SHARE

[ Fullah Jumaynah ]

 

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan mendasar manusia. Manusia, memiliki kemampuan untuk mengembangkan hal-hal baru dalam kehidupannya. Menciptakan alat-alat kerja dan memperbaharuinya secara terus menerus dengan modal ilmu pengetahuan. Manusia, berkat kemampuannya bergagasan pulalah ia sanggup untuk mempertahankan hidup. Sedangkan, untuk bertahan hidup, manusia memiliki dua kebutuhan: primer dan sekunder. Kebutuhan hidup primer menurut Marx adalah kebutuhan yang materiil (berproduksi). Sedangkan kebutuhan sekundernya (spirituil) adalah kebutuhan agar manusia mendapatkan ketenangan jiwa, agar manusia menjadi baik (memberikan kebaikan pada tiap manusia), jujur, bertanggung jawab, berdisiplin dan pencapaian bentuk-bentuk kebaikan moralitas lain. Untuk memenuhi kebutuhan materiil tadi (makan, minum, berproduksi), manusisa butuh yang namanya kerja. Baik itu kerja produksi maupun kerja sosial. Kerja sosial itu sendiri adalah kerja secara kognitif (kesadaran). Makna kerja adalah merubah segala sesuatu menjadi hal yang berbeda/baru dari sebelumnya. Salah satu factor kerja sosial yang akan kita bahas di sini adalah kerja yang dapat merubah kondisi masyarakat menjadi yang lebih baru (lebih baik/bermartabat).

Gambaran Umum Situasi Pendidikan di Indonesia.

Kondisi pendidikan di Indonesia ini semakin heboh. Kehebohan yang terjadi bukan karena meningkatnya mutu kualitas pendidikan, namun malah sebaliknya. Di abad yang mana arus globalisasi semakin kuat dan teknologi semakin maju, pendidikan masih jauh dari kata berkulitas.

“Paulo Freire, bapak filsafat pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Menurutnya, ada tiga unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yaitu: Pengajar dan pelajar atau peserta didik sebagai subyek yang sadar (cognitive) dan realitas dunia sebagai obyek yang harus disadari (cognizible). Sehingga ada hubungan berkesinambungan antara unsur-unsur tersebut.”

Kondisi pendidikan seperti yang tertulis di atas tidak dijumpai dalam sistem pendidikan kapitalis. Pendidikan kapitalis atau bisa disebut dengan pendidikan ala borjuis sekarang ini, hanyalah pendidikan yang menjadikan anak didik sebagai obyek deposito, yang selanjutnya akan diambil keahlian dan dimanfaatkan ilmunya, meski keahliannya tidak bersinggungan dengan keresahan sosial.

Jelas, masalah pendidikan yang tidak memanusiakan manusia ini bisa dilihat dari kurikulum yang memakai sumber gagasan kapitalistik, juga kurangnya infrastruktur yang memadai, kesejahteraan pengajar/guru, ketimpangan akses pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru. Begitu kompleks masalah pendidikan di Indonesia ini. Sebagai salah satu contoh nyata dan dalam beberapa bulan ini dapat kita saksikan dengan jelas adalah pelaksanaan Ujian Nasional yang terus menuai kontroversi, pelaksanaannya penuh masalah dan pemerintah memaksakan, menganggap bahwa kualitas seluruh daerah sama rata, pemerintah menutup mata akan kenyataan bahwa ada ketimpangan kualitas pendidikan.

Ujian Nasional (UN) Berbasis Computer-Based Test (CBT).

Sekarang telah ada perubahan ketentuan bahwa UN bukan satu-satunya syarat kelulusan, karena sudah diganti dengan ketentuan kelulusan adalah 50 persen Ujian Akhir Sekolah dan 50 persen Ujian Nasional. Tahun 2015, untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hadir dengan inovasi baru. UN tahun ini dilaksanakan dalam 2 bentuk yakni berbasis komputer dan berbasis kertas/Lembar Jawab Komputer (LJK) seperti yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, khusus untuk UN CBT pada tahun  2015 ini diterapkan secara terbatas pada sekolah yang dinilai layak melaksanakan UN CBT untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat. Salah satu kriteria sekolah yang ditunjuk melaksanakan UN ini adalah sekolah/madrasah yang telah memiliki fasilitas di antaranya laboratorium komputer dan akses internet yang memadai.

