Home / Rakyat Melawan / Mahasiswa / SK Skorsing Rektor Tel-U Melanggar HAM, Merusak Demokrasi: Cabut!

SK Skorsing Rektor Tel-U Melanggar HAM, Merusak Demokrasi: Cabut!

PEMBEBASAN.ORG (10/4/2017); Komite Rakyat Peduli Literasi (KRPL) menggelar konferensi pers di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jalan Latuharhary, No. 4-B, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Sugeng Teguh Santoso, S.H dan Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H, dari Tim Advokasi Kebebasan Literasi menemui komisioner Komnas HAM untuk menyerahkan surat laporan pelanggaran HAM. Konteks yang mendasarinya adalah keputusan rektor Universitas Telkom yang mengeluarkan SK skorsing terhadap tiga mahasiswanya. Pengacara ditemui oleh ketua Komnas HAM, Nur Kholis, dan Imdadun, komisioner Komnas HAM.

Dalam pertemuan, Komnas HAM mengatakan bahwa aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan research dan akademik tidak bisa dilarang oleh aturan apapun. Komnas HAM juga akan menindaklanjuti laporan dari Sugeng Teguh Santoso, Asri Vidya Dewi dan tim pengacara korban skorsing. Langkahnya, menurut Imdadun, akan melayangkan surat pada Kemenristekdikti, membahasnya bersama Forum Rektor Indonesia, dan meminta keterangan ke pihak kampus Universitas Telkom.

Tentang permasalahan di Universitas Telkom yang diawali dengan pemberangusan buku kemudian keluarnya keputusan skorsing, KRPL menganggap bahwa ini belum selesai meski sudah ada proses mediasi antara rektorat dan korban. Juga ada sodoran-sodoran penyelesaian skorsing dari pihak rektorat dengan pamrih (bersyarat) macam-macam, berikut tak adil bagi demokrasi. Bahkan satu mahasiswa korban masih menjalankan skorsingnya.

KRPL menilai, “SK Skorsing yang sudah dikeluarkan rektor itu produk yang ngawur dan keliru. SK-nya anti demokrasi, menciderai kebebasan akademik. Dan karena SK-nya anti demokrasi maka, harus dicabut. Meski dua mahasiswa sudah selesai masa skorsingnya, yang kami tuntut adalah pencabutan SK yang anti demokrasi itu”. Dalam konferensi persnya, jubir KRPL melanjutkan, “Kami memperjuangkan ini agar tidak terulang lagi pelarangan-pelarangan aktifitas literasi di kampus, termasuk seminar dan diskusi wacana kiri. Yang dilakukan Yahya Arwiyah dan rektor adalah preseden buruk sekali bagi demokrasi”.

Di akhir konferensi pers, Barra (jubir KRPL) menegaskan tuntutan bahwa, “Yahya Arwiyah (Purek IV) dan rektor harus meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, aktivis pro demokrasi dan pegiat literasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka harus turun dari jabatannya.”  (Ans)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top