SHARE

 

Statemen Dukungan Terhadap Aksi Memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli dan Penentuan Nasib Sendiri Oleh Aliansi Mahasiswa Papua

Kepada rakyat Papua yang memahami bahwa melawan adalah cara yang paling absah digunakan untuk berperang menghapus penjajahan, kolonisasi dan kekerasan;

James Moffet, pemilik Freeport, pernah membuat sebuah ungkapan kekaguman: “potensi di Papua hanya bisa dibatasi oleh imajinasi”. Pernyataan tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa proses eksploitasi Freeport tak akan bisa dihentikan. Akan tetapi, kekaguman pemilik perusahaan tambang di Papua (dan yang diuntungkan olehnya) ditunjukkan dengan menekan kemanusiaan pada batas terendah. Begitu biadab.

Karena kepentingan modal itulah, wilayah Papua dikendalikan secara paksa melalui program operasi militer untuk menumpas berbagai gejolak perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di bumi Papua.

Papua, pintu gerbangnya dibuka oleh perjanjian yang hanya ditandatangani 1.022 rakyat Papua (hanya 1% dari keseluruhan), itupun berada di bawah ancaman senjata tentara untuk dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia di tahun 1969, lalu, tamu dari luar masuk membawa legitimasi berupa perjanjian yang dipaksakan; membawa senjata, berbaju loreng, melakukan persekusi, membunuh, merusak tanah Papua, mengusir tetua adat, mendorong masyarakat adat di ambang batas jurang, terlibas pembangunan.

Di bawah bayang-bayang teror dan operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua, pada tanggal 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay – Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat“ oleh Zeth Jafet Rumkorem selaku presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Berbagai operasi militer terus dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua. Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua di depan muka umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua maupun rakyat sipil di tanah Papua.

Kemerdekaan adalah “Hak Segala Bangsa”, begitu pula yang dinyatakan Deklarasi Universal HAM yang menjamin hak-hak individu, juga berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif dimana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.  Namun yang dirasakan oleh rakyat Papua dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya berkebalikan dengan narasi yang dituliskan pemerintah Indonesia. Persekusi terhadap anggota KNPB, kekerasan TNI-Polri dalam demonstrasi damai rakyat Papua, menggeledah secara mal-prosedur ke dalam asrama-asrama mahasiswa Papua di Semarang, Jogjakarta, Bandung, dll. Juga pembunuhan-penembakan penduduk Papua yang dituduh separatis. Terbaru adalah penangkapan lebih dari 1000 orang Papua dalam aksi damai.

Tindakan represif aparat (TNI-Polri) terhadap aksi-aksi damai yang digelar rakyat Papua semakin menjadi-jadi, puluhan aktivis dan rakyat Papua ditangkap hanya karena membagi-bagikan selebaran aksi, ribuan massa rakyat Papua ditangkap di beberapa kota dan kabupaten. Penyiksaan, penganiayaan bahkan pelecehan dilakukan aparat terhadap rakyat Papua yang diamankan saat menggelar aksi damai.

Berikut beberapa data penangkapan dan pembungkaman terhadap demokrasi di ruang publik dan ruang akademik yang dilakukan aparat gabungan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir (April-Juni 2016):

  • Penangkapan terhadap 54 Aktivis KNPB, Mahasiswa dan Rakyat Papua pada tanggal 28-30 April 2016, saat membagi-bagikan selebaran seruan aksi damai di Jayapura, Abepura, Sentani dan Yahukimo.
  • Penangkapan terhadap 13 Mahasiswa Uncen saat menggelar aksi damai menuntut pemerataan biaya pendidikan dan UKT di lingkungan kampus, pada tanggal 27 April 2016 di Abepura.
  • Penangkapan massal terhadap 2000an aktivis, mahasiswa dan rakyat Papua pada tanggal 2 Mei 2016 saat menggelar aksi damai di beberapa kota dan kabupaten di tanah Papua.
  • Penangkapan terhadap 75 aktivis, mahasiswa dan rakyat Papua saat membagikan selebaran seruan aksi di beberapa kota di Papua, pada tanggal 28 – 30 Mei 2016.
  • Penangkapan terhadap 597 orang massa aksi dan aktivis KNPB saat menggelar aksi damai pada tanggal 31 Mei 2016, dan 7 orang mahasiswa Papua di Manado, Sulawesi Utara saat menggelar aksi yang sama.

Menjelang aksi damai yang akan digelar oleh rakyat Papua bersama KNPB pada tanggal 15 Juni 2016, penangkapan kembali dilakukan oleh aparat, setidaknya sejak tanggal 10 hingga 13 Juni, dilaporkan sebanyak 99 orang aktivis, mahasiswa dan rakyat Papua ditangkap hanya karena membagi-bagikan selebaran akasi di beberapa tempat di Papua. Tidak hanya melakukan tindakan represif, guna menghindari dugaan pelanggaran HAM, militer mulai menghidupkan milisi-milisi reaksioner yang diback-up langsung oleh militer, seperti BARA NKRI, Barisan Merah Putih (BMP), Pemuda Pancasila dan berbagai ormas lainnya, yang mayoritas massanya adalah orang non Papua, guna melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua. Sumbu ledaknya diarahkan agar terjadi konflik antara sipil (pribumi dan pendatang) di Papua.

Penculikan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan misterius terhadap orang asli Papua semakin marak terjadi di berbagai kota di Papua. Di Jayapura saja, dilaporkan hampir setiap hari ditemukan 4-5 jenasah orang asli Papua di RSUD Jayapua, dengan luka yang rata-rata hampir sama.

Semakin meningkatnya represi terhadap masyarakat Papua, dihadangnya demokrasi, dan brutalnya aparat maka tuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua adalah hal yang mendesak. Sehingga kami, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menyatakan sikap:

  1. Mengecam tindakan represi aparat terhadap masyarakat Papua dan aktivis KNPB;
  2. Dukung ULMWP menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG);
  3. Tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua;
  4. Tutup seluruh perusahaan asing yang ada di Papua, dan;
  5. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Tepat ketika titik api kemerdekaan hendak dipadamkan, pada saat itulah kemerdekaan harus dimaknai dan direbut, dengan alat persatuan, solidaritas antar gerakan rakyat dan membangun gagasan-gagasan revolusioner sebagai satu-satunya jalan keluar yang paling memungkinkan bagi pembebasan rakyat Papua.

Selamat beraksi, kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua. Rapatkan barisan dan bangun persatuan.

Demikianlah, kami menyampaikan statemen dukungan terhadap perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Papua Barat yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Dan kami menyatakan mendukung perjuangan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Salam juang, terus berkobar! Wa, wa, wa.

Jakarta, 30 Juni 2016

Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)

Ketua Umum

Rahman Ladanu

Sekretaris Jenderal

Samsi Mahmud

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here