan cita-cita negara. Sehingga, dalam melaksanakan daulat negara sebagai daulat rakyat seharusnya berpedoman pada hukum (rule of law) sebagai wujud dari daulat rakyat.

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh seorang liberalis Perancis Jean Jaques Rousseau, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Untuk itu, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang dalam bentuknya berupa konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.[1]

Aturan hukum dan kebijakan negara yang termuat dalam konstitusi merupakan acuan dalam  menjalan sebuah  negara hukum. Hal demikian berarti bahwa sebagai landasan utama tonggak negara hukum konstitusi memiliki peran penting dalam menata dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat pada prinsipnya konstitusi berisikan tentang hal-hal pokok dan mendasar maka dibuatlah peraturan perundangan-undangan di bawah konstitusi yang bersifat praktis dalam rangka mengeksekusi segala permasalahan kebangsaan yang ada dengan tetap berpedoman pada konstitusi.

Bentuk kelalaian negara dalam pelaksanaan hukum (rule of game) untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya adalah adanya regulasi yang membatasi warga negara untuk berkembang dalam mengeluarkan pikiran dan pengetahuan. Keikutsertaan negara dalam memberangus hak warga negara adalah adanya pelarangan mempelajari dan penyebarluasan pengetahuan berbau atau berkaitan dengan  ideologi Marxisme-Leninisme. Padahal sebagai ilmu pengetahuan ideologi Marxisme-Leninisme sudah teruji keilmiahannya dan di alam demokrasi ilmu pengetahuan yang ilmiah adalah hal yang bebas untuk dipelajari.

Salah satu permasalahan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia sejak rejim Orde Baru hingga saat ini adalah bentuk pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan mempelajari ideologi Marxisme-Leninisme, padahal kebebasan mempelajari ideologi Marxisme-Leninisme merupakan satu bentuk pengaplikasian dari hak dasar warga negara. Permasalahan ini tidak pernah diucapkan secara terbuka oleh elit politik sebagai permasalahan yang serius sebagai ancaman terhadap hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi dan pengetahuan,  justru kadang kala berbalik, ideologi ini dimitoskan, dilekatkan dengan segala jenis keburukan,  dianggap sebagai benalu bangsa yang mesti diberantas.

Pada masa Orde Baru kebijakan pelarangan mempelajari ideologi Marxisme-Leninisme dalam segala bentuknya sudah  menjadi platforrm negara dengan mengampanyekan anti ideologi Marxisme-Leninisme di segala tempat. Sekarang, dimana masa demokrasi dimenangkan dengan menjungkal kekuatan rejim Orde Baru, phobia terhadap ideologi Marxisme-Leninisme masih mengakar, justru yang lebih memprihatinkan adalah phobia itu dari aparat negara yang seharusnya memberikan jaminan rasa aman dan  tempat bagi ideologi Marxisme-Leninisme untuk dipelajari. Tindakan demikian sudah barang tentu menegasikan hukum sebagai kehendak bersama, lebih terang  justru memperlihatkan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kehendak sebagian atau sekelompok orang yang menggunakan jalan politik mewujudkan keserakahan dan hasrat mau berkuasa melalui legal formalistik aturan sebagaimana Orde Baru pernah mempraktekan hal demikian pada saat berkuasa.

Tindakan  penyitaan Buku atau bacaan dan pembubaran paksa diskusi berkaitan dengan ideologi Marxisme-Leninisme yang dilakukan oleh negara akhir-akhir ini seringkali terjadi, padahal kurang lebih sudah 21 Tahun kita merayakan kemenangan demokrasi dengan menggulingan rejim otoriter  Orde Baru yang memasung hak dan  kebebasan warga negara termasuk hak untuk menyatakan pikiran. Baru-baru ini dari beberapa media online tersiar kabar penangkapan terhadap dua orang mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Vespa Literasi karena  membawa buku yang berkaitan dengan ajaran Marxisme-Leninisme. Awalnya kedua mahasiswa ini membuka lapak baca dan pinjam buku gratis di alun-alun Krakasan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, kemudian menurut keterangan Polisi setelah mendapat laporan dari warga, kedua mahasiswa tersebut diamankan karena ditemukannya adanya buku yang berkaitan dengan ideologi Marxismme-Leninisme.

