SHARE


“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, ….” (Q.S Al-Hajj 39-40)

 

Pada 12 Desember 2019, 5 Warga Kebon Jeruk Itoh, Rosyid, Yayah, Jamiah dan Amin dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana ringan (tipiring) oleh PN Bandung Tingkat I melalui putusan Hakim Ketuanya, Wasdi Permana. Setelah sebelumnya 5 warga tersebut menerima pemanggilan sebagai Saksi tanggal 19 November 2019 oleh Polda Jabar dan statusnya naik jadi Tersangka pada 27 November 2019 perihal Pasal 6 Ayat 1 Perppu No. 51 Kota Bandung th. 1960.

Alat bukti yang menjadi pegangan Polda Jabar dalam memproses laporan PT KAI dan masuk dalam poin putusan PN Bandung Tingkat I sehingga membuat 5 Warga dinyatakan bersalah, adalah Sertifikat HGB No. 877 milik PT KAI keluaran Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bandung yang terbit tahun 2017. Sertifikat tersebut, secara mengejutkan berisi tentang kepemilikan hak guna bangunan PT KAI atas 4 hektare lebih lahan di Stasiun Timur sampai Stasiun Barat. Padahal, kita masih ingat bahwa PT KAI pernah dikalahkan oleh rakyat di pengadilan atas penggusuran yang mereka dan Pemkot Bandung lakukan terhadap Warga Kebon Jeruk Jalan Stasiun Barat di tahun 2017, dan klaim bahwa tanah yang mereka gusur adalah milik mereka dengan Sertifikat HP No. 6 sebagai alat buktinya juga dinyatakan pengadilan sebagai klaim yang tidak relevan karena salah objek.

Kronologi hukum di atas dapat kita simpulkan banyak bahwa sampai hari ini selalu ada kejanggalan dan praktik sarat manipulatif dari setiap langkah hukumnya PT KAI: pertama, Kantor Pertanahan Kota Bandung (BPN) menerbitkan HGB No. 877 untuk PT KAI tahun 2017. Padahal sampai tahun 2017, PT. KAI hanya memiliki HP No. 6 dan itu pun salah objek!. Kedua, kasus tipiring yang terakhir ini kenapa bisa sampai level Polda segala yang urus? Ketiga, Majelis Hakim PN Bandung Tingkat 1 dalam kasus tipiring ini sama sekali tak memasukkan pertimbangan Saksi Ahli Agraria dan HAM, Dianto Bachriadi, yang dalam persidangan mengatakan “HGB No. 877 itu terbit melalui proses yang tidak benar dan tak punya pertimbangan manusiawi pada rakyat.

Selain itu, ada yang jauh lebih penting! Yaitu tanah Kebon Jeruk Jalan Stasiun Timur dan Stasiun Barat, sudah sejak tahun 1950-an sudah ditempati oleh rakyat (termasuk para warga yang digusur PT KAI dan Pemkot Bandung tahun 2016) dan sampai detik ini adalah masih menjadi ladang untuk menyambung kehidupan bagi beragam elemen rakyat. Artinya, selama ini Jalan Stasiun Barat dan Stasiun Timur sudah merupakan bagian penting dari kehidupan rakyat di sana dan sudah seharusnya paling berhak atas tanah, bukan PT KAI! Padahal, konstitusi hukum Indonesia dalam UU Pokok Agraria juga mengatakan bahwa tanah negara yang sudah dikuasai lebih dari 18 tahun berhak diterbitkan bukti kepemilikannya kepada yang menguasainya untuk pemukiman dan ekonomi. Artinya, secara hukum seharusnya Negara, Pemkot Bandung wajib memfasilitasi bukti kepemilikan tanah untuk rakyat! Bukan malah membiarkan PT KAI bahkan terlibat dalam melakukan penindasan pada rakyat!

