SHARE

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Kolektif Kota Ternate dan Gerakan Bintang Utara (GBU) menggelar aksi Refleksi Akhir Tahun di Kota Ternate dengan tema “Bangun Persatuan Rakyat dan Mahasiswa, Rebut Demokrasi Sejati untuk Keadilan dan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Ternate” (31/12/17).

Kedua organisasi mahasiswa ini menyerukan 10 tuntutan, di antaranya; Buka demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat tertindas; menegaskan agar pemerintah kota (Pemkot) memberikan tempat yang layak untuk pedagang kaki lima (PKL), stop retribusi, stop intimidasi PKL dan wujudkan keadilan dan kesejahteraan PKL, wujudkan reforma agraria sejati, stop perampasan dan penggusuran tanah petani dengan dalih apa pun, dan hentikan kriminalisasi gerakan mahasiswa dan rakyat, cabut dan hapus Undang-undang penghambat demokrasi rakyat yaitu RUU Kamnas, Perppu Ormas No. 2 tahun 2017, UU ITE, dan UU Penanggulangan Konflik Sosial).

Massa aksi juga menuntut untuk menolak segala bentuk reklamasi; tarik TNI-Polri dari tanah petani; berikan tanah untuk rakyat (Tolak seluruh pertambangan di Maluku Utara); tolak pemekaran otonomi baru, dan juga menekankan agar aparat membebaskan petani Galela yang serta menangkap dan mengadili pelaku kekerasan terhadap petani.

“Seperti tahun-tahun kemarin yang kondisinya tak jauh berbeda, di mana semua orang sontak menyiapkan diri untuk menyambut tahun baru, tahun yang mungkin akan dijadikan ajang melepas kebahagiaan, perlu diingat bahwa tidak ada kondisi masyarakat yang membaik, malah penindasan, diskriminasi, pelecehan, perampasan lahan, pembungkaman demokrasi terus berlanjut,” seru kordinator aksi, Iskandar, sebelum membacakan sikap politik dan tuntutan aksi.

Setelah membacakan tuntutan aksi di depan Dodoku Ali, massa aksi kemudian diarahkan menuju depan Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate. Dalam perjalanan menuju ke kantor RRI Ternate, secara bergantian, massa aksi menyampaikan orasi politiknya.

Sesampainya di Depan RRI Ternate, massa aksi kemudian mulai membentuk bundaran, dengan spanduk dan belasan umbul-umbul aksi lain yang di pegang massa aksi dihadapkan ke depan pertigaan jalan.

“Hal yang sama dialami oleh petani di Maluku Utara, tanah dan hidupnya dirampas. Kita bisa lihat di Taliabu, Gane, Gebe, Maba-Buli,Obi, Malifut-Kao, serta akhir-akhir ini dialami oleh rakyat dan Petani Galela, perampasan tanah oleh perusahaan serta intimidasi oleh aparat TNI-Polri yang bertindak secara sewenang-wenang hingga beberapa petani dipenjarakan dan mendapat kekerasan, yang semua itu justru diamini oleh pemerintahan Jokowi-Jk, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara,” ungkap seorang orator di depan RRI Ternate.

Seusai menggelar di depan RRI Ternate, massa aksi kemudian menuju di Pasar Higienis yang menjadi rute terakhir dari aksi. Seperti biasa, orator bergantian menyampaikan pandangan politiknya.

Sesampainya di Pasar Higienis, massa aksi kemudian berbaris dan di lingkari tali ditengah-tengah jalan berhadap-hadapan dengan ibu-bapak pedagang kaki lima.

Massa aksi menyampaikan persoalan-persoalan PKL di Kota Ternate, di mana kondisi hidup PKL juga kian buruk, tempat penjualan digusur, kesewenang-wenangan Satpol PP dan Dinas Pasar menghancurkan barang jualan, terus menerus ditagih uang retribusi/leo, mematok bayaran tempat jualan, kondisi pasar yang tidak tertata rapi, serta sampah yang berserakan.

Massa aksi juga menyampaikan bahwa seharusnya Pemkot Ternate menyiapkan pelayanan kesehatan terhadap PKL, juga sarana transportasi/mobil pengangkutan barang dagangan untuk PKL, karena sudah termuat dalam Perpres RI No 112 tahun 2007, Permendagri No 20 tahun 2012 tentang penataan barang dagangan (pengelolaan dan pemberdayaan) pasar tradisional yang termuat dalam pasal 6 ayat 1(a) soal sarana transportasi barang dagangan.

“Semua itu seharusnya untuk keadilan dan kesejahteraan PKL Kota Ternate, tapi pemerintah kota dan dinas perhubungan selalu tak menghiraukan, mereka malah menyibukkan diri untuk persiapan pemilihan gubernur dan walikota tahun mendatang. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate tahun 2017 mencapai 1,31 triliun rupiah atau kurang lebih seribu miliar sekian digunakan untuk apa? Maka tak layak nasib PKL seperti demikian,” ungkap Rudhy Pravda saat berorasi di depan Pasar Higienis.

Situasi objektif saat ini, tentulah kita tidak bisa tertipu dengan kebohongan dan pembodohan itu, juga harus belajar pada pengalaman masa lalu, dan menentukan masa depan lebih baik.

Karena pemerintahan hari ini, Jokowi-JK dan Pemerintahan Provinsi serta Kota Ternate, senyatanya tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat harus bisa melawan dengan kekuatan dari bawah atau kekuatan alternatif rakyat itu sendiri.

Massa aksi juga mengajak agar rakyat tertindas dari berbagai lapisan harus bersatu, dengan kekuatan dan alatnya sendiri, rakyat harus berorganisasi agar tidak mudah dibodohi dan dibutakan persoalan politik dan sejarah.

Hanya persatuan rakyatlah yang bisa mewujudkan cita-cita untuk keadilan dan kesejahteraan (ajn/nad).

Leave a Reply