Home / Rakyat Melawan / Perempuan / Warisi Gagasannya, Bukan Kebayanya

Warisi Gagasannya, Bukan Kebayanya

[ Moh. Zulfikar ]

Seberapa dalam kita mengenal Kartini? Pertanyaan tersebut membuat kita harus menelusuri lorong historis peradaban, mundur jauh ke awal abad 19. Namun, jika eksistensinya dipertanyakan pada masa sekarang, ungkapan yang paling banyak diingat oleh masyarakat tentang Kartini adalah Pahlawan Nasional, Habis Gelap Terbitlah Terang, Pawai Kebaya, Lomba Peragaan Busana, dan padanan ungkapan lain yang berhubungan dengan Kartini.

Meski hidup di tengah-tengah keluarga bangsawan, tidak membuatnya merasa bahagia menjalani hidup. Bahkan istana ayahnya, yang juga seorang Bupati Jepara, disebut sebagai “kurungan emas”. Ketidakbahagiaan Kartini bukan tanpa sebab, justru dari ketidakbahagiaannyalah elaborasi kita tentang inti perjuangan Kartini bisa dimulai.

Kehidupannya penuh dengan intervensi hegemoni kolot dari lingkungan bangsawan yang rakus penghormatan, gila sembah, pengekangan adat, perjodohan dan budaya pingit menyeret manusia, terutama perempuan, jatuh ke dalam jurang nihil hak asasi

Lahir di tengah-tengah menggeliatnya kolonialisme Balanda, gerakan politik etis bagi pemerintah Hindia Belanda bukan berarti tanpa konsekuensi. Tumbuhnya bibit baru produk modernisme mulai muncul. Sekolah-sekolah yang, walau masih diperuntukan bagi anak-anak ningrat dan priyayi, mengajarkan syarat-syarat manusia modern. Diperkenalkanlah baca-tulis dan menyusun angka, dasar-dasar administrasi dan ilmu hitung. Dari situlah teridentifikasi bahwa tradisi moyang bumiputera masih terbelakang. Zaman yang pintunya hanya bisa dibuka melalui kunci ilmu pengetahuan, menjadi kesadaran dari sebagian bumiputera terdidik. Walau tak sedikit yang berpengharapan menjadi priyayi baru dengan hak istimewa yang disesuaikan dengan majunya zaman, sebagai mandor perkebunan, juru tulis atau bupati. Zaman ini, menurut Furnivall merupakan zaman ekspansi, efisensi dan kesejahteran.

semakin mempersulit Kartini untuk bisa menembus batas penjara adat dan ketidakadilan norma sosial. Kartini yang takluk pada paksaan perkawinan permaduan (poligini)

Feodalisme sangat tidak menguntungkan bagi seluruh lapisan bawah dalam masyarakat, terutama pribumi jelata, tapi bagi pribumi penjilat, mereka akan menindas lagi tengkuk rakyat. Bahkan, bagi kaum perempuan, sistem masyarakat feodal bisa menumpas hak asasi tidak hanya kelas rendah, namun juga perempuan kelas atas termasuk Kartini. Kehidupannya penuh dengan intervensi hegemoni kolot dari lingkungan bangsawan yang rakus penghormatan, gila sembah, pengekangan adat, perjodohan dan budaya pingit menyeret manusia, terutama perempuan, jatuh ke dalam jurang nihil hak asasi. Ekspresi masyarakat feodal sangat tampak pada apa yang ditolak dan diperjuangkan oleh Kartini.

Bermimpi Tentang Kemajuan Perempuan.

Hari-hari menjelang dan sesudah pernikahnya dengan Bupati Rembang, yang memiliki tiga orang selir, semakin mempersulit Kartini untuk bisa menembus batas penjara adat dan ketidakadilan norma sosial. Memang, Kartini yang takluk pada paksaan perkawinan permaduan (poligini) tidak sehebat Martha Christina Tiahahu, perempuan pejuang yang mengangkat senjata mengusir kolonialisme, Siti Soendari seorang redaktris Medan Priyayi, pejuang buruh dan ahli propaganda, ataupun Dewi Sartika yang memiliki gagasan perjuangan. Metode perjuangan Kartini mengambil bentuk protes gagasan kesetaraan di tengah-tengah intervensi hegemoni feodalisme akut di Jawa melalui korespondensinya dengan pejuang kesetaraan di Belanda. Dan di jaman itu, sikap Kartini bisa dibilang maju.

