SHARE
Sumber: Militerisme di Indonesia untuk Pemula (tanpa tahun)

Oleh Abdul Hamid

Tinjauan buku Militerisme di Indonesia untuk Pemula (tt)

“Militer bukanlah sekadar prajurit.” Papar Jenderal Sudirman di suatu hari. Militer itu punya otonomi dan kedaulatan tertentu, begitu tambahnya. Sementara itu, pengamat militer Indonesia Harold Crouch mengatakan, “Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer semata.”

Sejarah militer Indonesia adalah tentang kecongkakannya. Tabiat itu yang mengantarkannya pada rasa kecewa terhadap sipil yang mengurus perjalanan kemerdekaan lewat jalur diplomatik. Mereka tak terima itu, karena merasa berjuang lebih mati-matian dengan perang fisik, bukan duduk ngobrol di balik meja. Atas dasar kekecewaan itu, mereka menolak gencatan senjata pada 1949. Dalihnya, kemerdekaan itu mesti lewat perang fisik, bukan mengemis lewat jalan diplomatik.

Sejarah militer adalah sejarah kesombongan dan keserakahannya. Buktinya lewat tulisan sejarah versinya, yang mendominasi jasa militer dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sementara keserakahannya dibuktikan dengan kekuasaan yang didudukinya selam 32 tahun.

Dalam waktu terpisah dengan perkataan Jenderal Sudirman di atas, AH Nasution berkata pada suatu hari tahun 1962, “[…] selain merupakan instrumen Negara maupun Revolusi, anggota TNI juga merupakan seorang Warga Negara Republik Indonesia dan seorang pekerja, yang di samping kewajibannya sebagai instrumen keamanan negara harus menyumbangkan jasanya dalam setiap bidang: ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya; pendeknya dalam setiap sektor kehidupan sosial….” (hal 52)

Sebelum pintu Demokrasi Terpimpin dibuka, AH Nasution menyarankan Presiden Sukarno agar tidak menggubris Sidang Konstituante. Dekrit Presiden tak sengaja melahirkan Dwifungsi ABRI. Militer mulai menjadi sekrup birokrasi pemerintah, sepertiga Kabinet Kerja era Demokrasi Terpimpin, adalah tentara.

Awalnya proyeksi tentara yang bukanlah “sekadar” prajurit itu tak berkutik dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal, birokrasi yang sarat sekali peran sipilnya. Namun di kemudian hari, saat UUD 1945 diberlakukan kembali, kemudian lahirlah Demokrasi Terpimpin, hasrat tentara untuk main di gelanggang politik pun terbuka secara konstitusional.[1] Sementara itu, dwifungsi ABRI tersebut tidak lahir sejak pendirian Republik Indonesia, cikal bakalnya lahir dari pikiran Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal TNI Dr. TB Simatupang, dan Jenderal AH Nasution (hal. 46).

Selain sistem demokrasi liberal, PKI juga ikut menghalangi realisasi dwifungsi ABRI. Karena partai komunis tersebut yang mampu meraih perhatian rakyat. Ditambah lagi, Sukarno lebih condong kepada PKI. Sementara itu, kebijakan Sukarno tentang Demokrasi Terpimpin bermaksud untuk mengakomodir semua pihak, sipil maupun militer, agar sama-sama bisa aktif di panggung politik. Namun, Sukarno justru tumbang karena kebijakan tersebut, walau sebelumnya pernah was-was terhadap mimpi buruk itu.

Dwifungsi ABRI itu kemudian merasuki sejarah NKRI, menyumbang praktik politik yang tak ramah-sipil. Dengan dasar jargon itulah ABRI bisa menjadi gubernur, bupati, menjadi pengurus lembaga sosial, olahraga, dan jabatan-jabatan lainnya. Sementara itu, sipil dipersempit ruang gerak politiknya. Hal ini yang kembali merepresentasikan bagaimana congkaknya militer, ia seakan menepuk dadanya di hadapan sipil sambil berucap, “Biar saya yang ambil alih, karena kalian tidak akan becus!” Celakanya, saat ada sipil yang mengajak dialog, mulut militer bungkam, mulut senapannya yang menjawab. Sekali lagi, bukan dengan mulutnya, apalagi hati nuraninya.

