Inflasi Adalah Masalah Kelas
date
Sep 12, 2022
slug
inflasi-adalah-masalah-kelas
status
Published
tags
Artikel
summary
Inflasi yang sedang menerpa banyak di berbagai dunia saat ini bukanlah disebabkan banyaknya permintaan konsumen atas suatu produk di pasar, peredaran mata uang yang berlebihan, ataupun tekanan dari serikat buruh yang menuntut kenaikan upah.
type
Post
Property
Tara Winata - Departemen Pendidikan dan Propaganda PEMBEBASAN
“Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan di mana-mana. Melalui penghisapan atas pasar dunia borjuasi telah memberikan sifat ckosmopolitan kepada produksi dan konsumsi di tiap-tiap negeri. Kaum reaksioner merasa sedih sekali karena borjuasi telah menarik dari bawah kaki industri bumi nasional tempat ia berdiri.” (Karl Marx)
Larry Summers seorang keynesian asal Amerika Serikat mengatakan, bahwa naiknya harga suatu barang diakibatkan oleh banyaknya permintaan pasar (komoditi) terhadap suatu barang/produk, peredaran mata uang yang berlebihan, dan kuatnya serikat buruh yang menuntut kenaikan upah.
Jika dikaitkan dengan permasalahan inflasi; Pertama, ketika banyaknya permintaan pasar atas suatu barang/produk, maka akan mendorong harga barang tersebut semakin murah sebab, membuat daya beli para konsumen terlalu banyak. Ketika permintaan pasar atas suatu barang/produk hanya sedikit, maka harganya akan semakin mahal. Karenanya, diperlukan sebuah kebijakan pemerintah untuk melakukan “penghematan” yaitu pemotongan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Namun, pandangan tersebut dapat diruntuhkan dengan sebuah pertanyaan, “Mengapa tidak terjadi inflasi yang tinggi, ketika pemerintah membelanjakan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menghindari keruntuhan perbankan dalam resesi hebat?”
Kedua, peredaran mata uang. Dalam hal ini, para monetaris melihat, bahwa naiknya harga-harga suatu produk kebutuhan hidup diakibatkan juga oleh banyaknya peredaran mata uang, maka diperlukan suatu kebijakan moneter untuk menghentikan peredaran tersebut, yang bertujuan untuk menekannya. Misalnya, seperti meningkatkan suku bunga, agar para nasabah hanya difokuskan untuk melunasi bunga yang sudah ditetapkan oleh bank-bank sentral, tidak dipergunakan untuk membeli berbagai fasilitas kebutuhan hidup, seperti rumah, mobil, alat elektronik, peralatan rumah tangga, dll. Sehingga, perusahaan dapat menaikan harga-harga. Kebijakan ini sedang diterapkan oleh Joe Biden di Amerika Serikat saat ini.
Ketiga, kuatnya serikat buruh yang menuntut kenaikan upah. Pemikiran ini semakin mempersulit hingga menyiksa kelas pekerja. Karena, tuntutan kenaikan upah buruh akan memaksa perusahaan untuk menaikan harga-harga. Sehingga, langkah yang harus diambil oleh perusahaan adalah pengendalian (pemotongan) upah buruh, dan melakukan PHK sepihak untuk mengimbangi biaya produksi dan harga-harga suatu produk.1
Inflasi yang sedang menerpa banyak di berbagai dunia saat ini bukanlah disebabkan banyaknya permintaan konsumen atas suatu produk di pasar, peredaran mata uang yang berlebihan, ataupun tekanan dari serikat buruh yang menuntut kenaikan upah. Melainkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Termasuk pandemi Covid dan perang imperialis yang mengakibatkan kejatuhan pasokan produk dan kerusakan rantai pasokan. Dalam analisis kelasnya, masalah inflasi merupakan masalah kelas. Di mana, kapitalis menggunakan inflasi sebagai alat untuk menyerang kelas pekerja dan kaum miskin kota agar dapat mempertahankan penguasaan atas alat produksi dan meningkatkan kekayaan.
