SHARE

[ Mirza Asahan ]

Watukodok, pantai di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta (dekat Pantai Kukup atau di samping Pantai Sepanjang) satu tahun belakangan ini menjadi buah bibir di kalangan pemuda-pemudi di Yogya, karena eksotik pantainya dengan pasir putih, serta keramahan warga yang memberi tempat untuk pengunjung menggelar tikar atau memasang tenda, menjadi alasan banyak wisatawan berkunjung sekaligus menginap, sembari menunggu terbitnya matahari pagi.

Di tengah kehangatan pantai, ada segelintir orang-orang rakus mengusik warga. Masih dengan modus yang sama: bahwa tanah sepanjang Pantai Watukodok adalah milik Sultan dengan dalih SG (Sultan Ground). Dengan dalih SG itulah pengusaha bernama Ani Supiani dan Tri mengaku sudah mendapatkan Kancingan (surat sewa menyewa) yang didapat dari Sultan Jogja, digunakan sebagai bukti untuk mengusir Warga yang sudah puluhan tahun mendiami dan mengelola Pantai Watukodok sebagai tempat mereka mengais rejeki.

Dalam sejarah pertanahan Yogyakarta, klaim atas tanah SG dan PAG (Paku Alam Ground) sudah tidak berlaku lagi setelah Sri Sultan HB IX bersama DPRD menerbitkan Perda DIY No 3 Tahun 1984 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 yang isinya menghapus klaim tanah SG dan PAG serta menyerahkan tanah untuk dikelola dan dimiliki oleh Warga.

Landasan historis yang sudah jelas menetapkan rakyat sebagai pewaris tanah memberanikan warga di Watukodok melawan penggusuran yang dilakukan pengusaha swasta atas izin dan sepengetahuan Sultan Jogja. Kemarin, hari selasa 15 Desember 2015, rakyat kedatangan pengacara investor yang secara terang terangan meminta rakyat Watukodok untuk meninggalkan tanahnya, namun pengacara bernama Renova yang berasal dari Bandung sama sekali tidak menggubris rakyat, secara serentak rakyat meninggalkan lokasi perundingan sambil berteriak “ini tanah kami, kami pertahankan sampai darah penghabisan“, dengan semangat sambil menyerukan “hidup rakyat, hidup rakyathidup rakyat!.

Konflik Warga Watukodok dengan pengusaha sudah berlangsung selama 6 bulan, perjuangan yang dilakukan warga saat ini menghimpun solidaritas dari korban maupun rakyat yang peduli terhadap lingkungan. Sebab jika Pantai Watukodok berhasil dimiliki investor dengan dalih SG dan PAG memakai landasan hukum UU Keistimewaan maka sudah pasti akan terjadi kerusakan lingkungan, dan wisata pantai akhirnya hanya bisa diakses oleh mereka yang bergelimpangan uang, dan yang mengambil keuntungan ekonomis hanya mereka yang bermodal besar, bukan warga Pantai Watukodok. Itulah kenapa para pejabat dan ulama lebih memilih bicara surga, karena pantai dan hutan sudah tak menjadi milik kita.

Semoga tulisan singkat ini dapat memicu solidaritas rakyat dari berbagai latar belakang untuk terlibat berjibaku melawan penggusuran di Watukodok maupun di Yogyakarta.

Salam pembebasan!

Leave a Reply