Krisis Utang dan Energi: Mengamati Sri Lanka hingga Indonesia

date

Sep 9, 2022

slug

krisis-utang-dan-energi-mengamati-sri-lanka-hingga-indonesia

status

Published

tags

Artikel

summary

type

Post

Property

Siti Romanah - Koordinator Departemen Hubungan Internasional PEMBEBASAN

Telah menjadi perhatian kami bahwa Sri Lanka sedang mengalami suatu bentuk pemberontakan yang dipimpin oleh serikat pekerja, organisasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Video massa aksi yang menerobos istana kepresidenan dan kediaman presiden lengser Gotabaya Rajapaksa merebut hati banyak pengguna media sosial dan memicu harapan bagi pengamat gerakan dan aktivis di berbagai tempat, bahwa pemberontakan dapat dilakukan di Sri Lanka, oleh karena itu dapat dilakukan di daerah mereka juga.

Sumber kemarahan rakyat Sri Lanka berasal dari kenaikan harga, kelangkaan kebutuhan pokok dan upah para buruh yang tidak dibayar. Harga makanan mereka naik secara signifikan, bahan bakar termasuk LPG langka, dan obat-obatan juga sulit ditemukan untuk kebanyakan orang. Rakyat Sri Lanka tahu orang yang bertanggung jawab atas negara mereka telah salah mengatur ekonomi mereka, melakukan proyek-proyek besar dan meninggalkan negara mereka dalam hutang besar yang tidak dapat dibayar oleh perbendaharaan negara.

Kemudian datang rentetan narasi media korporat barat yang menggemakan bahwa jatuhnya Rajapaksa adalah konsekuensi dari "Perangkap Utang Cina" meskipun Cina hanya memiliki 10% dari utang negara Sri Lanka dan empat puluh tiga persen dari total utang negara mereka milik Pinjaman Pasar dari perusahaan-perusahaan seperti sebagai Blackrock, JPMorgan Chase dan Prudential (AS), Ashmore Group dan HSBC (Inggris), Allianz (Jerman), UBS (Swiss). Tiga belas persen dari utang negara mereka dari Asian Development Bank yang dipimpin Jepang, sembilan persen dari Bank Dunia yang dipimpin AS dan tambahan sepuluh persen dari Jepang.

Kami telah melihat publikasi yang condong sosialis memerangi narasi yang mengaburkan fakta tersebut dengan menarik angka-angka di atas dan membersihkan nama China dari apa yang disebut Jebakan Utang. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar mendidik pembaca mereka dan mengalihkan pembicaraan tentang Sri Lanka dari AS melawan China; mereka melewatkan kesempatan untuk membahas masalah konteks sejarah Sri Lanka, dan mereka melewatkan kesempatan pada tulisan mereka untuk menawarkan analisis tentang inflasi yang akan mempengaruhi seluruh dunia, terutama masyarakat belahan bumi selatan.

Melihat Sejarah Sri Lanka

Kemerdekaan Sri Lanka, yang sebelumnya disebut Ceylon pada tahun 1948 adalah hal pertama yang kami pelajari dari konteks sejarahnya yang relevan. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Ceylon adalah Amerika Serikat. Sebuah kemerdekaan yang berakar pada gerakan sosialis seperti gerakan Suriya-Mal dan Partai Lanka Sama Samasaja anehnya didukung oleh satu negara yang mendominasi setiap gerakan melawan sosialisme dan kedaulatan rakyat terjajah.

