SHARE
Aksi menolak RUU Kamnas di Jakarta, 5 Oktober 2015. Sumber foto: Aktual.com

Oleh Belum Mati

Ketika berkunjung ke Bandung pada 14 Oktober 2017 kemarin, saya bertemu dengan salah satu pentolan grup band Korsa, Tri Sutrisno. Band itu didirikan oleh beberapa anak Bandung untuk mengampanyekan bahaya militerisme. Waktu ngobrol dengan Tri Sutrisno, saya tertawa sekaligus merasa bahwa jargon bandnya, “Tentara ke barak, rakyat sans,” ada benarnya juga.

Apa yang dibilang Tri memang relevan. Kalau tentara kembali ke barak dan tidak mencampuri urusan sipil, maka sudah pasti rakyat akan lebih sans (baca: santai). Karena institusi pemerintah yang kerap merepresi rakyat saat membela tanahnya, membubarkan diskusi pelurusan sejarah Indonesia, memukuli mahasiswa yang berdemonstrasi, setidaknya akan berkurang.

Tentunya, jika tentara kembali ke barak, tentara tak bisa lagi melindungi pabrik-pabrik perusak alam Indonesia. Lebih sans, kan? Kita bisa bebas mengemukakan pendapat dan lebih bebas nongkrong di Warung Kopi Bu Tin sambil diskusi soal kejahatan Pak Harto, Pak Bowo, dan Pak Anto.

Tentara yang sering mencampuri urusan sipil memang selalu bikin pusing. Lebih pusing daripada mencari tahu penyebab Nobita dalam film Doraemon yang gak naik-naik kelas. Selama tentara masih mencampuri urusan sipil, maka satu-satunya yang mudah di negeri ini adalah menghafal mars Perindo.

Rekam jejak tentara membungkam gerakan rakyat memang sudah terlalu banyak. Mulai dari Genosida 1965-66, Pepera 1969, Operasi Seroja di Timor Timur, Peristiwa Talangsari di Lampung, serta pembunuhan Marsinah dan Munir. Yang terbaru, represi tentara terhadap kawan-kawan aktivis mahasiswa yang melakukan aksi mendukung hak menentukan nasib sendiri bangsa Papua di Palu dan Ternate. Ada yang bisa menghitung jumlah korbannya? Menurut saya, tidak ada yang bisa menyebutkan angkanya secara pasti, kan masih banyak yang hilang dan tidak diketahui tempat keberadaan mereka. Ngeri, Cuy.

Kehadiran tentara Indonesia di tengah-tengah kehidupan sipil memang mengerikan. Saking mengerikan, untuk menggambarkan represi tentara atas rakyat Papua, Om Filep Karma sampai bikin buku berjudul Seakan Kitorang Setengah Binatang. Ada-ada saja Om Filep ini. Masak iya mereka (orang-orang Papua, -Red.) setengah binatang? Memang standar penilaian yang Om Filep gunakan apa sih? Kok bisa ada kesimpulan begitu?

Tapi kalau standar penilaian yang digunakan Om Filep adalah jumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, cukup masuk akal juga sih. Lebih masuk akal dari cara Tito Karnavian dalam menilai apakah pemerkosaan itu bisa kejahatan atau bukan. Cuitan Dandhy Dwi Laksono tentang pelanggaran HAM di Papua, sempat membikin Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) pusing dan geram. Dandhy bilang, tepat setelah Jokowi berkuasa, jumlah penangkapan warga Papua tembus angka 1.083 orang, mengalahkan angka statistik di era Presiden SBY (2013) yang berjumlah 548 orang. Bahkan menurut catatan LBH Jakarta dan TAPOL, antara April hingga Juni 2016 saja, ada 4.198 warga Papua yang ditangkap di berbagai tempat di Indonesia karena mengekspresikan aspirasi politiknya. Judul buku Om Filep jadi masuk akal kan? Om Filep memang keren euy.

Berkaca dari tingkah tentara yang belum kembali ke barak dan sering merepresi gerakan rakyat sampai hari ini, seharusnya kita mengikuti langkah Tri Sutrisno dan bandnya, Korsa. Apa yang mereka lakukan? Mengampanyekan bahaya  militerisme kepada rakyat, mengampanyekan agar serdadu-serdadu yang doyan ikut campur itu sadar diri dan legowo kembali ke barak, atau mengikuti langkah Agus yang memilih mundur dari keanggotaannya sebagai tentara.

Kalau kawan-kawan tidak mempunyai bakat dalam bidang musik alias tidak bisa ngeband, kawan-kawan bisa mencari cara lain. Jadi penyair, misalnya, seperti kawan saya yang memilih menjadi penyair progresif, Buli Ju. Salah satu karyanya adalah puisi berjudul Aku Ingin Mati dalam Keadaan Sans, eh, salah, maksud saya, Aku Ingin Mati dalam Keadaan Kiri. Dalam puisinya itu Buli Ju menulis, ”[…] Tapi sejarah di negeri ini, orang mau belajar sejarah yang benar, mau menegakkan ekonomi dan politik beralaskan kerakyatan, akan ditumpas oleh Angkatan Darat, ingat, sekali lagi, oleh Angkatan Darat.” Resikonya memang tinggi, karena bisa saja kita bernasib sama seperti Munir dan aktivis-aktivis lain yang nasibnya dibuat tak jelas. Tapi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Cara apapun bisa kawan-kawan tempuh. Asal punya keberanian dan keyakinan bahwa dengan persatuan rakyat yang kuat, tentara bisa kita dorong untuk kembali ke barak, agar mereka tidak lagi mencampuri urusan sipil. Kalau tidak berani, yah, jangan harap rakyat bisa hidup dalam keadaan sans dan bebas mengemukakan pendapat.

 

(Nang)

Leave a Reply