SHARE

Dasar pemikirannya ialah kebangkitan rakyat tidak cukup hanya dituntun oleh garis politik, dengan semangat dan keberanian saja. Tapi kebangkitan rakyat juga harus diimbangi dengan rasio.

Perkembangan dan pengaruh PKI semakin meluas di parlemen maupun di kalangan massa rakyat. keberhasilan ini bukan tanpa perencanaan. Pada kongres V tahun 1954, menjelang dilaksanakannya Pemilu 1955, telah diputuskan langkah-langkah rencana pembangunan partai—termasuk strategi pemenangan pemilu—yang lebih difokuskan pada pembangunan bidang organisasi dan pendidikan. Hal ini terus dilaksanakan secara lebih intensif sepanjang tahun 1956 hingga 1959. Selanjutnya pada kongres VI, bidang pendidikan kembali menjadi prioritas. PKI melanjutkan program pengembangan pendidikan yang menyangkut pendidikan fungsionaris maupun terhadap mayoritas massa.

Mengapa masalah pendidikan begitu penting dan menjadi perhatian utama? Dasar pemikirannya ialah kebangkitan rakyat tidak cukup hanya dituntun oleh garis politik, dengan semangat dan keberanian saja. Tapi kebangkitan rakyat juga harus diimbangi dengan rasio. Sebab, jika tidak, nanti yang terjadi atau yang muncul adalah revolusioner-revolusioner anarkis. Yang begini tentu bukan revolusi namanya. Maka di sini penting artinya mengembangkan pendidikan umum untuk meningkatkan rasio di kalangan massa rakyat, agar massa rakyat dapat berpikir lebih matang, jernih, dan objektif.

Untuk meningkatkan rasio, tentu tidak hanya cukup dengan memahami Marxisme, melainkan juga harus mengetahui pengetahuan umum. Seperti kita ketahui, Marxisme itu sendiri merupakan inti dari semua ilmu. Oleh karena itu PKI pun berkepentingan untuk memasuki dunia pendidikan.

Pemikiran semacam itu sebenarnya sudah dirasakan kebutuhannya sejak tahun 1926. Hanya ketika itu belum pernah terpikirkan secara structural atau secara khusus. Baru pada pertengahan tahun 1958 bisa dilaksanakan ketika PKI mendirikan Departemen Pendidikan Ilmu dan Kebudayaan. Saya oleh pimpinan partai ditugasi membangun sekaligus memimpin departemen ini. Selain saya, formasi pengurus lainnya adalah Bismo, Jubar Ayub, Jan Ave, Sunito, Suwarni, dan Porkas.

Modal yang kami miliki waktu itu hanya tenaga guru yang banyak tersebar di kalangan Taman Siswa, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan PGTI (Persatuan Guru Teknik Indonesia). Modal ini bagi saya sudah lebih dari cukup. Karena menurut hemat saya, guru adalah modal utama. Tanpa guru, jangan kita mengharapkan meraih sukses dalam dunia pendidikan. Hal ini termasuk pendidikan di kalangan dalam partai. Jadi, guru menempati posisi sangat penting serta menentukan sukses tidaknya dunia pendidikan.

Ki Hajar Dewantara menjalin persahabatan dengan Musso. Berawal dari sebuah diskusi panjang dengan Musso mengenai garis massa, akhirnya Ki Hajar Dewantara berhasil merumuskan serta meng-Indonesiakan garis massa tersebut menjadi: Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso.

Untuk diketahui, ketika itu ada dua organisasi persatuan guru, yaitu PGTI dan PGRI. Sejak awal, guru teknok sudah mempunyai organisasi sendiri. Di organisasi guru ini hampir mayoritas adalah teman-teman kita. Akan halnya di PGRI, terdiri dari campuran berbagai elemen, termasuk elemen nasionalis. Namun di berbagai daerah, terutama di Jawa timur dan Jawa Tengah, cukup banyak teman-teman kita. Demikian pula di kalangan guru-guru Taman Siswa, dari tingkat guru TK hingga tingkat Sarjana Wiyata. Seperti Pak Hardjo yang terpilih pada kongres Taman Siswa tahun 1956.

