SHARE

20 Tahun Reformasi: Sebuah Pengingat untuk Merebut apa yang Belum Dicapai Reformasi yaitu Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan!

Hidup buruh!
Hidup rakyat!

1 Mei adalah lambang perlawanan kita pada tirani modal dan penguasa yang menindas kelas pekerja. Hari ini, kita dari barisan Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan, dan Kesejahteraan (KOMITMEN) bersama kaum buruh sedunia memperingati Hari Buruh Internasional (May Day). Satu hari yang merupakan momentum peringatan atas perjuangan para pejuang buruh di masa lalu dalam merebut hak atas kesejahteraan, yaitu hak 8 jam kerja.

Momentum May Day adalah kenangan terhadap para buruh di Chicago, Amerika Serikat, dua abad silam, yang tak kenal lelah menunjukkan pada kita bahwa HAK TIDAK DIBERIKAN NAMUN HARUS DIREBUT!

Dahulu pada masa kediktatoran Orde Baru, May Day adalah Hari Terlarang. Namun sekarang, karena gelombang perlawanan kaum buruh, May Day telah menjadi Hari Raya bahkan bagi serikat-serikat buruh yang dulu Pro Orde Baru. Namun ternyata sikap pemerintah (elit, aparat negara) dan pengusaha sejatinya masih sama. Pemerintah dan pengusaha selalu mencoba untuk meredam semangat perlawanan May Day menjadi pesta dangdut, karnaval, aksi bakti sosial dan ajang pesta hiburan.

Benar bahwa pada satu hari nanti kita akan merayakan May Day sebagai Hari Raya Kemenangan Kaum Buruh dengan pesta, karnaval dan bersenang-senang. Namun itu akan kita lakukan ketika kaum buruh tidak lagi tertindas. Ketika kita tidak lagi menjadi budak di bawah penjajahan gaya baru. May Day 2018 adalah May Day dengan semangat perlawanan demi kemerdekaan, kesetaraan dan kesejahteraan!

May Day 2018 ini juga bertepatan dengan 20 tahun usia reformasi di Indonesia (Mei 1998 – Mei 2018). Setelah 20 tahun Soeharto sebagai simbol kekuasaan Orde Baru lengser, apa yang menjadi cita-cita reformasi masih belum sepenuhnya terwujud. Di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini, situasi pembungkaman dan penutupan ruang demokrasi semakin nyata.

Hal tersebut terutama bersumber pada dua hal. Pertama, kebijakan ekonomi-politik rezim Jokowi-JK yang secara fundamental tidak jauh berbeda dengan rejim sebelumnya, yakni keberpihakan pada kepentingan modal. Kedua, konsolidasi dan gerakan politik kelompok kanan sebagai pihak oposisi yang mengusung politik reaksioner berbasiskan politik SARA (suku, agama, ras, antargolongan) dan penyebaran hoaks (berita bohong) yang didalangi oleh elit-elit politik sisa Orba, elit militer, dan termasuk kelompok pendukung pemerintah, yang berhasil meracuni kesadaran massa rakyat sehingga terseret dalam mobilisasi mereka. Sejatinya kedua kelompok ini sama saja, sama-sama dari lingkaran elit sisa-sisa Orde Baru dan reformis gadungan, yang tidak menghendaki massa rakyat memiliki kebebasan politik dan mendapatkan hak kesejahteraan yang maksimal.

Kita kaum buruh, hari ini masih mengalami satu penindasan dan dirampas kemerdekaannya untuk dapat hidup sejahtera dan merdeka. Hari ini kaum buruh masih dihisap dan dijajah oleh sistem kapitalisme yang menghisap darah dan tenaga kaum buruh. Kaum buruh dihisap tenaganya dan dibayar murah hanya agar tetap hidup, supaya tetap dapat terus-menerus dihisap tenaganya. Logika Kapitalisme yang berkawin dengan kekuasaan negara semakin merendahkan martabat manusia. Manusia dinilai semata-mata berdasar kemampuan produktivitasnya. Hal ini telah mengakibatkan berbagai dekadensi kemanusiaan bahkan pelanggaran hak asasi manusia .

Layanan kesehatan memang sudah diberikan oleh rezim ini. Namun pelayanannya masih sangat berantakan. Pengobatan diberikan secara alakadarnya. Pengelolaannya dilakukan dengan gaya industri asuransi yang orientasinya pengumpulan laba dan bukan kesejahteraan semua lapisan rakyat Indonesia.

Betapa menyakitkan mengetahui bahwa pemerintahan Jokowi malah memberikan keleluasaan bagi para pemodal serakah dengan membuka ruang bagi mereka menggaji secara sewenang-wenang melalui PP Pengupahan 78/2015 yang sangat tidak demokratis. Terbitnya PP pengupahan ini cermin bahwa negara sudah berada di bawah kendali kekuatan modal.

Sementara ribuan buruh migran asal Indonesia yang tersebar di berbagai negara juga masih banyak yang tidak mendapatkan hak-hak normatif dan perlindungan. Bahkan, di negara-negara teokrasi seperti di Arab Saudi, banyak buruh migran yang mengalami hukuman pancung tanpa adanya bantuan dan perlindungan yang berarti dari pemerintah.

