SHARE

 

PEMBEBASAN (17/11/2015); Jakarta— Siang tadi jam 13:00 WIB, para advokat, paralegal dan pekerja hukum menggelar konferensi pers di LBH Jakarta. Berkumpulnya mereka dalam rangka melakukan upaya bantuan hukum kepada serikat pekerja/serikat buruh yang akan melaksanakan aksi demonstrasi pada 18-20 November 2015 dan 24-27 November 2015. Secara serentak, demonstrasi buruh ini berlangsung di banyak kota di seluruh wilayah Indonesia.

Konsolidasi tersebut menamakan diri sebagai “Tim Advokasi Buruh dan Rakyat (TABUR) Tolak PP Pengupahan”. TABUR Tolak PP Pengupahan adalah bentuk dukungan penuh atas perlawanan umum buruh-rakyat.

Menurut Asri Vidya Dewi, advokat yang juga anggota PERADI, mengatakan bahwa “demonstrasi ataupun mogok yang dilakukan buruh adalah sah, yang tidak sah itu pemerintahan agen neolib, pemerintah yang menindas rakyat, itu yang tidak sah“.

Sehingga, tim advokasi ini bukan sekedar persoalan advokasi belaka, namun sebagai bentuk keberpihakan Advokat dan pekerja hukum kepada rakyat yang selalu ditindas oleh pola-pola hukum borjuis yang tidak pernah menguntungkan rakyat kecil.

Kami memperingatkan dengan keras agar militer (TNI dan POLRI) jangan macam-macam terhadap buruh dan rakyat yang sedang melakukan aksi, aparat jangan represif karena demonstrasi yang dilaksanakan oleh buruh ini adalah legal/sah/dilindungi Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum“, ujar Asri.

Dan, yang seringkali dijadikan dalih aparat untuk merepresi aksi massa adalah pembatasan waktu maksimal demonstrasi adalah jam 18:00, itu adalah aturan yang salah, tidak diatur dalam undang-undang, karena itu hanyalah PERKAP (Peraturan Kapolri) saja, yang tentu tidak senafas dengan undang-undang. Karena undang-undang membolehkan demonstrasi lebih dari jam 18:00 WIB asalkan berkoordinasi dengan kepolisian.

Menurut penilaian Daeng, “Eskalasi penolakan PP 78/2015 terus naik secara signifikan, ini menunjukkan bahwa PP tersebut sudah ditolak oleh buruh. Dan inilah cerminan perlawanannya.”

Daeng yang juga sebagai pengurus serikat pekerja PPMI Karawang menambahi bahwa untuk PPMI sendiri akan terus memantau 9 titik aksi di kota-kota industri dimana PPMI akan serentak melaksanakan perlawanan umum.

Di tempat yang sama, sebelumnya juga digelar konferensi pers oleh Komite Persatuan Rakyat (KPR) yang terdiri dari gabungan serikat buruh, organisasi mahasiswa, organisasi rakyat miskin, LBH dan organisasi sosial-pilitik. Konsolidasi KPR menegaskan bahwa konsep aksi adalah “Perlawanan Umum Tolak PP Pengupahan, Naikkan Upah 50%, Lawan Militerisme dan Kriminalisasi” yang akan digelar pada 18-20 November 2015.

Dalam pers releasenya, KPR juga menyampaikan pesan agar aksi-aksi buruh jangan sampai dimoderasi (dilemahkan) justru oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh itu sendiri.

(Baca juga: Aksi Komite Persatuan Rakyat Tolak PP Pengupahan)

“Konsolidasi persatuan yang lepas dari kooptasi (campur tangan) elit politik”, tertulis dalam pers release KPR. Pesan berikutnya adalah, agar “…dalam meluaskan konsolidasi persatuan juga masih sangat penting untuk menilai dan menyaring rekam-jejak dan posisi politik berbagai kelompok yang akan diajak bersatu. Hal ini sama sekali bukan untuk membatasi persatuan, melainkan agar perjuangan buruh tidak dirusak oleh pihak-pihak yang sejatinya memiliki kepentingan yang bertentangan dengan cita-cita sejari perjuangan kaum buruh. Persatuan yang lepas dari campur tangan kepentingan elit politik maupun elit serikat buruh yang bersekutu atau memiliki afiliasi politik pada elit politik (baik KMP maupun KIH) menjadi prasyarat yang mutlak”. Demikian sikap politik KPR dalam pers releasenya. (bp)

 

Leave a Reply