ABRI merasa percaya diri untuk memimpin negeri karena punya pengalaman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa berjasa dalam perang revolusi melawan Belanda, penumpasan pemberontakan komunis 1948, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, pemberontakan daerah PRRI/Permesta, dan kudeta PKI 1965 (hal. 53). Sehingga saat ABRI berkuasa selama 32 tahun, sejarah Indonesia diisi dengan narasi perang fisik melulu. Padahal, sebelum perjuangan bersenjata, saat politik etis berlangsung, embrio perjuangan merdeka itu muncul dari orang-orang sipil pribumi yang terpelajar, seperti Boedi Oetomo, dan beberapa perserikatan lain (misalnya, Sarekat Islam, red.). Selain itu, tanpa ada peran sipil pada 1946, kemungkinan militer Indonesia akan kelabakan menghadapi Belanda yang siap berangkat untuk menggempur Indonesia. Penggalan sejarah itu terangkum dalam film Indonesia Calling, film yang menceritakan buruh-buruh di sebuah pelabuhan di Australia—tempat kapal-kapal Belanda bersandar—melakukan pemogokan sehingga kapal pengangkut prajurit dan senjata militer Belanda yang akan berlabuh ke Indonesia tertahan.[2]

Ali Murtopo berpidato; “Dari sejarah negara kita, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya berkat keberadaan ABRI-lah maka perpecahan yang mengarah pada kehancuran negara kita beberapa kali dapat dihindarkan… ini karena ABRI mempunyai kemampuan dan tradisi untuk mengatasi ideologi-ideologi dan kepentingan-kepentingan kelompok, yang menjadikannya pemimpin negara ini (hal. 54).”

Entah ”kehancuran negara” seperti apa yang dimaksud Ali Murtopo. Karena menurut fakta sejarah, militer justru yang melakukan penghancuran pada negara. Tentara terlibat dalam pertumpahan darah di beberapa belahan negeri Indonesia. Seperti peristiwa di Dili 12 November 1991, 12 September 1984, Peristiwa Semanggi I 11–13 November 1998, Semanggi II 24 September 1999, dan berbagai tindakan agresi militer di Daerah Operasi Militer seperti di Papua dan Aceh. Sialnya, pertumpahan itu dibanggakannya, sebagai jasa melawan para separatis. Lebih sial lagi, oknum yang terlibat saat itu tak kunjung dihisab hingga kini.

 

Merindukan militer?

Beberapa rakyat Indonesia, khususnya para baby boomer merindukan Orde Baru. Rindu ini dianggapnya biasa, bahkan tidak main-main, mereka rindu berat! Saya pribadi tidak bisa merindukannya. Boro-boro rindu, bertemu secara sadar juga belum pernah. Mau merindukan apa?

Bagimu yang rindu, saya mengerti, bagaimana gaya hidup Orde Baru telah merasuk dan mendarah daging dalam kehidupanmu. Orde Baru sudah menjadi kebudayaan. Kau pasti rindu pada harga kebutuhan hidup yang murah, kehidupan negara yang stabil, tak gaduh seperti sekarang. Namun sayang sekali, rindumu tak melibatkan kenyataan lainnya tentang Orde Baru. Yakni bagaimana kita mesti memakai pakaian sekolah yang seragam, sampai berpikir pun harus seragam. Dampaknya, sebagian dari akal sehatmu yang punya keberagaman tak difungsikan, dan kita akan menerjemahkan kesatuan Indonesia sebagai yang tunggal, bukan plural. Kalau masih rindu, kau sedang merindukan kebodohanmu. Pada titik ini, saya tidak mengerti kenapa kau mesti rindu.

Saya selalu berasumsi bahwa kebodohan orang Indonesia hari ini adalah warisan Orde Baru. Karena rezim itu yang telah memutuskan generasi cemerlang Indonesia, dan telah mendominasi kehidupan kita selama 32 tahun, sehingga bisa leluasa mencekoki cara berpikir bodoh pada generasi selanjutnya. Saya meyakini, Indonesia tidak akan bisa merdeka dari Belanda lewat generasi didikan Orde Baru. Di zaman bergerak[3] dan setelahnya sampai 1965, Indonesia siap menjadi kupu-kupu, sialnya Orde Baru datang mengubahnya jadi ulat lagi. Maka tak heran, kesadaran politik hari ini paling banter bergaya “pengkultusan” pada pemimpinnya. Pengkultusan itulah yang tertanam dalam pikiran prajurit kepada komandannya. Kalau sudah dikultuskan, tak ada celah untuk kritik, kalau sudah demikian, tak akan ada kemajuan, karena hanya bisa ditempuh lewat jalan pikiran yang dialektis.

Akhirnya saya sadar, bahwa yang dilakukan militer itu jahat!**


[1] Khususnya fungsi ABRI dalam sosial politik, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945, dimantapkan lagi dengan ketetapan MPRS/MPR, yaitu selam Demokrasi Terpimpin dalam (lampiran A) TAP MPRS no.II/MPRS/1960 (hal. 46).

[2] Indonesia Calling (1946) adalah film besutan Joris Ivens. Bisa ditonton di sini: https://youtu.be/iAzfM9cQvZQ.  Ariel Heryanto menguraikan penggalan sejarah ini dalam: https://www.youtube.com/watch?v=ejEjVA29lls.

[3] Istilah dari Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak (1997).

Leave a Reply