SHARE

Bandung (15/1/2018); Siang tadi Pengadilan Tata Usaha Negara, Bandung berlangsung sidang pembacaan gugatan atas SK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung nomor 538.2/1375A/DPKP3/2017. SK berisi tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari. Warga Tamansari diwakili LBH Bandung selaku kuasa hukum membacakan gugatannya. Dalam mengawal gugatan tersebut, rakyat Tamansari bersama Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) melakukan aksi long march menuju pengadilan.

Setibanya di pengadilan terlihat banyak aparat kepolisian berjaga sekitar lokasi dan di dalam pengadilan, terlihat satu anggota kepolisian menenteng pelontar gas air mata produksi Verney-Carron berkaliber 38-44mm, mengandung zat OrthoChlorobenzylidene Malononitrile (CS) yang efektif membuat mata pedih dan wajah terasa panas.

Pemkot Tak Sesuai Prosedur

Dalam siaran pers yang diterima Pembebasan.org tertulis bahwa proses awal pra-pembangunannya dilakukan tidak sesuai prosedur, salah satunya adalah tidak adanya pelibatan warga secara langsung dalam proses penyusunan terkait kebijakan pembangunan Rumah Deret, juga tidak ada transparansi.

Sementara, di lain kesempatan, Walikota Bandung menyatakan klaim bahwa tanah RW 11, Tamansari sudah dimiliki Pemkot pada tahun 1921 dan 1941. Pernyataan itu dibantah oleh warga yang sudah menguasai tanah dan bangunan sejak tahun 1960an. Bahkan dalam siaran persnya dinyatakan, berdasarkan peta interaktif BPN, tanah tersebut belum didaftarkan permohonan hak oleh siapapun.

Pembacaan gugatan yang dibacakan secara bergiliran disimak oleh warga dan ARAP hingga mememenuhi ruang sidang yang dipimpin majelis hakim bertoga hitam-biru.

Dalam pokok perkara, yang dimintakan warga di gugatannya adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan para penggugat, pengadilan menyatakan batal atau tidak sah SK Dinas DPKP3 dan mewajibkan tergugat untuk mencabut SK tersebut. ‘Sidang akan dilanjutkan Senin depan’, tutur Hardi.

Di akhir persidangan setelah majelis hakim mengetok palu, pengunjung sidang melantangkan pekik ‘Hidup rakyat Tamansari yang melawan, hidup hakim yang cinta rakyat!,’ sambil melangkah keluar untuk pulang dengan aksi long march pula. Dalam perjalanan, massa aksi sempat berhenti di depan Gedung Sate, berorasi dan menutup setengah jalan sebagai ungkapan protes atas kebijakan Pemkot Bandung. (Bar)

Leave a Reply