SHARE

Solo, 31 Oktober 2017—Jargon Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) “Wacana Keilmuan dan Keislaman” ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Hal ini terbukti dengan beberapa pelarangan oleh birokrat kampus terkait diskusi dan lapak baca buku yang akhir-akhir dialami oleh kawan-kawan mahasiswa UMS.

Terhitung selama bulan September-Oktober 2017, sudah tiga kali terjadi pelarangan diskusi di lingkungan kampus UMS. Yang terbaru adalah pelarangan diskusi dengan tema “Asal-Usul Penindasan Perempuan” yang akan dilaksanakan oleh Kawula Baca Smelah, komunitas lapak baca buku gratis yang didirikan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai fakultas di UMS.

Berdasarkan keterangan Dekan Fakultas Psikologi, ketika ditemui oleh beberapa anggota Kawula Baca Smelah yang juga didampingi oleh Gubernur BEM Psikologi, alasan pelarangan diskusi tersebut karena muatan diskusi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sederhana, hanya karena birokrat itu merujuk pada kutipan kata-kata dari Lenin, Pimpinan Partai Komunis Rusia, yang termuat dalam undangan yang disebar kawan-kawan. Pihak Fakultas Psikologi khawatir diskusi tersebut bisa mengganggu pemikiran mahasiswa psikologi.

Sedangkan pihak Kawula Baca Smelah yang diwakili oleh Iss dan Tafta, sangat menyayangkan adanya pelarangan diskusi-diskusi yang akhir-akhir ini dialami oleh mahasiswa UMS. Pasalnya tuduhan yang menjadi dasar pelarangan diskusi tersebut sungguh tidak masuk akal. Apalagi perguruan tinggi mestinya menjadi tempat diskusi-diskusi tentang ilmu apapun dibebaskan. “Ini merupakan kemunduran bagi demokrasi UMS, karena sudah tiga kali diskusi dilarang. Apalagi alasan terbaru ini hanya karena kami menggunakan kutipan Lenin yang merupakan seorang komunis dan tidak bertuhan,” ungkap Iss.

Lebih lanjut, Iss menambahkan, “Kalau memang tokoh-tokoh tidak bertuhan atau ateis  tidak bisa dikutip kata-katanya, lalu ilmuwan-ilmuwan seperti Allan Turing, Thomas Alva Edison, dan Karl Marx, mau dikemanakan? Sedangkan teori-teori Karl Marx bahkan masih dibahas di mata kuliah ilmu negara.” Dia juga mengatakan bahwa mereka baru dilarang saat gelar lapak baca buku di Fakultas Psikologi. Padahal, sebelumnya mereka juga pernah gelar lapak di FKIP satu kali, Fakultas Hukum dua kali, dan FEB dua kali.

Sedangkan menurut Tafta yang juga hadir saat audiensi dengan Dekan Psikologi, mengatakan bahwa dia dengan Iss dan kawan-kawan lain masih terdapat perbedaan pendapat, tapi apapun selalu didiskusikan dan bukan malah melarang-larang diskusi. “Kalau memang ada kekhawatiran dari pihak UMS atau (Fakultas) Psikologi, seharusnya mereka yang merasa bahwa diskusi-diskusi itu menyimpang, datang untuk ikut diskusi dan mengemukakan argumen mereka seilmiah dan sedemokratis mungkin,” pungkasnya.

 

(Alfons/Nanang)

 

Leave a Reply