Kebijakan UN CBT ini merupakan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan Anies Baswedan. Menteri pendidikan masa pemerintahan Jokowi-JK ini mengeluarkan peraturan UN CBT dengan anggapan sangat pas diterapkan di Indonesia. Menurutnya Indonesia merupakan negeri yang besar, sehingga untuk menggelar ujian yang diikuti 7,3 juta orang dalam jam yang sama memiliki tantangan tersendiri. Juga dari segi keamanan, jika UN dikerjakan di komputer akan mudah tersimpan datanya. Sehingga, menurut Anies, dibuatnya kebijakan baru ini karena pemerintah ingin segala hal mulai saat ini dapat dikerjakan melalui bantuan komputer.

Terlihat maju kebijakan yang dibuat oleh menteri pendidikan ini. Karena semakin bertambah usia zaman, semakin maju pula teknologi. Teknologi yang semakin maju ini memang sudah semestinya dimanfaatkan dengan benar, untuk kepentingan pendidikan. Namun, ada keluputan dari peraturan baru kali ini.

Memanfaatkan teknologi maju tanpa merubah sistem pendidikan yang ada saat ini, akan menjadi kecacatan pendidikan. UN CBT ini hanya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah unggulan yang mempunyai akses IT canggih. Selain itu, melihat lagi alasan yang disampaikan adalah alasan logistik yang tak lain adalah anggaran. Sungguh ketimpangan, apabila anggaran pendidikan diminimalisir sementara orang yang di dalam pemerintahan bebas mengeluarkan dana hanya untuk anggaran pengharum ruangan.

Evaluasi Pelaksanaan UN

Selain ketimpangan, alasan pelaksanaan UN CBT bisa kita lihat masalah pokoknya ada di kebijakan UN yang dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Menanggapai UN, memang kita menghendaki standard yang baik dan memadai bagi peserta didik. Di sisi lain, proses ujian atau tes merupakan sesuatu yang membebani, mengerikan, bahkan mengubah orientasi belajar.

Proses pra kondisi ujian nasional saja secara psikologi malah menciptakan tekanan, bagi yang berduit, mendaftarkan anak-anaknya ke tempat bimbingan belajar paling bonafit, berharga selangit. Orientasi ini akan menjadikan anak belajar hanya untuk berlomba menjadi juara atau test menjadi lulus, bukan pembelajar. Dan inilah inti doktrin kapitalis, lebih senang memakai ide kompetisi ketimbang kerjasama. Padahal, yang utama adalah bagaimana agar pendidikan memiliki tujuan ‘memanusiakan manusia’. Peserta didik belajar untuk memahami realita kehidupan, bukan sekadar lulus test.

Parahnya, ujian nasional secara praktik sangat menyulitkan. Namun, meski persoalan mendasar dari apa yang hendak saya sampaikan bukan soal tehnis melainkan dorongan semangat pengadaan UN yang seolah-olah menyamaratakan kualitas, tidak mencari jawaban di tengah-tengah medan problematika

Kedua hal di atas (antara yang substansial dan tehnis) merupakan contoh dari begitu banyak masalah yang ada terkait pendidikan dengan menggunakan ujian nasional ini. Alasan yang paling terlihat adalah penekanan yang berlebihan pada hasil, dan bukan pada proses belajar. Akibatnya, hasil lah yang menjadi tujuan utama dan segala cara pun dihalalkan demi memperoleh nilai tinggi. Sedangkan proses lah yang jadi tanggung jawab negara agar bagaimana pendidikan bisa dinikmati rakyat. Watak borjuis memang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Maka, pemerintah sendirilah sebenarnya yang mengajarkan cara pandang seperti itu melalui ujian nasional.

Selain itu, ujian nasional seakan-akan menjadi hakim penentu masa depan siswa tanpa mempertimbangkan riwayat belajar mereka. Di sisi lain, ujian nasional berisi soal-soal pilihan ganda yang bersifat sangat otoriter, seolah-olah hanya ada satu jawaban benar. Siswa tidak pernah bisa mengajukan argumentasinya mengapa mereka bisa sampai pada pilihan jawaban tertentu. Pembuat soal juga tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan mengapa pilihan A, B, C, D, atau E menjadi jawaban benar untuk sebuah soal tertentu. Di sinilah letak persoalannya: bagaimana jika jawaban untuk sebuah soal masih bisa diperdebatkan? Kepada siapa siswa harus mengajukan argumentasi seandainya terdapat soal yang menurut mereka memiliki lebih dari satu jawaban benar? Pembelajaran seharusnya ditempuh melalui proses pengajaran yang benar, melalui tanya-jawab dan diskusi yang mendalam, serta kegiatan yang merangsang siswa untuk berpkir pada level yang tinggi, dan bukan sekadar memilih-milih alternatif-alternatif jawaban.

