SHARE
Aksi teatrikal mahasiswa asal Papua di depan Gedung Merdeka, Bandung, 25 Mei 2018. Foto: @yogazaraandritra

Pembebasan.org, Bandung – Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme (FPR-MAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merdeka, Bandung, 25 Mei 2018. Tema yang mereka angkat berbunyi “Militerisme sebagai Pelaku Utama Pelanggaran HAM di Dogiyai dan Papua”. Massa aksi berjumlah dua puluhan orang, tetapi dijaga oleh satu truk pasukan dalmas dan puluhan polisi non-dalmas.

Dalam aksi tersebut mereka mengecam penembakan sewenang-wenang aparat kepolisian terhadap dua warga Moanemani, Dogiyai, Papua, yang terjadi Jumat, 6 April 2018. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan impunitas bagi pelaku penembakan yang sampai saat ini belum mendapat hukuman.

Dua korban tindakan sewenang-wenang kepolisian Indonesia di Papua itu bernama Geri Goo dan Rudi Auwe. Keduanya ditembak aparat kepolisian pada Jumat, 9 April 2018. Geri meninggal pada 9 Mei 2018, setelah satu dari tiga peluru yang bersarang di tubuhnya gagal dikeluarkan medis. Sedangkan Rudi Auwe ditembak di kaki. Mereka berdua ditembak setelah matanya terkena gas air mata pihak kepolisian.

Menurut kronologi yang diterbitkan Suarapapua.com, kejadian ini bermula dari suara rentetan tembakan polisi sehingga memancing perhatian warga yang sedang bersantai di rumah masing-masing. Warga kemudian mendatangi sumber suara, alhasil berkumpullah warga di titik suara.

Polisi yang tidak menghendaki adanya kerumunan segera menyerukan agar warga bubar. Namun warga tidak mau bubar. Tidak lama setelah itu, datang tim gabungan kepolisian, yang di dalamnya ada satuan brimob. Aparat gabungan itu menembakan gas air mata ke kerumunan massa. Akibatnya, massa lari tunggang-langgang. Sialnya Geri dan Rudi terjatuh. Saat itulah peluru tajam menyasar tubuh mereka

Hingga kini, aparat yang menembak Geri hingga mati dan menembak Rudi Auwe di kaki, belum juga dihukum. Bahkan kasusnya terkesan dibiarkan tidak diusut.

Di sela-sela orasi, Faisal, seorang mahasiswa asal Bandung, mengatakan bahwa kesewenang-wenangan aparat keamanan Indonesia terhadap orang Papua sudah terjadi berulang kali. Geri Goo dan Rudi Auwee bukanlah yang pertama. Agustus 2017, misalnya, polisi menembaki massa yang mengamuk karena sebuah perusahaan di Deiyai tidak mau meminjamkan kendaraannya untuk mengantarkan seorang warga yang tengah dalam keadaan kritis. Akibat tembakan itu, satu orang warga setempat harus meregang nyawa.

“Untuk menghentikan berbagai tindak kekerasan aparat terhadap orang Papua, pemerintah Indonesia harus menarik seluruh aparat TNI dan Polri dari tanah Papua, serta memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua,” ujar Faisal.

Aksi unjuk rasa yang digelar pagi hingga siang itu tidak hanya diisi orasi, tapi juga aksi teatrikal. Aksi teatrikal dilakukan oleh tiga orang pengunjuk rasa asal Papua. Dua orang memakai baju militer dan satu orang memakai penutup kepala khas Papua.

Dalam aksinya mereka berusaha menggambarkan kebiadaban yang dilakukan aparat keamanan pemerintah Indonesia di tanah Papua terhadap manusia Papua. Aparat keamanan ditampilkan sebagai orang yang memakai seragam militer, menenteng senjata, dan menyiksa orang Papua.

Penggambaran aparat keamanan dalam aksi teatrikal berbanding lurus dengan apa yang dinyatakan dalam pers rilis. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia lewat aparat keamanannya sejak tahun 1963, tiada satu pun yang selesai, bahkan sebagian besar tidak diusut

Penggambaran akan hal itu dikuatkan oleh Miton, salah satu mahasiswa Papua, yang dalam orasinya mengatakan, “Hidup dan mati kalian ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati kami, orang Papua, ada di moncong senapan TNI-Polri.”

 

(Tang/Nang)

Leave a Reply