Pada tahun 1971, kelompok pemberontak marxis leninis bernama Janatha Vikmukthi Peramuna (JVP) atau diterjemahkan sebagai Front Pembebasan Rakyat, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperjuangkan pengambilalihan pemerintahan Ceylon. JVP menyatakan bahwa dua partai paling populer di masanya (UNP dan SLFP) tidak bekerja untuk kemajuan rakyat dan menuduh mereka membiarkan keterlibatan AS mempengaruhi kebijakan negara, sehingga memberatkan rakyat yang baru merdeka dan keturunannya untuk hidup miskin. Pada April 1971, JVP memimpin gelombang serangan bersenjata terhadap pasukan militer dan polisi Ceylon di mana mereka hampir mengalahkan kemampuan Ceylon untuk melawan serangan mereka. Kemudian, pemerintah Ceylon menyerukan bantuan internasional untuk senjata dan amunisi ditanggapi dengan cepat oleh Inggris, lalu Singapura, AS, dan Pakistan. Bantuan asing ini membantu pemerintah Ceylon melawan gelombang pertama pertempuran melawan JVP. Pemulihan Ceylon dari konflik ini menelan biaya sekitar 1,2 juta USD. Belum lagi anggaran yang dibutuhkan untuk mempersenjatai diri terhadap gelombang serangan konflik bersenjata JVP dari tahun 1987 hingga 1989. Setelah kegagalan revolusinya, sisa-sisa JVP mendaftarkan dirinya sebagai partai resmi di badan pemilu Sri Lanka, dan berpartisipasi dalam politik elektoral dengan taring-taring yang hilang, juga tidak bersikap tegas melawan diskriminasi suku Tamil.

Perang saudara Sri Lanka melawan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) yang berlangsung dari tahun 1983 hingga 2009 juga menelan biaya 200 miliar USD, lima kali PDB Sri Lanka pada tahun 2009. Sangat besar dampak ekonomi dari perang yang lahir akibat kelalaian partai-partai yang berkuasa di negara itu untuk mengakomodasi kebutuhan etnis minoritas selama beberapa dekade. Sangat jelas bahwa utang Sri Lanka yang menggunung sempat dibutuhkan untuk membiayai perang mereka selama beberapa dekade dan belum lagi, upaya berkelanjutan pasca perang saudara dari pemerintahan Rajapaksa terdahulu, hingga Rajapaksa terbaru dan Wickremesinghe untuk mencari dan menghancurkan elemen pemberontak melalui kebijakan anti-terorisme yang dirancang untuk membasmi sisa-sisa gerakan pembebasan Tamil. Lebih dahsyat dari kerugian moneter mereka, perang saudara menelan korban 100.000 jiwa yang dilaporkan termasuk 40.000 warga sipil (Laporan PBB 2009); hal ini adalah hasil dari tidak hanya tanggapan militer mereka terhadap serangan LTTE, tetapi juga melalui tindakan non-militer terhadap warga beretnis Tamil. Pemerintah Sri Lanka menuduh kejahatan perang dari pihak LTTE; mereka mengatakan LTTE mencegah warga sipil melarikan diri dari zona perang aktif, sementara penuduh telah terekspos oleh dokumen yang bocor dari PBB bahwa mereka bersalah atas pengeboman di zona aman sipil. Ada kecurigaan absah bahwa jumlah korban tewas jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Hilangnya begitu banyak nyawa berarti hilangnya kesempatan Sri Lanka untuk mengembangkan ekonomi mereka. Banyak nyawa yang hilang atau melarikan diri akan berujung menurunnya potensi sumber daya manusia mereka.

Melihat Indonesia

Sejarah negara berkembang pasca kemerdekaan, terutama bagi negara-negara yang pernah mengalami intervensi AS dalam konflik bersenjata atau genosida memiliki banyak kesamaan. Sebagai contoh, Indonesia telah melakukan intervensi AS dalam genosida 1965-66 komunis dan simpatisan mereka. Setelah itu, dalam mengamankan kepentingan Freeport-McMoran atas emas Papua, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan biaya dengan mengirimkan pasukan dan senjata ke Papua Barat; menyangkal penentuan nasib sendiri West Papua melalui referendum yang dicurangi, secara strategis menempatkan kehadiran militer dalam kehidupan sipil melalui dwifungsi ABRI, menindak aktivis kemerdekaan dan pejuang kemerdekaan, bahkan mempersekusi warga sipil pegiat HAM yang bersolidaritas untuk West Papua. Papua Barat bukan satu-satunya wilayah yang ditolak kedaulatannya oleh pemerintah Indonesia, ada gerakan kemerdekaan lainnya yang telah ditindas Indonesia dalam lima puluh tahun terakhir seperti gerakan Aceh Merdeka, gerakan Republik Maluku dan satu-satunya yang telah menang setelah satu dekade panjang perang melawan militer Indonesia adalah Timor Leste pada tahun 1999.