Jam kerja yang sedianya delapan jam per hari semakin jauh dari kenyataan dengan maraknya buruh yang dipaksa untuk bekerja melampaui jam kerja dengan bayaran yang sangat murah. Kaum Buruh dengan orientasi seksual LGBT ditindas, didiskriminasi bahkan dikriminalisasi dengan RKUHP yang akan keluarkan rezim Jokowi. Kaum buruh diberangus hak-haknya untuk berserikat, bahkan tidak sedikit yang mengalami PHK sepihak dan kriminalisasi karena mengadvokasi dan menuntut apa yang sudah menjadi haknya.

Rezim Jokowi-JK yang sudah dikendalikan oleh kekuatan modal, juga telah melakukan pemberangusan kebebasan dan perendahan harkat dan martabat kaum pekerja dengan secara membabi-buta memberangus kebebasan pers atas nama perlindungan nama baik wakil rakyat di DPR (UU MD3). Secara aktif dan sistematis menindas dan membinasakan bangsa West Papua yang adalah umat manusia yang layak dihargai dan dihormati haknya untuk memperjuangkan hak penentuan nasibnya sendiri, sebagaimana yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Lahan para petani di berbagai wilayah di Indonesia juga dirampas.

Ironisnya, pemerintah yang konon pro rakyat bahkan memberi lampu hijau dan karpet merah bagi para pemodal Industri sawit, semen, tambang untuk secara bebas merusak alam dan memiskinkan rakyat Indonesia, khususnya kaum petani. Dan kita sama-sama tahu bahwa semua bentuk kekerasan negara ini adalah sebuah patologi yang sudah dimulai sejak peristiwa 1965-66, ketika sejak saat itu negara atas pengaruh kekuatan modal asing memulai aksi-aksi kekerasan, pembunuhan, bahkan pembinasaan massal kepada rakyatnya sendiri yang menolak tunduk kepada kekuasaan kapitalis.

Oleh karena itu kami barisan kelas pekerja, kelompok seniman, perempuan, agamawan, pelajar, mahasiswa, pejuang lingkungan dan seluruh elemen rakyat yang tergabung dalam KOMITMEN menyerukan dan menuntut kepada rezim pemerintahan Jokowi agar:

  1. Kurangi jam kerja, 6 jam/hari.
  2. Stop union busting
  3. Naikan upah 100%
  4. Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourching dan magang
  5. Cabut PP 78
  6. Cuti haid tanpa syarat
  7. Cuti hamil dan melahirkan selama 14 Bulan!
  8. Cabut pasal defamasi
  9. Cabut UU Ormas
  10. Penuhi K3 layak bagi buruh!
  11. Pelindungan sejati bagi buruh migran, stop hukuman mati!
  12. Tolak MoU TNI/Polri
  13. Tolak RKUHP Ngawur!
  14. Usut pelanggaran HAM
  15. Tarik TNI/Polri organik dan non-organik dari Papua
  16. Tangkap, adili Jenderal pelanggar HAM
  17. Buka seluas-luasnya kemerdekaan berpendapat dan akses terhadap jurnalis internasional ke Papua
  18. Institusi keagamaan harus berpihak kepala kelas pekerja
  19. Hak yang adil/setara bagi buruh LGBT dan difabel
  20. Bubarkan struktur komando teritorial
  21. Hapuskan status kawasan industri sebagai obyek vital nasional
  22. Hapuskan program bela negara di kampus
  23. Stop penggusuran dan perampasan tanah
  24. Tolak reklamasi
  25. Layanan kesehatan gratis!
  26. Kembalikan reforma agraria sejati!
  27. Hapus pasal makar!
  28. Cabut UU Pemilu dan Parpol!
  29. Bebaskan dan stop kriminalisasi aktivis!
  30. Moratorium izin dan stop perluasan ekspansi pertambangan
  31. Stop obral izin tambang sebagai modal dan ijon di tahun politik
  32. Ungkap kebenaran, hapus impunitas, hentikan genosida 1965-66!
  33. Stop diskriminasi dan stigma terhadap buruh dan masyarakat bertato
  34. Cabut ijin usaha perkebunan dan tutup PT KSO serta kembalikan 2000 hektar tanah petani Galela (Halmahera Utara) tanpa syarat!

Kepada seluruh rakyat Indonesia yang tertindas dan elemen-elemen perlawanan rakyat mari bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif sebagai alat penyatuan kekuatan perubahan bangsa dan tatanan masyarakat menjadi lebih demokratis, adil, setara, sejahtera dan dengan kondisi lingkungan yang sehat. Namun, kekuatan alternatif tak mungkin tercapai apabila kita tak sungguh-sungguh berdedikasi, berkomitmen, berkemandirian membangunnya, apalagi jika masih menggantungkan harapan pada elit satu dan lainnya. Perubahan hanya mungkin pada persatuan kekuatan rakyat yang berani, mandiri dan berkesadaran.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Salam Pembebasan! Salam Solidaritas!

Medan Juang, 1 Mei 2018

KOMITMEN – Jabodetabek

F-Sedar, GKA, Safenet, PEMBEBASAN, AMP, JATAM, LBH Pers, LBH KJR, SEBUMI, TRIMOERTI, KOBUMI, Metaruang, Perhimpunan IPT 65, IPMAPA Bogor, SPRI, PPRI, PPR dan invididu (Asep Komarudin, Galesh, Roy Murtadho)

Leave a Reply