SHARE

Bandung, 29 Oktober 2017—Rakyat yang terdampak dan yang akan terdampak penggusuran di Kota Bandung berkumpul dalam Pembukaan Warung Solidaritas Rakyat Kebon Jeruk di Jalan Stasiun Barat, Bandung, Sabtu, 28 Oktober 2017. Mereka yang terdiri dari rakyat Kebon Jeruk, Dago Elos, dan Tamansari, berbagi cerita dan berdiskusi dengan tema “Penggusuran, Persatuan, dan Siasat Melawannya”.

Dalam diskusi itu, pembicara rakyat Kebon Jeruk diwakili Hamdiah, seorang ibu yang tengah hamil dan berada di rumah sakit saat kiosnya digusur PT KAI pada 26 Juli 2016. Rakyat Dago Elos diwakili Asep Maemun, Ketua RW 02 Dago Elos, dan Dodon, pemuda di RW 02 Dago Elos. Sedangkan Rakyat Tamansari diwakili salah satu pemudanya, Ajo. Selain mereka, advokat rakyat Kebon Jeruk Asri Vidya Dewi juga turut jadi pembicara.

Hamdiah jadi pembicara pertama. Ia menceritakan pengalamannya terkait penggusuran di Jalan Stasiun Barat tahun lalu yang dilakukan PT KAI, Polsuska, aparat kepolisian, tentara, dan Satpol PP.

“Ketika itu (saya) sedang di rumah sakit karena sedang hamil yang ketiga. Barang-barang dan baju semuanya gak ada yang terselamatkan. Kakak saya yang mau menyelamatkan barang-barang saya malah digebukin polisi, disangka maling,” cerita Bu Ham, sapaan Hamdiah.

Hamdiah melanjutkan bahwa sebelum penggusuran waktu itu ada warga yang melihat backhoe (alat berat untuk melakukan ekskavasi) dan bilang bahwa jam tujuh pagi listrik tiba-tiba mati.

Rakyat Kebon Jeruk telah melakukan berbagai cara untuk menuntut hak yang telah direbut dari mereka. Seperti mengadu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bandung. “Tapi Pemkot dan anggota DPRD dari Komisi A dan Komisi C tidak melakukan hal-hal yang berarti,” ujar Hamdiah.

Ia kemudian diajak Rosyid, salah satu warga RW 02 Kebon Jeruk, untuk menempuh jalur hukum. Ia pun bersepakat dan bergabung dengan 25 warga yang menempuh jalur hukum, menggugat Pemkot Bandung dan PT KAI secara perdata ke Pengadilan Negeri Klas 1-A Bandung.

Hingga sehari menjelang pembacaan putusan pengadilan, kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadhan, ia membawa anaknya yang ketika itu baru berusia beberapa bulan, menginap di depan pengadilan. Ia dan anaknya sempat mendapat perhatian dari anggota kepolisian yang ketika itu berjaga. Polisi itu menganjurkan agar Hamdiah tidak membawa serta anaknya dengan alasan kasihan.

“Ke mana aja Bapak (polisi) waktu penggusuran terjadi? Baru sok perhatian sekarang,” balas Hamdiah pada polisi malam itu, 29 Mei 2017.

Singkat cerita, pengadilan memutuskan bahwa PT KAI harus membayar uang ganti rugi, total Rp 375 juta, karena terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan.

Bersama rakyat Kebon Jeruk lainnya, Hamdiah kini tengah berusaha memulihkan kondisi perekonomian dengan cara berdagang di lokasi bekas penggusuran yang kini dikuasai para prinsipal.

Asep Maemun dari Dago Elos menjadi pembicara yang kedua. Pertama-tama ia menyambut baik rencana pembentukan aliansi rakyat yang ditindas. Kemudian ia menceritakan kondisi di daerahnya, Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

“Kejadian di Dago dan Kebon Jeruk serupa teka-teki silang. Penderitaannya sama tapi musababnya beda,” ujar Asep.

Ia mengaku bahwa selama delapan bulan ia menjalani persidangan karena digugat pihak yang mengaku keturunan keluarga Muller, pemilik lahan pada zaman kolonial Belanda, dan PT Dago Inti Graha. Ia sendirian mewakili 331 warga Dago Elos melawan gugatan pihak-pihak tersebut.