Dari apa yang kita ketahui tentang Sri Lanka; perang, pengawasan dan intervensi pada warga sipil memakan biaya besar. Khusus untuk negara muda yang belum memiliki pendapatan yang berkelanjutan dan industri yang kuat, uang untuk perang hanya dapat berasal dari utang. Utang yang diakumulasikan oleh Indonesia mencapai jumlah yang luar biasa sebesar 413,6 miliar USD dengan perkiraan PDB 1 triliun USD. Pengeluaran utama ketiga dari hutang ini berasal dari pengeluaran administrasi negara dan pertahanan nasional, dengan AS dan Australia menjadi kontributor terbesar untuk pinjaman dan ADB dan Bank Dunia melalui anak organisasinya IDA dan IBRD menjadi pemberi pinjaman swasta terbesar (Laporan Utang Luar Negeri Bank Indonesia, Agustus 2022).

Walaupun Indonesia memiliki ekspor minyak sawit yang kuat, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan krisis energi dengan menandatangani undang-undang yang tidak populer. DPR RI menandatangani Omnibus Law yang dirancang untuk melucuti kemajuan yang dimenangkan oleh gerakan buruh, memberi insentif kepada investor dan menawarkan keringanan pajak kepada produsen besar. Pada langkah yang lebih ekstrim; pemerintah Indonesia sekarang memiliki Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) pada tahun 2019. Dalam undang-undang yang baru ditandatangani ini, pemerintah pusat akan memiliki legal standing untuk mengadakan wajib militer pada warga sipil, merebut properti pribadi maupun komunal yang mereka anggap 'penting untuk sumber daya nasional untuk pertahanan', dan dapat menetapkan standar untuk keadaan darurat nasional secara arbitrer.

Dalam analisis departemen kami, undang-undang PSDN adalah alat untuk tindakan ekstrim terhadap keadaan darurat sumber daya di masa depan. Kami melihat undang-undang ini sebagai rencana cadangan ketika kelangkaan sumber daya berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Pemerintah pusat akan melakukan apapun untuk kelangsungan kedudukannya, dan cara yang hemat anggaran untuk melakukannya adalah pengadaan angkatan bersenjata cadangan sebagai pekerja gratis untuk bertahan dari krisis ekstrem. Kekuatan militer yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjaga kepentingan bisnis di Indonesia, tetapi tentu saja pemerintah membutuhkan jaminan tambahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh mitra bisnis mereka. Tentu saja, di setiap pengesahan dan dijalankannya undang-undang baru akan ada celah-celah untuk korupsi, maka disahkannya UU PSDN tidak akan lepas dari motivasi KKN. Namun, untuk skala penyelenggaraan PSDN ini, terlalu besar dan terencana dengan baik untuk hanya dijadikan lahan korupsi.

Kami telah melihat baru-baru ini di Inggris bahwa dalam kelangkaan sumber daya yang ekstrem, dalam hal ini bahan bakar, militer digunakan untuk melindungi sumber daya tersebut. Angkatan Darat Inggris mengawal tank-tank minyak dan gas untuk mencegah kerusuhan bahan bakar dan pembajakan. Hal ini dapat menjadi umum di seluruh dunia jika krisis energi terus memburuk di luar Eropa.

