Sikap Politik PEMBEBASAN: Hentikan Pengepungan Aparat dan Ormas Preman di Depan Asrama Mahasiswa Papua di Jogja
date
Jul 16, 2016
slug
sikap-politik-pembebasan-hentikan-pengepungan-aparat-dan-ormas-preman-di-depan-asrama-mahasiswa-papua-di-jogja
status
Published
tags
Rilis
West Papua
Sikap
summary
Pelanggaran terhadap kemanusiaan berbasiskan rasialisme adalah bentuk paling primitif dari tingkat pemikiran manusia. Tak bisa dibayangkan betapa rendahnya kebudayaan (sistem berfikir) yang dimiliki oleh ormas preman yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta, berikut aparatnya yang membolehkan ormas men- sweeping asrama mahasiswa Papua.
type
Page
Property
Sumber gambar: jogja.tribunnews.com
Hentikan Pengepungan Aparat dan Ormas Preman di Depan Asrama Mahasiswa Papua di Jogja (Jln. Kusumanegara)!
Hentikan Sweeping Terhadap Mahasiswa Papua di Jogja!
Hentikan Rasialisme!
Hentikan Pelanggaran HAM oleh Aparat dan Ormas Preman!
Pelanggaran terhadap kemanusiaan berbasiskan rasialisme adalah bentuk paling primitif dari tingkat pemikiran manusia. Tak bisa dibayangkan betapa rendahnya kebudayaan (sistem berfikir) yang dimiliki oleh ormas preman yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta, berikut aparatnya yang membolehkan ormas men- sweeping asrama mahasiswa Papua.
Situasi sejak kemarin hingga sekarang, menunjukkan begitu dangkalnya pemikiran pemerintah dan aparat di Jogja menyikapi rakyat Papua. Bahkan pemerintah pusat pun demikian. Penyelesaian Papua selalu menggunakan pendekatan keamanan, padahal persoalannya bukan itu, melainkan kesejahteraan rakyat Papua. Kekayaan alamnya dirampok, emasnya, tembaganya, bauksitnya, minyaknya, nikelnya, hutannya, dll, dll. Pemerintah yang pro investor hanya menyisakan kelaparan, penyakit, perampasan lahan adat, pendidikan rendah. Bagi kelompok yang kritis akhirnya dibantai, ditangkap.
Slogan “keutuhan NKRI” dijadikan license to kill oleh pemerintah (melalui TNI dan Polisi) kepada siapapun yang menolak/mengganggu pembangunan dan investasi di Papua, dan di seluruh Indonesia secara umum. Padahal, kehendak bebas dari kolonialisme adalah semangat utama yang diperjuangkan oleh Indonesia pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Sebagaimana dalam pidato Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung:
“Kita kerap kali diberitahu bahwasannya kolonialisme sudah mati. Marilah kita jangan terpedaya atau dielus-elus oleh hal itu. Saya katakan kepada Anda, selama ini daerah-daerah luas dari Asia dan Afrika belumlah merdeka. Dan saya mohon kepada Anda, jangan memikirkan kolonialisme hanya dalam bentuk klasik. Kolonialisme juga punya busana modernnya, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, di mana saja dan kapan saja dan bagaimanapun juga kemunculannya, kolonialisme adalah hal yang jahat dan hal yang harus dibasmi dari muka bumi”.
Indonesia sendiri pernah mengalami betapa mengerikannya dijajah oleh kolonialisme Belanda, jika bangsa dan rakyat Indonesia mampu merenung atas sejarah masa lalunya, tentu tidak akan membiarkan kolonialisme tumbuh subur di bumi Papua. Demikian halnya dengan kekejaman aparat TNI-Polri yang melakukan operasi-operasi militer bertahun-tahun di Papua. Pendekatan keamanan bukanlah jawaban bagi kemiskinan rakyat Papua, kecuali kalian hanya menghendaki proyek-proyek pengamanan dengan imbalan recehan dana dari korporasi-korporasi tambang yang menghancurkan bumi Papua.
Kejadian represi-pengepungan aparat dan ormas preman di Jogjakarta terhadap mahasiswa Papua (pada 15 Juli 2016 sampai sekarang) adalah bentuk kejahatan kemanusiaan, sudah pasti melanggar hukum. Kami, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menyatakan:
- Demi demokrasi dan kemanusiaan, agar aparat dan ormas meninggalkan asrama mahasiswa Papua di Jogjakarta sekarang juga!
- Adili aparat yang melakukan represi terhadap mahasiswa Papua!
- Demi demokrasi, berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua!
- Hentikan rasialisme, rakyat Papua adalah manusia yang memiliki hak untuk setara di hadapan manusia lain dan di hadapan hukum!
Dan kepada gerakan rakyat, terus meluaskan persatuan demokratik melawan kekerasan aparat dan kekuatan modal.
Jakarta, 16 Juli 2016
Ketua Umum
Rahman Ladanu
Sekretaris
Samsi Mahmud