Kekhawatiran dan keprihatinan akan dampak buruk ujian yang distandarkan dan tersentralisasi telah banyak disuarakan oleh para pemerhati pendidikan. Termasuk Yong Zhao, seorang profesor bidang pendidikan di Michigan State University, dalam artikelnya “China and the Whole Child” yang dimuat dalam majalah Educational Leadership (Mei 2007), mengulas tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan yang dihadapi Cina. Menurut Yong Zhao persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan Negeri Tirai Bambu itu bersumber pada satu hal, yakni pemberlakuan sistem ujian yang distandardkan (standardized testing) secara nasional, yang kemudian menghasilkan praktik pendidikan yang berorientasi pada tes (test-oriented education).

Dalam sebuah dokumen tahun 1997, Komisi Pendidikan Nasional (sekarang Kementrian Pendidikan Cina) menyebutkan beberapa akibat buruk dari praktik pendidikan semacam itu: penekanan berlebihan pada persiapan menghadapi tes; kurangnya pendidikan moral, sosial, emosional, dan fisik; model pembelajaran yang mengandalkan hafalan dan soal mekanis, minimnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar; dan hilangnya kreatifitas. Banyaknya tes, ujian, dan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan siswa juga ditengarai menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh siswa akibat praktik pendidikan tak sehat yang hanya mengejar tingkat keberhasilan setinggi-tingginya dalam ujian nasional yang diselenggarakan oleh biro pendidikan nasional.

Bukan UN CBT, Tapi Mengganti Sistem Pendidikan

Peningkatan standard mutu pendidikan memang harus dilakukan, mengingat Indonesia sudah tertinggal jauh. Selain itu, menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah semestinya pendidikan berperan di dalamnya. Realita kehidupan dalam MEA akan semakin mengalami kontradiksi. Namun, penyelenggaraan UN sebagai standar mutu tidak bisa menjadi tolak ukur. Bahkan dengan ditransformasikan menggunakan model CBT sekalipun. Melihat kondisi yang sedikit banyak dijelaskan di atas, maka hal yang harus dibenahi adalah seperti demokratisasi pendidikan, kurikulum, fasilitas, kualitas, akses, kesejahteraan guru/pengajar, infrastruktur, dll.

Masalah-masalah di atas, secara garis besar dapat tercapai dengan merubah akarnya yaitu sistem ekonomi politiknya. Karena, pada saat ini sistem pendidikan kita terletak pada akar  ekonomi-politik kapitalistik yang dijalankan oleh pemerintah agen kapitalis. Selama akar persoalan masih kuat mencengkeram Indonesia, akan sangat sulit mewujudkan pendidikan berkualitas, demokratik, adil, infrastruktur memadai, bervisi kerakyatan. Karena pemerintahan kapitalistik tidak berkeinginan membangun sistem pendidikan yang pro terhadap kepentingan rakyat. Apalagi menciptakan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia.

Alternatif: Belajarlah Dari Kuba, Venezela, dan Finlandia

Mengganti sistem ekonomi yang ada sekarang dengan membangkang dari sitem kapitalis perlu dilakukan. Terbukti, Kuba sebagai negara berkembang yang terkenal dengan negara pembangkang kapitalis global (Amerika) memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Negeri pendapatan perkapitanya $2.800 (ppp) ini, bisa menyaingi standar pendidikan di negara maju, seperti AS ($37.800), Kanada ($29.700), dan Inggris ($27.700). Keberhasilan pemerintah Kuba dalam mendorong kualitas pendidikannya bisa dilihat dari 97% tingkat melek huruf  penduduk Kuba di atas usia 17 tahun. Setiap 20 siswa sekolah dasar dilayani 1 pengajar dan 15 siswa sekolah menengah dilayani 1 pengajar.

Pemerintah Kuba berhasil membebaskan seluruh biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga siswa difokuskan untuk belajar tanpa memusingkan biaya pendidikan. Pemerintah Kuba memiliki inovasi kebijakan “university for all”, salah satu program mengajar dengan memanfaatkan media siaran televisi.  394 jam dalam seminggu jatah rakyat menikmati pendidikan langsung lewat siaran televisi. untuk program pendidikan, setiap minggunya atau 63% dari total siaran yang ada, 2 dari 5 stasiun TV disesikan untuk pendidikan jutaan rakyat Kuba, membahas sejarah, ekonomi, sastra, musik dan bahasa asing dalam setiap harinya. Program tersebut diasuh oleh berbagai profesor di Kuba. Sangat menarik bahwa sistem pendidikan di Kuba dikelola bersama oleh pengajar, siswa dan orang tua siswa. Selama 40-an tahun pasca revolusi, Kuba semakin memperlihatkan keberhasilan membangun tenaga produktif rakyat dengan perhatian yang sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah Kuba terhadap pendidikan.

