SHARE
Aksi Pengawalan Sidang Kedua Kasus Kriminalisasi Aktivis Sumber: IG @sukoharjo.melawan.racun

Pembebasan.org, Semarang – Sidang kedua bagi korban pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT RUM digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada hari Kamis (31/5) dengan agenda pembacaan eksepsi. Mohammad Hisbun Payu, Brilian Yosef Nauval, dan Sutarno didakwa telah melakukan tindak pidana perusakan fasilitas PT Rayon Utama Makmur dengan melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP atau Pasal 406 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sukemi Edi Susanto dan Kelvin Ferdiansyah Subekti didakwa dengan Pasal 187 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 170 juncto Pasal 55 ayat 1 tentang pembakaran dan perusakan. Sidang Kedua dilakukan terpisah sebagaimana Sidang Pertama dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sigit Haryanto.

Maya Latifahsari selaku penasehat hukum para terdakwa yang tergabung dalam Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Pencemaran meminta pada Hakim agar menilik kembali kasus tersebut.

Dalam sidang eksepsi, Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Pencemaran menyoal kewenangan relatif pengadilan, bahwa PN Sukoharjo lebih berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ketimbang PN Semarang. Pengalihan kewenangan ini, menurut tim kuasa hukum terdakwa, telah bertentangan dengan asas trilogi peradilan yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang ringan. Jarak berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh banyak pihak, baik itu Jaksa Penuntut Umum, pun saksi, keluarga terdakwa, serta warga terdampak pencemaran PT RUM yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Juga kendala teknis yang timbul akibat pengalihan kewenangan ini, dirasa akan berkontribusi terhadap lama persidangan.

Dalam Eksepsi, Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Pencemaran juga menganggap bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Surat Dakwaan tersebut dianggap tak jelas, teliti, maupun cermat, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak diterima.

Selain itu, Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Pencemaran juga mengajukan agar Majelis Hakim menghentikan proses persidangan, membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan merehabilitasi nama baik terdakwa, serta membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara kepada negara.

Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Pencemaran, serta warga korban pencemaran beranggapan bahwa kelima orang tersebut bukanlah pelaku tindak pidana, tapi korban pencemaran lingkungan. (Nad)

Leave a Reply