Pada September 2022, pemerintahan Jokowi menyatakan, menarik pernyataan, kemudian menyatakan kembali kenaikan harga BBM nasional. Distributor terbesar BBM adalah Pertamina, oleh karena itu harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Pertamina tidak dapat dihindari oleh masyarakat melalui pesaingnya yang sedikit. Hal ini memicu seruan protes dari masyarakat. Pengemudi ojek online dan sopir transportasi umum mendesak mahasiswa untuk mengorganisir protes, dan mahasiswa memiliki hak istimewa tersendiri untuk menghabiskan waktu mereka merencanakan dan melaksanakan protes. Partai konservatif, PKS melakukan aksi walk-out di tengah-tengah rapat paripurna yang membahas kenaikan harga BBM, sebuah aksi teatrikal protes tanpa didukung oleh kerja legislatif yang nyata seperti membangun faksi oposisi di dalam gedung DPR; cara yang sering mereka lakukan untuk kemudian mengklaim dalam pemilu bahwa mereka memegang kepentingan rakyat tanpa benar-benar mengkhianati kawan-kawannya.

Krisis Energi

Perekonomian global ditopang oleh minyak, selain batu bara dan gas alam. Minyak dan batu bara adalah bahan bakar termudah untuk diangkut dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Produksi barang bergantung pada energi yang diciptakan oleh sumber daya yang terbatas, betapapun 'hijau' produknya, mereka masih perlu dipindahkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Mobilitas masyarakat sangat bergantung pada minyak, produksi pupuk nitrogen juga membutuhkan minyak. Dalam sebuah artikel tahun 2008 di jurnal peer-reviewed Energy Policy, memperkirakan bahwa batu bara, minyak dan gas akan habis masing-masing dalam 107, 35, dan 37 tahun, jika tingkat konsumsinya tetap seperti saat ini. Prediksi itu berarti bahwa setelah tahun 2042, batu bara akan menjadi satu-satunya bahan bakar fosil yang tersisa hingga tahun 2117. Data cadangan minyak sebagian besarnya tidak dapat diandalkan, karena perusahaan minyak tidak terikat secara hukum untuk mengungkapkan berapa banyak cadangan minyak yang mereka miliki. Prediksi ini memperhitungkan teknologi yang tersedia untuk mengekstraksi minyak yang tersisa dari ladang tambang dan kantong minyak bawah tanah yang produktif (produktif dalam artian menguntungkan secara finansial). Perusahaan minyak tidak mengungkapkan berapa banyak minyak yang tersisa di ladang tambang mereka dan mereka tidak mengungkapkan batasan teknologi ekstraksi mereka, ini mungkin dilakukan untuk lebih menekankan kelangkaan dan menaikkan harga.

Dan soal harga minyak, yang kita lihat tahun ini naik. Pada bulan April 2020, harga minyak mentah turun menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah, hal ini disebabkan kurangnya penyimpanan minyak mentah yang tersedia pada saat itu. Konsumsi minyak lebih rendah karena lockdown pandemi COVID-19. Bisnis non esensial ditutup dan pariwisata terhenti. Tersedia terlalu banyak minyak untuk disimpan di fasilitas yang tersedia, dan ladang minyak tidak bisa begitu saja mematikan keran untuk menghentikan produksi minyak.

Produsen minyak kemudian harus menutup beberapa ladang minyak sepenuhnya untuk menyelamatkan profitabilitas produk mereka. Mereka harus menciptakan kelangkaan agar harga dapat pulih. Akibatnya, investasi yang dimasukkan ke dalam minyak saat ini tidak dimasukkan kembali untuk menemukan cadangan minyak baru dan mengembangkan teknologi untuk ekstraksi atau memompa ladang minyak yang belum dimanfaatkan, melainkan diuangkan. Sementara konsumsi minyak perlahan pulih ke tingkat sebelum pandemi, minyak di pasar lebih langka dari sebelumnya. Harga sekarang lebih tinggi daripada sebelum pandemi, mempengaruhi harga makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