Jelas kaum marxis sangat bertentangan dengan cara pandang kaum monetaris dan keynesian. Kaum marxis sangat menentang teori kuantitas uang, karena uang hanya bersifat endogen bagi produksi kapitalis dan harga dari suatu komoditi terbentuk dari penciptaan nilai, bukan dari penciptaan uang. Jumlah uang yang beredar pada umumnya akan mengikuti perubahan harga, sehingga upaya yang disengaja untuk mengubah jumlah uang yang akan diedarkan tentu akan gagal untuk menentukan inflasi harga.
Kaum marxis juga menentang teori cost-push, karena kenaikan upah buruh tidak disebabkan oleh kenaikan harga suatu barang dagangan. Karena Karl Marx pernah mengatakan dalam artikelnya saat berdebat dengan Serikat Pekerja Weston dalam Pertemuan Asosiasi Pekerja Internasional Pertama:;
“Perjuangan untuk kenaikan upah hanya mengikuti jejak perubahan sebelumnya, dan merupakan keturunan yang diperlukan dari perubahan sebelumnya dalam jumlah produksi, tenaga produktif, nilai kerja, nilai uang, tingkat atau intensitas tenaga kerja yang diekstraksi, fluktuasi harga pasar, tergantung pada fluktuasi permintaan dan penawaran, dan konsisten dengan fase yang berbeda dari siklus industri; dalam satu kata, sebagai reaksi kerja terhadap tindakan kapital sebelumnya. Dengan memperlakukan perjuangan untuk kenaikan upah secara independen dari semua keadaan ini, dengan hanya melihat pada perubahan upah, dan mengabaikan semua perubahan lain dari mana mereka berasal, anda melanjutkan dari premis yang salah untuk sampai pada kesimpulan yang salah.”2
Poin penting yang dimaksud oleh Karl Marx, yaitu “kenaikan upah umum dalam tingkat upah akan mengakibatkan turunnya tingkat laba secara umum, tapi tidak mempengaruhi harga komoditi.”
Untuk dapat menjelaskan faktor inflasi dalam analisis ekonomi-politik, marxis mengembangkan teori nilai kerja yang pernah ditulis oleh Karl Marx. Meskipun Karl Marx tidak pernah menjelaskan secara rinci mengenai inflasi dalam sistem kapitalisme. Karena, teori nilai kerja Karl Marx menjelaskan beberapa poin mengenai keuntungan, upah dan harga suatu komoditi dalam mode produksi kapitalisme. Kapitalisme akan terus meningkatkan produktivitas tenaga kerja seperti menciptakan lebih banyak unit-unit pekerja, yang berarti waktu kerja setiap satuan kerja akan menurun. Karena hanya tenaga kerja dan kerja sosial lah yang dapat menciptakan sebuah nilai dalam satu barang, meskipun akan ada kecenderungan secara umum ketika tingkat penawaran satuan barang dan jasa akan naik, juga untuk pertumbuhan nilai komoditi akan jatuh dalam waktu yang panjang. Hal tersebut dapat terjadi, ketika proses akumulasi kapitalis berdasarkan pada pengurangan tenaga kerja, sehingga nilai yang terkandung dalam suatu barang dagangan akan turun bersamaan dengan naiknya produktivitas tenaga kerja.