Sudah banyak rakyat yang lahir, tumbuh, dan besar di tempat ini, bahkan ada yang sudah generasi ketiga. Rumah untuk tempat tinggal dan rantai ekonomi yang telah berlangsung sejak lama di Jalan Stasiun Barat dan Stasiun Timur kini terancam oleh HGB No. 877 yang oleh PT KAI bisa menjadi landasan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang lebih kejam, licik, dan sewenang-wenang lagi dari penggusuran di tahun 2016, dan korbannya bukan hanya Itoh, Rosyid, Yayah, Jamiah dan Amin yang kemarin dikriminalisasi. Besok, seluruh manusia yang menggantungkan kehidupannya di sepanjang Jalan Stasiun Barat dan Stasiun Timur: dari mulai pedagang, buruh ekspedisi, buruh ojek online, dan seluruh rakyat miskin, akan menjadi target untuk diusir oleh PT KAI. Tapi tunggu dulu! Itu akan terjadi jika tidak ada perlawanan sama sekali dari rakyat. Tidak jika sebaliknya! Pengalaman dan sejarah sudah mengajarkan, bahwa rakyat yang tertindas dan tidak melawan sudah pasti akan kalah sekalah-kalahnya. Sebaliknya, jika rakyat melawan, kemenangan dan kehormatan itu akan rakyat dapatkan.

Lalu, kok bisa PT KAI mempunyai Sertifikat HGB No. 877 yang membuat Itoh, Rosyid, Yayah, Jamiah dan Amin dinyatakan melakukan pidana oleh pengadilan? Dan sangat mungkin akan mengusir seluruh rakyat di Stasiun Barat dan Stasiun Timur dan menghancurkan rantai ekonomi berikut sendi kehidupannya yang telah berlangsung sejak tahun 1950-an?

 

  1. Tahun 2016, PT KAI dan Pemkot Menggusur rumah dan toko milik Rakyat Kebon Jeruk Jalan Stasiun Barat dengan 1.000 lebih Aparat Gabungan dan Ormas Reaksioner. Rakyat bertahan, menolak direlokasi, membangun posko, dan melakukan perlawanan dengan aksi massa. Rakyat menggugat penggusuran itu ke jalur hukum, rakyat pun menang. Bukti-bukti  kuat  yang  memenangkan  Rakyat  pada  saat  itu  karena  Rakyat  sudah  menempati  lahan tersebut  semenjak  1953,  dan  melakukan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  yang  patuh  dengan membayar  PBB.  Sedangkan  PT KAI  hanya  memiliki  bukti  foto  kopi  akta  hak  pakai  dari  tanah negara  yang  pada  saat  ditunjukan  di  pengadilan  sudah  habis  masa  berlakunya (Sertifikat HP No. 6).  Pun  pada  lembar  foto kopi  itu  bukanlah  milik PT KAI,  melainkan  berkas  milik  Kementrian  Perhubungan  c.q  PJKA. Secara  hukum  PT  KAI  (Perusahaan  Persero)  dan  PJKA  (Perusahaan  Jawatan)  bukanlah  objek  hukum yang sama. Aset-aset  yang  di-klaim PT KAI  (Persero)  adalah  milik SS, PNKA, PJKA, dan Perumka.  PT KAI  dinaungi undang-undang  tentang  PT  (Perseroan  Terbatas).  Sedangkan  PJKA,  yang menaunginya  adalah  undang-undang  perbendaharaan  negara.  Ini  bukanlah  hukum  kewarisan,  seolah-olah  semua  aset  sejak  jaman  Belanda,  masa kemerdekaan  hingga  era  kapitalisme  hari  ini  otomatis menjadi milik  PT KAI.
  2. Tahun 2017, PT KAI mengajukan banding dan pengadilan membatalkan keputusan sebelumnya yang menyatakan penggusuran yang dilakukan PT KAI dan Pemkot Bandung adalah salah. Alat bukti yang digunakan PT KAI dalam banding ini adalah Sertifikat HP No. 7. Ini adalah sertifikat terbitan Kantor Pertanahan Kota Bandung (BPN) yang secara jelas merupakan bukti ada kongkalingkong antara BPN dan PT. KAI DAOP 2. Pertama, SHP No. 7 ini dalam isinya tertulis sebagai sertifikat pengganti SHP No. 6 yang rusak. Tapi, SHP No. 7 memuat objek tanah yang beda dari objek tanah yang tercantum di SHP No. 6, bahkan nomor suratnya pun berubah. Ini jelas sebuah kecacatan! Karena dalam hukum pertanahan, sertifikat pengganti harus dengan objek tanah yang sama, dan juga nomor surat yang sama! Lebih parahnya lagi, kongkalingkong antara BPN dan PT KAI terjadi dalam proses persidangan!
  3. Tahun 2019, Rakyat baru tahu ternyata PT KAI punya sertifikat hak guna bangunan (HGB No. 877) yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 2017 setelah 5 Warga berhasil dikriminalisasi. Sertifikat HGB No. 877 seluas, 4 hektare lebih itu terbit sangat ajaib! Mengapa ajaib? Sebab, jika sebuah HGB lahir di atas sebuah lahan, sertifikat hak yang sederajat dalam hal ini yaitu SHP No. 6 dan No. 7 harus dihapuskan dahulu, dan lahan harus dikembalikan menjadi Tanah Negara dahulu (harus ada perataan bangunan, termasuk kalau merujuk ke denahnya, berarti stasiun dan rel-nya PT KAI juga harus dibongkar dahulu!), baru setelah itu sebuah HGB bisa terbit. Karena tidak boleh ada dua sertifikat hak yang sederajat ada dalam satu lahan. Itu aturan pertanahannya. Pertanyaannya, jika SHP No. 6 dan No. 7 milik PT KAI hasil kongkalingkong itu sudah dihapus, kapan proses pengembalian ke Tanah Negara itu terjadi? Tidak pernah! Bahkan jika terbitnya HGB No. 877 oleh BPN ini tidak ada penghapusan dahulu SHP No. 6 dan No. 7 artinya PT KAI dan BPN telah bekerja sama menerbitkan sertifikat ganda! Dan sertifikat ganda merupakan perbuatan kriminal dalam aturan pertanahan!

