SHARE
Empat petani Polantojaya yang dikriminalisasi PT Mamuang.

Pasangkayu, 27 November 2017 – Dalam masyarakat Agro-Fasisme, sudah menjadi sesuatu yang lumrah jika sebuah perusahaan mengkriminalisasi petani. Kriminalisasi dianggap menjadi alternatif untuk membungkam suara petani dan bisa memuluskan perampasan tanah untuk melancarkan ekspansi kapital. Kali ini empat petani Desa Polantojaya dikriminalisasi oleh PT Mamuang, anak perusahaan Astra Agro Lestari, dengan tuduhan pencurian tandan kelapa sawit.

Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat tersebut, melalui pihaknya atas nama Lahmudin, melaporkan empat petani Polantojaya. Di antaranya Jufri, Sukisman, Suparto, dan Mulyadi, ke Polres Mamuju Utara, 10 April 2017, dengan tuduhan pencurian tandan buah sawit di lahan milik PT Mamuang. Polres Mamuju melayangkan panggilan berikutnya kepada empat petani tersebut untuk dimintai keterangan. Pada 30 Agustus 2017, keempat petani tersebut dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan sejak 4 Oktober 2017. Sampai sekarang, keempat petani tersebut telah ditahan selama 55 hari.

Sidang lanjutan perkara tuduhan pencurian tandan kelapa sawit tersebut digelar di Pengadilan Negeri Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi empat petani Polantojaya, yang diwakili kuasa hukumnya, Ronald Siahaan dan Yuyun, kepada jaksa penuntut umum. Dalam pembacaan eksepsi kuasa hukum petani Polantojaya menyampaikan bahwa tuduhan kepada para petani itu fitnah dan upaya kampanye hitam terhadap perjuangan mereka.

“Bahwa kriminalisasi kepada seorang Jufri alias Upong Bin H Laujung merupakan wujud nyata kekhawatiran perusahaan terhadap perjuangan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Desa Polantojaya, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan penyebaran  fitnah pencurian kelapa sawit yang bertujuan agar masyarakat desa jauh dari kebenaran, dan mereka membenci perjuangan Jufri alias Upong Bin H Laujung. Padahal tujuan dari perjuangan itu, warga masyarakat desa akan hidup dengan penuh kesejahteraan dan kebaikan hidup,” demikian menurut Ronald Siahaan.

Di depan majelis hakim, Ronald menegaskan, “Bahwa isu pencurian tandan buah sawit yang menyeruak di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa dilepaskan dengan kemungkinan adanya skenario jahat dari PT Mamuang, karena warga sebagai pemilik yang sah sesuai dengan bukti SHM dan SKPT.”

Dalam kesejarahannya petani Polantojaya sudah lebih dulu hidup, menguasai, dan memanen buah kakao dan tanaman lainnya, yang luas lahannya 42 Ha. Namun pada tahun 2004 perusahaan PT Mamuang sudah mulai masuk dan menebang secara serampangan tanaman kebun milik petani dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit. Ulah perusahaan tersebut mendapat balasan dari petani dengan melakukan penebangan kelapa sawit yang ditanami oleh perusahaan. Akibat penebangan itu, tidak ada lagi aktivitas penanaman oleh perusahaan. Selang beberapa waktu, karena sudah tidak ada lagi yang dipanen, petani Polantojaya coba menanam kelapa sawit. Saat memanen kelapa sawit, perusahaan menuduh petani melakukan pencurian tandan kelapa sawit.

“Bahwa pada tanggal 5 April 2004, PT Mamuang dibantu oknum aparat Brimob Polda Sulawesi Barat, secara membabi buta menebangi pohon cokelat milik warga Desa Polantojaya Lalundu II, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa PT Mamuang tidak ada alas hak atas di wilayah Lalundu, khususnya di Desa Polantojaya Lalundu II, sebab berdasarkan bukti Hak  Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1992 yang dimiliki oleh PT Mamuang, lahan itu terletak di Desa Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

“Bahri, ketua adat Kaili, beserta warga lainnya, telah melaporkan PT Mamuang yang melakukan penyerobotan tanah warga seluas 42 ha di Desa Polantojaya, Kecamatan Rio Pakaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Namun dari tahun 2005 sampai 2017, masyarakat Desa Polantojaya tidak mendapatkan apa yang telah menjadi hak warga desa, yaitu kembalinya tanah dan kebun warga seluas 42 ha,” lanjut Ronald.

Sukisman, salah satu dari empat petani yang ditahan di ruang tahanan pengadilan, menyampaikan curahan hatinya ke tim kuasa hukum dengan raut wajah tenang tapi diselimuti kemarahan. Ia mengungkapkan, “Saya ini sudah tidak tahu mau bagaimana lagi, Pak. Istri dan anak saya dibawa kabur oleh mandor perusahaan sudah sejak dari tahun 2008. Sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya. Jadi, sekarang ini istilahnya, keluarga hancur dan harta atau tanah saya juga ludes dirampas perusahaan.”

Sidang yang dimulai pukul 14.00 WITA di Pengadilan Negeri Pasangkayu itu ditutup dengan penyampaian terbuka tuntutan pembebasan empat petani Polantojaya di depan pengadilan. Sejumlah warga desa juga ikut bersolidaritas menuntut pembebasan empat petani Polantojaya. Mereka membawa pamflet bertuliskan “Bebaskan Empat Petani Polantojaya”, “Stop Perampasan Tanah Rakyat”, “Usut Tuntas Kejahatan dan Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan ASTRA!”, “Tarik TNI dan Polri dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit”, “Tanah untuk Rakyat”, “Cabut HGU PT Mamuang di Tanah Rakyat”, dan “ASTRA Merampas Tanah Rakyat”.

Persidangan selanjutnya dengan agenda menjawab eksepsi dari terdakwa empat petani Polantojaya, akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Persidangan berikutnya pun akan dikawal iring-iringan mobilisasi massa petani—sebagai bentuk solidaritas terhadap empat petani Polantojaya yang dikriminalisasi.

(AM/Nang)

Leave a Reply