“Saya di sana (di pengadilan) hanya bisa menerangkan status tanah,” lanjut Asep. Ia pun mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa selama proses persidangan ia kerap dikelabui panitera dan pihak penggugat karena ia tidak didampingi pengacara, sehingga akhirnya kalah.

“Di Dago juga tegas. Siapa mau jadi lawan atau mau jadi kawan! Kami tidak akan meminta kompensasi, kami akan perjuangkan itu (tanah)!” tegas Asep saat menceritakan kondisi terbaru perlawanan rakyat Dago Elos, yang kini didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung untuk mengajukan memori banding.

“Contoh yang baik dari Kebon Jeruk ini bisa kita ikuti,” kata Asep, menutup sesi pemaparannya.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan kondisi Tamansari oleh Ajo. “Pemkot mau bongkar paksa wilayah kami. Kami tetap bertahan,” ujar Ajo. Ia pun mengatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan di Tamansari yang mereka klaim.

Kemudian Ajo menceritakan apa yang telah warga Tamansari lakukan. Mereka sudah melakukan aksi massa dua kali. Namun demikian, belum menemukan kepastian. Yang pasti proses pengukuran yang dilakukan Pemkot telah mengakibatkan salah satu warga Tamansari meninggal dunia.

“Kemarin waktu kami aksi di Balkot, warga kami ada yang meninggal karena merasa terintimidasi saat ada pengukuran paksa. Pihak DPKP3 menakut-nakuti warga. Namun, sekarang kami masih berjuang agar bisa bertahan di tanah kelahiran kami,” terang Ajo.

Saat mengakhiri pembicaraan, Ajo mengatakan bahwa ia bangga dengan perjuangan rakyat Kebon Jeruk dan ingin berkaca darinya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jaringan dan mahasiswa.

“Mereka tidak kami undang tapi tetap datang ke kami dan membantu. Dari kawan-kawan mahasiswa kami jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kami minta doa dan dukungan dari warga dan kawan-kawan atas perjuangan kami. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang baik,” tutup Ajo.

Sebelum masuk sesi diskusi, advokat rakyat Kebon Jeruk Asri Vidya Dewi mendapat giliran berbicara. Ia mengemukakan beberapa persoalan dan keterangan yang mesti diketahui rakyat dan jaringan yang hadir pada kesempatan itu. Kepada rakyat Dago Elos ia mengemukakan bahwa benar rakyat Dago Elos harus berjuang merebut haknya.

“Buat warga Dago Elos, status tanah verponding itu sudah tidak berlaku sejak terbit UU Pokok Agraria tahun 1960,” terang Asri.

Menurutnya, kekuatan warga dan perjuangan di jalur hukum harus seirama. Tapi bukan berarti kekuatan politik warga mengekor pada perjuangan hukum. “Rakyat juga harus mau belajar pada kuasa hukum. Warga juga harus belajar peka pada keadaan dan mulai mengatur siasat di setiap persidangan nanti,” lanjut Asri.

Asri juga mengatakan bahwa setiap advokat yang mendampingi harus melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. “Setiap jalur hukum yang hendak ditempuh, warga atau prinsipal harus dilibatkan secara demokratis. Advokat juga punya kewajiban menjelaskan proses hukum yang kadang penggunaan istilah di dalamnya tidak dimengerti rakyat secara umum,” ujarnya.

Acara dimulai sejak jam 20.00 malam. Sebelum diskusi, rakyat Kebon Jeruk menampilkan beberapa pertunjukan. Mulai dari memutar film dokumenter yang bercerita perjuangan rakyat Kebon Jeruk. Lalu beberapa anak rakyat korban penggusuran di Kebon Jeruk tampil bernyanyi dan ada yang membaca puisi Peringatan karya Wiji Thukul, juga ada penampilan dari Suara Perempuan Kebon Jeruk.

Usai diskusi, acara ditutup oleh penampilan akustik Korsa, band punk antimiliterisme, dan monolog “Batu” dari Farus, seniman sekaligus aktivis di Bandung.

(Nanang/Nad)

Leave a Reply