Sedikit menyinggung soal bagaimana latar belakang mengapa banyak orang-orang Taman Siswa yang berpandangan kiri dan atau dekat dengan PKI? Ini tentu ada akar sejarahnya. Pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, di masa mudanya dalam berbagai kegiatan dan diskusi politik kerap bertemu dengan tokoh-tokoh PKI. Menurut penuturan sejumlah tokoh Taman Siswa, pada masa mudanya, Ki Hajar Dewantara menjalin persahabatan dengan Musso. Berawal dari sebuah diskusi panjang dengan Musso mengenai garis massa, akhirnya Ki Hajar Dewantara berhasil merumuskan serta meng-Indonesiakan garis massa tersebut menjadi: Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso. Malah kabarnya, ada kesepakatan pembagian tugas di antara dua sahabat ini. “Biarlah saya yang berjuang di dunia politik. Sedangkan Denmas (begitu Musso menyapa Ki Hajar Dewantara) silahkan berjuang di dunia pendidikan”. Begitu kira-kira yang diucapkan Musso.

Departemen Pendidikan Ilmu dan Kebudayaan didirikan partai antara lain untuk menangani kebijakan dan operasional pendidikan umum secara nasional. Beda dengan departemen pendidikan partai yang ditangani Departemen Agitprop. Dari itu, karena menyangkut pendidikan umum, maka standar kurikulumnya juga sama dengan sekolah-sekolah umum negeri maupun swasta lainnya. Yang membedakan dari keduanya ialah corak ideologi atau corak motivasinya.

Selanjutnya untuk menangani pengembangan pendidkan umum, secara nasional dibentuk Yayasan Pendidikan Nasional yang kemudian menjadi Lembaga Pendidikan Nasional (LPN). Sekolah-sekolah yang didirikan LPN, kurikulumnya mengikuti kurikulum sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Sampai sebelum peristiwa 1965, sekolah-sekolah di bawah pengelolaan LPN—baik dari tingkat SD hingga SLTA—sudah terdapat di hampir seluruh provinsi. Kecuali untuk TK, karena sudah ada TK Melati milik Gerwani pimpinan Ibu Suwati Trimo, maka LPN tidak perlu mendirikan TK sendiri. LPN waktu itu dipimpin oleh Chairun Karepebuka, dibantu oleh sejumlah kawan seperti Bismo, Badrun, dan Murtiningrum.

Sedangkan semboyan yang dipakai adalah “Merah dan Ahli”

Sekolah yang didirikan dan dikelola oleh LPN mempunyai corak ideologi atau corak motivasi tersendiri. Di sinilah yang membedakan dengan sekolah umum negeri milik pemerintah. Misalnya, jika sekolah negeri punya Panca Dharma—hasil kreasi dari Prof. Prijono, maka kami punya Panca Cinta yang lahir jauh sebelumnya. Panca Cinta menjadi pedoman bagi seluruh guru-guru di lingkungan sekolah-sekolah di bawah LPN. Panca Cinta merupakan rumusan dari: (1). Cinta tanah air, (2). Cinta rakyat dan cinta kerja, (3). Cinta ilmu, (4). Cinta persahabatan antar bangsa, (5). Cinta orang tua. Sedangkan semboyan yang dipakai adalah “Merah dan Ahli”, yang juga berlaku bagi semua organisasi guru atau ilmuwan yang berafiliasi dengan partai.

Setelah itu kami mulai melangkah memikirkan pendidikan umum bagi kalangan orang-orang dewasa. Hal ini berangkat dari kondisi waktu itu banyak terdapat kader-kader partai ataupun aktivis serta massa rakyat (buruh tani) umumnya sangat rendah tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Bahkan cukup banyak yang buta huruf. Sudah tentu hal ini harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya.

Solusinya, pada akhir 1958, kami mendirikan sekolah pengetahuan umum tingkatan menengah untuk orang-orang dewasa bernama Universitas Rakyat (Unra). Sekolah sejenins pernah ada pada zaman Hindia-Belanda dulu.  Selain saya, pendiri lainnya ialah Oey Hay Djoen, Mr. Prapto, Dr. Lie Chuan Sien dan Rivai Apin.

Sampai sebelum peristiwa 1965, tercatat pesertanya mencapai ribuan orang dan jumlah sekolah lebih dari 2000 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke Papua.