Bermimpi untuk memajukan perempuan pribumi, merumuskan gagasan bahwa kaum perempuan harus maju dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Ia mendirikan sekolah perempuan untuk mengajari baca tulis kaum pribumi, menolak budaya patriarki yang membuat perempuan terdomestikasi sebagai pelengkap laki-laki dalam wilayah kasur, sumur dan dapur, bahkan pada zaman sekarang, perempuan masih belum terbebas dari produk feodal, jikapun sudah ada yang bisa mengakses wilayah publik ia harus tetap dibebankan kerja domestik tanpa ada pembagian kerja yang adil dalam keluarga, inilah yang disebut double borden (beban ganda), warisan feodalisme yang masih eksis. Kartini kemudian menulis kumpulan surat-surat protesnya yang diberi judul Door Duisternis Tot Licht yang kemudian dikodifikasi Armijn Pane dalam buku berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, terinspirasi dari tokoh emansipasi perempuan Belanda bernama Abendanon dengan istilah transformasi “gelap ke terang”.

Pada hulu penyesuaian modernisme di Nusantara, masa ketika uji coba proyek gerakan etik dan zaman kapital swasta diterapkan, saat Belanda memoles wajah kolonialismenya dengan politik balas budi, setelah Van Den Bosch sukses menerapkan tanam paksa di Hindia, pada masa inilah Kartini tumbuh. Perempuan yang dijadikan tauladan bagi Abendanon untuk berbicara tentang perubahan yang positif. Oleh karena obsesi pembebasan perempuannya inilah, Kartini menjadi simbol gerakan perempuan di Indonesia, hari lahirnya, 21 April dijadikan hari nasional setelah Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional.

Modernitas memang jauh lebih menguntungkan ketimbang feodalisme.

Setidaknya, hak-hak untuk menjadi manusia bisa lebih memenuhi syarat, apalagi jika modernitas diiringi dengan keadilan sosial, yang berarti pemberian hak-hak demokratik pada tiap manusia tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai contoh, menurut data Badan Pusat Statistik saat ini, diskriminasi terhadap perempuan terlihat dari 18% perempuan lulusan universitas yang sebenarnya bisa menduduki jabatan strategis di perusahaan kini menganggur, sementara laki-lakinya hanya 8,8%. Kemudian 10,8% perempuan lulusan Diploma I-III adalah pengangguran, dibanding dengan laki-laki yang hanya sebesar 6,9%. Di sektor produktif, laki-laki yang bekerja mencapai angka 71,6%, sedangkan perempuan 48%. Dari fakta tersebut, dan agar ide pembebasan perempuan (sebagai tenaga produktif) benar-benar menemukan faktanya dalam masyarakat, maka bentuk konkret pembebasannya adalah mendemokratisasikan manusia tanpa demarkasi jenis kelamin, dan rupa-rupa identifikasi semu seperti agama, ras, suku. Makna marxian, demokratisasi manusia sebagai tenaga produktif dikembangkan dan disimpulkan dalam pengelompokan masyarakat menjadi dua kubu: kelas pemilik alat produksi dan kelas tak memiliki alat produksi. Jalannya adalah perjuangan kelas, tujuannya, merebut alat produksi untuk mendemokratiskan alat produksi dan hasil produksi, lalu menjadikan alam sebagai warisan sosial. Melibatkan seluruh tenaga produktif.

Pada akhir tulisan ini, sebagai sebuah refleksi umum, kiranya relevan untuk menyodorkan pertanyaan kritis dari antropolog terkenal bernama Pat Brewer dalam bukunya The Dispossession of Women: Mengapa kaum perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua? Mengapa distribusi ekonomi dan kekuasaan sosial begitu tak setaranya di antara kaum lelaki dengan kaum perempuan?

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top