SHARE

[ Tri Sutrisno ]

Sewaktu aku duduk di Sekolah Menengah Atas, tak sedikit di antara teman-teman sebayaku yang berkeinginan menjadi seorang tentara. Sampai-sampai ada yang sudah berpenampilan layaknya seorang tentara. Dari gaya potongan rambut yang cepak, hingga gaya berpakaiannya; menggunakan sepatu PDH tentara-tentaraan dan tas ransel ala militer, biar jalannya prok, prok, prok. Selain gaya penampilan, yang membuat aku heran adalah mereka mengadopsi sikap-sikap seorang tentara yang doyan kekuatan fisik atau kekerasan untuk sekedar menunjukkan kehebatannya. Tegap, jantan, macho. Penuh dengan ilusi maskulinitas. Dan anehnya, mereka selalu bangga dengan tampilan macam begitu.

Aku sering berfikir dan bertanya-tanya, kenapa fenomena-fenomena itu bisa terjadi. Karena selain di sekolah, fenomena itu juga terjadi di masyarakat secara umum. Di pelosok-pelosok, orang tua seakan bangga jika anak perempuannya berkawin dengan militer. Juga jika ada anggota keluarga yang jadi militer, seolah sudah begitu dipandang, juga (sebenarnya) ingin ditakuti. Dan ternyata seperti yang dikatakan Karl Liebknecht dalam Militerisme dan Anti Militerisme melihat bahwa militerisme adalah fenomena yang mengakar dalam tatanan masyarakat berkelas, dan ia bersifat adaptif; mampu menyesuaikan diri ke dalam berbagai bentuk tatanan masyarakat yang serupa. Semuanya tergantung pada kondisi alam, politik, sosial, dan ekonomi dari suatu negara. Lebih dari itu, militerisme merupakan tanda kehidupan yang terpenting dan terkuat, karena ia mengekspresikan diri—naluri paling mendasar—yang dimiliki oleh suatu kelas, budaya, dan bangsa, dengan cara yang khusus, paling terkonsentrasi dan terkuat.

Lebih lanjut Liebknecht menjelaskan, dalam tatanan masyarakat berkelas, kelas penguasa akan menggunakan instrumen-instrumen suprastrukturnya untuk melakukan dominasi sosial. Tujuannya adalah agar kepentingan kelas penguasa tidak terganggu. Beberapa institusi-institusi dibangun untuk mendukung kepentingan dominasi sosial; sekolah, kepolisian, lembaga hukum, tempat-tempat ibadah, hingga mesin-mesin politik berupa legislatif dan juga yang digunakan sebagai perangkat eksekutif dibangun sedemikan rupa. Kepolisian dan lembaga hukum adalah dua institusi yang bekerja dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Sedangkan sekolah berfungsi untuk memberikan ilusi-ilusi kepada para murid agar kesadaran-kelas tidak tumbuh. Di sisi lain, tempat-tempat ibadah sangat efektif membangkitkan nafsu dan gairah akan nikmatnya surga bualan dan menanamkan ketakutan terhadap siksa neraka. Namun instrumen-instrumen itu belum cukup sepenuhnya memastikan dominasi sosial. Maka digunakanlah senjata untuk memastikan. Yang kemudian, bertransformasi menjadi tentara, yang mempunyai wewenang khusus untuk menguasai senjata.

Militerisme di Indonesia: Orde Baru dan Tentara

Di Indonesia, militerisme memiliki sejarah yang berdarah-darah saat tentara digunakan sebagai mesin politik untuk dominasi sosial. Jika tentara menghendaki, maka semuanya harus berkata “siap”. Dalam komik Militerisme Indonesia untuk Pemula, semuanya dikemas secara jelas bagaimana buruknya sepak terjang militer dalam hal bantai membantai manusia, menguasai kancah politik praktis, hingga sebagai centeng pengaman modal.

Rezim Orde Baru Soeharto berhasil membungkus kekerasan (militerisme) menjadi budaya politik. Orde Baru yang didukung oleh tentara, membangun sistem dari atas. Membangun negara menurut visi dan misi politik-kroni Cendana (baca: Asal Bapak Senang). Ini adalah salah satu bentuk praktek budaya kekerasan yang dilakukan oleh Orde baru. Bagaimana demokrasi dibuang ke keranjang sampah. Partai-partai politik dihancurkan, tingkat partisipasi politik dikendalikan dengan massa mengambang. Siapa yang ikut dalam sistem, langsung dikooptasi dan dikuasai.