Dari kurun waktu 2016 hingga 2018 saja, berulangkali aparat gabungan TNI-Polri melakukan penyitaan terhadap buku, bacaan dan pembubaran paksa diskusi yang berkaian dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Dikutip dari nasional.tempo.co. pada februari 2016 acara belok kiri fest dibatalkan aparat keamanan dengan alasan tidak mendapatkan ijin pelaksanaan, pada Mei 2016 aparat keamanan gabungan TNI-Polri kembali menyita buku berhaluan ideologi Marxisme-Leninisme di Grobokan dan Surabaya. Pada 18 September 2017 peristiwa yang banyak mencuri perhatian publik adalah penyerangan terhadap kantor LBH Jakarta yang sebelumnya diawali dengan pembubaran dan pemberhentian paksa diskusi oleh aparat kepolisian. Esok harinya pentas seni dibubarkan oleh gabungan ormas reaksioner. Kemudian Pada 8 Januari di Padang, aparat TNI menyita dari 3 eksemplar buku yang disinyalir berkaitan dengan Ideologi Marxisme-Leninisme. Pada tanggal 26 Desember 2018 dari KODIM 0809 Kediri menyita ratusan buku yang berkaitan dengan ideologi Marxisme-Lenisme.[2]

Alasan dari rangkaian tindakan aparat tersebut hampir semuanya sama persis bahwa paham atau ideologi Marxisme-Leninisme terlarang dan  tidak  punya tempat di Indonesia. Padahal sebagai aparat negara tindakan penyitaan dan pembubaran diskusi mestinya punya pijakan legalitas yang absah secara hirarkis sesuai dengan konsep dan konstruksi Negara Hukum. Di mana salah satu aspek penting dari tegaknya negara Hukum itu sendiri adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai Hak dasar warga negara.

Upaya delegitimasi terhadap ideologi Marxisme-Leninisme yang menjadi pegangan aparat dalam  melakukan tindakan penyitaan buku berdasar pada formalitas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isiannya dapat mengganggu ketertiban umum padahal semisal aparat punya kemauan untuk mencari informasi tentang pembatalan terhadap Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 mungkin niat aparat untuk menyita buku diurungkan, dalam putusanya MK menyatakan bahwa penyitaan buku harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu dan langkah ekstra judisial merupakan langkah yang ditentang di negara hukum. Kemungkinan tindakan ekstra judisial aparat keamanan berdasarkan komando belaka tanpa pertimbangan hukum. Ketidakpahaman hukum aparat tersebut memberikan keprihatinan terhadap aparat penegak hukum yang justru dituntut untuk paham dan mengerti hukum. Sehingga asas fiksi hukum (presumptio iures de iure) atau semua orang dianggap paham hukum yang ditunjukan untuk masyarakat biasa yang buta hukum justru dalam kasus penyitaan buku  lebih tepat ditunjukan pada aparat penegak hukum yang juga salah satu tugasnya adalah mensosialisakan hukum yang berlaku.

Selain ketentuan Undang-Undang Nomor  4/PNPS/1963, platform utama untuk menyita buku dan membubarkan diskusi dan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ajaran Marxisme-Leninisme adalah Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966  dan Undang-undang No 27 Tahun 1999 yang pokok isian dari kedua aturan hukum tersebut melarang keras segala bentuk penyebarluasan ideologi Marxisme-Leninisme dengan cara apa pun. Ketentuan hukum yang disebutkan belakangan bahkan mengklasifikasi ideologi Marxisme-Leninisme sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, alasan pemberontakan terhadap negara juga menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam Tap MPRS  Nomor XXV/MPRS/1966. Landasan sosiologis dari pembentukan kedua peraturan hukum-hukum tersebut karena adanya upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Marxisme-Leninisme.

Padahal sudah banyak literatur sejarah dan politik yang ditulis berkaitan dengan  pergulatan politik di kurun waktu 65-65 yang menjadi landasan sosiologis dari pembentukan kedua aturan hukum tersebut. Salah satuhnya adalah apa yang dikemukakan oleh Peter Dale Scot dalam serial Dokumenternya yang terbit pada tahun 2008 dengan judul “Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno”. Serial Dokumenter tersebut menunjukan bahwa apa yang terjadi pada kurun waktu 1965-1966 [3] adalah kepentingan Amerika melalui CIA untuk menggulingkan Soekarno dan memberangus kelompok-kelompok sayap kiri (organisasi yang berlandaskan ideologi Marxisme Lenisme) di Indonesia dengan mengkambinghitamkan organisasi yang berlandaskan Ideologi Marxisme-Leninisme sebagai pemberontak. Padahal kalau mau dilihat sebagai komparasi peristiwa politik serupa, hal demikian tidak diberlakukan untuk ideologi yang mendasari peristiwa PRRI/Permesta dan DI/TII, juga sekali pun peristiwa-peristiwa tersebut bisa dibuktikan tidak ada alasan pembenaran terhadap pelarangan menyatakan pikiran.

