Home / Papua / Pelanduk yang Menang Melawan Gajah

Pelanduk yang Menang Melawan Gajah

[ Nadya Larasati ]



Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun penuh penipuan dan pembodohan bagi bangsa Papua

 

Pelanduk-pelanduk itu adalah buruh Freeport dan rakyat West Papua,” kata seorang kawan saya sambil memasukkan sebungkus rokok ke dalam kausnya setelah mengambil sebatang dan menyulutnya sebentar lalu. Melihat itu, saya tak melakukan apapun kecuali takzim. Saya mafhum kalau kondisi sedang ganas, sebatang rokok bisa seharga sepuluh ribu dapat tiga, seperti celana dalam obralan di pasar kaget. Kawan saya ini adalah satu di antara beberapa orang Indonesia yang bersuara lantang menyerukan solidaritas serta mengampanyekan perjuangan bangsa West Papua. Di satu rumah kontrakan di ibukota yang bukan main panasnya, malam itu kami membincangkan soal sejarah West Papua, juga perseteruan Freeport dengan Pemerintah Indonesia. Tentu ini perbincangan serius dan tak main-main.

West Papua telah memproklamirkan kemerdekaannya pada awal Desember tahun 1961, dan itu termasuk dalam proses dekolonisasi sebagaimana yang dijanjikan oleh Belanda. Di masa kolonial Belanda, Papua bukan bagian Hindia Belanda. Dulu ia bernama Hollandia yang berpusat di Jayapura. Tersebutkan juga pada tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia, bahwa wilayah Indonesia tak termasuk Papua. Dalam Piagam PBB bagian XI, West Papua, dengan nama Netherland New Guinea adalah teritori tak berpemerintahan sendiri seperti koloni-koloni, yang nantinya pada Desember 1960 dijamin kemerdekaannya dalam Deklarasi PBB No. 1514 (XV).

Kerakusan Indonesia bermula ketika Indonesia melancarkan operasi Trikora pada 19 Desember 1961 yang berujung pada Kesepakatan New York tahun 1962. Kendati dalam kesepakatan ini, status teritori Papua tetap merupakan wilayah koloni tak berpemerintahan yang berhak atas penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional, tapi rakyat West Papua tak dilibatkan untuk bahkan sekadar dimintai pendapat dalam Kesepakatan New York ini.

Sejarah penipuan dan pembodohan berulang,” kata kawan saya sambil menghembuskan asap rokoknya, dan dikipasinya asap itu dengan tangan kirinya supaya lekas hilang.


Aset pertambangan itu bernilai ratusan triliun rupiah.
Susah sekali membayangkan ada yang lebih mengerikan daripada hidup sengsara di atas surga


Berdasarkan Kesepakatan New York, Indonesia akan sah mengklaim wilayah West Papua apabila rakyat West Papua sendiri memilih berintegrasi dengan Indonesia melalui penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri, the rights to self-determination, adalah landasan bagi proses dekolonisasi. Penentuan nasib sendiri dalam Kesepakatan New York ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintahan Indonesia sebagai Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969. Lacur, Pepera ini penuh kecurangan. Dalam Pepera, aturan praktik Hukum Internasional, HAM dan Demokrasi yang satu-orang-satu-suara diringkas dan diringkus dengan dalih sakti bernama “musyawarah” yang khas Indonesia. Satu-orang-satu-suara berubah menjadi banyak-orang-satu-suara. Hanya 1.024 orang yang terlibat dalam penentuan nasib itu. Kurang dari 0,4% dari keseluruhan rakyat West Papua. Mereka yang memilih pun telah dikondisikan, tentunya dengan ancaman dan todongan senjata agar bersepakat untuk integrasi dengan Indonesia.

Sekitar dua tahun sebelum Pepera itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan izin eksploitasi buat Freeport lewat Kontrak Karya I. Dan tentu saja, rakyat West Papua tak dilibatkan dalam hal itu. Ada dua kemungkinan, pertama, kebodohan pemerintah Indonesia, yang tak tahu bahwa wilayah West Papua masih berstatus tak berpemerintahan sendiri, atau, kedua, pemerintah Indonesia sengaja melakukan pembodohan dengan belagak pilon terhadap nasib dan kedaulatan rakyat West Papua. Apapun, dua-duanya sama brengseknya. Dan memang benar kata kawan saya itu, tahun-tahun itu adalah tahun-tahun penuh penipuan dan pembodohan bagi bangsa Papua, juga bagi bangsa Indonesia. Untuk bisa menerbitkan izin masuknya modal asing, Soeharto dan kaki-tangannya, sebelumnya harus membantai ratusan ribu rakyat Indonesia.

Freeport Indonesia merupakan cabang Freeport paling besar di seluruh dunia,” kata kawan saya. Potensinya memang sangat besar. Aset pertambangan itu bernilai ratusan triliun rupiah.
Susah sekali membayangkan ada yang lebih mengerikan daripada hidup sengsara di atas surga. Terlebih apabila surga itu tengah dirampas dan dijarah habis-habisan sampai rusak tak keruan rupa oleh orang lain yang sama sekali tak berhak. Surga itu kini telah menjelma sebuah mimpi buruk berkepanjangan. Lembah dipenuhi limbah. Sungai mengalirkan limbah. Setiap harinya, Freeport membuang sekitar 230 ribu ton limbah ke sungai-sungai. Setiap hari sebanyak sekitar 500 ribu ton limbah asam dibuang ke lembah yang kemudian menumpuk sampai 300 meter. Dan dalam keadaan seperti itulah rakyat West Papua hidup.

Sekarang ini, Indonesia dan Freeport berebut keuntungan hasil eksploitasi alam yang bukan milik mereka. Pemilik sebenarnya yaitu rakyat West Papua, tak pernah dilibatkan. Sembari belagak tak berdosa memeras dan mengisap keringat buruhnya, Freeport justru meminta mereka untuk melawan pemerintah Indonesia dengan janji-janji lapangan kerja.


Tak perlu takut dianggap mengampanyekan disintegrasi, karena yang sedang didorong adalah demokratisasi; mengembalikan kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua, yang tentu saja itu bukan pelanggaran integritas teritorial Indonesia karena, sejak semula, West Papua bukan bagian dari Indonesia


Jalan manusiawi terhadap permasalahan itu adalah dengan menutup Freeport dan memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua,” kata kawan saya sambil mematikan rokoknya.

Nasionalisasi Freeport sebagai penegasan dari kedaulatan rakyat Indonesia tak lebih dari komedi omong yang lahir dari pikiran picik yang buta terhadap sejarah. Dari sejarah, terang sudah bahwa keberadaan Indonesia sendiri di wilayah West Papua adalah ilegal. Mengamini nasionalisasi Freeport berarti mengamini praktik kolonisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Dan apa kata yang harus diucapkan pada kolonialisme? Tentu saja: bubarkan.

Tak perlu malu-malu mengakui bahwa Indonesia sedang menjajah West Papua, karena memang itulah kenyataannya. Tak perlu takut dianggap mengampanyekan disintegrasi, karena yang sedang didorong adalah demokratisasi; mengembalikan kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua, yang tentu saja itu bukan pelanggaran integritas teritorial Indonesia karena, sejak semula, West Papua bukan bagian dari Indonesia.

Saya tak bisa lupa juga, dalam Bunga Rampai Hikayat Lama, ada pelanduk yang bisa menang melawan gajah.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top