Tak cukup sampai di situ, “Orde Baru juga mengidentifikasi berbagai macam kelompok dalam kategori-kategori. Yang dijadikan surat ijin bebas memukul. Seperti munculnya cap PKI, ekstrim kiri, ekstrim kanan, dan bahkan sampai pada munculnya julukan ekstrim tengah”. (Militerisme Indonesia untuk Pemula, hal 29). Hal-hal itu membuka peluang militer mendapatkan tempat dan kesempatan merealisasikan konsep kekerasan dan kekuatannya. Berbagai bentuk kekerasan sistemik itu dapat terlihat pada pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Papua, Timor Leste, serta bentuk-bentuk operasi militer lainnya dengan mengatasnamakan berbagai konflik di masyarakat. Bentuk kekerasan itu diamini dengan dalih menjaga persatuan bangsa dan menyelamatkan Rakyat.

Benarkah tentara menyelamatkan Rakyat? Seperti yang dilansir World Watch dalam Conflict and Peacemaking in Aceh: A Chronology, saat DOM Aceh diperkirakan 9.000-12.000 manusia telah menjadi korban dalam operasi militer tersebut. Sebagian besar yang menjadi korban adalah warga sipil. Demikian halnya dengan Timor Leste, CAVR (Commision for Reception, Truth and Reconcilition) melaporkan korban kematian terkait konflik di Timor Leste setidaknya berjumlah 102.800 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 18.600 orang dibunuh atau hilang, dan sekitar 84.000 orang meninggal karena kelaparan dan sakit parah. Angka-angka korban kekerasan militer itu tidaklah sedikit. Bisnis tentara dengan kekerasannya harus dapat dilihat kepentingan-kepentingan tersembunyi di baliknya. Aceh misalnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dijadikan dalih hingga tentara merasa perlu menerapkan DOM. Di sana tidak hanya tersembunyi kuburan massal rakyat, melainkan juga berbagai kekayaan alam seperti minyak, ladang dan gas bumi. Demikian pula Timor Leste. Yang ada di sana bukan hanya klandestin anti integrasi, melainkan juga kayu cendana, marmer, maupun minyak bumi. Agar tak terjadi kecurigaan, dicarilah alasan karena soal keamanan dan sejenisnya, hingga militer bisa masuk leluasa menguasai daerah tersebut. Militer yang seharusnya menjaga stabilitas bangsa dan negara itu, justru mereka yang melakukan berbagai upaya destabilisasi demi keuntungan kelas penguasa agar akumulasi kapital berjalan mulus.

Tumbangnya Orde Baru dan Sisa-sisa Militerisme

Selama 32 tahun Soeharto memimpin, praktek-praktek militerisme selalu digunakan sebagai panglima politik. Budaya kekerasan dalam bentuk penyeragaman dalam segala hal dilakukan. Mulai dari sekolah-sekolah, RT/RW, hingga ranjang diatur oleh tentara.