Setelah Kuba dengan pendidikan gratisnya, Venezuela pun patut dijadikan pembelajaran dalam kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik. Pemerintah Venezuela mempunyai komitmen yang jelas terhadap pendidikan dengan diwujudkannya kebijakan menaikkan gaji guru. Hingga saat ini gaji guru sudah melampaui angka 8 juta hingga 14 juta perbulan. Sehingga tidak seperti mayoritas guru di Indonesia yang mengesampingkan kepentingan mengajar karena harus mencari peluang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Venezuela memberikan  tunjangan yang dibutuhkan guru hingga mengadakan pelatihan khusus guna memaksimalkan  tenaga pengajar.

Ada pula Finlandia, negara dengan pendidikan terbaik dan murid terpintar di dunia. Negara tersebut menggunakan kebijakan terbalik dengan Indonesia. Selain itu juga minim adanya pekerjaan rumah, dan mendapatkan waktu istirahat hampir 3 kali lebih lama daripada pelajar di negara lain. Namun dengan sistem yang leluasa mereka justru  bisa belajar lebih baik dan jadi lebih pintar.

Di Finlandia, anak-anak baru bersekolah setelah usia 7 tahun. Lebih telat jika dibandingkan negara-negara lain, namun itu justru berasal dari pertimbangan mendalam terhadap kesiapan mental anak-anak untuk belajar. Mereka meyakini keutamaan bermain dalam belajar, berimajinasi, dan menemukan jawaban sendiri. Anak-anak di usia dini justru didorong untuk lebih banyak bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

Waktu belajar siswa di Finlandia adalah setiap 45 menit, mereka berhak mendapatkan rehat selama 15 menit. Semua sekolah negeri di Finlandia bebas dari biaya, yang swasta pun diatur secara ketat agar tetap terjangkau. Kualitas guru juga begitu diperhatikan dengan membuat program bahwa semua guru di Finlandia dibiayai pemerintah untuk meraih gelar master. Gaji mereka juga termasuk dalam jajaran pendapatan paling tinggi di Finlandia. Terahir, yang bisa diambil dari Finlandia adalah mereka tidak memberlakukan UN. Sebab guru dianggap paling tahu bagaimana cara mengevaluasi murid-muridnya.

Mari Wujudkan Mimpi

Jelas, bahwa jalan keluar dari krisis pendidikan di Indonesia tidak bisa lagi disandarkan  pada pemerintah agen kapitalis dengan model UN CBT sekalipun. Bukan tidak mendukung kemajuan teknologi, teknologi benar-benar harus dikembangkan. Mewujudkan pendidikan hakikatnya adalah alat bagi rakyat untuk menumbuh kembangkan potensi diri (kognitif, afektif dan psikomotorik)  guna menjawab realitas hidup. Maka, UN harus dihapuskan, solusinya bukan dengan memformulasikan kembali UN dengan UN CBT, tetapi dengan menyelesaikan akar persoalan sistem pendidikan yang kapitalistik.

Mewujudkan pendidikan gratis, merubah kurikulum, kesejahteraan guru, demokratisasi pendidikan harus segera diwujudkan. Dengan kekayaaan alam yang ada, pendidikan gratis sangat dimungkinkan. Tetapi tantangannya adalah bagaimana agar seluruh kekuatan dan sumber daya negara ditransfer guna memajukan pendidikan. Sementara, rezim kapitalis Indonesia tidak akan memberikan pendidikan gratis kepada rakyatnya. Tentu, hanya kekuatan gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat (buruh, tani, kaum miskin kota/desa) yang mampu menuntut pendidikan gratis, sekaligus menghancurkan pemerintahan agen imperilais dan mengambil alih kepemimpinan Negara di tangan rakyat sebagai jalan keluar pembebasan nasional seperti yang dianjurkan Hugo Chaves dalam penggalan pidatonya yang saya kutip berikut: “untuk memberantas kemiskinan, berikanlah kekuasaan kepada orang miskin: pengetahuan, tanah, kredit, teknologi, dan organisasi. Itulah satu-satunya cara mengakhiri kemiskinan.”

Selesai.

—————————

Referensi:

  • http://pembebasan.org/organisasi-mahasiswa-sebagai-alat-perjuangan.html bsnp-indonesia.org/id/?p=1663
  • http://www.hipwee.com/feature/sekolah-cuma-5-jam-tanpa-pr-ujian-nasional-kenapa-orang-finlandia-bisa-pintar/
  • http://koranpembebasan.org/2013/05/cukup-dengan-menghapus-ujian-nasional.html
  • http://kangguruu.blogspot.com/2015/02/alasan-pemberlakuan-ujian-online.html.

Leave a Reply