Unra sangat spesifik, dan sasarannya juga berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Meski mata pelajaran yang diberikan tetap berpedoman pada kurikulum sekolah pemerintah, di Unra para siswa juga diberikan materi pelajaran Marxisme. Sedangkan siswanya dikhususkan bagi kalangan orang dewasa. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Unra mulai dari pra-SD hingga sekolah menengah. Untuk jenjang pendidikan pra-SD dinamakan pra-Panra (Panti Pengetahuan Rakyat). ini semacam gerakan pemberantasan buta huruf. Lalu disebut Panpra untuk pendidikan setingkat SD. Sedang untuk jenjang pendidikan setingkat SLTP disebut Bapra (Balai Pengetahuan Rakyat). kemudian untuk jenjang setingkat SLTA disebut juga Universitas Rakyat. semuanya resmi terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan juga diberikan ijazah kelulusan. Namun untuk dapat diakui sama dengan lulusan sekolah negeri, mereka harus menempuh ujian negara lebih dahulu.

Proses belajar-mengejar di Unra tidak diselenggarakan setiap hari. Tapi hanya seminggu tiga kali. Itupun waktunya hanya pada sore hari. Materi pelajaran diberikan secara lebih singkat dan selektif, disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi para siswa yang rata-rata terdiri dari orang dewasa dan orang tua. Peserta didik di Unra umumnya berasal dari aktivis-aktivis serikat buruh, aktivis tani, dan kader-kader partai. Sejak didirikan, perkembangan Unra sangat pesat. Sampai sebelum peristiwa 1965, tercatat pesertanya mencapai ribuan orang dan jumlah sekolah lebih dari 2000 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke Papua. Perkembangan pesat ini dimungkinkan karena CDB-CDB ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan Unra di daerahnya masing-masing.

Sekitar tahun 1964 lahirlah Akademi Sosial Politik Bachtarudin, Akademi Sejarah Ronggowarsito, Akademi Sastra, Akademi Ekonomi Ratulangi, Akademi Teknik Ir. Anwari.

Khususnya mengenai pra-Panpra, dimaksudkan untuk mendidik kaum tani yang buta huruf atau semi buta huruf. Di sini Unra bekerja dengan ormas tani BTI. Proses belajar mengajar tidak berlangusng di gedung-gedung sekolah ataupun di rumah, tapi kerap berlangusng di gubuk-gubuk atau dangau di persaawahan, atau tempat lain yang memungkinkan. Inilah tipikal Unra, lembaga pendidikan lain belum pernah menjalankan metode semacam ini. Karenanya di sini para guru dituntut lebih aktif mendatangi murid. Adapun proses belajar mengajarnya dilakukan pada sore hari. Selepas para buruh-tani menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Mereka dikumpulkan dan pelajaran pun bisa dimulai.

Metode belajar lebih banyak menggunakan cara berdiskusi, karena siswanya kebanyakan dari kalangan orang tua. Biasanya diawali dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Misalnya, temanya mengenai masalah pertanian, seperti bagaimana menanam padi dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran politik. Di sinilah kelebihannya, buruh-tani bisa belajar politik di persawahan. Cara belajar seperti ini tentu tidak ada di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, begitupun di Taman Siswa.

Sejalan dengan itu kami mulai berfikir mendirikan akademi-akademi dan universitas. Untuk akademi kami lebih menekankan pada spesialisasi. Sekitar tahun 1964 lahirlah Akademi Sosial Politik Bachtarudin, Akademi Sejarah Ronggowarsito, Akademi Sastra, Akademi Ekonomi Ratulangi, Akademi Teknik Ir. Anwari. Pada akhir 1964 berdiri Universitas Dr. Cipto Mangunkusumo di Yogyakarta. Tapi pada awal berdirinya baru punya satu fakultas Pedagogi. Rektornya adalah Dr. Busono Wiwoho.

Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan partai yang selama ini ditangani Departemen Pendidikan Ilmu dan Kebudayaan semakin hari kian berkembang pesat. Konsekuensinya, beban tanggung jawab pekerjaannya semakin berat. Untuk menjawab perkembangan ini, beberapa bulan menjelang peristiwa 1965, partai merestrukturisasi organisasi Departemen Pendidikan Ilmu dan Kebudayaan menjadi dua departemen. Salah satunya adalah Departemen Pendidikan dan Gerakan Anak-Anak yang saya pimpin. Saya dibantu Ketua I Bismo, Ketua II Chairun Karepebuka. Anggotanya terdiri dari Priyo, Usman Puger, Karno, Suwati Trimo, Maemunah, Bawono (tokoh kepanduan), Bu Yono, Pak Hardjo (tokoh Taman Siswa), dan Pardi.

 

_________
*Diambil dari buku Siswoyo Dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri; halaman 157-162; terbitan Ultimus, Cetakan 1, Juli 2015.

*Baca juga Resensi Bukunya di sini: Resensi Siswoyo Dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri 

Leave a Reply