Selain itu, kalau mau dilihat ketentuan pasal  3 Tap MPRS No XVV/MPRS/1966 telah  memberi ruang bagi idelogi Marxisme-Leninisme dalam hal kajian ilmiah. Lebih jauh kalau menggunakan teori tafsir atas konstitusi. Maka, dalam hal penyitaan buku dan pembubaran diskusi dengan menggunakan landasan hukumnya adalah Tap MPRS No/XVV/1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, maka, menimbulkan antinomi perundang-undangan atau pertentangan norma yang luar biasa. Kalau digunakan tafsir gramatikal terhadap kebebasan menyatakan  pikiran dalam ketentuan konstitusi Pasal 28 I UUD 1945 adalah mutlak hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara tanpa ada pengurangan sedikit pun dalam keadaan apapun (baca frasa pasal 28 I UUD 1945). Tafsir gramatikal terhadap pasal 28I UUD 1945 dalam bentuknya bisa menjadi proses membaca, proses menulis dan proses berdiskusi tidak terkecuali membaca, menulis dan mendiskusikan ideologi Marxisme-Leninisme. Maka, dasar formal dari tindakan aparat negara tersebut gugur dengan sendirinya, sekalipun secara prinsip UUD dan Ketetapan MPR memuat hal-hal pokok. Tetapi pada hirarkis atau urutannya UUD dasarlah yang menjadi Dasar Hukum dan sumber hukum formal tertinggi dari peraturan perundangan-undangan yang ada. Sehingga, menggunakan Undang-Undang Nomor 4/PNS/1963 maupun Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dan Undang-Undang 27 tahun 1999 dalam melarang dan membubarkan diskusi mengenai idelogi Marxisme-Leninisme tidak lagi mempunyai payung hukum dan  pijakan legal konstitusional sejak amandemen Ke-II  terhadap UUD 1945 pada Tahun 2000 dengan memasukan norma-norma hak asasi manusia khususnya hak menyatakan pikiran.

Hirarkis aturan ini diadopsi berdasarkan stufenbau theory atau jenjang peraturan perundang-undangan yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen, seorang pakar hukum berkebangsaan Austria yang juga hasil pikirannya dipraktekan di Indonesia. Maksud dari stufenbau theory adalah untuk menciptakan tertib Yuridis Formal dari pembentukan sebuah aturan perundang-undangan sehingga dalam konstruksi ini ditentukan jenjang perundang-undangan. Menurut Kelsen seluruh sistem peraturan perundang-undangan memiliki suatu struktur piramidal, struktur piramidal itu dimulai dari yang abstrak seperti Grundnorm atau hukum dasar sampai dengan yang kongkrit seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai aturan di bawahnya. Teori ini diaminkan dengan dimuatnya ketentuan jenjang peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jadi, menurut Hans Kelsen, cara mengenal aturan legal atau tidaknya harus diuji melalui logika Stufenbau dan norma dasar sebagai batu uji untuk aturan di bawahnya. Dengan demikian maka secara hirarkis mengunakan logika Stufenbau Theory nya Kelsen maka TAP MPRS NO/XVV/ 1966 dan Undang-Undang 27 tahun 1999 ilegal dalam pengertian tertib yuridis formal atau landasan yuridis sebuah produk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sudah seharusnya negara dengan segala perangkat yang telah disediakan dan dengan kewenangan sudah ditentukan harus membatalkan atau mencabut TAP MPRS/XXV/1966 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pikiran.

Untuk itu, langkah mewujudkan negara hukum yang ideal dengan berpedoman pada prinsip HAM dan Demokrasi sebagaimana semangat amandemen ke-II UUD 1945, negara melalui aparatusnya dituntut paham dan harus menjalankan setiap jaminan atas HAM dan hak demokrasi warga negara yang sudah diatur dalam ketentuan perundangan-undangannya. Mulai dari aturan pokok (Konstitusi/UUD) hingga aturan pelaksana (UU HAM, UU Menyampaikan Pendapat dan jaminan UU tentang Hak asasi dan hak demokrasi lainnya), tanpa pengecualian terhadap warga negara yang mempelajari ideologi Marxisme-Leninisme.

Terakhir, karena kita telah meninggalkan  Orde Baru kurang lebih 21 tahun dan menerima negara hukum sebagai perwujudan cita-cita bernegara, maka untuk aparat yang doyan menyita buku atas nama “komando” dan “siap laksanakan”, berhenti mengekspresikan kebodohan dan kebebalan dengan menyita buku.

 

*Penulis adalah anggota PEMBEBASAN Jakarta

 

Kepustakaan:

[1] Jimlly Asidiqie, Hukum Tata negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstirtusi Press, Jakarta, 2005

[2]https://nasional.tempo.co/read/1163438/pensitaan-buku-pki-di-padang-tni-bukan-disita-tapidiamankan

[3] Peter Dale Scot, CIA dan Penggulingan Soekarno, Alih Bahasa: waluyo Soebagyo Kartanegara, Vision 3, Depok, 2008

Leave a Reply