 

Bahkan Jalan Publik pun ingin mereka monopoli! Penutupan sewenang-wenang Jalan Stasiun Timur ke arah Stasiun Barat sejak November oleh PT. KAI telah menghancurkan ekonomi Buruh Ojol, Pedagang, Buruh Ekspedisi dan Rakyat Miskin lainnya, termasuk juga telah merugikan seluruh Warga Kota Bandung maupun luar Bandung yang sehari-hari menggunakan jalan tersebut!

Maka dari itu, kami Massa Rakyat Stasiun Barat yang berkomitmen pada perjuangan dan persatuan mengajak kepada Warga Korban Gusuran, Perempuan, Pedagang, Buruh Ojol, Buruh Ekspedisi, Buruh Supir Angkutan, dan Rakyat Miskin Stasiun Timur & Stasiun Barat, serta seluruh rakyat tertindas lainnya untuk melawan monopoli tanah yang dilakukan setan tanah PT KAI. Sebab perjuangan ini mustahil bisa dimenangkan tanpa adanya persatuan. Jika misalnya hanya Warga Kebon Jeruk Korban Gusuran PT KAI tahun 2016 saja yang melawan, kekuatan rakyat belum cukup! Sebab PT. KAI DAOP 2 sesungguhnya akan merebut seluruh lahan Jalan Stasiun Timur dan Barat yang artinya seluruh elemen rakyat yang hidup dari lahan ini akan kena imbasnya! Kerakusan ini tidak lain dilakukan untuk kepentingan akumulasi modal para investor PT KAI. Selama ini kita telah belajar bahwa penindasan yang mereka lakukan adalah penindasan yang struktural dan terorganisir, dengan juga membangun kongkalingkong dengan institusi negara. Tapi kita belum kalah dan tidak akan kalah, jika kita juga mau melawan dan bersatu berjuang bersama-sama!

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah

nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka sendiri, … ”

(QS. Ar-Ra’d:11)

BPN harus membatalkan HGB No. 877!

Hadang penggusuran! Buka penutupan Jalan Stasiun Timur yang dilakukan PT KAI sekarang juga, karena sewenang-wenang dan telah merugikan rakyat!

Tanah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan para pemodal!

Leave a Reply