Teori Inflasi yang sempat dikembangkan oleh seorang ekonom marxis asal Italia, Guglielmo Carchedi, ketika tingkat nilai inflasi (value rate of inflation) akan ada, apabila menggabungkan dampak perubahan daya beli upah dan keuntungan (nilai baru), dan perubahan jumlah uang yang beredar. Namun, dalam point teori Carchedi tersebut, tingkat nilai inflasi dari harga-harga bergantung pada tingkat pertumbuhan penciptaan nilai suatu barang. Jika mempekerjakan tenaga kerja manusia untuk menciptakan nilai baru dan penggunaan teknologi agar dapat mengurangi waktu kerja dalam proses produksi barang dan jasa. Maka, akan lebih banyak output yang dapat diproduksi dalam waktu kerja yang lebih sedikit. Karenanya, harga dapat jatuh kapan saja dalam setiap waktu. Tetapi karena kapitalis memiliki sebuah obsesi untuk meningkatkan laba, maka para pekerja diharuskan untuk bekerja dengan jam yang lebih banyak, meskipun menggunakan teknologi yang maju. Sebab, jika semakin panjang jam kerja buruh dalam memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar nilai tukar barang dan laba yang akan didapatkan oleh kapitalis.
Kondisi dunia di bawah sistem kapitalisme sedang mengalami keterpurukkan, setelah terdampak Covid-19 sejak bulan Maret 2020 lalu, membuat pemenuhan kebutuhan rakyat dalam situasi yang sangatlah menyulitkan, dan ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang dibeking kekuatan militer (imperialis) Uni Eropa. Itu yang menjadi faktor pertama, yang semakin mempercepat meningkatnya inflasi di berbagai negara.
Hal ini semakin menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat, terutama kelas pekerja dan kaum miskin kota. Terdapat sekitar 29 negara di dunia yang terdampak inflasi pada sejak bulan Juni-Agustus 2022, antara lain Jepang 2,6%, Tiongkok 2,7%, Arab Saudi 2,7%, Swiss 3,5%, Indonesia 4,69%, Korea Selatan 5,7%, Prancis 5,8%, Australia 6,1%, India 6,71%, Singapura 7%, Kanada 7,6%, Afrika Selatan 7,8%, Jerman 7,9%, Meksiko 8,15, Italia 8,4%, Amerika Serikat 8,5%, Kawasan Euro 9,1%, Uni Eropa 9,8%, Brazil 10,07%, Inggris 10,1%, Belanda 10,3%, Spanyol 10,4%, Rusia 15,1%, Ukraina 22%, Kuba 28%, Sri Lanka 64%, Argentina 71%, Turki 79%, Venezuela 137%.3
Kondisi inflasi akan terus menjangkit kehidupan masyarakat dunia, terutama kelas pekerja dan kaum miskin yang memiliki pendapatan rendah, maka harus segera diselesaikan. Kondisi inflasi yang melanda sebagian besar negara di dunia, masih memperlambat kerja-kerja produksi kebutuhan hidup seperti buruh di sektor pabrik-pubrik, pertambagan, perkebunan, pertanian, sektor nelayan, bahkan akan mempengaruhi biaya pendidikan. Jika menggunakan analisis marxis atas naiknya harga suatu komoditi, bisa gunakan teori Wage Labour and Capital yang ditulis Marx, sehingga pada faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu oleh persaingan antara pembeli dan penjual, oleh hubungan antara permintaan dan penawaran , dan dari permintaan terhadap penawaran dalam pasar (global) bebas.
Kemudian untuk masalah persaingan harga dari komoditas ditentukan oleh; antara penjual yang satu dengan penjual yang lain, pembeli yang satu dengan pembeli yang lain, juga oleh penjual dan pembeli. Karl Marx dan Friedrich Engels menjelaskan:
;
“Jika… penawaran suatu komoditi kurang dari permintaannya, persaingan di antara penjual sangat tipis, atau mungkin tidak ada sama sekali di antara mereka. Dalam proporsi yang sama, ketika persaingan ini menurun, persaingan di antara pembeli meningkat. Hasil: kenaikan harga komoditas yang cukup besar.”
Maksudnya, jika terjadi kelangkaan barang kebutuhan hidup secara nyata, tentu kapitalis akan merespon nya dengan menaikkan harga. Secara tidak langsung para pembeli dipaksa agar saling bersaing untuk membeli suatu barang. Terlepas mereka juga ikut menentukan naik-turunnya tingkatan harga dari suatu barang. Sebab, bagi kapitalis pasar hanyalah sebuah mekanisme yang sangat efisien dan demokratis dalam menentukan harga. Kondisi ini terjadi secara berkelanjutan, sampai rakyat tidak mampu lagi untuk membeli komoditas.
Harga BBM Naik: Bentuk Krisis Kapitalisme di Indonesia
Para kapitalis di Indonesia masih mengadopsi pemikiran dari para ekonom dan ideolog arus utama dalam menganalisis inflasi yang sedang terjadi. Sehingga, untuk menanggulangi inflasi yang melanda Indonesia mereka menaikkan harga BBM, menaikan suku bunga, menerapkan BLT, Subsidi melalui BLT dan Bansos. Pada tahun 2017, Indonesia masuk dalam daftar negara yang memproduksi minyak mentah terbesar urutan ke 25, dengan jumlah produksi 803.000 barel per hari.4
Meskipun Indonesia masuk dalam daftar negara-negara yang memproduksi minyak mentah, tetapi Indonesia hanya mampu mengolah minyak di kilang pertamina sebesar 1,1 juta barel per hari, sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa dengan jumlah konsumsi bahan bakar minyak sebanyak 1,4 juta barel per hari sehingga harus menerapkan kebijakan impor bahan bakar minyak dari Singapura.
Namun, bahan bakar minyak yang di impor dari Singapura, bahan mentahnya dibeli dari Indonesia dengan harga murah. Hampir setiap tahun Singapura menjadi negara yang paling banyak mengekspor BBM ke Indonesia. Dari badan pusat statistik, total ekspor Indonesia minyak mentah Indonesia ke Singapura mencapai 718,4 ribu ton dengan nilai US$239,8 juta per tahun. Total ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura pada tahun 2019 sekitar US$12,916 miliar, 2020 sekitar US$10,661 miliar, dan 2021 sekitar US$11,634 miliar. Sedangkan total impor bahan bakar minyak Indonesia dari Singapura pada tahun 2019 sekitar US$17,589 miliar, 2020 sekitar US$12,341 miliar, dan 2021 sekitar US$15,415 miliar. Di sini kita bisa melihat ada pertambahan nilai dalam proses jual beli barang dagangan dalam pasar.
Saat ini harga BBM di Indonesia telah resmi dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi, dan akan diberlakukan mulai 3 September 2022 lalu. Hal ini tentu akan membuat banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan ekonomi menengah dan rendah semakin sulit, terutama para buruh, ojek online, buruh -tani, tani miskin, dan nelayan. Naiknya harga BBM tidak hanya akan membuat masyarakat kelas menengah dan rendah akan semakin sulit dalam mengatur biaya pengeluaran untuk kebutuhan hidup, juga tentu akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok.
Indonesia belum bisa dikatakan sudah pulih dari pandemi Covid-19, melainkan masih dalam tahap penanganan (pengobatan). Hal ini masih membuat aktivitas kelas pekerja dalam mempercepat laju perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam posisi lemah, meskipun telah dikeluarkan kebijakan New Normal pada Mei 2020 lalu, tapi kebijakan itu tetap tidak dapat menjamin secara penuhkelas pekerja dapat meningkatkan taraf kebutuhan hidup dan pendapatan ekonomi secara maksimal.
Jika kita menggunakan teori Karl Marx tentang wage labour and capital, maka kita bisa melihat faktor yang menyebabkan naiknya harga suatu barang. Termasuk harga bahan bakar minyak di Indonesia. Dalam pasar bebas, penentuan naik turunnya harga suatu barang ditetapkan oleh penjual dan pembeli, yang saling bersaing dalam melakukan penawaran dan harga. Saat ini negara-negara kapitalis dunia sedang mengalami krisis ekonomi, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris Raya, Jerman, dll. Tentu berupaya untuk memaksimalkan tingkat laba (keuntungan) dari penjualan barang-dagangan dalam pasar dunia.
Untuk menyelamatkan diri dari jurang resesi tentu mereka tentu akan berlomba-lomba dalam menaikkan harga suatu barang dagangan di pasar. Misalnya, kapitalis dari satu industri (minyak bumi) menaikkan harga barang mereka di pasar, tentu kapitalis dari industri yang lain pun akan ikut untuk menaikkan harga suatu barang. Karena harga yang dibeli dari penjual di pasar sangat tinggi, maka kapitalis lain yang (pembeli) menggunakan bahan bakar minyak kemudian akan merespon dengan menjual barang dengan harga yang tinggi, diatas harga sebelumnya dari barang dagangan yang dibeli. Begitu seterusnya, hingga harga barang dagangan seperti minyak bumi dinaikkan, maka akan mempengarungi harga barang kebutuhan pokok yang lainnya.
Suku Bunga Naik
Pada 22-23 Agustus 2022, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,00% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Alasan BI menaikkan suku bunga sebagai langkah untuk mengurangi risiko bahaya dalam peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM dan sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Namun, kami akan tetap menekankan, bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Sentralnya tidak akan mampu menyelamatkan kondisi kelas pekerja dan rakyat miskin kota di tengah inflasi dan krisis kapitalisme saat ini.
Jika benar tindakan yang dilakukan oleh BI menaikkan suku bunga sebagai alternatif di tengah inflasi, agar dapat mengubah kuantitas mata uang Indonesia. Yang terjadi ketika suku bunga dinaikan, adalah daya beli masyarakat akan menurun, karena nasabah hanya akan difokuskan untuk membayar bunga bank. Jika, suku bunga dinaikan oleh BI, maka akan semakin banyak keuntungan dari modal yang disimpan sebelumnya. Modal yang digunakan sebagai alat pinjaman terhadap nasabah-nasabah, dengan alasan yang penuh pemalsuan dan penipuan untuk membantu meringankan beban orang susah.
Jadi, saya katakan kebijakan BI bukanlah mengurangi risiko di tengah inflasi, melainkan sebuah jalan untuk mempertahankan penguasaan atas properti dan pertambahan nilai dari modal yang sebelumnya disimpan. Ketika suku bunga dinaikkan, maka tagihan dan hipotik juga akan semakin banyak, itulah bentuk dari investasi yang menguntungkan dalam operasi perbankan. V.I Lenin mengungkapkan;
“fungsi pokok dan utama bank adalah sebagai perantara dalam melakukan pembayaran. Dengan berbuat demikian mereka mengubah kapital uang yang tidak aktif menjadi aktif, yaitu menjadi kapital yang menghasilkan suatu keuntungan; mereka mengumpulkan semua jenis uang dan menempatkannya di tangan kapitalis.”4
Tanggapan dan Alternatif
Jika Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan alasan untuk menaikkan harga BBM karena anggaran kompensasi BBM (Rp. 18,5 triliun) dan kompensasi energi (Rp. 41 triliun) yang ditanggung pemerintah telah meningkat sampai Rp. 502,4 triliun. Ketika dihitung berdasarkan ICP (Indonesian Crude Price) yang bisa mencapai US$105 per barel dengan kurs Rp. 14.700 per US$1.5 Jika Menteri Keuangan begitu khawatir terhadap peningkatan anggaran kompensasi BBM dan Energi yang saat ini ditanggung oleh pemerintah,. maka, kami akan tawarkan kepada Pemerintahan Indonesia:
- Yang paling konkret adalah pemotongan anggaran pembelanjaan militer secara drastis, karena Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan sekitar Rp. 131,9 triliun pada RAPBN 2023.6
- Berlakukan pajak progresif bagi elit birokrat yang kaya dan perusahaan-perusahaan besar.
- Setarakan gaji birokrasi pemerintahan dengan gaji buruh.
Kontrol Rakyat secara Demokratis
Tawaran yang kami berikan tersebut, bisa saja digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau kondisi-kondisi yang sedang terdesak seperti saat ini. Namun, rumusan dari solusi tersebut tentu tidak akan mampu menyelesaikan masalah pokok yang sedang dihadapi oleh kelas pekerja di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun. Sebab selama Indonesia masih merawat dengan sangat baik sistem kapitalisme, maka kehidupan kelas pekerja dan kaum miskin kota akan terus berada dalam ketidakteraturan dan keterasingan. Dalam sistem kapitalisme, yang diprioritaskan adalah laba/keuntungan, bukan keadilan sosial dan kesetaraan dalam bidang ekonomi dan politik. Bisa kita lihat, ketika terjadi kelangkaan maka harga suatu barang akan dinaikan, tentu dengan tujuan dapat memastikan bahwa keuntungan yang akan diraih tidak berkurang.
Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam konferensi persnya di Istana Negara, mengatakan bahwa ; “sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.” Artinya pemerintah akan mengalokasikan sebagian anggaran subsidi BBM untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial orang-orang yang nantinya mereka pilih. Bukankah tindakan Jokowi tersebut hanya akan semakin meningkatan anggaran kompensasi BBM? Jikalau bantuan sosial tersebut akan diberikan, hal itu tidak akan dapat membantu seluruh kelas pekerja dan kaum miskin kota dari inflasi yang sudah tentu berkepanjangan ini. Sementara inflasi Indonesia sudah mencapai 4,69%, merupakan yang paling disukai oleh kapitalis untuk meningkatkan potensi konflik sosial dan meraup keuntungan secara sembunyi.
Kondisi Indonesia saat ini masuk dalam tahap kediktatoran kapital. Kelompok minoritas (kapitalis) kaya , mendikte lewat kebijakan ekonomi. Sedangkan mayoritas dari kelas pekerja dan kaum miskin kota tidak diberikan hak dan posisi dalam memperbaiki taraf kebutuhan hidup. Kebijakan kapitalis internasional selalu akan berdampak pada kita semua, tidak ada satupun yang bisa lepas dari jeratannya. Ketika Pemerintahan Indonesia masih menerapkan sistem kapitalisme dan menjadi kaki tangan negara-negara imperialis dunia, jangan pernah berharap banyak bahwa kehidupan kelas pekerja dan kaum miskin kota akan bebas dari ketertindasan dan keterasingan.
Tidak ada solusi yang lebih baik untuk dilakukan secara bersama, kecuali menggulingkan kediktatoran kapitalis-birokrat dengan memberlakukan sistem kontrol buruh yang bersifat demokratis atas alat produksi dan distribusi. Sistem kontrol buruh atau biasa yang kami sebut sebagai Sosialisme (kediktatoran buruh) tentu akan dijalankan menurut kebutuhan hidup penduduk, bukan atas dasar hasrat untuk mencari keuntungan dan penumpukan kekayaan oleh kelompok minoritas seperti saat ini. Untuk mencapai sistem Sosialisme, harus melalui perjuangan yang revolusioner, yaitu dengan membangun gerakan pemogokan, aksi massa, dan pendudukan. Waktunya sudah tiba bagi kita semua untuk membanjiri jalan raya dengan satu poin tuntutan, yaitu gulingkan kekuasaan kapitalis-birokrat dan bentuk persatuan yang revolusioner bersama kelas pekerja.
Catatan
- “Value, Price and Profit” (Speech by Karl Marx to The First International Working Men’s Association, June 1865), first published: 1898.
- Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (V.I Lenin, January-June 1916), first published: 1917 in pamphlet form, Petrograd.
- katadata.co.id/amp/tiakomalasari/finansial/62fb6bfa9f70c/dipimpin-prabowo-kemenhan-dapat-anggaran-terbesar-tahun-depan