Gerakan rakyat tahun 1998 yang dipelopori oleh Partai Rakyat Demokratik telah berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang korup dan militeristik. Kran-kran demokrasi berhasil dibuka. Kebebasan berkumpul, berdiskusi, dan berpendapat yang tak bisa terjamah oleh masyarakat sipil kini bisa dinikmati. Namun kemenangan kecil gerakan rakyat 98 ternyata belum sepenuhnya berhasil mengebiri militerisme yang telah mendarah daging di dalam Orde Baru. Komando teritorial yang dijadikan oleh Orde Baru sebagai alat legitimator agar tentara bisa mengintervensi sektor-sektor sipil pun masih berdiri dengan kokoh dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Dan sekarang gejolak-gejolak kebangkitan militerisme mulai hadir dan nampak secara terang-terangan. Militerisme yang digunakan kelas penguasa sebagai instrumen melakukan dominasi sosial ternyata dianggap ampuh. Diterbitkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, RUU Keamanan Nasional serta RUU Anti Terorisme yang syarat dengan kepentingan militer agar bisa masuk ke ranah sipil. Belakangan juga kita saksikan bagaimana manuver-manuver politik tak terduga dari panglima TNI, Gatot Nurmantyo, yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menonton film Pengkhianatan G30S karya Arifin C. Noer. Dan tak boleh dilupakan bahwa sebagian orang Indonesia masih bangga jika menjadi bagian dari militer dan juga masih ada sedikit rindu akan kepemimpinan seorang militer. Tentu itu sebuah ‘rindu yang terlarang’. Bagaimana mungkin merindukan pemerintahan yang berkuasa dengan cara membunuh rakyat. Kekuasaan junta, dimanapun, akan menghadirkan ancaman kemanusiaan dan, secara politis, jauh lebih sulit digulingkan. Ong Hok Ham pernah berpesan (sedikit kesal) pada Soe Hok Gie bahwa kediktatoran militer jauh lebih berbahaya ketimbang kediktatoran sipil. Ilusi kepemimpinan militer adalah kesalahan. Ilusi itu tumbuh secara laten dan dogmatik sejak Orde Baru dengan menyajikan kesimpulan bahwa supremasi militer harus berada di atas supremasi sipil. Kesimpulan itu pernah hidup di tahun 50an ketika Hatta menjalankan program Re-Ra yang memisahkan mana tentara ‘sekolahan’ dan mana rakyat bersenjata. Seolah-olah, tentara sekolahanlah yang punya andil besar atas perjuangan kemerdekaan 1945. Hasilnya, rakyat yang turut angkat senjata disingkirkan karena bukan bagian dari pasukan yang mengenyam pendidikan militer.

Mau-tak-mau konsolidasi membangun perlawanan terhadap militerisme harus terus dilakukan karena sudah banyak orang yang tidak peduli dengan permasalahan ini. Mendesak agar komando teritorial dibubarkan atau militer kembali ke barak adalah sebuah keniscayaan. Karena dengan demikian, akan memunculkan negara dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Kita telah belajar dari sejarah, bagaimanapun, bermain politik dengan senjata sebagaimana Orde Baru, akan mengundang bahaya yang besar. Jika militer segera tak dibarakkan maka ia akan mengundang kekuasaan yang otoriter, represif, yang maunya menang sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum, dengan menjadi militer atau tentara adalah menjadi penguasa. Memiliki senjata, menakuti orang semaunya, pokoknya…pokoknya menangan. Tak khayal, sebagian besar dari masyarakat sipil pun ingin menjadi bagian dari militer. Maka janganlah heran jika melihat sipil menggunakan seragam loreng dengan warna yang saling menabrak satu sama lainnya, dengan tanda-tanda pangkat prajurit yang tak lebih mirip dari seorang badut. Ormas cupet yang pandangan nasionalismenya sempit-minta-ampun juga sama. Seragamnya loreng, meski berwarna coklat, oranye, hijau-terang, yang penting loreng.

Ada gunanya kita mengutip kembali nyanyian para mahasiswa yang memperjuangkan reformasi dengan turun ke jalan sekaligus menjadi korban militer yang katanya, penjaga persatuan dan penyelamat Rakyat itu: “Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Tidak berguna/Bubarkan saja/Diganti Kamra/Ya sama saja/Lebih baik diganti pramuka/Naik bus kota tak pernah bayar/Apalagi makan di warung tegal…. .

Kaum militeris telah menderita kerusakan nurani. Dengan watak dan perilakunya; tidak mau kalah, robotik, dan selalu berfikir cepat. Penggalan kisah fiksi berikut cukup relevan untuk kaum militeris:

Di sebuah pasar, ada kios menyajikan jualan otak, dari otak sapi, kerbau, kambing bahkan manusia. Di daftar harga yang tertempel pada bagian otak manusia, ada bermacam harga. Tapi ada yang paling mahal. Seorang juru masak miskin dari keluarga aristokrat bertanya, “Ini otak apa, kok mahal sekali?” Pedagang menjawab dengan yakin, “Otak militeris“. “Kenapa bisa mahal sekali?“, sahut juru masak keheranan. Sambil mengibas kertas pengusir lalat, pedagang menjawab, “Karena otaknya masih orisinil, nggak pernah dipakai“.

Sekarang terserah anda, mau jadi sipil yang militeris atau militer yang sipilis? Bagi saya, dua-duanya enggak banget. Baik dalam perspektif life style, budaya pop dan pemikiran ilmiah. Nggak gaul banget pokoknya. Nggak milenial lahir-batin.

Leave a Reply