Kenaikan harga pangan tidak bisa lepas harga bahan bakar karena distribusinya pasti menghabiskan sejumlah bahan bakar. Tetapi beberapa sumber makanan seperti jagung dan tebu juga merupakan bahan untuk etanol, bahan penting dalam memproduksi solar, bahan bakar gas cair. Harga minyak goreng naik seiring dengan krisis energi, karena minyak nabati dari sawit juga merupakan bahan baku biodiesel. Selain pasokan pangan yang sebagian dialokasikan untuk produksi bahan bakar, ketergantungan global pada pangan impor telah membuktikan konsekuensinya bagi masyarakat awam. Harga pangan sedang meningkat di seluruh dunia dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

Krisis energi yang diciptakan ini sangat memukul negara-negara yang tidak memiliki cadangan minyak. Impor terbesar Sri Lanka adalah minyak, dan tahun ini kita melihat konsekuensi dari keruntuhan ekonominya. Sri Lanka tidak dapat mengimpor bahan bakar yang cukup dari kenaikan harga minyak global sementara tidak memiliki produksi minyak di dalam wilayahnya. Bahan bakar masak LPG yang beberapa bulan lalu terbatas menjadi tidak tersedia bagi rakyat Sri Lanka, dan banyak yang terpaksa menggunakan kayu dan arang untuk memasak, bahan bakar memasak yang telah ditinggalkan sebelumnya karena memiliki banyak efek negatif pada pernapasan.

Tidak hanya Sri Lanka; masyarakat Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, dan Filipina baru-baru ini menderita dari pemotongan subsidi bahan bakar karena harga bahan bakar sedang dalam tren naik. Harga pangan meningkat di seluruh Asia. Bagi Indonesia, makanan berbahan utama gandum menjadi sangat mahal karena tidak ada produksi gandum di dalam negeri dan produsen telah lama mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina. Program food estate di Indonesia masih jauh dari siap menghadapi kelangkaan pangan yang akan datang, karena program ‘food estate’ ini berfokus pada produksi minyak sawit mentah yang memiliki permintaan pasar sangat tinggi, bukan pada modernisasi produksi pangan lokal, subsidi pupuk atau diversifikasi tanaman pangan. Anak emas ekspor Indonesia, kelapa sawit, menjadi yang paling merusak hutan hujan di Kalimantan, Sumatra dan Papua karena perusahaan membakar hutan untuk memberi jalan bagi tanaman uang. Produksi minyak sawit masih dekat dengan masalah perbudakan, pekerja anak dan kondisi kerja yang tidak aman. Mantan Bupati Langkat bahkan terekspos menahan pekerja kelapa sawit di kandang manusia, dan laporan menunjukkan bahwa para pekerja ini dipukuli, tidak diberi makan cukup dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang mengerikan. Profil eks bupati ini membuat berita itu menarik perhatian nasional, sementara ada ratusan ribu pekerja kelapa sawit lainnya yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh bekerja tanpa perlindungan serikat pekerja atau bahkan terputus dari komunikasi ke dunia luar.

Bangladesh juga baru-baru ini menderita kelangkaan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Pemandangannya sangat mirip dengan Sri Lanka, dengan protes yang menargetkan politisi borjuis dan pemogokan nasional berkepanjangan yang melumpuhkan ekonomi. Perdana Menteri Bangladesh membantah bahwa negaranya menderita krisis utang, melainkan krisis yang didorong oleh inflasi, katanya. Jika kita melihat data dari Bangladesh, impor terbesar adalah minyak bumi, kapas mentah dan gandum; tidak mungkin kelangkaan baru-baru ini murni disebabkan oleh inflasi dan akan berumur pendek. Pengekspor gandum terbesar adalah Rusia dan Ukraina, sekarang tidak dapat melanjutkan bisnis seperti biasa akibat sanksi dan perang. Kartel minyak terbesar di planet ini, OPEC Plus, mengurangi total produksi minyak mereka untuk 'menstabilkan harga'. Krisis tidak akan berlangsung singkat, dan rakyat kelas pekerja akan menjadi korban selama bertahun-tahun yang akan datang.

