SHARE

Upaya rakyat korban penggusuran menentang kriminalisasi oleh PT. KAI Daop II melalui Polda Jawa Barat sudah digelorakan. Siang ini, rakyat Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Bandung, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengadukan tindakan pelanggaran HAM, dalam upaya kriminalisasi, melalui kepolisian. Bersama Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H selaku kuasa hukumnya, rakyat Kebon Jeruk ditemui oleh Dini Surya Cahyani di ruangan Asmara Nababan. Dini mengatakan bahwa pada kasus ini warga pernah melaporkan juga kepada Komnas HAM di tahun 2013 sebelum ada penggusuran. “Pengaduan ini akan kami terima, juga ditambahi berkas bukti pendukung. Nanti kami upayakan investigasi dan tindakan, sebelumnya akan kami rapatkan dulu di internal, berhubung komisioner sekarang baru saja pergantian”, tutur Dini.

Dalam proses dialog, Ulfatun Hamdiah (36) menyampaikan, “Kami hanya ingin hidup tenang saja, tanpa ada intimidasi lagi”. Menurut warga, intimidasi kerap kali mereka terima. Puji Retno mengatakan, “Saya harap Komnas HAM bisa konkret membantu perjuangan rakyat mendapatkan haknya”. Menurut warga,ancaman sering datang dari personil Polsuska, bersama pejabat Daop II, mereka memaksa warga untuk segera membongkar tenda dan kios jualan

Mengadu ke Komnas Perempuan

Pemiskinan yang dilakukan negara dan korporasi bisnis adalah proses struktural yang selalu menempatkan rakyat miskin sebagai korban. Penggusuran juga bagian dari pemiskinan itu. Dalam tatanan masyarakat yang masih timpang-jender, pemiskinan tersebut begitu merugikan perempuan terkait akses hak ekonomi.

Rakyat korban penggusuran (yang kebanyakan perempuan) juga mengadukan permasalahannya ke Komnas Perempuan karena kriminalisasi juga akan menyasar ibu-ibu yang sebagian berusia senja.

Indraswari dan Sri Nurherwati dari Komnas Perempuan menyambut hangat kedatangan warga di ruangan pertemuan. Selanjutnya, kedua komisioner Komnas Perempuan tersebut berdialog dengan korban penggusuran yang kebanyakan perempuan. Sumarni (53) yang 1,5 tahun tinggal di tenda menceritakan bagaimana situasi hidup di lokasi bekas penggusuran yang begitu jauh dari menyehatkan. Soal upaya kriminalisasi tersebut, Mahdalena Yuliani mengungkapkan bahwa dirinya merasa terintimidasi dan khawatir, maka dia mengadukan ini ke Komnas Perempuan, meskipun Mahdalena menyatakan akan tetap memperjuangkan haknya atas tanah yang sudah dikuasai lebih dari 20 tahun.

Komnas Perempuan mengatakan menerima pengaduan rakyat Kebon Jeruk, dan akan membahasnya untuk menentukan action apa yang bisa dilakukan sebagai Komnas Perempuan.
(Barr/Nad)

Leave a Reply