Narasi umum yang kita lihat dari kanal berita swasta tentang krisis energi selalu mengacu pada konflik Rusia-Ukraina sebagai penyebab utama. Sementara itu, mengabaikan fakta bahwa perusahaan minyak seperti British Petroleum, Exxon dan Shell sedang berkonsolidasi untuk menciptakan kelangkaan untuk keuntungan dan mengganti kerugian akibat harga minyak yang negatif pada April 2020 lalu. OPEC Plus hanya menyetujui peningkatan produksi minyak berjumlah kecil, sengaja untuk tidak membantu untuk meringankan kelangkaan bahan bakar. Semua untuk menjaga kelangkaan pasokan, kartel-kartel minyak bumi telah menciptakan krisis di seluruh dunia. Kami telah melihat narasi-narasi saran bagi pemerintah untuk menawarkan insentif moneter pada produsen dan distributor minyak bumi. Menurut narasi tersebut, insentif-insentif besar akan membujuk perusahaan untuk memproduksi lebih banyak minyak, sehingga akan mengurangi dampak krisis energi. Sangat jelas bahwa perusahaan minyak dan konsolidasi mereka menciptakan krisis ini dan akan menawarkan diri mereka sebagai satu-satunya obat.

Renewable Energy menjadi keharusan, bukan demi lingkungan, tetapi demi kelangsungan pasar. Sudah jelas bagi kapitalis lain (selain kartel minyak bumi) bahwa eksploitasi mereka dapat berakhir di masa mendatang seiring dengan keterjangkauan minyak atau pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka berada di bawah ampunan perusahaan minyak. Bahkan teknologi yang tersedia untuk menghasilkan energi hijau saat ini masih bergantung pada minyak dan sumber daya terbatas lainnya seperti logam mulia. Hal ini membuktikan transisi dari minyak ke energi terbarukan menjadi rumit dan mahal, itulah sebabnya mengapa China kembali ke batu bara merupakan keputusan yang masuk akal untuk saat ini.

Kesimpulan

Dengan hutang yang besar dan krisis energi yang semakin parah, negara-negara Asia memiliki lebih sedikit jaring pengaman untuk melindungi pekerja di dalam perbatasan mereka dari penderitaan konsekuensi terburuk dari kesalahan ekonomi dan skema yang tidak pernah mereka minta. Negara-negara Asia beragam dalam kekuatan ekonomi, tetapi sebagian besar negara Asia sedang menghadapi kenaikan harga bahan bakar dan pangan. Kami melihat Sri Lanka sebagai gambaran skenario terburuk dari bagaimana nantinya negara-negara dunia ketiga dalam krisis energi baru-baru ini, dan kami akan mempelajari dengan cermat gerakan rakyat Sri Lanka untuk mengubah negara mereka.

Kami mendesak agar tuntutan lokal ini dipopulerkan oleh organisasi:

Yang paling konkrit adalah pemotongan drastis anggaran belanja militer untuk mensubsidi kebutuhan pokok rakyat.

Menerapkan pajak progresif pada elit birokrasi kaya dan perusahaan besar.

Membayar birokrat pemerintah dengan gaji yang setara dengan pekerja biasa.

Tuntutan-tuntutan ini perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara dan kapasitas masing-masing organisasi.

Selain tuntutan, kami menyimpulkan bahwa utang luar negeri yang berasal dari masa rezim penjajah harus batal secara hukum untuk semua negara berdaulat. Rakyat terjajah tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada ekstraksi kekayaan mereka oleh penjajah mereka yang sekarang menyebut diri mereka ‘mitra dalam perdagangan’, dan ‘pemberi pinjaman’. Tetapi tujuan ini tidak dapat dicapai tanpa revolusi yang tepat untuk menggantikan pengaruh imperialis dan agen imperialis pada pemerintahan dengan pengaruh dan keterlibatan rakyat pada pemerintahan.

Sumber: